JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri wahyuni Sabran merespons positif langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah ke sejumlah makam tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia. Ziarah ke makam para mantan Presiden Republik Indonesia ini dilakukan menjelang Hari Bhayangkara ke-80.

Jenderal Sigit ziarah ke makam Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Soekarno, Soeharto, hingga Taman Makam Pahlawan. Febri Wahyuni Sabran secara khusus memberikan penilaian yang konstruktif atas kegiatan peziarahan tersebut.

“Belajar dari sejarah bukan hanya soal mengenal alur sejarah, tetapi bagaimana kita menghormati dan meneladani kebajikan-kebajikan yang mereka wariskan. Dan itulah yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” kata Febri Wahyuni Sabran di Jakarta, Senin (21/6/2026).

Menurut Febri, tindakan Kapolri ini merupakan teladan yang positif bagi para pemimpin di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa penghormatan terhadap sejarah dan para tokoh bangsa seharusnya menjadi bagian integral dari karakter seorang pemimpin sejati, bukan sekadar formalitas atau pencitraan semata.

Gestur seperti ini dinilai penting untuk memperkuat koneksi emosional dan moral antara pemimpin masa kini dengan nilai-nilai perjuangan para pendahulu. “Dari Presiden Abdurrahman Wahid kita belajar tentang simbol pluralisme, toleransi, dan kepemimpinan yang merakyat,” ujarnya.

Febri mengatakan, Gus Dur dikenang sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman Indonesia. “Dari Presiden Soekarno kita menimba semangat nasionalisme, persatuan, dan visi besar tentang Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Dari Presiden Soeharto kita belajar tentang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Febri.

Dari para pahlawan yang gugur membela bangsa, Febri menilai kunjungan ini sebagai sesuatu yang mencerminkan penghormatan kepada seluruh pejuang kemerdekaan tanpa terkecuali.

JAKARTA - Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menceritakan pengalaman mengawal Presiden Ke-2 RI Soeharto saat kunjungan ke negara perang Bosnia Herzegovina, 13 Maret 1995. Dia harus memutar otak bagaimana menjaga Soeharto yang menolak memakai rompi antipeluru dan helm pengamanan.

Kunjungan Soeharto ke Bosnia tergolong nekat dan sudah bulat. Buktinya, Soeharto langsung menandatangani surat pernyataan yang berisi PBB tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama berkunjung ke Bosnia.

Dengan pesawat sewaan buatan Rusia, Soeharto terbang dari Zagreb, Kroasia ke Bosnia. Ikut mendampingi Komandan Grup A Paspampres Kolonel Inf Sjafrie Sjamsoeddin, Komandan Detasemen Pengawal Pribadi Presiden Mayor Cpm Unggul K Yudhoyono, Menlu Ali Alatas, Mensesneg Moerdiono, Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung, Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) Mayjen TNI Syamsir Siregar, Danpaspampres Mayjen TNI Jasril Jakub, serta Ajudan Presiden Kolonel Inf Sugiono.

Jarak waktu Zagreb ke Bosnia sekitar 1,5 jam perjalanan. Di tengah perjalanan, terdengar instruksi semua penumpang wajib memakai helm dan rompi pengamanan.

"Ini tempat duduk, di bawahnya sudah dikasih antipeluru belum?" tanya Soeharto.

"Sudah Pak. Kami tutup semua dengan bulletproof untuk mengantisipasi tembakan dari bawah," jawab Sjafrie.

"Sampingnya?" tanya Soeharto lagi.

"Juga sudah, Pak," kata Sjafrie sambil memegang rompi dan helm pengamanan untuk Soeharto.

"Helmnya nanti masukkan ke Taman Mini ya. Nanti helmnya masukkan ke Museum Purna Bhakti," kata Soeharto.

"Eh, Sjafrie, itu rompi kamu cangking (tenteng) saja. Kamu cangking saja," sambung Soeharto yang menandakan enggan memakai rompi antipeluru seberat 12 kg yang mampu menahan tembakan M-16.

Soeharto hanya mengenakan jas dan kopiah dalam lawatan ke negeri perang Bosnia. Padahal, pengamatan Sjafrie dari balik jendela pesawat menjelang turun di Sarajevo, dia melihat senjata 12,7 mm yang biasa digunakan untuk menembak jatuh pesawat berputar-putar mengikuti pesawat yang ditumpangi Pak Harto.

Dalam situasi itu, jenderal lulusan Akademi Militer (Akmil) 1974 ini langsung memutar otak untuk melindungi Soeharto yang enggan mengenakan rompi dan helm pengamanan. Sjafrie yang memiliki kemampuan di bidang intelijen kemudian meminjam jas dan peci hitam sama persis dengan yang dipakai Soeharto. "Ini untuk menghindari sniper mengenali sasaran utamanya dengan mudah," ucap Sjafrie.

Pesawat yang ditumpangi rombongan Soeharto akhirnya sampai di bandara Sarajevo, Ibu Kota Bosnia. Rombongan dijemput Pasukan Kontingen Garuda XIV yaitu prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Bosnia dengan menggunakan dengan VAB, panser buatan Prancis yang mirip dengan Panser Anoa 6x6 produk PT Pindad.

Rombongan Soeharto kemudian menuju Istana Kepresidenan Bosnia untuk bertemu Presiden Bosnia Alja Izetbegovic. Untuk mencapai tujuan, panser-panser itu harus melewati Sniper Valley, tempat para penembak jitu dari kedua belah pihak yang berperang.

Rombongan Soeharto sampai di Istana Kepresidenan Bosnia yang memprihatinkan. Di Istana itu tidak ada air, sehingga air bersih harus diambil dengan ember.

Soeharto disambut hangat Presiden Bosnia Alija Izetbegovic. Keduanya berbincang tak kurang dari 1,5 jam dilanjutkan dengan jamuan makan siang. Soeharto lalu memerintahkan Menlu Ali Alatas untuk memberikan keterangan pers di ruangan lainnya.

Saat pertemuan Soeharto dan Alija Izetbegovic, proyektil meriam jatuh sekitar 3 km dari Istana Kepresidenan. Sjafrie lalu memberitahukan Soeharto bahwa sisa waktu hanya 3 jam karena situasi semakin mencekam.

Suara tembakan terdengar dari kejauhan. Prajurit-prajurit juga terlihat bersiaga. Setelah tiga jam melaksanakan kunjungan, Soeharto kembali ke Indonesia.

"Melihat Pak Harto begitu tenang, moral, dan kepercayaan diri kami sebagai pengawalnya pun ikut kuat, tenang, dan mantap. Presiden saja berani, mengapa kami harus gelisah,” ujar Sjafrie.

SOLO - Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons santai pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) . Jokowi menyebut dirinya bukan siapa siapa dan hanya orang kampung.

"Ya saya ini bukan siapa siapa. Saya orang kampung," ujar Jokowi saat dijumpai di kediamannya Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (20/4/2026).

Saat ditanya terkait kembali viralnya pernyataan JK yang menyebut Jokowi jadi bisa hancur negeri ini, jokowi menegaskan bahwa yang menilai bukan dirinya. "Yang menilai bukan saya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berbicara mengenai penerbitan restorative justice (RJ) untuk Rismon Sianipar. Hal tersebut merupakan kewenangan Polda Metro Jaya. Jika RJ sudah keluar, maka artinya sudah clear dan selesai.

Ditanya mengenai peluang RJ untuk tersangka fitnah tuduhan ijazah palsu lainnya, khususnya Roy Suryo dan dokter Tifa, Jokowi hanya tersenyum.

Sebelumnya, JK buka-bukaan mengenai perannya dalam perjalanan karier politik Jokowi. Dia mengaku yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta hingga menjadi presiden. JK ingin agar para Termul alias kelompok yang loyal pada Jokowi mengetahui hal itu.

Hal tersebut disampaikan JK dalam jumpa pers tentang klarifikasi mengenai ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 atau dalam rangka Ramadan 1447 Hijriah yang salah satunya menyinggung penanganan konflik di Ambon dan Poso.

JK mengatakan, polemik ceramahnya itu muncul setelah dirinya melaporkan Rismon Sianipar ke polisi dan menyinggung ijazah Jokowi. JK heran dengan para pendukung Jokowi yang seolah menuduhnya melawan Jokowi setelah ikut berkomentar tentang kasus ijazah Jokowi.

"Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya yang bawa," ujar JK dalam jumpa pers di rumahnya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Dia yang membawa Jokowi ke Jakarta untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. JK juga yang menemui langsung Megawati Soekarnoputri dan menyampaikan bahwa Jokowi merupakan orang yang baik.

"Saya bertemu Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDIP. Ah, jangan (kata Mega) akhirnya beliau setuju. Setelah Pilgub Jadilah gubernur. Nah, ini (foto Jokowi sungkem padanya) waktu dia menang jadi gubernur setelah ke Ibu Mega datang sama saya ucapkan terima kasih," kata JK sambal menunjukkan foto Jokowi menyampaikan terima kasih padanya.

Diketahui, Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). JK mengungkapkan Jokowi menjadi Presiden tak lepas dari perannya pula.

Bahkan, dia sampai diminta Megawati menjadi Wapres mendampingi Jokowi lantaran Jokowi masih belum memiliki pengalaman sebagai Presiden. "Apa kurangnya saya coba? Saya yang bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu Termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur, mana bisa jadi presiden, coba lihat (foto Jokowi sungkem)," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mulai berdatangan ke Istana Negara pada Selasa (3/3/2026) malam.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Zulhas dan Airlangga mulai datang di Istana Negara pada pukul 19.05 WIB. Kemudian, datang juga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Kusdiana dan Menteri Pendidikan Dasar, Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Ditanya terkait dengan agenda pertemuan tersebut, Zulhas mengatakan bahwa kedatangannya terkait juga dengan undangan Presiden Prabowo Subianto terhadap mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Saya kira tentu silaturahim, buka puasa jelang hari raya selain itu perkembangan geopolitik terakhir ya," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan sumber Bisnis di lingkungan Istana, Presiden telah mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Istana Negara untuk buka puasa bersama.

Undangan tersebut ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, serta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kepastian kehadiran Jokowi disampaikan oleh ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks.

“Insyaallah [Jokowi] beliau hadir,” ujar Syarif singkat.

Selain Jokowi, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dikabarkan akan datang ke Istana untuk menghadiri undangan Presiden Prabowo.

"Jika ada undangan Presiden [Prabowo], pasti Pak SBY akan hadir," ujar Sekjen Demokrat Herman Khaeron ketika dikonfirmasi Bisnis.

Herman menuturkan dirinya belum mengetahui apa saja hal-hal yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo dan SBY.

"Tetapi jika membahas situasi dunia saat ini, Pak SBY sangat memahaminya karena mengikuti perkembangan dunia setiap hari bahkan mendiskusikannya," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, serta sejumlah tokoh nasional untuk menghadiri makan malam dan silaturahmi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa undangan tersebut juga mencakup para mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) serta para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di parlemen.

“Jadi malam ini Bapak Presiden mengundang langsung seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu, dan para menteri luar negeri terdahulu, termasuk juga para ketua umum parpol di parlemen. Kemudian alhamdulillah hampir sebagian besar hadir, untuk diskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandang. Presiden ingin bertukar pandang dengan tokoh-tokoh tersebut,” ujar Teddy kepada wartawan

Terkait agenda pembahasan, Teddy menyebutkan pertemuan belum dimulai saat dirinya memberikan keterangan. Namun ia mengisyaratkan bahwa isu geopolitik menjadi salah satu topik yang berpotensi dibahas.

“Yang dibahas belum tahu, nanti kita lihat. Ada poin utama soal geopolitik. Semuanya dibahas, nanti karena belum mulai,” katanya.

Saat ditanya mengenai konfirmasi kehadiran, Teddy menyebut sejumlah nama telah memastikan hadir.

“Presiden Jokowi, Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla, dan rencananya Pak Wapres Ma’ruf, Wapres Boediono itu,” ujarnya.

Untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Teddy mengaku belum mengecek secara langsung ke bagian protokol.

“Saya belum cek di protokol, nanti kita lihat,” katanya.

Adapun terkait ketua umum partai politik, ia menyebut terdapat delapan partai parlemen yang diundang.

“Itu ada delapan partai, nanti kita lihat, saya belum cek daftarnya,” tambahnya.

Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin Tiba Lebih Awal

Pantauan Bisnis di lokasi, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 19.01 WIB. JK mengenakan batik cokelat lengan panjang dan peci hitam.

Dia disambut hangat oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Ketiganya sempat berbincang singkat sebelum JK memasuki kompleks Istana. JK juga melemparkan senyum kepada awak media yang menunggu di halaman.

Tak lama berselang, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin tiba sekitar pukul 19.10 WIB dengan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna abu-abu dan peci hitam. Ma’ruf juga mendapat sambutan hangat dari Prasetyo dan Teddy.

Pertemuan lintas generasi kepemimpinan ini dinilai sebagai momentum penting dalam mempererat komunikasi kebangsaan, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Meski belum ada kepastian agenda resmi, pertemuan tersebut disebut menjadi ruang diskusi strategis sekaligus ajang silaturahmi Ramadan antara Presiden Prabowo dengan para pendahulunya serta pimpinan partai politik nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan di Istana pada Selasa malam (3/3/2026) dengan mengundang sejumlah tokoh penting. Tak hanya para mantan presiden dan wakil presiden, para Ketua Umum partai politik juga turut menerima undangan untuk hadir.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, membenarkan adanya undangan tersebut dan menyampaikan bahwa acara akan dimulai pada pukul 19.30 WIB.

“Betul, pukul 19.30 WIB,” kata Zulhas saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026).

Setali tiga uang, PKS pun mengamibi bahwa nantinya Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf direncanakan hadir dalam pertemuan itu.

“Dapat [undangan]. Insyaallah Presiden PKS akan hadir,” kata Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian.

Di sisi lain, Sekjen Golkar Sarmuji mengaku belum memperoleh informasi langsung mengenai undangan tersebut. Meski begitu, dia menilai bila benar ada undangan, maka kehadiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia merupakan hal yang wajar.

“Saya belum tanya Ketum. Tapi andaikan benar, itu hal biasa saja,” ujarnya.

Menurut Sarmuji, intensitas pertemuan antara Bahlil dan Prabowo memang cukup tinggi. Bahkan, setelah kunjungan kerja Presiden dari luar negeri, keduanya disebut hampir setiap hari bertemu.

“Pak Bahlil sangat sering bertemu Presiden. Dalam beberapa hari setelah kunjungan presiden dari luar negeri, hampir tiap hari Ketum bertemu Presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, diketahui pula bahwa Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden untuk hadir di Istana pada malam yang sama. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dikabarkan akan memenuhi undangan tersebut.

Kabar kehadiran Jokowi dikonfirmasi oleh ajudannya, AKBP Syarif Fitriansyah. Saat ditanya mengenai kemungkinan acara tersebut dirangkai dengan buka puasa bersama, dia mengaku belum mengetahui detailnya. Namun, sesuai undangan, pertemuan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.30 WIB.

“Buka puasa Jakarta 18.13. Acara mulai jam 19.30,” kata Syarif ketika dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).

Syarif memastikan Jokowi akan hadir, meski ia belum dapat menjelaskan agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan silaturahmi dan diskusi," tandas Syarif.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/3/2026). Presiden ke-7 RI Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun dikabarkan akan hadir.

Informasi ini telah dikonfirmasi oleh ajudan Presiden Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. “Ya betul (Presiden Jokowi hari,” ujar Syarif saat dikonfirmasi iNews Media Group.

Syarif mengatakan bahwa undangan dari Presiden Prabowo sekitar pukul 19.30 WIB. “Undangannya jam 19.30 WIB,” katanya.

Meski begitu, Syarif enggak berkomentar lebih banyak mengenai pertemuan itu. Dia hanya mengatakan bahwa pertemuan silaturahmi dan diskusi. “Pertemuan silaturahmi dan diskusi.”

Sementara itu, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin juga akan hadir ke Istana. Hal ini dibenarkan oleh sumber iNews Media Group melalui pesan singkat. “Benar ada undangan dari Presiden Prabowo. Beliau (Kiai Ma’ruf Amin) hadir.”

JAKARTA - Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menghadiri Dies Natalis XXVI sekaligus Wisuda Program Sarjana XXIII dan Wisuda Magister Hukum VII Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Bung Karno (UBK) di Balai Sudirman, Jakarta, belum lama ini. Tema yang diusung Menjaga Api Perjuangan Bung Karno: Lulusan Sarjana Bung Karno Siap Membangun Indonesia Raya.

Dies Natalis dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Puti Guntur Soekarno, Eriko Sotarduga, Rohmin Dahuri, Once Mekel, Putra Nababan, Panda Nababan, Meutia Hatta, Halida Hatta, serta Hakim Konstitusi Arif Hidayat.

Dalam orasi ilmiahnya, Megawati menyampaikan pesan khusus kepada para wisudawan. Lulusan Universitas Bung Karno harus menjadi generasi sukses yang tetap berpihak kepada rakyat kecil.

“Jadilah sarjana yang tidak hanya mengejar jabatan dan materi, tetapi mereka yang benar-benar mengabdikan diri untuk membantu rakyat,” ujar Megawati.

Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Hendra Rahtomo atau Romy mengajak para wisudawan menjadi pelopor perubahan sesuai profesi yang mereka pilih. “Kalau kalian pengacara, jadilah pembela rakyat. Kalau ekonom, jadilah penjaga kedaulatan pangan. Kalau programmer, jadilah pencipta sistem, bukan buruh digital bagi korporasi asing,” katanya.

Dia menutup sambutan dengan pesan bernuansa digital yang terinspirasi dari gaya Bung Karno yaitu bangsa yang tidak menguasai teknologi akan diperintah oleh teknologi. Bangsa yang tidak menguasai datanya akan dijadikan komoditas oleh bangsa lain.

Lulusan UBK harus menjadi generasi merdeka di atas algoritma, mandiri dalam pikiran dan tindakan, dan siap menciptakan sejarah bagi Indonesia.

Wisuda berlangsung lancar kemudian ditutup dengan prosesi simbolis pengukuhan gelar bagi seluruh wisudawan dan wisudawati. Setelah itu, pemberian penghargaan pada lulusan terbaik dengan mendapatkan beasiswa kuliah pascasarjana hukum di UBK.

JAKARTA - Dukungan agar mantan Presiden Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional terus mengalir deras. Kali ini dukungan datang dari tokoh Papua yang juga merupakan anggota DPR Fraksi Golkar Robert J Kardinal yang menyatakan Soeharto sangat layak menyandang gelar Pahlawan Nasioan karena kontribusinya yang besar bagi pembangunan di Papua.

"Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an," tegas Robert dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Dia menyebut, sebelum menjabat sebagai presiden, Soeharto dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962. Dalam kapasitas sebagai Panglima Mandala, Soeharto merancang dan melaksanakan Operasi Mandala, yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora).

Bagi Robert, strategi militer yang terencana dan koordinasi lintas matra yang dipimpin Soeharto sukses meningkatkan tekanan terhadap Belanda, sekaligus membuka jalan bagi diplomasi internasional. Puncaknya, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, yang mengatur penyerahan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

“Jadi peran Soeharto dalam pembebasan Irian Barat merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan kedaulatan Indonesia. Beliau memiliki kontribusi langsung dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas Robert.

Menurutnya, keberhasilan Soeharto dalam Operasi Mandala menjadi bukti kepemimpinan strategis dan nasionalismenya yang tinggi. “Ia mampu memadukan kekuatan militer dan diplomasi untuk mencapai tujuan nasional,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Robert menilai kepemimpinan Soeharto juga meninggalkan legacy yang membekas sampai saat ini di Papua. Salah satu kebijakan monumental Soeharto yang turut mengubah Papua adalah program transmigrasi nasional pada tahun 1980-an, yang menekankan pemerataan kesejahteraan dari Sabang hingga Merauke.

Harus diakui, kata Robert, ketika Soeharto mulai memimpin, sebagian besar wilayah Papua masih tertinggal dalam pembangunan. Infrastruktur minim, mobilitas penduduk terbatas, dan ketimpangan ekonomi sangat mencolok dibanding wilayah barat Indonesia.

"Melalui program transmigrasi, pemerintah membuka daerah-daerah baru untuk pemukiman, pertanian, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif di kawasan Papua," ujarnya

Kebijakan ini, bagi Robert, bukan sekadar pemindahan penduduk dari Jawa atau Bali ke timur, melainkan strategi besar pemerataan pembangunan dan integrasi nasional. Soeharto menekankan bahwa seluruh warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera di tanah airnya sendiri.

Melalui program transmigrasi ini, Pemerintah membangun kawasan permukiman lengkap dengan fasilitas dasar, rumah, sekolah, puskesmas, lahan garapan, hingga jalan penghubung. Dari situlah lahir pusat-pusat pertanian baru seperti di Manokwari, Merauke, Timika, dan Nabire.

"Program transmigrasi ini tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga nation building. Dengan mengalirkan penduduk dari berbagai daerah ke Irian Jaya, program ini memperkuat rasa persaudaraan sebangsa dan mempererat kehadiran negara di wilayah yang jauh dari pusat Pemerintahan. termasuk di ujung timur Nusantara," sebutnya.

Bagi mantan Ketua Fraksi Golkar DPR ini, kontribusi Soeharto dalam mempertahankan wilayah, menegakkan kedaulatan negara sekaligus menghadirkan pembangunan dan kesejahteraan yang merata di seluruh kawasan, merupakan dasar yang kuat untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Karena itu, dia mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

"Dengan fakta historis dan kontribusi konkret tersebut, kami meminta Pemerintah dapat mempertimbangkan secara objektif dan menyeluruh untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal (Purn) Soeharto sebagai bagian dari penghormatan atas jasa-jasanya bagi kedaulatan Republik Indonesia," ujarnya.

JAKARTA - Persatuan Ummat Islam (PUI) mendukung Presiden ke-2 RI Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. Organisasi Islam yang berdiri sejak 1917 dan telah turut berjuang dalam proses kemerdekaan Indonesia mengungkapkan alasannya.

Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin mengatakan, Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Dia melanjutkan, Soeharto berjasa besar dalam membangun ekonomi rakyat, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas nasional yang memungkinkan Indonesia tumbuh menjadi negara yang kuat dan disegani di kawasan.

“Dalam semangat Islah, kita menghormati jasa beliau sambil terus memperbaiki hal-hal yang kurang dari masa lalu,” ujar Raizal Arifin, Kamis (6/11/2025).

PUI juga mengusulkan agar H. Sholeh Iskandar, tokoh PUI, ulama pejuang, dan pendidik nasional, dimasukkan dalam daftar calon penerima gelar Pahlawan Nasional. Sosok H. Sholeh Iskandar dikenal luas sebagai pendidik dan dai yang mengabdikan hidupnya untuk dakwah dan pemberdayaan umat, serta berjasa besar dalam mengembangkan pendidikan Islam dan kesadaran kebangsaan, khususnya di wilayah Bogor dan Jawa Barat.

Wakil Ketua Umum DPP PUI Irfan Ahmad Fauzi menegaskan pentingnya negara memberikan penghargaan yang pantas kepada tokoh-tokoh Islam yang telah berkontribusi besar dalam membangun moral bangsa. “Selain HM. Soeharto, H. Sholeh Iskandar adalah figur yang layak menjadi Pahlawan Nasional,” kata Irfan.

“Beliau ulama pejuang yang konsisten membina umat dan menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan cinta Tanah Air. Beliau pantas mendapat tempat terhormat di hati bangsa Indonesia,” sambungnya.

PUI menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menunjukkan sikap kepemimpinan yang berani dan berpikir jauh ke depan.

Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi bagian dari rekonsiliasi nasional — untuk mempertemukan kembali semangat perjuangan, pembangunan, dan persatuan bangsa.

“Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pendahulunya. Kita belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Itulah makna Islah yang sesungguhnya, memperbaiki, bukan menghakimi,” pungkas Raizal Arifin.

Sebagai organisasi Islam yang telah berdiri lebih dari satu abad dan kini memiliki lebih dari 20 juta jama’ah di seluruh Indonesia, PUI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi kekuatan moral bangsa, memperkuat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan semangat Islah dan persaudaraan nasional, PUI siap mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo dalam meneguhkan penghormatan negara terhadap para tokoh bangsa yang telah berjasa bagi keutuhan dan kemajuan Indonesia.

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai usulan gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden Suharto dan mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur). Jokowi menilai kedua tokoh ini memiliki peran dan jasa terhadap negara.

"Kita semuanya harus menghargai itu, dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan kekurangannya," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/11/2025).

Dikatakannya, pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin juga melalui proses dan pertimbangan dari tim pemberian gelar dan jasa.

Jokowi mengemukakan, peran dan jasa yang telah diberikan oleh mantan Presiden Suharto maupun mantan Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara semestinya dihormati.

Mengenai pro kontra pemberian gelar untuk mantan Presiden Suharto, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menilai hal itu merupakan hal yang wajar di negara demokrasi.

"Tapi yang jelas ini kan ada tim, para pakar yang memiliki pertimbangan pertimbangan yang kita semua harus menghargainya," tandas Jokowi.

CILEGON - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menitipkan apapun kepada dirinya. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri peresmian pabrik New Ethylene Project PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025). Prabowo juga menepis anggapan bahwa dirinya dikendalikan oleh Jokowi.

"Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan sama Jokowi, nggak ada itu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden Prabowo menyatakan, Jokowi tidak pernah menitipkan apapun kepadanya. Dia menegaskan, hubungannya dengan Jokowi layaknya teman dekat.

"Pak Jokowi itu ndak pernah nitip apa-apa sama saya, ya saya harus katakan sebenarnya. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi, nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng sama beliau kok takut, ya kan?" ujar Prabowo.

Ia pun menyoroti adanya budaya menjelekkan pemimpin negara. Dia pun menilai, budaya tersebut adalah budaya yang kurang baik.

"Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung, ini budaya apa? Ini harus kita ubah," beber Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk saling menghormati. Bagaimana pun, kata dia, Jokowi telah memimpin Indonesia selama 10 tahun lamanya.

"Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, ya kan? come on. Harus kita... Yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono ya ngono. Pak Andra Soni gimana itu bahasa Banten? Ngono ya ngono," ujar Prabowo.