Bisnis.com, JAKARTA - Peringatan Hari Konsumen 2026 menjadi momentum penting untuk menyoroti maraknya klaim berlebihan (overclaim) pada produk skincare yang beredar di pasaran.

Kondisi ini tidak hanya berpotensi menyesatkan, tetapi juga membahayakan kesehatan jika produk digunakan tanpa kandungan yang tepat.

Tanpa pengawasan yang ketat, praktik overclaim bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan kulit, yang akhirnya merugikan konsumen.

Manajer Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Arianto Harefa, mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir, aduan di sektor kesehatan didominasi salah satunya oleh layanan dan produk estetika, termasuk skincare.

Dia menilai tingginya jumlah laporan tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap perawatan kecantikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, keluhan yang paling sering muncul berkaitan dengan klaim manfaat yang berlebihan. Banyak produk menjanjikan hasil instan, seperti memutihkan wajah dalam waktu singkat, namun realisasinya kerap tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen.

"Umumnya terkait praktik overclaim. Produk dijanjikan memiliki manfaat tertentu, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan," katanya.

Meski demikian, persoalan overclaim pada produk skincare tidak bisa dilihat secara sederhana. Penilaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif karena melibatkan setidaknya tiga pihak yang saling berkaitan, yakni konsumen, pelaku usaha atau brand, serta influencer yang turut berperan dalam mempromosikan produk.

Dari sisi konsumen, isu ini erat kaitannya dengan tingkat literasi terhadap produk yang akan digunakan. Konsumen perlu memiliki pemahaman yang memadai, termasuk menyadari bahwa efektivitas skincare dapat berbeda pada setiap individu, sehingga produk skincare memiliki kecocokan yang berbeda-beda pada setiap individu.

Faktor seperti alergi, kondisi kulit, hingga lingkungan juga memengaruhi hasil penggunaan. Oleh karena itu, literasi konsumen dalam berbelanja, khususnya secara online, masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi brand, perlu dilakukan pengecekan yang ilmiah apakah klaim manfaat yang mereka tulis benar-benar memungkinkan terjadi. Kemudian, apakah kandungan suatu produk juga sesuai dengan apa yang mereka tulis. Jika tidak saling berhubungan, bisa jadi terjadi overclaim.

Namun, bisa saja overclaim ini terjadi di pihak ketiga, yakni influencer yang mempromosikan produknya. Seringkali, promosi tersebut menggunakan testimoni atau klaim keberhasilan yang berlebihan. Misalnya, disebutkan bahwa suatu produk bisa memberikan hasil dalam waktu beberapa hari saja. Padahal, efektivitas obat atau skincare sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu, termasuk faktor alergi dan kondisi eksternal lainnya.

"Kami juga menyoroti posisi influencer. Dalam perspektif kami, influencer adalah pihak ketiga yang digunakan untuk mempromosikan produk, bukan pelaku usaha. Namun, ketika terjadi overclaim dan konsumen dirugikan, muncul pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab, apakah influencer atau pelaku usaha?" imbuhnya.

Hal ini menurutnya perlu diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama terkait posisi dan tanggung jawab influencer dalam promosi produk.

Sebab, jangan sampai praktik ini melebar ke sektor kesehatan lain, termasuk non estetik, yang bisa lebih merugikan konsumen.

Arianto menyebut dalam isu yang lain, pada akhir 2025, pihaknya juga menemukan kasus seorang influencer yang mempromosikan produk obat dengan memberikan iming-iming giveaway bernilai cukup besar.

Padahal, dalam ketentuan perlindungan konsumen, promosi obat tidak boleh disertai dengan iming-iming seperti itu. Secara prinsip, obat dibeli untuk tujuan penyembuhan, bukan untuk mendapatkan keuntungan tambahan seperti hadiah.

"Kami mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya untuk mengatur posisi influencer dalam ekosistem digital. Hal ini penting agar ada kejelasan mengenai tanggung jawab jika terjadi sengketa," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rendahnya literasi konsumen dinilai masih menjadi tantangan struktural industri herbal lokal, di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk herbal dalam beberapa tahun terakhir.

Data Profil Statistik Kesehatan 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai klasifikasi produk kesehatan, fungsi, serta batasan penggunaan produk herbal. Kondisi tersebut menempatkan industri herbal dalam posisi paradoks.

Permintaan pasar tumbuh, tetapi ekspektasi konsumen kerap tidak sejalan dengan karakter produk herbal yang bersifat pendukung dan memerlukan penggunaan berkelanjutan, bukan solusi instan.

“Masih banyak masyarakat yang menyamakan produk herbal dengan obat medis. Ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, yang disalahkan bukan pemahamannya, melainkan produknya,” ujar Fazli Hasniel Sugiharto, putra almarhumah Lilies Susanti Handayani, peramu racikan Kutus Kutus, dikutip Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Arniel, sapaannya, menyebut persoalan literasi berdampak langsung terhadap dinamika pasar. Menurutnya, produk dengan klaim berlebihan cenderung lebih cepat menarik perhatian konsumen.

Sebaliknya, pelaku usaha yang mengedepankan edukasi dan transparansi menghadapi tantangan komunikasi yang tidak ringan. Akibatnya, persaingan tidak selalu ditentukan oleh kualitas dan konsistensi, melainkan oleh persepsi jangka pendek.

Situasi tersebut diperparah dengan beredarnya produk herbal yang tidak disertai informasi memadai. Bagi konsumen awam, membedakan produk yang aman, terdaftar, dan digunakan secara tepat bukan perkara mudah. Risiko salah penggunaan pun meningkat.

Arniel menilai rendahnya literasi berpotensi merugikan dua pihak sekaligus. Konsumen bisa mengalami kekecewaan atau salah kaprah, sementara pelaku industri yang berupaya menjaga standar mutu harus bekerja lebih keras membangun kepercayaan publik.

“Industri herbal yang sehat membutuhkan konsumen yang teredukasi. Tanpa itu, pasar akan terus didominasi narasi instan yang tidak berkelanjutan,” katanya.

Bagi pelaku usaha, isu literasi bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan tantangan strategis jangka panjang.Arniel menyebut, edukasi memerlukan waktu dan konsistensi serta tidak selalu berdampak langsung pada penjualan. Namun tanpa fondasi tersebut, pertumbuhan industri dinilai berisiko rapuh.

Dia menegaskan produk herbal seharusnya dipahami sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan perawatan pendukung, bukan sebagai pengganti pengobatan medis. “Jika ekspektasi ini sejak awal keliru, maka hubungan antara produk dan konsumen tidak akan sehat,” sebut Arniel.

Bisnis.com. JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan cara yang akan dilakukan untuk melawan fenomena gerakan gagal bayar alias galbay yang masih marak terjadi.

Perlu diketahui, galbay adalah fenomena pengguna layanan pinjaman online (pinjol) atau fintech P2P lending yang dengan sengaja tidak membayar cicilannya. Mereka mengajukan pinjaman ke P2P lending seperti biasa dan sesuai prosedur, tetapi setelah dana cair, mereka 'menghilang'.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah mengatakan ada dua pendekatan dalam menangani kasus galbay di industri pinjaman daring (pindar). Pertama, bila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum maka tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum.

“Namun, kami ingin juga mengembangkan komunikasi yang lebih kolaboratif. Dalam arti kita coba ingin dekati, komunikasi, supaya mindset mereka tentang gagal bayar itu geser,” jelasnya saat ditemui usai acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK di Jakarta, Kamis (6/2/2026).

Menurutnya, mengajak orang lain untuk melakukan gagal bayar itu sama saja mengajarkan tindakan yang tidak baik. Sebab itu, AFPI berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif galbay.

Keseryansyah berharap cara AFPI tersebut dapat menurunkan praktik-praktik gagal bayar yang saat ini masih marak terjadi di masyarakat.

Di lain sisi, AFPI menilai ketidakpastian geopolitik global masih menjadi tantangan bagi industri pindar pada 2026. Meski begitu, dia optimistis pendanaan dari industri ini tetap memiliki permintaan (demand) yang tinggi di Indonesia.

Terlebih, ucap Kuseryansyah, segmen yang dilayani pindar ini didominasi oleh segmen unbanked atau kelompok yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal. Dia menilai segmen ini di Indonesia cukup tinggi.

“Jadi, kami melihat ke depan dengan target-target pertumbuhan yang dicanangkan pemerintah dan juga OJK, kami meyakini bahwa industri pindar ini masih akan jadi kontributor pertumbuhan yang tinggi ya,” sebutnya.

Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa tantangan lain yang masih menghantui industri ini adalah dari sisi edukasi dan literasi konsumen.

“Ini yang memang harus terus lebih masif. Kami di asosiasi akan terus memasifkan edukasi literasi ini. Harapannya dengan literasi tinggi, para pengguna muda itu bisa menggunakan platform ini dengan lebih tepat guna, lebih rasional, enggak cuma coba-coba gitu, ya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, hingga akhir 2025 outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp96,62 triliun. Nilai ini tumbuh 25,44% (year on year/YoY).

Sementara itu, tingkat kredit macet atau TWP90 industri pindar pada Desember 2025 sebesar 4,32%. Level ini masih di bawah ketentuan OJK yang sebesar 5%.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong literasi konsumen cerdas sejak dini dengan merangkul Generasi Z di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar Nining Yulistiani mengatakan, menjadi konsumen cerdas penting untuk mengembangkan perekonomian Jawa Barat yang akhirnya nanti bisa berdampak kepada menstabilkan harga dan menjaga inflasi.

"Maka kemudian kita menyadari perlu adanya sinergi yang menyeluruh antara pelaku usaha, konsumen, termasuk Gen Z, dan juga pemerintah," katanya usai membuka “Jabar Kabisa: Abdi Nagri Ngawula Rakyat” di Sport Jabar Arcamanik, Bandung, Kamis (13/11/2025).

Salah satu upaya yang ditempuh Disperindag Jabar dengab mengajak ratusan anak SD, SMP, SMA di Kota Bandung untuk mengikuti talkshow interaktif seputar literasi konsumen dan pelaku usaha.

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih cerdas, bijak, dan berdaya dalam bertransaksi serta mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dan ramah terhadap konsumennya," katanya.

Nining mengatakan alasan pihaknya menggandeng Gen Z mengingat kampanye konsumen cerdas harus diberikan sejak dini, ditambah konsumen di tingkatan pelajar juga terbilang banyak.

"Anak-anak kita yang kemudian sebenarnya mereka adalah merupakan konsumen yang relatif banyak. Gen Z sekarang kan banyak sekali jumlahnya dan mereka adalah konsumen yang prospektif," katanya.

Menurutnya di usia remaja, anak-anak tersebut rentan tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen.

"Dalam kaitan tersebut, kita kemudian berusaha untuk mendekati diri ke apa anak-anak siswa sekolah ini. Enggak hanya SMA, SMK, SD dalam kaitan ini kita biar mereka tarik ikut di acara ini," katanya.