JAKARTA - Anggaran pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026 lebih banyak difokuskan untuk Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin .

Menurut Hasanuddin, berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, porsi terbesar anggaran justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.

"Berdasarkan kreteria pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Dia menilai pelatihan ini akan jauh lebih efisien apabila komponen Latsarmil dihapus dan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi manajerial.

"Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," ujarnya

Hasanuddin menambahkan, apabila skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 peserta, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliuan rupiah.

Legislator PDIP itu juga menegaskan bahwa tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran.

"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.

Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan semua calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Pada gelombang pertama yang digelar 17 Juni-31 Juli 2026, kegiatan ini diikuti oleh 35.476 peserta, yang terdiri dari 30 ribu calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan Program Magang Nasional (PMN) tahun 2026. Program inisiasi Presiden Prabowo tersebut telah memasuki tahun kedua dengan cakupan peserta yang makin luas.

“Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji,” ujar Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya pada Senin (29/6/2026).

“Nah, untuk itu sejak tahun 2025 lalu dan sekarang tahun kedua, Presiden Prabowo melalui Menaker Prof Yassierli beserta tim, membuat Program Magang Nasional,” lanjutnya.

Melalui program ini, para lulusan sarjana dapat mengikuti program PMN selama enam bulan di perusahaan mitra. Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5-6 juta perbulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja.

“(Peserta PMN) dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skillnya bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel,” katanya.

Pada tahun 2025, PNM telah diikuti oleh 100 ribu peserta magang yang tersebar di beberapa perusahaan di Tanah Air. “Tahun ini naik menjadi 150.000 peserta, akan bekerja disekitar 8.800 perusahaan BUMN dan swasta,” tulisnya.

Teddy pun menyampaikan bahwa hasil penyelenggaraan program pada tahun pertama menunjukkan capaian yang baik.

Dia menilai bahwa dari 100.000 peserta yang mengikuti program, sekitar 30 persen atau sekitar 30.000 peserta berhasil direkrut sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara itu 30 persen lainnya sedang menunggu panggilan kerja dalam 2 sampai 3 bulan.

“Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan,” tandasnya.

Dengan perluasan jumlah peserta dan perusahaan mitra pada tahun ini, Program Magang Nasional diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja muda, memperkuat keterampilan sumber daya manusia, serta menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri.

JAKARTA - Peneliti Poshdem Universitas Andalas Feri Amsari menyoroti meninggalnya lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil). Ia berkata, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak perlu dilatih militer.

"Baik. Makanya negara itu bekerja harus pakai otak ya. Ini koperasi, tapi latihannya latihan militer , itu logikanya nggak ketemu," kata Feri saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (27/6/2026).

Atas dasar itu, Feri menilai, negara telah menyalahi prinsip administrasi. Padahal, ia menilai, pelatihan harus diberikan dengan kebutuhan kinerjanya.

"Di titik itu bagi saya, negara sebenarnya menyalahi prinsip administrasi, ya. Bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Ini kan melanggar nilai-nilai yang ada di ruang administrasi publik," kata Feri.

Feri menambahkan, "Masak orang ngurus koperasi disuruh latihan militer, jadi pasti ada yang menjadi korban. Ini kelalaian negaralah," pungkasnya.

Diketahui, korban meninggal dunia saat Latsarmil Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026 menjadi lima orang.

Kelima peserta SPPI yang meninggal dunia tersebut yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Porsi Latihan Terukur

Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan porsi latihan SPPI dalam Latsarmil telah terukur. Kemhan menyebut bahwa Latsarmil memang hanya ditujukan untuk melatih kedisiplinan hingga etos kerja, bukan menjadi militer.

"Jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini, ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja," ujar Kepala Pusat Komponen Cadangan (Kapus Komcad) Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan, Sabtu (27/6/2026).

Oleh karenanya, Hengki meyakini bahwa seluruh kegiatan Latsarmil tidak memiliki porsi yang berat. Bahkan menurutnya, Latsarmil terbukti bisa mengakomodasi peserta SPPI yang disabilitas.

"Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini, dalam proses rekrutmen juga saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada empat saudara-saudara kita yang disabilitas," kata dia.

Hengki mengatakan, mengacu pada hal itu, pihaknya menyampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban SPPI. "Kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah inteligensianya."

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen Ketut Gede Wetan kembali menegaskan bahwa Latsarmil bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin. Program ini pun dipastikan akan terus berjalan

"Dengan adanya ini, program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi, dalam rangka menciptakan atau ya mendidik manajer yang profesional dan seterusnya, disiplin tadi," kata Ketut.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan akan melakukan evaluasi terkait Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi itu merupakan arahan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan menyatakan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek kesehatan hingga intensitas kegiatan.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan peserta, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan rumah sakit, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko," ujar Ketut dalam konferensi pers, Sabtu (27/6/2026).

Ketut juga menyebut kegiatan Latsarmil akan diarahkan untuk lebih adaptif dan edukatif. Selain itu, Latsarmil juga akan memperhatikan kondisi psikologis setiap peserta SPPI.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat, kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," imbuh dia.

Ketut juga menyampaikan penguatan aspek kesehatan peserta SPPI akan menjadi perhatian utama. Penyelenggara akan melaksanakan profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko.

"Selain itu Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis, khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan," tutur Ketut.

Ia juga menegaskan bahwa Latihan Bela Negara dan Manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter dalam Program SPPI yang bertujuan menanamkan nilai-nilai disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat.

"Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap melaksanakan tugas pengabdian di tengah masyarakat," tandas Ketut.

5 Peserta SPPI Meninggal Dunia

Sebelumnya, Kemhan menyebut terdapat lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Korban terbaru tercatat meninggal pada Jumat (26/6/2026) kemarin.

"Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, panitia seleksi nasional dan seluruh penyelenggara dalam sarjana penggerak pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP/KNMP yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan di Kantor Kementerian Pertahanan, Sabtu (27/6/2026).

Ketut menyampaikan seluruh peserta SPPI yang meninggal telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti Latsarmil.

Adapun meski memiliki kondisi medis yang berbeda-beda, seluruhnya juga dipastikan mendapati penanganan medis di satuan pendidikannya masing-masing sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruhnya telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis," tegas dia.

Daftar 5 Peserta SPPI Meninggal Dunia

1. Yonanda Muhammad Taufiq, meninggal dunia Rabu 17 Juni 2026

2. Anisa Muyassaroh, meninggal dunia Kamis 18 Juni 2026

3. Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal dunia Senin 22 Juni 2026

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal dunia Kamis, 25 Juni 2026

5. Nola Dya Sari, meninggal dunia Jumat 26 Juni 2026

JAKARTA - Peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Novia Rahmadhani Sihotang meninggal dunia saat menjalani Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Novia meninggal akibat tuberkulosis (TBC).

Tim Seleksi Pusat Bidang Kesehatan dari Kementerian Pertahanan(Kemhan) Letkol Ckm dr Ikhsan menjelaskan bahwa seluruh peserta sebelumnya telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, rontgen, hingga USG. Namun, saat pemeriksaan awal, Novia hanya terdeteksi mengalami infeksi paru-paru.

"Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC, tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena suatu situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru," jelas Ikhsan dalam konferensi pers, Sabtu (27/6/2026).

Ia menegaskan bahwa TBC termasuk penyakit yang membuat peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Karena itu, peserta dengan TBC seharusnya tidak dapat mengikuti Latsarmil.

"TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada TBC yang lulus," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan mengatakan, pihaknya langsung melakukan penelusuran setelah Novia diketahui terdiagnosis TBC. Sejumlah peserta yang terindikasi terpapar juga telah dipisahkan melalui proses klasterisasi.

"Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali," ujar dia.

Sebelumnya, pada Senin (22/6/2026) pukul 14.40 WIB Novia datang ke UKS dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Kondisinya terus menurun hingga keesokan harinya dan dirujuk ke RSAU dr Esnawan Antariksa pada pukul 06.10 WIB.

Di rumah sakit, Novia menjalani pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan, termasuk foto toraks, menunjukkan adanya TB paru aktif sehingga ia mendapat perawatan intensif di ruang ICU isolasi.

Namun, pada pukul 15.00 WIB kondisi Novia mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, tetapi pada pukul 15.13 WIB dokter menyatakan Novia meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Novia dinyatakan meninggal akibat tuberkulosis (TBC).

JAKARTA - Lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil). Kementerian Pertahanan (Kemhan) memaparkan kronologi masing-masing kasus.

1. Yonanda Muhammad Taufiq – Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja

Pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, Yonanda mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatpur Kodiklatad Baturaja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 WIB, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran.

Yonanda kemudian dibawa ke Pos Kesehatan Satdik sebelum dokter memutuskan merujuknya ke RS dr Noesmir Baturaja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapat penanganan medis.

"Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif, pada pukul 18.30 WIB dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest (henti jantung)," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan, Sabtu (27/6/2026).

2. Anisa Muyassaroh – Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan

Pada Kamis (18/6/2026), Anisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun sekitar pukul 13.35 WITA, ia mengeluhkan sesak napas disertai mual.

Anisa sempat dievakuasi ke Pos Kesehatan Dodikjur sebelum dirujuk ke RST dr. Hardjanto Balikpapan pada pukul 14.05 WITA. Meski telah mendapat penanganan medis, kondisinya terus memburuk hingga hasil EKG pukul 18.51 WITA menunjukkan flat asystole.

"Pada pukul 19.00 WITA dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah heat stroke," jelas Ketut.

3. Novia Rahmadhani Sihotang – Satdik Pusbahasa Kodiklatau

Pada Senin (22/6/2026) pukul 14.40 WIB, Novia datang ke UKS dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Kondisinya terus melemah hingga keesokan hari sehingga dirujuk ke RSAU dr Esnawan Antariksa pada pukul 06.10 WIB.

Di rumah sakit, Novia menjalani pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan, termasuk foto toraks, menunjukkan adanya TB paru aktif. Ia kemudian mendapat perawatan intensif di ruang ICU isolasi.

"Pada pukul 15.00 WIB kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, namun pada pukul 15.13 WIB dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat Tuberkulosis (TB)," jelas dia.

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan – Satdik Yon PARAKO 465

Pada Kamis (25/6/2026) pukul 14.30 WIB, Rifki datang ke Ruang Kesehatan Satdik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat diperiksa, kondisinya dinilai masih stabil sehingga diberikan terapi oksigen dan istirahat sebelum kembali mengikuti kegiatan.

Namun sekitar pukul 18.00 WIB, keluhan sesak napas kembali muncul. Rifki kembali dibawa ke Ruang Kesehatan dan dirujuk ke IGD RSAU dr Esnawan Antariksa pada pukul 18.25 WIB.

Di rumah sakit, Rifki menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari tes laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU. Meski telah dilakukan penanganan intensif, kondisinya terus menurun.

"Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia (infeksi paru-paru) yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis," imbuh dia.

5. Nola Dya Sari – Satdik C Kalimantan

Pada Jumat (26/6), Nola mengikuti kegiatan pembelajaran CMI dan Teknik Perkebunan di dalam kelas tanpa mengeluhkan masalah kesehatan.

Sekitar pukul 18.45 WIB, ia mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Satdik kemudian memberikan penanganan awal sebelum merujuknya ke IGD RS Singkawang.

Pukul 19.20 WIB, Nola tiba di IGD dan langsung mendapat penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi, ia dirujuk ke RSUD Abdul Aziz Singkawang untuk penanganan lebih lanjut.

Sekitar pukul 20.20 WIB, almarhumah tiba di rumah sakit rujukan dan segera menjalani penanganan lanjutan.

"Dalam proses perawatan terjadi henti jantung sehingga dilakukan resusitasi jantung paru (RJP) dan tindakan kardioversi. Namun kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 WIB dinyatakan meninggal dunia," tutur Ketut.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Korban terbaru tercatat meninggal pada Jumat (26/6/2026) kemarin.

"Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, panitia seleksi nasional dan seluruh penyelenggara dalam sarjana penggerak pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP/KNMP yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan di Kantor Kementerian Pertahanan, Sabtu (27/6/2026).

Ketut menyampaikan seluruh peserta SPPI yang meninggal telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti Latsarmil.

Adapun meski memiliki kondisi medis yang berbeda-beda, seluruhnya juga dipastikan mendapati penanganan medis di satuan pendidikannya masing-masing sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruhnya telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis," tegas dia.

Daftar 5 Peserta SPPI Meninggal Dunia:

1. Yonanda Muhammad Taufiq, meninggal dunia Rabu 17 Juni 2026

2. Anisa Muyassaroh, meninggal dunia Kamis 18 Juni 2026

3. Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal dunia Senin 22 Juni 2026

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal dunia Kamis, 25 Juni 2026

5. Nola Dya Sari, meninggal dunia Jumat 26 Juni 2026

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Keduanya merupakan peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang sedang mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) di satuan pendidikan TNI.

Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan, Anisa Muyassaroh mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 dan telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Sementara itu, Yonanda Muhammad Taufiq mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 dan telah mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung).

”Sebelum mengikuti program tersebut, kedua peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti rangkaian pendidikan,” katanya, Selasa (23/6/2026).

Menurut Rico, Kemhan bersama TNI telah memberikan pendampingan kepada keluarga kedua peserta serta memastikan seluruh proses penanganan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Sehubungan dengan berbagai informasi yang berkembang di ruang publik mengenai pelaksanaan Program SPPI, Kementerian Pertahanan memahami perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan peserta pendidikan.

Lihat video: Pemerintah Beri 58,03 Persen Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih



“Kemhan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan saat ini melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program, termasuk mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan,” katanya.

Program SPPI merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin, integritas, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan semangat pengabdian untuk mendukung pembangunan nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Keikutsertaan peserta dalam program ini dilaksanakan secara sukarela sesuai mekanisme seleksi yang telah ditetapkan, sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.

Kemhan menegaskan keselamatan dan kesehatan peserta merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan program. Setiap masukan, evaluasi, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan akan menjadi dasar penyempurnaan program ke depan agar berlangsung semakin baik, aman, profesional, dan akuntabel.

Bisnis.com, JAKARTA — Para mahasiswa dari sejumlah kampus di Jabodetabek kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026). Spesialnya, kali ini titik kumpul mereka di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Bundaran HI berada di jantung Ibu Kota, persisnya di persimpangan utama Jl. Thamrin, Jl. Imam Bonjol, Jl. Sutan Syahrir, dan Jl Kebon Kacang. Di kelilingi gedung-gedung pencakar langit, Bundaran HI merupakan ikon pusat bisnis Jakarta—kalau bukan Indonesia.

Pemilihan lokasi aksi demonstrasi di pusat bisnis itu seakan menjadi simbol kekhawatiran para mahasiswa akan prospek perekonomian Indonesia. Dalam tuntutan aksinya, mereka memang banyak menyoroti perihal perkembangan ekonomi belakangan ini.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), misalnya, membawa lima tuntutan: menghentikan pemborosan APBN; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; menghentikan militerisme di ranah sipil; serta mendesak Presiden Prabowo untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahan.

Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo seperti MBG memang mendapat banyak sorotan dari dalam maupun luar negeri, karena dianggap memberatkan fiskal negara.

Misalnya, sorotan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dalam laporan terbaru bertajukOECD Economic Outlookedisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris itu mengakui bahwa MBG dapat membantu mengurangi gizi buruk pada anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Namun, pengendalian biaya yang lebih ketat serta penargetan yang lebih baik akan membantu menahan laju biaya fiskal," tulis OECD dalam laporannya.

Langkah efisiensi ini menjadi krusial usai OECD memproyeksikan defisit APBN 2026 Indonesia akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Masalahnya, defisit APBN dibiayai dengan utang. Jika utang terus bertambah, maka belanja pemerintah untuk keperluan pembayaran buang utang juga berpotensi meningkat; jika kewajiban pembayaran bunga utang meningkat, maka uang untuk belanja produktif lain—seperti perlindungan sosial hingga dukungan industrialisasi—semakin berkurang.

Padahal, di tengah perkembangan perekonomian beberapa tahun belakangan, sejumlah ekonom menekankan pentingnya perluasan perlindungan sosial hingga dukungan peningkatan daya saing industri dalam negeri dari pemerintah.

Perluasan Perlindungan Sosial

Para mahasiswa berhak khawatir dengan perkembangan perekonomian beberapa tahun terakhir, terutama semakin memburuknya struktur pasar tenaga kerja.

Dalam laporanIndonesia Economic Prospectsedisi Juni 2026, Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan bahwa para sarjana semakin sulit mendapatkan pekerjaan formal.

Mengolah data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia menunjukkan bahwa di antara kelompok lulusan pendidikan tinggi (tersier), pangsa pekerja formal bergaji merosot dari 74,1% (2018) menjadi 67,8% (2025).

Kelompok lulusan menengah atas juga mengikuti pola serupa, yang mana lapangan kerja formal bergaji turun hampir 7 poin persentase selama periode yang sama.

Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu pun menyimpulkan bahwa pekerjaan formal semakin langka di Indonesia setidaknya dalam enam tahun terakhir.

"Terbatasnya peluang kerja formal semakin mendorong individu yang lebih terampil dan berpendidikan untuk masuk ke pekerjaan informal,” jelas laporan tersebut.

Masalahnya, Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menjelaskan pekerjaan informal pada umumnya tidak menyediakan perlindungan sosial (misalnya: BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan) dan tak mendorong mobilitas naik kelas (tidak memberi stabilitas pendapatan jangka panjang).

Akibatnya, mereka lebih mudah turun kelas daripada naik kelas. “Kelompok ini mudah turun kasta ketika adashock[kejutan] kecil sekalipun,” jelas Wisnu kepadaBisnis.

Terbukti memang, berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) BPS, terjadi penurunan kelas menengah dari 57,3 juta (2019) menjadi 46,7 juta (2025). Artinya, sekitar 10,6 juta kelas menengah ‘turun kasta’ selama 2019–2025.

Wisnu menekankan pentingnya perluasan perlindungan sosial terutama bagi kelas menegah yang semakin banyak terserap di pekerjaan informal.

Selama ini, kelompok kelas menengah (dan calon kelas menengah) kerap berada di wilayah abu-abu: tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi belum cukup kuat untuk menanggung seluruh risiko ketika ada guncangan ekonomi.

“Sebagai contoh, perlu perluasan skema jaminan kehilangan pekerjaan dan asuransi sosial yang menjangkau pekerja non-formal. Skema kredit perumahan dan pendidikan yang lebih terjangkau untuk kelompok calon kelas menengah,” ujar Wisnu.

Senada, Kepala Kajian Sosial dan Ketenagakerjaan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Hanri menggarisbawahi pentingnya perluasan perlindungan sosial.

Hanri menilai memburuknya struktur pasar tenaga kerja beberapa tahun terakhir akibat ketidakcocokan kebijakan pemerintah dengan realitas yang berkembang.

Di satu sisi, lapangan kerja formal menipis dan pekerja informasi meningkat. Di sisi lain, sistem perlindungan sosial belum sepenuhnya mengikuti perubahan struktur pasar tenaga kerja.

“Akibatnya, banyak rumah tangga kelas menengah yang berada di posisi tanggung: tidak cukup miskin untuk dapat bantuan sosial, tapi juga belum cukup terlindungi kalau adashock, misalnya kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup,” ujar Hanri kepadaBisnis.

Singkatnya, tak heran para mahasiswa kembali turun ke jalan: semakin menyempitnya kesempatan pekerjaan yang layak akan berdampak langsung ke masa depan mereka; ketika lulus, mereka malah berpotensi terserap ke pekerjaan informal, yang tak memiliki perlindungan sosial; akibatnya, mereka akan kesulitan ‘naik kelas’ dan bahkan lebih mudah ‘turun kasta’ ketika ada guncangan.

Industrialisasi

Selain perluasan perlindungan sosial, para ekonom juga mendorong reindustrialisasi agar pekerjaan formal semakin banyak tercipta.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli melihat bahwa merajalelanya pekerjaan informal tak bisa dilepas dari fenomena deindustrialisasi dini. Fenomena tersebut, sambungnya, terjadi akibat melemahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga.

Dipo mencatat, skor indeks kompleksitas (country complexity index) Indonesia jauh lebih rendah (0,23) dari Vietnam (0,63), Filipina (0,69), Thailand (0,79), Malaysia (0,82), China (1,26), maupun Singapura (1,45).

Indonesia pun semakin tidak kompetitif. Akibatnya, pemerintah semakin sulit menarik investasi untuk pembiayaan reindustrialisasi. Menurutnya, permasalahan tersebut bersifat kelembagaan: tidak adanya orkestrasi kebijakan yang konkret.

Dipo berpendapat seharusnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) bisa mengambil peran orkestrasi untuk percepatan deregulasi industri, penguatan ekspor bernilai tambah, penyelamatan sektor padat karya, pengurangan hambatan logistik, dan strategi dagang luar negeri yang lebih agresif untuk reindustrialisasi.

“Perlu diketahui bahwa Kementerian Industri, Perdagangan, dan lain-lain itu berada di bawah Kemenko Perekonomian,” ujarnya kepadaBisnis.

Sementara itu, Wisnu menyodorkan agar otoritas memberikan insentif untuk sektor manufaktur bernilai tambah dan jasa modern. Selain itu, perlu fasilitasi transisi informal ke formal lewat simplifikasi pajak UMKM atau subsidi BPJS Ketenagakerjaan fase awal.

Orkestrasi Pemerintah

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki tidak menampik bahwa permasalahan pasar tenaga kerja ada dari sisi kualitas pekerjaan hingga deindustralisasi.

Maliki pun menekankan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sudah merancang kebijakan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pasar tenaga kerja.

Dalam rancangan itu, pemerintah mendorong penguatan industrialisasi, pengembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi, ekonomi digital, dan penciptaangreen jobs(ekonomi hijau), dangreenUMKM.

Pada saat yang sama, kualitas tenaga kerja ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri agar tenaga kerja Indonesia mampu mengisi pekerjaan baru yang lebih produktif.

Lebih lanjut, Maliki memaparkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan itu beriringan dengan strategi penguatan UMKM. Dalam RPJMN 2025–2029, UMKM didorong tidak hanya sebagai bantalan ekonomi, tetapi sebagai mesin pertumbuhan dan penciptaan pekerjaan formal.

UMKM diarahkan agar bisa naik kelas dengan peningkatan produktivitas, percepatan digitalisasi, perluasan akses pembiayaan formal, hilirisasi, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri.

“Ketika UMKM naik kelas, kebutuhan terhadap tenaga kerja yang lebih tetap, lebih terampil, dan lebih formal juga meningkat. Oleh sebab itu, kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan UMKM harus dibaca sebagai satu paket kebijakan yang saling menguatkan,” jelas Maliki kepadaBisnis.`

Dia juga tidak menampik bahwa penguatan kelas menengah juga memerlukan perlindungan sosial yang lebih inklusif. Maliki mengaku bahwa kelas menengah (dan calon kelas menengah) tidak termasuk penerima berbagai kebijakan bantuan sosial dari pemerintah.

Peraih gelar doktor di bidang ekonomi kependudukan dari Universitas Hawaii (Manoa) ini mengungkapkan rencana perluasan cakupan jaminan sosial seperti pengembangan skema semi-kontribusi bagi pekerja informal, pekerja mandiri, dan kelompok kelas menengah rentan.

Singkatnya, pemerintah sudah punya cetak biru dan peta jalan penciptaan pekerjaan formal hingga perluasaan perlindungan sosial. Kini, yang dinanti para mahasiswa secara khusus serta masyarakat pada umumnya adalah eksekusi dan implementasinya.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan maupun penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaannya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara ‘Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition’ yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).

Di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, dan para mitra program, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengganti sejumlah pihak yang sebelumnya diberi amanah dalam pelaksanaan program bukanlah keputusan yang mudah.

Kepala Negara menyebut bahwa ia teringat pesan almarhum ayahandanya, Prof Sumitro Djojohadikusumo yang selalu mengingatkannya untuk berpihak kepada rakyat ketika menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan.

“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” ujar Presiden mengenang pesan sang ayah.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program. Menurut Presiden, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi.

“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompetensi, atau tidak jujur,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya peran SPPI sebagai garda terdepan keberhasilan program MBG. Para lulusan SPPI, menurut Presiden, telah dipersiapkan secara khusus untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia dengan mengedepankan nilai pengabdian, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air.

“Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan me-manage dapur-dapur tersebut,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba menyalahgunakan amanah rakyat. Presiden bahkan menyatakan siap memperkuat kapasitas lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo pun meminta seluruh kepala dapur dan SPPI untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama demi masa depan generasi Indonesia.

“Makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan loyal, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” pungkas Presiden.

Bisnis.com, SURABAYA – Universitas Airlangga Surabaya resmi telah menerima sebanyak 2.771 calon mahasiswa baru jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK – SNBT), dari total 69.620 peserta yang mendaftar.

Rektor Universitas Airlangga Muhammad Madyan membeberkan bahwa ribuan calon mahasiswa baru tersebut akan diterima di sebanyak 62 program studi yang ada. Rinciannya, 2.067 peserta program sarjana dan 704 program vokasi.

"Presentase keketatan A/B dan rasio SNBT 2026 adalah 4% dan 1:25. Jika kita rata-ratakan satu orang pendaftar harus menyisihkan 25 orang lainnya untuk bisa menjadi mahasiswa Universitas Airlangga," ungkap Madyan saat konferensi pers di Gedung Manajemen Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (25/5/2026).

Madyan mengungkapkan terdapat fenomena menarik yang menjadi catatan khusus pihaknya dalam pelaksanaan SNBT 2026. Tercatat, pendaftar pada program studi vokasi Universitas Airlangga mencapai 36.567 peserta.

Dia menyebut hal tersebut dapat terjadi karena adanya pergeseran paradigma, di mana lulusan pendidikan vokasional dianggap lebih mudah dan menjanjikan untuk dapat memperoleh kesempatan di lapangan pekerjaan.

"Saya rasa ini cukup bagus ya bahwa masyarakat sekarang ini sudah memilih [program studi] vokasi atau mempercayai vokasi di Universitas Airlangga. Sehingga mungkin bisa juga disebabkan oleh masyarakat saat ini berpikir, masalah nanti setelah lulus misalnya, apakah mereka tentunya mereka menginginkan juga pekerjaan 'kan," bebernya.

Untuk program studi (prodi) program sarjana dengan tingkat keketatan tertinggi dalam penyelenggaraan SNBT 2025 adalah prodi kedokteran. Madyan menjelaskan peminat prodi kedokteran mencapai 2.893 peserta, tetapi yang berhasil lolos seleksi hanya 90 peserta saja.

"Keketatannya adalah 3,11%. Artinya kalau misalnya ada 100 mahasiswa yang mendaftar, maka yang diterima adalah sebesar tiga orang," tuturnya.

Kemudian untuk prodi program vokasi dengan tingkat keketatan tertinggi pada SNBT 2025 adalah D3 keperawatan. Jumlah peminat prodi tersebut mencapai 5.216 peserta, sementara yang diterima hanya 60 peserta.

"Keketatannya adalah 1,15%. Itu luar biasa ya. Ada 100 orang yang ingin mendapatkan, yang diterima paling banyak hanya satu orang. Jadi sangat ketat sekali," imbuhnya.

Kemudian, untuk nilai UTBK–SNBT tertinggi dari kelompok Saintek pada tahun ini dipegang oleh peserta yang memilih prodi kedokteran dengan nilai rata-rata sebesar 730,45. Lalu, untuk nilai UTBK–SNBT tertinggi pada kelompok Soshum diraih oleh peserta yang memilih prodi akuntansi dengan nilai rata-rata sebesar 684,33.

Madyan juga menjelaskan pada tahun ini pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) yang diterima di Universitas Airlangga mencapai 470 peserta. Sementara jumlah peserta KIPK tercatat mencapai 15.467 orang.

Madyan pun mengapresiasi seluruh peserta UTBK–SNBT yang dinyatakan telah resmi di Universitas Airlangga. Dirinya pun berharap agar segenap calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur tersebut dapat menempuh segenap rangkaian pembelajaran di lembaga pendidikan tinggi dengan sebaik-baiknya.

"Saya ucapkan selamat kepada 2.771 mahasiswa baru. Kalian adalah orang-orang terpilih yang menjadi Ksatria Airlangga lewat jalur SNBT. Nah, bagi yang belum beruntung diterima pada jalur SNNT kali ini, masih ada peluang-peluang untuk bisa memasuki Universitas Airlangga sebagai mahasiswa, terdapat jalur mandiri yang masih dibuka," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) membuka program Beasiswa Sarjana Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) keagamaan. Program beasiswa ini disiapkan bagi para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Al-Qur'an.

"Program beasiswa ini dirancang khusus agar ustaz dan ustazah bisa kuliah tanpa meninggalkan tugas mengajar. Sistemnya fleksibel, berbasis daring, sehingga tetap bisa mengabdi di masyarakat,” ujar Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an Aziz Syafiuddin dikutip Minggu (3/5/2026).

Pendaftaran Program Beasiswa PJJ Keagamaan dibuka mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Pilihan yang tersedia adalah program studi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Agama Islam di UIN Siber Syekh Nurjati.

Seluruh biaya pendidikan mulai dari pendidikan hingga sampai lulus nanti akan ditanggung penuh oleh pemerintah melalui Kemenag.

Aziz berharap para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Al-Qur'an dapat memanfaatkan program pendidikan ini. "Ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan oleh para guru LPQ,” katanya.