Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai Sekretaris Jenderal NATO setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai pemimpin Inggris.

Laporan The Telegraph menyebut Starmer mulai menjajaki peluang memimpin aliansi pertahanan tersebut ketika masa jabatan Sekjen NATO saat ini, Mark Rutte, berakhir pada 2028.

Sumber yang mengetahui pembahasan itu menyebut Starmer menilai pengalaman diplomasi dan kepemimpinannya selama menjabat perdana menteri menjadi modal penting untuk memimpin NATO.

Prospek tersebut muncul ketika Starmer memasuki pekan-pekan terakhir masa jabatannya sebagai perdana menteri. Di tengah transisi kepemimpinan di Partai Buruh, dia disebut berupaya memperkuat warisan kebijakannya, terutama di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri.

Selama menjabat, Starmer dikenal sebagai salah satu pemimpin Eropa yang vokal mendukung Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Pemerintah Inggris juga mendorong peningkatan belanja pertahanan dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota NATO sebagai bagian dari strategi keamanan kawasan.

Laporan media Inggris menyebut peluang Starmer memimpin NATO akan bergantung pada dukungan negara-negara anggota ketika masa jabatan Rutte berakhir pada 2028.

Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Downing Street maupun NATO mengenai kemungkinan pencalonan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Inggris tengah berupaya merampungkan Defence Investment Plan sebelum penyelenggaraan KTT NATO pada awal Juli. Dokumen tersebut dipandang sebagai salah satu warisan utama Starmer di bidang pertahanan menjelang berakhirnya masa kepemimpinannya.

Sejumlah pengamat menilai rekam jejak Starmer dalam memperkuat hubungan Inggris dengan sekutu Eropa pasca-Brexit serta komitmennya terhadap NATO dapat menjadi nilai tambah apabila benar mencalonkan diri sebagai Sekjen NATO.

Namun, proses pemilihan jabatan tersebut membutuhkan konsensus seluruh negara anggota aliansi sehingga persaingan diperkirakan berlangsung ketat.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memperingatkan Eropa tidak memiliki kapasitas pertahanan mandiri tanpa Amerika Serikat, di tengah memanasnya isu Greenland dan ketegangan hubungan transatlantik di era Presiden Donald Trump.

“Jika ada yang masih berpikir bahwa Uni Eropa, atau Eropa secara keseluruhan, bisa mempertahankan diri tanpa Amerika Serikat, silakan terus bermimpi. Itu tidak mungkin. Kita tidak bisa. Kita saling membutuhkan," ujar Rutte kepada anggota Parlemen Eropa di Belgia dikutip dari The New York Times, Selasa (27/1/2026).

Pernyataan Rutte muncul setelah berhari-hari kegelisahan yang memuncak pekan lalu, ketika Trump dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, menyatakan tidak akan merebut Greenland—wilayah otonom Denmark—mundur dari ancaman sebelumnya.

Dalam pidato yang sama, Trump juga meremehkan Eropa dengan menyatakan kawasan itu tidak akan eksis tanpa AS.

Sebelumnya, Trump sempat mengancam akan memberlakukan tarif tambahan terhadap negara-negara Eropa yang menentang upayanya menguasai Greenland, meski kemudian ancaman tersebut juga ditarik kembali.

Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda, dikenal memiliki hubungan yang relatif akrab dengan Trump—hal yang memicu sorotan di Eropa. Pada Senin (26/1/2026) waktu setempat, Rutte mendukung visi strategis Trump terkait kawasan Arktik serta perlunya penguatan pertahanan Greenland.

Dia juga membela diri atas perannya dalam meredakan eskalasi ancaman Trump dan upayanya mendorong kompromi terkait masa depan pulau tersebut. Namun, para pemimpin Denmark dan Greenland bereaksi keras terhadap anggapan bahwa Trump dan Rutte bernegosiasi soal Greenland tanpa melibatkan mereka.

“Tentu saya tidak memiliki mandat untuk bernegosiasi atas nama Denmark, jadi saya tidak melakukannya dan tidak akan melakukannya. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan Denmark,” ujar Rutte.

Sejumlah anggota Parlemen Eropa mendesak Rutte menjelaskan lebih rinci pembahasannya dengan Trump pekan lalu dan implikasinya bagi Denmark dan Greenland, yang sama-sama menolak tegas gagasan pengambilalihan oleh AS. Namun, Rutte tidak memberikan penjelasan detail.

Dia juga tidak menguraikan kerangka kesepakatan terkait masa depan Greenland dalam NATO yang disebut Trump telah dicapai pekan lalu. Pengumuman itu sempat menenangkan kekhawatiran setelah berbulan-bulan ancaman, meski banyak pihak di Eropa khawatir Trump bisa kembali mengubah sikapnya.

Rutte menyebut terdapat “dua jalur kerja” ke depan terkait Greenland. Pertama, pembahasan di antara negara-negara NATO mengenai rencana pertahanan Arktik yang lebih luas dan melibatkan Greenland, pulau besar yang sebagian besar berada di Lingkar Arktik. Kedua, proses dialog yang melibatkan perwakilan AS, Denmark, dan Greenland yang dimulai awal bulan ini di Washington dan masih berlanjut.

Pejabat Denmark mengonfirmasi pertemuan di Washington pekan lalu terkait Greenland, namun menolak membeberkan detailnya.

Sejumlah pejabat Barat menyebut salah satu opsi kompromi yang dibahas di NATO adalah pemberian status kedaulatan bagi pangkalan militer AS di Greenland. AS telah mempertahankan kehadiran militernya di pulau itu sejak Perang Dunia II, ketika Nazi Jerman menduduki Denmark dan duta besar Denmark di Washington menyepakati kerja sama pertahanan dengan AS.

Namun, para pemimpin Denmark menegaskan bahwa kedaulatan Greenland tetap menjadi “garis merah.” Rutte, yang diundang menghadiri rapat komite keamanan dan pertahanan Parlemen Eropa, tidak menanggapi langsung wacana kedaulatan pangkalan tersebut.

Sejumlah anggota parlemen melontarkan pertanyaan tajam, termasuk Villy Søvndal, wakil Denmark, yang menegaskan pihaknya tidak akan menyerahkan satu meter persegi pun kepada negara mana pun karena ancaman.

Sepanjang pernyataannya, Rutte beberapa kali memuji Trump—bahkan sambil berkelakar bahwa hal itu mungkin mengganggu audiensnya. Pidato Trump yang bernada keras di Davos pekan lalu memang mengguncang Eropa, terutama pernyataannya yang dianggap menghina bahwa tanpa AS, kini mereka akan berbicara bahasa Jerman dan sedikit bahasa Jepang.

Meski lebih diplomatis, Rutte menekankan bahwa lebih dari 70 tahun setelah Perang Dunia II, Eropa masih bergantung pada kekuatan militer AS. Dia menilai Eropa harus meningkatkan belanja pertahanan jauh di atas level saat ini jika ingin membangun kemampuan pertahanan sendiri, termasuk persenjataan nuklir.

“Lupakan anggapan bahwa target 5% itu cukup,” ujar Rutte, merujuk pada komitmen belanja pertahanan 5% dari PDB yang ditargetkan anggota NATO pada 2035. “Itu harus 10%. Anda harus membangun kemampuan nuklir sendiri yang biayanya miliaran dan miliaran euro,” tambahnya.

Jika Eropa benar-benar mencoba berdiri sendiri, Rutte menambahkan, “Ya, silakan—semoga beruntung.”

Dia juga mengulang pernyataan Trump bahwa China dan Rusia semakin menjadi ancaman bagi keamanan Arktik.

“Saya percaya Presiden Trump melakukan banyak hal yang benar—saya tahu ini akan mengganggu banyak dari Anda lagi. Dalam soal pertahanan Arktik, saya pikir dia benar," katanya.