SINGAPURA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Ecosperity Week 2026 yang diselenggarakan Temasek di Singapura pada 18-19 Mei 2026. Dalam forum internasional tersebut, Menko AHY menyampaikan pesan kunci mengenai pentingnya memperkuat ketahanan kawasan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Asia di tengah tantangan perubahan iklim, tekanan geopolitik, serta kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.

Kehadiran Menko AHY pada forum global ini merupakan undangan langsung dari Chairman Temasek, Teo Chee Hean, sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis Indonesia dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan kawasan Asia.

Ecosperity Week merupakan forum tahunan unggulan Temasek yang mempertemukan para pengambil kebijakan, investor, inovator, serta pemimpin sektor publik dan swasta dari berbagai negara untuk membahas solusi nyata menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, forum ini dihadiri sekitar 4.000 peserta, baik secara langsung maupun virtual.

Menko AHY Paparkan Empat Prioritas Pembangunan Infrastruktur di 2025



Forum tahun ini turut menghadirkan sejumlah tokoh dan pemimpin global dari sektor investasi, keuangan, teknologi, energi, keberlanjutan, dan infrastruktur, di antaranya Chairman Temasek Teo Chee Hean, Chairman Rio Tinto Dominic Barton, Chair of the UN High-Level Expert Group on Net-Zero Commitments Catherine McKenna, Director Potsdam Institute for Climate Impact Research Prof. Dr. Johan Rockström, Chairman India Temasek sekaligus mantan CEO DBS Piyush Gupta, Chairman Surbana Jurong Chaly Mah, serta perwakilan berbagai institusi global seperti BlackRock, Google, DBS, Amundi, BloombergNEF, dan World Bank Group.



Rangkaian agenda Menko AHY dimulai pada Minggu (18/5/2026) dengan menghadiri Opening Dinner Ecosperity Week 2026 yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha, investor, pemerintah, dan tokoh global dalam forum networking strategis.

Selanjutnya pada Senin (19/5/2026), Menko AHY dijadwalkan melakukan courtesy meeting dengan Chairman Temasek, Teo Chee Hean, guna membahas peluang kerja sama strategis di bidang pembangunan infrastruktur berkelanjutan, ketahanan kawasan pesisir, konektivitas, serta penguatan kemitraan investasi Indonesia–Singapura.

Menko AHY dan Angela Tanoesoedibjo Tegaskan Pentingnya Peran Media dalam Pembangunan



Usai pertemuan tersebut, Menko AHY akan memberikan keynote address pada sesi utama Innovation Day Plenary Ecosperity Week 2026 di Marina Bay Sands Convention Centre, Singapura, dengan tema “From Coastlines to Common Ground: Building a Resilient and Sustainable Asia.”

Dalam pidatonya, Menko AHY akan menyoroti pentingnya kolaborasi lintas negara untuk membangun infrastruktur yang tangguh, hijau, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki pengalaman dan perspektif strategis dalam pembangunan kawasan pesisir, konektivitas antarpulau, ketahanan pangan, air, dan energi, hingga pengembangan infrastruktur yang resilien terhadap perubahan iklim.

Kehadiran Menko AHY dalam forum ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam percakapan global mengenai masa depan pembangunan berkelanjutan di Asia.

Partisipasi Indonesia dalam Ecosperity Week 2026 juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan, ketahanan, dan pemerataan pembangunan. Sejalan dengan visi pembangunan nasional, infrastruktur dipandang sebagai fondasi penting untuk memperkuat daya saing bangsa sekaligus memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal.

Selain menjadi ajang pertukaran gagasan dan pengalaman global, keikutsertaan Menko AHY dalam Ecosperity Week 2026 diharapkan dapat memperluas peluang kerja sama internasional dan menarik investasi berkualitas guna mendukung agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau langsung kenyamanan infrastruktur di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelindo, Tanjung Priok, Senin (22/12/2025). Pemerintah memastikan kesiapan sektor transportasi nasional dalam menghadapi arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan BUMN.

AHY menyampaikan bahwa lonjakan mobilitas masyarakat pada masa Nataru telah diprediksi sejak awal, sehingga mitigasi risiko, termasuk antisipasi kondisi cuaca, menjadi perhatian serius pemerintah. Koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus diperkuat guna memastikan kesiapan seluruh simpul transportasi hingga Januari mendatang.

“Setiap tahun kita menghadapi peningkatan perjalanan masyarakat. Karena itu, kewaspadaan terhadap cuaca dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci. Pemerintah juga menghadirkan kebijakan untuk meringankan biaya perjalanan agar masyarakat dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan terjangkau,” ujar AHY.

AHY menambahkan, kelancaran transportasi selama Nataru tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Aktivitas perjalanan diyakini akan mendorong perputaran ekonomi riil, termasuk bagi pelaku UMKM di berbagai wilayah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Putut Sri Muljanto menjelaskan bahwa Pelindo telah menyiapkan langkah operasional untuk memastikan kelancaran arus penumpang dan logistik di seluruh pelabuhan selama periode Nataru.

Pada periode Nataru tahun ini, jumlah penumpang diproyeksikan mencapai sekitar 2 juta orang, meningkat sekitar 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan tercatat di wilayah Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, serta sejumlah pelabuhan di kawasan timur Indonesia seperti Ternate, Kupang, Ambon, Manado, dan Papua.

"Untuk mendukung kelancaran arus penyeberangan, Pelindo kembali mengoperasikan Pelabuhan Ciwandan sebagai pelabuhan pendukung Pelabuhan Merak. Sejak 19 Desember, sebagian angkutan truk dan sepeda motor telah dialihkan ke Ciwandan guna mengurai kepadatan. Fasilitas penunjang seperti area parkir, layanan kesehatan, hingga bengkel darurat juga disiapkan bagi pengguna jasa," ungkap Putut.

Selain penguatan infrastruktur fisik, Pelindo mengandalkan sistem digital dalam pengendalian operasional. Penerapan Integrated Planning and Control, Terminal Booking System, serta penguatan sistem identifikasi truk dan pengemudi menjadi bagian dari upaya pengendalian arus kendaraan dan pencegahan kepadatan di kawasan pelabuhan.

“Melalui kombinasi kesiapan infrastruktur, penguatan sistem operasional, dan koordinasi lintas instansi, kami berkomitmen memastikan layanan kepelabuhanan selama Nataru berjalan aman, tertib, dan terkendali,” pungkas Putut.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra, kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY itu mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan estimasi tersebut mencakup penanganan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air seperti bendung, irigasi, tanggul, dan air baku, infrastruktur air bersih serta sanitasi (cipta karya), serta prasarana sosial strategis seperti sekolah, madrasah, dan rumah ibadah.

Menurut AHY, perhitungan rinci masih terus diperbarui seiring pemutakhiran data kerusakan di lapangan sehingga nilai kebutuhan anggaran berpotensi berubah mengikuti hasil asesmen teknis di masing-masing lokasi terdampak.

“Ini perhitungan awal yang masih bisa berkembang, agar kita punya gambaran kebutuhan anggaran sehingga proses pemulihan bisa disiapkan sejak dini,” ujar dia.

Lebih lanjut, AHY mengatakan pemerintah akan mengkaji berbagai sumber pendanaan agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan paralel dengan penanganan darurat yang masih berlangsung di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa ketika fase tanggap darurat mulai beralih, rencana dan pembiayaan pemulihan sudah siap sehingga masyarakat tidak menunggu kepastian perbaikan infrastruktur dan rumah mereka,” kata AHY.

Di sisi permukiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau yang biasa dipanggil Ara menyampaikan terdapat sekitar 112.551 unit rumah terdampak di tiga provinsi yang akan ditangani melalui kombinasi perbaikan, pembangunan kembali, dan relokasi ke kawasan yang lebih aman.

“Data kerusakan kami bagi menjadi kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut. Biaya penanganannya tentu berbeda-beda, sehingga kami perlu memastikan datanya benar-benar sama dulu sebelum menyusun rencana anggaran dan teknis rekonstruksi,” kata Ara.

Ia menegaskan survei lapangan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah dan kebutuhan relokasi memerlukan waktu karena mencakup ratusan ribu unit, sekaligus penentuan lokasi relokasi dan skema pembangunan rumah baru di lahan yang aman.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengutamakan langkah tanggap darurat pascabencana di tiga provinsi di Sumatera pada pemulihan akses jalan dan jembatan agar distribusi logistik, layanan kesehatan, dan bantuan ke daerah terisolir kembali lancar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah mengerahkan alat berat untuk membuka kembali ruas-ruas yang tertutup longsor maupun rusak berat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Yang paling utama saat ini adalah menyambungkan kembali jalur utama, meskipun secara temporer, supaya logistik dan bantuan medis bisa mencapai semua wilayah terdampak,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatera di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah memetakan kerusakan pada jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk jembatan yang hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Sementara itu Kementerian PU mencatat sedikitnya 71 ruas jalan nasional dan 108 ruas jalan non-nasional terdampak bencana di ketiga provinsi Sumatera. Selain itu, terdapat total 31 jembatan nasional serta 48 jembatan non-nasional yang juga tercatat terdampak bencana.

Pemerintah, lanjut AHY, menyiapkan perbaikan sementara sambil merancang pembangunan permanen yang lebih tahan bencana.

Sebagai contoh, kata dia, jembatan sepanjang sekitar 250 meter di Aceh Tamiang yang putus tidak mungkin menunggu perbaikan permanen dalam jangka waktu enam bulan, sehingga pemerintah menyiapkan jembatan perintis satu lajur agar pergerakan orang dan logistik tetap berjalan.

“Ini strategi yang sama dengan yang kami lakukan di Lembah Anai, Sumatera Barat, di mana jalur arteri vital yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Riau harus segera bisa dilalui, walau hanya satu jalur dan bergantian,” ujar dia.

Ia menyebutkan bencana banjir dan longsor di Sumatera telah berdampak pada 52 kabupaten/kota, masing-masing 18 dari 23 kabupaten/kota di Aceh, 18 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan dalam rapat koordinasi, lebih dari 900 orang dinyatakan meninggal, lebih dari 230 orang masih hilang, sekitar 5.000 orang mengalami luka dan mendapatkan perawatan, dan sekitar satu juta warga terdampak harus mengungsi.

AHY menegaskan tahap tanggap darurat saat ini tetap memprioritaskan evakuasi korban, penyediaan logistik, dan layanan kesehatan, namun upaya pemulihan akses infrastruktur dasar dilakukan secara paralel agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dimulai setelah situasi stabil.

“Selain membangun kembali, kita ingin membangun lebih baik, lebih kuat, dan lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa depan,” tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) tengah disorot lantaran menyebut APBN bisa menjadi salah satu opsi untuk utang Whoosh. Di balik itu, AHY ternyata memiliki riwayat pendidikan yang cemerlang.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan kemungkinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut berperan dalam penyelesaian masalah keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai memimpin rapat koordinasi terbatas di kantornya bersama sejumlah kementerian terkait. Hasil rapat itu, kata AHY, telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

“Secara umum yang dibahas di rakor Kemenko sejalan dengan arahan Presiden. Negara akan hadir untuk mencari solusi terbaik. Secara spesifik nanti akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya,” ujar AHY.

Ia menegaskan bahwa pemerintah, melalui APBN, dapat menjadi bagian dari upaya penyelamatan finansial proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. “Pemerintah pasti akan hadir, dan APBN akan menjadi bagian dalam penyelesaian ini. Di banyak negara, pembangunan infrastruktur memang tidak lepas dari dukungan negara,” tambahnya.

Sebagai Menko yang baru menjabat di bawah Kabinet Presiden Prabowo, AHY menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional seperti Whoosh agar tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Riwayat Pendidikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Agus Harimurti Yudhoyono lahir di Bandung, 10 Agustus 1978, sebagai putra pertama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kristiani Herrawati (Alm.). Ia dikenal memiliki rekam jejak akademik yang luar biasa baik di dalam maupun luar negeri.

AHY menempuh pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara dan lulus sebagai lulusan terbaik tahun 1997, meraih Bintang Garuda Trisakti Tarunatama Emas. Ia kemudian melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang, dan kembali menjadi lulusan terbaik tahun 2000, menerima Bintang Adhi Makayasa serta Pedang Trisakti Wiratama.

Tidak berhenti di situ, AHY menempuh tiga gelar magister dari universitas bergengsi dunia. Ia meraih Master of Science in Strategic Studies dari S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura (2006); Master in Public Administration dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University, AS (2010); dan Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University, AS (2015) dengan predikat Summa Cum Laude.

Puncak prestasi akademiknya ditorehkan pada Desember 2024, ketika AHY meraih gelar Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Universitas Airlangga sebagai lulusan terbaik program pascasarjana.

Dalam dunia militer, AHY juga memiliki catatan gemilang. Ia mengikuti berbagai pendidikan militer baik di dalam maupun luar negeri, termasuk US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth (Summa Cum Laude), serta meraih German Armed Forces Badge for Military Proficiency pada 2015.

Selama 16 tahun berdinas di TNI AD, AHY pernah bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan (2006–2007) dan mengakhiri karier militernya sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203 Kostrad, satuan elite pengaman Ibu Kota.

Di luar pemerintahan, AHY juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, serta pendiri AHY Foundation dan Overlanding Indonesia, komunitas pecinta alam dan penjelajah nusantara

BOGOR - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM terkait pelarangan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) di Jawa Barat dinilai membingungkan pelaku usaha. Kebijakan yang rencananya berlaku mulai 2 Januari 2026 dinilai mengabaikan kesepakatan DPR dan Pemerintah yang menargetkan pemberlakuan zero ODOL pada 2027.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo, mengatakan tujuan KDM itu sebenarnya baik karena ingin menyelesaikan terkait dengan kerusakan-kerusakan jalan di Jawa Barat. Tapi, kebijakan KDM itu jelas sangat membingungkan para pelaku usaha.

Pasalnya, permasalahan terkait ODOL ini masih digodok di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

“Penyelesaian masalah ODOL ini kan masih digodok, dan kita juga sudah dimintai masukan terkait masalah ODOL ini. Tapi, kok tiba-tiba KDM membuat kebijakan sendiri lagi. Ini kan membingungkan kita dari pelaku usaha,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Kemenko Infrastruktur dan Kemenko Perekonomian saat ini juga tengah membahas solusi terkait dampak pemberlakukan zero ODOL terhadap potensi kenaikan biaya logistik dan harga barang.

Seperti diketahui, pelaku usaha dan sopir truk memprediksi biaya angkut barang akan meningkat karena mereka harus menggunakan lebih banyak truk untuk mengangkut jumlah muatan yang sama, atau melakukan penyesuaian dimensi kendaraan.

Kenaikan biaya logistik ini dapat berdampak pada naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dan bahan bangunan di pasaran, yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengemudi sering terpaksa membawa muatan berlebih karena ongkos angkut yang tidak mencukupi biaya operasional jika sesuai aturan. Larangan ODOL ini menimbulkan dilema ekonomi bagi mereka.

Sementara, industri logistik menghadapi masalah ketidakcukupan jumlah truk dan pengemudi yang memenuhi standar untuk menangani volume barang yang ada, setidaknya pada masa transisi.

Jadi, menurut Agus, jika KDM melarang truk ODOL melewati jalan-jalan di Jawa Barat pada 2 Januari 2026 mendatang, itu sama saja menghambat distribusi barang dari Jawa ke Jabodetabek dan Sumatera, demikian pula sebaliknya. Sebab, lanjutnya, pabrik-pabrik itu memproduksi barang tidak hanya untuk konsumsi lokal di satu provinsi saja, melainkan didistribusikan ke antar kota antar provinsi.

”Nah, para pelaku usaha itu kan taunya zero ODOL ini baru mulai dijalankan pada 2027. Tapi tiba-tiba ada kebijakan KDM yang akan melarang truk ODOL ini pada Januari 2026. Ini kan jelas-jelas akan merugikan kita para pelaku usaha,” katanya.

Agus menambahkan, yang harus dilakukan pemerintah daerah itu dalam menyelesaikan masalah ODOL ini adalah, harus membantu bagaimana program zero ODOL ini bisa berjalan dengan sukses. Di antaranya, melakukan peremajaan terhadap truk-truk yang sudah tidak layak lagi beroperasi.

”Karena pajak kendaraan itu kan dinikmati oleh pemerintah daerah. Nah, harusnya hal-hal inilah yang harus dipikirkan KDM, yaitu pembatasan usia kendaraan dan beri subsidi untuk peremajaan truknya. Jadi, ada tahapan-tahapan awal dulu. Jangan tiba-tiba melarang truk ODOL masuk ke daerahnya,” ucap Agus.

Agus juga mengutarakan distribusi logistik itu tidak hanya dilakukan oleh truk-truk yang dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum saja, tapi banyak juga truk milik perorangan. Di mana, truk yang dimiliki perorangan ini pada umumnya yang mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok.



”Nah, ini juga perlu dipikirkan dampaknya nanti terhadap naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Tapi, jika KDM tiba-tiba melarang truk ODOL, itu sama saja menghambat distribusi sembako dari Pulau Jawa ke Jabodetabek. Dan siap-siap jika kendaraan ODOL tidak diizinkan melewati Jawa Barat, bisa dipastikan akan memicu lonjakan harga di daerah Jabodetabek,” tukasnya.

Dia juga mempertanyakan kesiapan KDM di lapangan saat menerapkan kebijakan pelarangan zero ODOL pada 2 Januari 2026. ”Apakah sudah siap pengawasannya di lapangan nanti? Introspeksi dululah, koordinasi dengan pemerintah pusat bagaimana cara pengawasannya. Jadi, jangan membuat statement-statement atau membuat edaran-edaran yang akhirnya berpengaruh terhadap gejolak di masyarakat. Karena, hal itu sudah pasti akan berpengaruh juga terhadap dunia bisnis,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah bersama DPR RI dan Aliansi Pengemudi Independen (API) sudah menargetkan kebijakan zero ODOL ini akan mulai berlaku 2027. Pihak-pihak terkait sudah membentuk tim untuk merumuskan kebijakan khusus untuk merealisasi target tersebut.