Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan perolehan premi industri asuransi umum mencapai Rp112,81 triliun sepanjang 2025.

Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bidang Statistik dan Riset AAUI Trinita Situmeang mengatakan nilai itu hanya tumbuh 4,8% (year-on-year/YoY) dari Rp107,66 triliun.

Trinita berujar pertumbuhan premi ditopang oleh asuransi aneka (miscellaneous) yang tumbuh sebesar 26,8% YoY menjadi Rp5,28 triliun. Diikuti oleh asuransi penjaminan (suretyship) yang tumbuh 24,9% YoY menjadi Rp2,09 triliun.

“Kemudian dienergy on shore[tumbuh 21,3% YoY menjadi Rp311 miliar]. Lalu pertambahan premi di asuransi kredit sebesar 11% YoY [menjadi Rp19,03 triliun] dan di asuransi properti masih naik 8,6% YoY [menjadi Rp32,86 triliun],” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Dia melanjutkan, untuk kelompok asuransimarinesepertimarine hullatau rangka kapal naik 14,7% YoY menjadi Rp3,65 triliun. Sementara itu, asuransimarine cargoatau pengangkutan mencapai Rp5,65 triliun, tumbuh 7,2% YoY.

Dalam pemaparannya, asuransi kendaraan bermotor,energy off shore, dan kesehatan kompak mengalami penurunan. Untuk kendaraan bermotor, premi turun 4,2% YoY menjadi Rp19,01 triliun. Energyoff shoreturun 12,8% YoY menjadi Rp1,35 triliun. Adapun, premi asuransi kesehatan tercatat Rp9,34 triliun, terkontraksi 20,9% YoY.

Di lain sisi, Trinita membeberkan bahwa sepanjang 2025 total klaim yang dibayar naik 4,1% YoY menjadi Rp48,96 triliun dari Rp47,01 triliun.

“Yang tertinggi terjadi di asuransi penjaminan dengan kenaikan sebesar 44,8% YoY dan asuransi engineering kenaikannya sebesar 19% YoY, kemudian asuransi aneka yang naik 16,9% YoY,” bebernya.

Adapun, pada akhir 2025, industri asuransi umum mencatatkan laba setelah pajak Rp15,8 triliun, berbalik untung dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni rugi Rp8,9 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum AAUI Budi Herawan menuturkan sepanjang 2025 industri asuransi mengalami suatu tantangan yang cukup luar biasa, seperti kondisi ekonomi makro dan mikro hingga kinerja pasar modal.

Bagi Budi, saat ini industri mengalami ketidakpastian ekonomi dan ditambah juga dengan pengimplementasian penuh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

“Dan ini juga tentunya sangat berpengaruh dan tentunya di 2026 teman-teman ketahui sesuai dengan POJK 2023 kita harus memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp250 miliar,” katanya pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan total klaim asuransi dari bangunan dan fasilitas yang rusak imbas kerusuhan atau demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 kemarin.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan data itu didapat pihaknya dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

“Total klaim akibat peristiwa kerusuhan akhir Agustus 2025 mencapai sekitar Rp150 miliar,” katanya dalam lembar jawaban RDK September 2025, dikutip Jumat (31/10/2025).

Ogi mengemukakan klaim asuransi tersebut berasal dari empat lini bisnis yang terdiri atas properti, kendaraan bermotor,engineering, dan aneka.

“OJK menekankan pentingnya penyelesaian klaim sesuai ketentuan polis dan prinsip kehati-hatian agar hak pemegang polis terlindungi dan kepercayaan publik terhadap industri tetap terjaga,” tegasnya.

Sebelumnya, Ogi sempat menyebut pertanggungan klaim asuransi ini terbagi menjadi dua. Ada yang dijamin oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN) dan asuransi swasta.

“Antara lain gedung terkait dengan Polsek Ciracas, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Mamuju, pagar depan Gedung MPR/DPR, Gedung DJKN Kanwil Jakarta yang dijamin oleh konsorsium asuransi barang milik negara atau KABMN,” katanya dalam konferensi pers daring RDK Agustus 2025, Kamis (4/9/2025).

Sementara itu, lanjutnya, beberapa gedung yang dijamin oleh asuransi swasta adalah gedung DPRD Sulawesi Selatan Gedung Grahadi Surabaya, tiga unit pos polisi di Slipi, Salemba, Gunung Sari, dan juga hotel di Bandung.

Kala itu, dia juga meminta supaya lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian dapat mempercepat penyelesaian dan pembayaran klaim yang sudah dinyatakan eligible dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada OJK.

Tak lupa, Ogi turut mengingatkan agar perluasan jaminan Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotion (RSMDCC) penting untuk dilakukan karena memberikan kepastian pelindungan untuk pemilik aset, baik aset publik maupun pribadi.