Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo menilai kebijakan rencana pemberian insentif bagi industri galangan kapal dapat memperkuat ekosistem maritim nasional, sekaligus membuka ruang pertumbuhan baru bagi industri asuransi.

Namun, Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana mengingatkan bahwa industri tetap perlu mengimbanginya dengan prinsip kehati-hatian, mengingat peningkatan aktivitas juga akan diikuti oleh peningkatan eksposur risiko.

Menurut Jasindo, lanjutnya, lini usaha yang diperkirakan paling terdampak adalah marine hull dan marine cargo. Hal ini karena pertumbuhan jumlah kapal dan aktivitas pelayaran akan meningkatkan kebutuhan perlindungan atas aset rangka kapal, mesin, kapal, serta distribusi barang dan penumpang.

Brellian meneruskan bahwa selain lini itu, peluang juga terbuka pada produk yang berkaitan dengan konstruksi (builder’s risk) dan tanggung gugat (liability) di area galangan.

“Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan proteksi tidak hanya pada kapal yang beroperasi, tetapi juga pada proses pembangunan dan perbaikannya,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk menangkap peluang itu, Brellian menekankan Jasindo mengedepankan peran sebagai mitra manajemen risiko melalui pendekatan end-to-end, mulai dari risk assessment hingga penyusunan skema proteksi yang dapat disesuaikan dengan profil dan kebutuhan nasabah.

Dia menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dapat mencakup pertanggungan, klausul polis, hingga struktur premi berbasis tingkat risiko. Menurutnya, dengan pendekatan ini, pihaknya ingin memastikan perlindungan yang diberikan tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi operasional tertanggung.

“Selain itu, kami juga menerapkan strategi selective growth dengan fokus pada kualitas risiko, serta memperkuat kapabilitas underwriting dan risk engineering khususnya pada sektor galangan kapal dan proyek maritim,” jelasnya.

Lebih lanjut, Brellian turut mengingatkan pentingnya penguatan manajemen risiko, mengingat aktivitas di sektor galangan kapal memiliki karakteristik risiko yang cukup kompleks.

“Mulai dari risiko teknis dalam proses pembangunan, hingga potensi gangguan operasional, semuanya perlu dikelola dengan baik agar pertumbuhan industri dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.

Untuk diketahui, pendapatan premi pada segmen pengangkutan dan rangka kapal Jasindo hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp47,608 miliar, tumbuh 10,31% (year on year/YoY).

Bagi Jasindo, tren itu mencerminkan meningkatnya kebutuhan perlindungan di sektor maritim. Sebab itu, pihaknya akan terus menjaga kualitas portofolio agar tetap seimbang antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko.

Ke depannya, ucap Brellian, Jasindo memandang bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah, pertumbuhan industri galangan kapal, serta penguatan praktik manajemen risiko akan menjadi faktor utama dalam mendorong keberlanjutan kinerja industri asuransi umum, khususnya pada lini maritim yang semakin strategis.

“Kami optimistis sektor ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengingatkan kompleksitas risiko maritim akan menjadi tantangan utama bagi industri asuransi, seiring rencana pemberian insentif untuk mendorong kebangkitan industri galangan kapal nasional.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut risiko maritim itu terdiri dari kualitas konstruksi kapal, spesifikasi teknis, akumulasi risiko di dockyard atau pelabuhan, keselamatan kerja, hingga potensi kerugian saat pengujian, pelayaran, dan pengangkutan.

Oleh karena itu, lanjutnya, industri asuransi perlu lebih cermat dalam risk selection, pricing, terms and conditions, serta reasuransi support apabila sektor galangan kapal tumbuh.

“Walaupun marine cargo dan marine hull saat ini menunjukkan rasio klaim yang relatif baik, AAUI tetap memandang penguatan manajemen risiko penting agar pertumbuhan bisnis ini tetap sehat dan berkelanjutan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Walau demikian, AAUI tetap memandang rencana insentif untuk industri galangan kapal adalah langkah positif dalam mendorong aktivitas ekonomi maritim, baik pembangunan kapal baru, perbaikan, retrofit, maupun aktivitas distribusi barang.

Dengan demikian, kata Budi, bagi industri asuransi umum, rencana pemerintah tersebut berpotensi menambah objek pertanggungan dan permintaan proteksi risiko.

“Dari sisi data AAUI, lini-lini yang terkait aktivitas maritim memang menunjukkan tren yang cukup baik pada 2025, sehingga kebijakan ini bisa menjadi tambahan sentimen positif bagi pertumbuhan premi ke depan,” sebutnya.

Adapun, lini usaha yang akan langsung terdampak positif adalah marine hull dan marine cargo. Berdasarkan data AAUI sepanjang 2025, premi marine hull mencapai sekitar Rp3,65 triliun, tumbuh 14,7% (year on year/YoY) dengan rasio klaim membaik dari 45,2% menjadi 43,9%.

Sementara itu, lanjut Budi, premi marine cargo mencapai sekitar Rp5,66 triliun, tumbuh 7,2%, dengan rasio klaim turun cukup signifikan dari 33,4% menjadi 24,7%.

“Selain itu, lini engineering, liability, dan suretyshipjuga berpotensi ikut terdorong karena berkaitan dengan pembangunan, pengujian, tanggung gugat, dan penjaminan proyek. Pada 2025, engineering tumbuh 16,7%, liability 4,8%, dan suretyship 24,9%,” bebernya.

Oleh sebab itu, dia mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat kapasitas marine underwriting, risk survey, dan kolaborasi dengan reasuradur, broker, surveyor, galangan kapal, serta pelaku logistik.

“Peluang ini sebaiknya ditangkap bukan hanya dengan mengejar volume premi, tetapi dengan tetap menjaga kualitas risiko dan pricing yang memadai. Ini penting karena pengalaman industri menunjukkan bahwa pertumbuhan yang sehat harus tetap diimbangi underwriting discipline,” jelasnya.

Lebih jauh, Budi berpendapat bahwa saat ini kapasitas industri asuransi umum nasional masih cukup untuk mendukung peningkatan aktivitas maritim, terutama untuk risiko-risiko yang standar dan menengah.

Dia meneruskan, data AAUI menunjukkan total aset industri asuransi umum pada 2025 mencapai sekitar Rp261,0 triliun, total investasi sekitar Rp131,4 triliun, dan total ekuitas sekitar Rp82,8 triliun. Baginya, ini menunjukkan fondasi kapasitas industri cukup baik.

“Untuk risiko maritim yang besar dan kompleks, tentu tetap perlu dukungan coinsurance dan reasuransi, agar kapasitas pasar dapat dioptimalkan secara prudent. Jadi, secara prinsip kapasitas ada, tetapi harus tetap dikelola dengan hati-hati sesuai profil risiko dan nilai pertanggungannya,” pungkasnya.

Sependapat, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai pertumbuhan sektor galangan kapal membawa tantangan yang signifikan bagi industri asuransi umum, mengingat adanya risiko teknis yang sangat tinggi, modal besar, dan durasi proyek yang panjang.

Kendati demikian, Irvan tetap melihat rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu ditanggapi dengan sangat positif oleh pelaku industri asuransi umum dan otoritas.

“Adapun, lini usaha yang paling mendapat manfaat dari kebijakan insentif kepada industri galangan kapal adalah Asuransi Marine Hull Marine Cargo dan Engineering,” tuturnya.

Sebelumnya dikabarkan pemerintah mulai menggeber kebangkitan industri galangan kapal nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong regulasi dan insentif yang ditujukan untuk memangkas biaya pembangunan kapal dalam negeri sekaligus memacu permintaan dari BUMN dan swasta.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo bahwa pemerintah berencana memberikan berbagai kemudahan dan insentif guna mendorong pembangunan kapal di dalam negeri, termasuk kemudahan impor komponen tertentu serta insentif bagi pemesanan kapal baru di galangan domestik.

“Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan pelayaran yang dapat membangun kapal-kapal di dalam negeri. Dengan itu ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan berupa apa? Biar masuk bisa jadi 0% untuk banyak komponen-komponen. Dan untuk kapal-kapal, kapal baru yang membeli yang pesan juga nanti akan dapat insentif dan sebagainya. Kemudahan,” ujar Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik akibat serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran turut berdampak terhadap produk asuransi yang memiliki eksposur langsung terhadap zona konflik.

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menilai tiga lini usaha yang paling terpengaruh adalah asuransi marine cargo, marine hull, dan energi. Mekanisme penetapan harga ketiga produk ini sangat terhubung dengan pasar reasuransi global.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, Delil Khairat mengatakan asuransi marine cargo adalah lini yang paling terdampak. Setiap pengiriman barang yang melewati atau mendekati zona konflik, seperti Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Laut Merah yang masih terganggu oleh aktivitas Houthi, secara otomatis masuk ke dalam kategori JWC Listed Areas.

“Yang ditetapkan oleh Joint War Committee [JWC] di London. Begitu sebuah rute masuk daftar tersebut, underwriter mewajibkan premi tambahan war risk yang signifikan,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (3/3/2026).

Sementara itu, lanjutnya, asuransi marine hull terdampak karena kapal-kapal itu sendiri menjadi aset berisiko tinggi ketika beroperasi di zona konflik.

“Hapag-Lloyd sudah memberlakukan surcharge war risk sebesar $1.500 per TEU [dan $3.500 untuk kontainer reefer] efektif 2 Maret 2026. Biaya ini pada akhirnya ditransmisikan ke seluruh rantai pasokan,” ungkap Delil.

Adapun, lini energi termasuk offshore energy dan onshore energy yang terkait infrastruktur migas juga rentan terdampak karena aset-aset energi di kawasan Teluk menjadi target langsung konflik.

Tidak sampai di situ, Delil menilai bahwa harga energi global yang bergejolak juga meningkatkan nilai pertanggungan ataupun potensi klaim.

“Jadi, yang membuat ketiga lini ini lebih rentan dibandingkan lini lain adalah sifatnya yang sangat internationally priced. Artinya, tarif reasuransinya ditentukan di London, Bermuda, dan Singapura, bukan di Jakarta. Ketika pasar global mengeras, perusahaan asuransi Indonesia tidak punya banyak ruang negosiasi,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, hal itu berbeda dengan asuransi kendaraan bermotor atau properti domestik yang tarifnya lebih ditentukan oleh kondisi lokal. Marine dan energi sangat terekspos terhadap volatilitas geopolitik global.

Delil menambahkan, asuransi yang terdampak tidak terbatas pada tiga produk itu. Menurutnya, lini usaha properti dan business interruption juga bisa terdampak secara tidak langsung.

“Hal ini jika gangguan rantai pasokan menyebabkan keterlambatan produksi atau kerusakan material yang terlambat dikirim. Namun, dampak terbesarnya tetap di tiga lini utama tadi,” tegasnya.

Senada, Presiden Direktur PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) Teguh Budiman menilai produk yang paling sensitif terhadap konflik geopolitik seperti ini adalah lini Marine (cargo dan hull), Energy (oil & gas), dan Aviation untuk rute internasional.

Menurutnya, lini-lini tersebut lebih rentan karena memiliki eksposur langsung terhadap wilayah berisiko tinggi (high risk zone), jalur pelayaran internasional, serta aset energi strategis.

“Selain itu, polis pada lini tersebut umumnya memuat klausul war risk dan political violence yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global,” tuturnya.

Setali tiga uang, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) juga menilai lini usaha yang paling sensitif terhadap konflik ini adalah asuransi marine cargo dan hull (termasuk war risk).

“Karena kapal yang melintasi wilayah konflik berpotensi dikenakan tambahan premi risiko perang. Tidak hanya tanker minyak, tetapi juga kapal LNG, petrokimia, dan kapal kargo umum,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan.

Dia melanjutkan, asuransi energi dan proyek yang memiliki eksposur Timur Tengah juga terdampak, terutama jika terdapat ketergantungan pada rantai pasok dari kawasan tersebut.

Selain produk-produk itu, Budi menyebut asuransi perjalanan (travel insurance) termasuk perjalanan ibadah dan wisata bisa ikut terdampak. Untuk perjalanan Umrah dan Haji maupun wisata ke kawasan Timur Tengah, risiko pembatalan perjalanan (trip cancellation), perubahan rute penerbangan, penutupan wilayah udara, hingga evakuasi darurat menjadi lebih relevan.

“Jika terjadi eskalasi lebih luas, klaim terkait delay, pembatalan, atau repatriasi bisa meningkat, tergantung pada wording polis dan pengecualian risiko perang,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan perolehan premi industri asuransi umum mencapai Rp112,81 triliun sepanjang 2025.

Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bidang Statistik dan Riset AAUI Trinita Situmeang mengatakan nilai itu hanya tumbuh 4,8% (year-on-year/YoY) dari Rp107,66 triliun.

Trinita berujar pertumbuhan premi ditopang oleh asuransi aneka (miscellaneous) yang tumbuh sebesar 26,8% YoY menjadi Rp5,28 triliun. Diikuti oleh asuransi penjaminan (suretyship) yang tumbuh 24,9% YoY menjadi Rp2,09 triliun.

“Kemudian dienergy on shore[tumbuh 21,3% YoY menjadi Rp311 miliar]. Lalu pertambahan premi di asuransi kredit sebesar 11% YoY [menjadi Rp19,03 triliun] dan di asuransi properti masih naik 8,6% YoY [menjadi Rp32,86 triliun],” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Dia melanjutkan, untuk kelompok asuransimarinesepertimarine hullatau rangka kapal naik 14,7% YoY menjadi Rp3,65 triliun. Sementara itu, asuransimarine cargoatau pengangkutan mencapai Rp5,65 triliun, tumbuh 7,2% YoY.

Dalam pemaparannya, asuransi kendaraan bermotor,energy off shore, dan kesehatan kompak mengalami penurunan. Untuk kendaraan bermotor, premi turun 4,2% YoY menjadi Rp19,01 triliun. Energyoff shoreturun 12,8% YoY menjadi Rp1,35 triliun. Adapun, premi asuransi kesehatan tercatat Rp9,34 triliun, terkontraksi 20,9% YoY.

Di lain sisi, Trinita membeberkan bahwa sepanjang 2025 total klaim yang dibayar naik 4,1% YoY menjadi Rp48,96 triliun dari Rp47,01 triliun.

“Yang tertinggi terjadi di asuransi penjaminan dengan kenaikan sebesar 44,8% YoY dan asuransi engineering kenaikannya sebesar 19% YoY, kemudian asuransi aneka yang naik 16,9% YoY,” bebernya.

Adapun, pada akhir 2025, industri asuransi umum mencatatkan laba setelah pajak Rp15,8 triliun, berbalik untung dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni rugi Rp8,9 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum AAUI Budi Herawan menuturkan sepanjang 2025 industri asuransi mengalami suatu tantangan yang cukup luar biasa, seperti kondisi ekonomi makro dan mikro hingga kinerja pasar modal.

Bagi Budi, saat ini industri mengalami ketidakpastian ekonomi dan ditambah juga dengan pengimplementasian penuh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

“Dan ini juga tentunya sangat berpengaruh dan tentunya di 2026 teman-teman ketahui sesuai dengan POJK 2023 kita harus memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp250 miliar,” katanya pada kesempatan yang sama.