Bisnis.com, BATAM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diduga dicatut oknum untuk melakukan penipuan penjualan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Batam, Kepulauan Riau.

Akibat modus tersebut, seorang korban dilaporkan mengalami kerugian hingga Rp400 juta setelah membeli 2 titik dapur MBG di kawasan Bengkong dan Lubuk Baja dengan harga Rp200 juta per titik.

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo menegaskan pihaknya akan mengawal penanganan perkara hingga tuntas dan memastikan proses hukum berjalan transparan.

"Kami atas nama Kapolda Kepri dan Polri akan mengawal perkara ini sampai ada keputusan hukum. Program ini adalah program untuk menyejahterakan rakyat, sehingga harus kita kawal bersama," kata Anom Wibowo dalam konferensi pers di Mapolresta Barelang, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Anom, program MBG tidak boleh dicederai oleh kepentingan pribadi maupun praktik penipuan yang merugikan masyarakat.

Kasus bermula saat korban berinisial HO ditawari 2 titik dapur SPPG di kawasan Bengkong dan Lubuk Baja oleh pria berinisial HN. Kedua titik tersebut ditawarkan dengan harga Rp200 juta per titik atas nama Yayasan Gema Solidaritas Nusantara.

Korban kemudian diarahkan untuk berkomunikasi dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai pengurus yayasan. Setelah penandatanganan kerja sama di kantor notaris, korban mentransfer total Rp400 juta ke rekening pribadi HN. Namun hingga kini, titik dapur MBG yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.

Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus mengatakan perkara tersebut dilaporkan pada 17 April 2026 dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

"Hari ini rencana akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini bisa dinaikkan ke tahap penyidikan," kata Fadli.

Penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak lain dalam perkara tersebut.

Dari hasil penyelidikan sementara, HN diduga memperoleh kuasa dari mantan pengurus yayasan berinisial R. Polisi menyebut R sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan yayasan maupun dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

"HN ini mendapatkan kuasa dari mantan pengurus yayasan yang sudah dikeluarkan. Kedua orang ini tidak ada hubungan sama sekali dengan BGN," ujarnya.

Polisi mengungkap yayasan terkait memang memiliki tujuh titik resmi yang telah terdaftar di BGN dan memiliki identitas resmi. Namun transaksi yang dilakukan para terlapor disebut tidak berkaitan dengan titik resmi tersebut.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya menegaskan seluruh proses pengajuan maupun verifikasi titik SPPG dilakukan tanpa pungutan biaya.

Dia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan titik dapur MBG dengan iming-iming jalur cepat maupun keuntungan besar.

"Program makan bergizi ini program yang sangat mulia dari presiden untuk jutaan anak-anak Indonesia. Jangan sampai dikotori oknum-oknum yang memanfaatkan penjualan titik demi kepentingan pribadi," kata Sony.

Sony mengungkap praktik dugaan penjualan titik SPPG tidak hanya terjadi di Batam, tetapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain seperti Jawa Barat dan Lombok Timur.

Di Jawa Barat, aparat kepolisian sebelumnya juga mengungkap dugaan penipuan berkedok pembukaan dapur MBG dengan total kerugian korban mencapai hampir Rp2 miliar.

"Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa tidak ada proses pembayaran dalam verifikasi pengajuan titik lokasi SPPG," tegasnya.

BGN juga mengapresiasi langkah cepat Polda Kepri dan Polresta Barelang dalam menangani kasus tersebut agar tidak semakin banyak masyarakat menjadi korban.

Polda Kepri mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan pihak yang menawarkan titik SPPG dengan meminta sejumlah uang.

"Kalau ada yang menawarkan titik-titik dengan harga fantastis, segera laporkan ke kantor polisi terdekat. Karena dari BGN sendiri sudah ditegaskan tidak dipungut biaya," kata Anom.

Bisnis.com, Batam – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kota Batam menuai sorotan dari sejumlah orang tua dan tenaga pendidik. Mereka menilai komposisi dan porsi makanan yang dibagikan pada hari pertama masuk sekolah usai libur belum sepenuhnya memenuhi harapan peningkatan asupan gizi siswa.

Seorang pengajar SD IT Elyasin, Lubukbaja, Rasyid, mengaku prihatin setelah melihat menu yang diterima murid. Menurut dia, paket makanan yang dibagikan terdiri atas biskuit, sepotong jagung, dan tiga butir kurma dalam porsi kecil.

Ia menjelaskan, terdapat dua kategori pembagian, yakni porsi kecil dan porsi besar. Namun, perbedaan keduanya dinilai tidak signifikan karena porsi besar hanya mendapat tambahan satu keping biskuit.

Rasyid berpendapat, apabila keterbatasan anggaran menjadi kendala, frekuensi pembagian dapat disesuaikan agar kualitas menu tetap terjaga.

“Lebih baik tidak setiap hari, tetapi kandungan gizinya lebih optimal,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan sejumlah wali murid yang mengaku berharap menu berbuka yang diterima anak-anak lebih variatif dan bernilai gizi seimbang.

Menanggapi hal itu, Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam Defri Frenaldi menjelaskan bahwa selama Ramadan makanan yang dibagikan berupa menu kering agar dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa.

Menurut dia, komposisi menu telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pihaknya di daerah bertugas melaksanakan kebijakan tersebut sesuai pedoman yang berlaku.

Defri menyebutkan, anggaran bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar.
“Skema pembelanjaan menggunakan sistem at cost, yakni pembayaran dilakukan sesuai realisasi pengeluaran yang dibuktikan dengan nota pembelian yang sah,” kata dia, Kamis 26 Februari 2026.

Ia menambahkan, penyusunan menu kering tanpa bahan pengawet dan tanpa kategori ultra-processed food (UPF) menjadi tantangan tersendiri. Selain mempertimbangkan nilai gizi, penyedia juga harus melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki izin resmi.

“Kami terus melakukan evaluasi agar kualitas layanan semakin baik. Setiap masukan dari masyarakat menjadi bahan perbaikan,” katanya.

Defri memastikan aduan masyarakat dapat disampaikan langsung ke SPPG setempat. Apabila tidak memperoleh tanggapan, laporan dapat diteruskan ke koordinator wilayah maupun melalui layanan pengaduan Badan Gizi Nasional di nomor 127.

Ia menegaskan, seluruh laporan akan ditindaklanjuti melalui evaluasi internal guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni mendukung pemenuhan gizi anak sekolah.

Bisnis.com, BATAM — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam menerapkan sistem antar ke sekolah dalam pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 1447 Hijriah guna memastikan layanan tetap berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran.

Koordinator Wilayah SPPG Batam Defri Frenaldi mengatakan, selama bulan puasa mekanisme distribusi disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat, khususnya peserta didik yang menjalani kegiatan belajar di tengah suasana Ramadan.

“Selama Ramadan, distribusi tetap berjalan dengan mekanisme yang disesuaikan. Untuk peserta didik, salah satu skema yang diterapkan adalah sistem antar ke sekolah dengan koordinasi bersama pihak sekolah,” ujarnya di Batam.

Dia menjelaskan, penyaluran kembali dilaksanakan secara serentak mulai Senin (23/2/2026). Melalui sistem antar sekolah, paket MBG diantarkan langsung ke satuan pendidikan berdasarkan jadwal yang telah disepakati. Setiap serah terima dilakukan dengan verifikasi daftar penerima dan dokumentasi sebagai bentuk pengawasan serta akuntabilitas.

“Untuk wilayah dengan mayoritas penerima manfaat menjalankan ibadah puasa, MBG diberikan dalam bentuk paket makanan kemasan sehat yang diproduksi dan dikemas langsung oleh dapur SPPG,” kata dia.

Paket tersebut merupakan makanan siap santap yang memenuhi prinsip gizi seimbang dan keamanan pangan, bukan produk makanan ultra-proses pabrikan.

Menu yang disiapkan antara lain telur asin, abon, dendeng kering, buah, serta makanan khas lokal dengan opsi tambahan kurma. SPPG juga menghindari penggunaan bahan yang mudah basi atau berisiko menimbulkan gangguan keamanan pangan.

Sementara itu, bagi wilayah dengan mayoritas penerima manfaat tidak berpuasa, distribusi dilakukan seperti hari biasa dengan menu siap santap. Namun, penerima manfaat yang tetap berpuasa tetap diberikan paket kemasan sehat.

“Untuk sasaran non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan, layanan MBG tetap diberikan setiap Senin dan Kamis melalui posyandu atau titik kumpul yang telah disepakati,” tambah dia.

Defri menambahkan, selama Ramadan pengawasan internal tetap diperketat, termasuk pencatatan distribusi, pengendalian mutu makanan, serta kewajiban pengembalian tote bag sebagai bagian dari sistem kontrol.

“Kami pastikan distribusi MBG selama Ramadan di Batam melalui sistem antar sekolah tetap tertib, aman, dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat,” katanya.