REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan UMKM sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian rakyat. Langkah ini dinilai penting agar aktivitas ekonomi masyarakat semakin inklusif dan berdampak langsung pada pelaku usaha lokal.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta mengatakan, pengembangan Kopdes dan UMKM dapat menjadi strategi untuk memperluas akses distribusi kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia meyakini, keberadaan kopdes nantinya dapat mengimbangi minimarket modern.

“Kalau minimarket modern terus merebak, yang mendapat benefit yang itu-itu saja. Keuntungannya menumpuk di segelintir orang. Masyarakat hanya dilihat sebagai angka statistik konsumen saja,” kata Lukman dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (26/2/2026).

Menurut Lukman, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pembentukan Kopdes Merah Putih bersamaan dengan evaluasi dan penataan keberadaan minimarket modern. Penataan tersebut penting agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha modern dan pelaku usaha berbasis komunitas.

Lukman mengatakan, regulasi terkait minimarket modern sebenarnya telah mengatur aspek zonasi, jarak dengan pasar tradisional, serta perizinan usaha. Aturan tersebut antara lain tercantum dalam Permendag Nomor 23 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 112 Tahun 2007. “Coba lihat sekarang, ada yang berhadap-hadapan, dan posisinya dekat sekali dengan pasar tradisional,”ujarnya.

Selain zonasi, Lukman juga menyoroti aspek jam operasional dan kemitraan dengan UMKM yang dinilai perlu ditingkatkan implementasinya. Menurut Lukman, kemitraan yang transparan dan adil dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku UMKM di wilayah sekitar.

Lukman menyatakan, penguatan Kopdes Merah Putih dan UMKM merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Program tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Lukman menambahkan, Jakarta memiliki posisi strategis sebagai barometer nasional sehingga kebijakan penguatan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM dapat menjadi contoh bagi daerah lain. “Jakarta harus menjadi contoh dan pelopor dalam penataan minimarket modern,” kata Lukman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2020, jumlah gerai minimarket di Jakarta mencapai 2.696 unit yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penataan ekosistem distribusi agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang secara seimbang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmen dalam menjaga keberlanjutan Program Pangan Bersubsidi yang telah berjalan sejak 2017.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan hingga kini lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah tersalurkan, meliputi beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, serta susu UHT.

Seluruh komoditas tersebut dapat diakses melalui gerai dan titik penjualan resmi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai akhir tahun ini seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal," kata Hasudungan dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11).

Hingga Oktober 2025, program pangan bersubsidi telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP+), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Hasudungan juga memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk program pangan bersubsidi pada 2026.

Anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih dapat ditambah (top up) apabila diperlukan.

Ia menjelaskan penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Perubahan tahun 2026.

"Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta," ujar Hasudungan.

Mengutip Antara, dalam rapat paripurna pada Rabu (12/11), beberapa anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan keberatan soal pemangkasan anggaran subsidi pangan.

Salah satunya adalah Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. Ia mengaku sedih karena rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar seharusnya tidak dilakukan.

"Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya itu kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah gubernur," ujar Lukmanul.

Saat Raperda APBD 2026 yang sudah disetujui, sebagian besar Anggota DPRD DKI Jakarta keluar ruangan atau walk out dari ruang rapat paripurna sebagai bentuk kekecewaan.