JAKARTA - Lebih dari 100 anak muda berdialog langsung dengan empat Anggota DPRD Jakarta di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/20/2026) malam. Mereka berdiskusi terkait pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tata ruang, dan transportasi publik yang menjadi perhatian utama warga muda Jakarta.

Dialog yang digelar Bijak Memantau melalui acara 'Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kité' ini sengaja mempertemukan warga kelas menengah urban dengan anggota DPRD Jakarta untuk membahas kelayakan hidup sekaligus membuka ruang dialog mengenai peran DPRD dalam meningkatkannya. Hadir dalam kegiatan ini empat Anggota Komisi C DPRD Jakarta, yakni Ghozi Zulazmi dari Fraksi PKS, Elva Farhi Qolbina dari Fraksi PSI, Farah Savira dari Fraksi Partai Golkar, dan Uwais El Qoroni dari Fraksi PKB.

Perwakilan Sekretariat Bijak, Efraim Leonard mengatakan, saat ini Jakarta menghadapi kesenjangan partisipasi dalam kebijakan publik. Berdasarkan data Praksis (2025), sebanyak 38 persen populasi Jakarta merupakan orang muda dan 65 persen di antaranya menyatakan peduli pada isu politik. Namun, mayoritas masih merasa jauh dari proses penyusunan kebijakan publik.

Menurutnya, banyak orang muda urban Jakarta belum sepenuhnya mengenal peran DPRD, padahal keputusan dan pengawasan di level ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari kualitas jalan, transportasi publik, sampai pelayanan dasar lainnya. Padahal, DPRD memiliki kewenangan strategis dalam membahas dan menyetujui alokasi anggaran serta membentuk peraturan daerah yang menentukan arah pembangunan.

"Touchbase kami desain di tingkat DPRD karena di sinilah aspirasi warga sebenarnya bisa langsung diterjemahkan menjadi pengawasan kebijakan dan anggaran. Kami ingin mengingatkan bahwa warga punya perwakilan di daerah pemilihannya yang memang bertugas memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan membuka ruang dialog dengan masyarakat," kata Efraim.

Dalam sesi interaktif 'Red Flag/Green Flag: Rate and Review Hidup di Jakarta', setiap anggota DPRD diminta merespons berbagai persoalan mendasar terkait kelayakan hidup, mulai dari kualitas layanan pendidikan dan jaminan kesehatan hingga arah kebijakan sosial, tata ruang, dan transportasi publik. Masing-masing anggota diberikan bendera merah dan hijau untuk menilai suatu pernyataan. Bendera hijau menandakan setuju, sementara bendera merah menunjukkan tidak setuju. Setelah menyampaikan pilihannya, setiap anggota DPRD diminta menjelaskan alasannya, sehingga publik dapat melihat secara langsung sikap, argumentasi, dan komitmen mereka terhadap perbaikan kebijakan daerah.

"Touchbase dirancang sebagai alternatif ruang dialog pada masa reses DPRD Jakarta. Dengan pendekatan yang lebih interaktif, forum ini mengajak warga membahas proses implementasi kebijakan, termasuk pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, langsung bersama wakil rakyatnya, melengkapi ruang partisipasi yang selama ini banyak berlangsung di media sosial," kata Efraim.

Lebih dari sekadar forum diskusi, katanya, Touchbase juga menjadi bagian dari kampanye Bijak Memantau untuk mendorong orang muda terus mengawal proses kebijakan, bahkan setelah pemilu selesai. Warga diajak untuk mengenal perwakilannya, memahami cara kerja mereka, serta menyampaikan aspirasi secara langsung dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mendorong kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif.

Kegiatan ditutup dengan komitmen para anggota DPRD untuk membawa dan mengawal poin-poin diskusi ke dalam agenda pembahasan di komisi masing-masing, khususnya terkait penguatan kebijakan pelayanan dasar hingga pengawasan alokasi APBD agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan warga dalam meningkatkan kelayakan hidup di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan UMKM sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian rakyat. Langkah ini dinilai penting agar aktivitas ekonomi masyarakat semakin inklusif dan berdampak langsung pada pelaku usaha lokal.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta mengatakan, pengembangan Kopdes dan UMKM dapat menjadi strategi untuk memperluas akses distribusi kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia meyakini, keberadaan kopdes nantinya dapat mengimbangi minimarket modern.

“Kalau minimarket modern terus merebak, yang mendapat benefit yang itu-itu saja. Keuntungannya menumpuk di segelintir orang. Masyarakat hanya dilihat sebagai angka statistik konsumen saja,” kata Lukman dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (26/2/2026).

Menurut Lukman, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pembentukan Kopdes Merah Putih bersamaan dengan evaluasi dan penataan keberadaan minimarket modern. Penataan tersebut penting agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha modern dan pelaku usaha berbasis komunitas.

Lukman mengatakan, regulasi terkait minimarket modern sebenarnya telah mengatur aspek zonasi, jarak dengan pasar tradisional, serta perizinan usaha. Aturan tersebut antara lain tercantum dalam Permendag Nomor 23 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 112 Tahun 2007. “Coba lihat sekarang, ada yang berhadap-hadapan, dan posisinya dekat sekali dengan pasar tradisional,”ujarnya.

Selain zonasi, Lukman juga menyoroti aspek jam operasional dan kemitraan dengan UMKM yang dinilai perlu ditingkatkan implementasinya. Menurut Lukman, kemitraan yang transparan dan adil dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku UMKM di wilayah sekitar.

Lukman menyatakan, penguatan Kopdes Merah Putih dan UMKM merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Program tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Lukman menambahkan, Jakarta memiliki posisi strategis sebagai barometer nasional sehingga kebijakan penguatan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM dapat menjadi contoh bagi daerah lain. “Jakarta harus menjadi contoh dan pelopor dalam penataan minimarket modern,” kata Lukman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2020, jumlah gerai minimarket di Jakarta mencapai 2.696 unit yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penataan ekosistem distribusi agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang secara seimbang.