Perbaikan irigasi ini merupakan bentuk nyata tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses dan kini mulai direalisasikan.

Sumedang (ANTARA) - Legislator Komisi III DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mendorong percepatan perbaikan irigasi tersier di Desa Darmajaya, Darmaraja, Kabupaten Sumedang, guna mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ineu dalam keterangan yang diterima di Sumedang, Sabtu, mengatakan perbaikan irigasi tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses dan kini mulai direalisasikan melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Perbaikan irigasi ini merupakan bentuk nyata tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses dan kini mulai direalisasikan," katanya.

Ia mengatakan infrastruktur irigasi yang memadai sangat penting untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, sehingga mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus menopang ketahanan pangan daerah.

Ineu menambahkan persoalan irigasi menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat dalam setiap kegiatan reses maupun kunjungan kerja di daerah pemilihannya.

Dia menyebut akan terus mengawal kebutuhan infrastruktur pertanian agar dapat diakomodasi dalam program pembangunan daerah, sehingga dapat mendorong ketahanan pangan daerah.

"Saya menginisiasi dan mendorong agar pembangunannya bisa menggunakan anggaran pemerintah provinsi, sehingga kebutuhan irigasi masyarakat dapat segera ditangani," ujarnya pula.

Ia berharap sinergi antara DPRD Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sumber Daya Air (PSDA), serta pemerintah daerah terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur pertanian dapat berjalan berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Kepala DPKP Sumedang Tono Suhartono sebelumnya mengatakan bahwa penguatan sistem irigasi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

“Fokus utama kami saat ini adalah memastikan jaringan irigasi teknis berfungsi dengan baik, agar karena itu fondasi utama petani agar bisa meningkatkan indeks pertanaman secara lebih terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pihaknya sendiri mencatat data jaringan irigasi di sektor pertanian memiliki total panjang mencapai sekitar 2,1 juta meter yang mengairi lahan sawah kurang lebih 30 ribu hektare dengan klaim lebih dari 70 persen sistem irigasi dalam kondisi baik.

Hal tersebut menjadi penting diperhatikan mengingat produksi padi daerah itu pada 2025 mencapai sekitar 294 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar 103 ribu ton per tahun sehingga Sumedang masih mencatat surplus beras lebih dari 190 ribu ton.

Dengan dukungan infrastruktur irigasi yang memadai, pemerintah daerah berharap produktivitas pertanian dapat terus meningkat, sehingga mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumedang.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menyebut Kota Cirebon, Jabar, memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu penopang utama pengembangan kawasan Rebana, karena didukung fasilitas penunjang yang relatif lebih lengkap dibandingkan sejumlah daerah lain.

Menurut dia, posisi Cirebon dalam kawasan Rebana tidak dapat dipandang terpisah mengingat daerah itu memiliki kesiapan infrastruktur pendukung, terutama sektor perhotelan dan layanan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi.

"Kalau dilihat, kota atau kabupaten yang lengkap dari segi hotel salah satunya Cirebon," katanya saat dikonfirmasi di Cirebon, Rabu.

Ia mengatakan ketersediaan fasilitas tersebut menjadi keunggulan yang dapat dimanfaatkan Cirebon untuk mendukung pertumbuhan investasi, bisnis, dan mobilitas masyarakat di kawasan Rebana.

Daddy menilai pengembangan kawasan Rebana pun harus ditopang oleh optimalisasi dua infrastruktur strategis, yakni Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka dan Pelabuhan Patimban di Subang.

“Keberhasilan pengembangan kedua fasilitas tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jabar, termasuk daerah-daerah yang berada di kawasan Rebana,” katanya.

Ia berharap Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban dapat berkembang sesuai perencanaan, sehingga mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi baru di wilayah utara dan timur Jabar.

"Saya berharap betul dua ini menjadi roda pengungkit perekonomian Jabar. Jika ini besar, saya yakin Jabar juga pasti besar," ujarnya.

Daddy mengatakan dua fasilitas tersebut memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang yang dapat memperkuat konektivitas serta mendukung arus barang, jasa, dan investasi.

Oleh karena itu, ia optimis pemerintah pusat memiliki arah pengembangan yang jelas, utamanya terhadap Bandara Kertajati agar manfaat ekonominya semakin dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

“Kepastian fungsi dan peta jalan pengembangan Bandara Kertajati akan membantu mendorong tumbuhnya berbagai sektor ekonomi yang terhubung dengan kawasan Rebana,” tuturnya.

Selain memiliki potensi ekonomi, Daddy menilai Cirebon juga mempunyai kekuatan sejarah dan budaya yang dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung pembangunan kawasan tersebut.

“Keberadaan Keraton Kasepuhan, Kanoman, Keprabonan, dan Kacirebonan menjadi bukti sejarah yang masih terjaga hingga kini, sekaligus memperkuat posisi Cirebon sebagai daerah yang memiliki peran penting dalam perkembangan Jabar dan Indonesia,” ucap dia.

Sementara itu, berdasarkan data publikasi Badan Pengelola Kawasan Rebana tercatat total investasi yang masuk ke wilayah tersebut mencapai Rp6,49 triliun pada triwulan pertama tahun 2026. Adapun untuk Kota Cirebon, realisasi investasi selama periode tersebut mencapai Rp262 miliar.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BALI - Partai Perindo Bali terus memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Hal itu sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai dan Pemilu 2029 mendatang.

Komitmen itu ditegaskan melalui Roadshow Konsolidasi dan Penguatan Kelembagaan yang digelar di Kabupaten Klungkung, daerah yang dikenal sebagai pusat sejarah dan peradaban Bali.

Pemilihan Klungkung sebagai titik awal bukan tanpa alasan. Selain dikenal sebagai cikal bakal kerajaan-kerajaan di Pulau Dewata, daerah ini dinilai memiliki makna simbolis sebagai sumber semangat persatuan dan perjuangan yang ingin ditransformasikan Partai Perindo ke seluruh kabupaten dan kota di Bali.

Ketua DPD Partai Perindo Klungkung Nengah Suwitra membuka kegiatan dengan mengajak seluruh kader mengadopsi semangat seorang atlet dalam membangun partai. Mantan atlet tinju nasional yang pernah mewakili Indonesia di SEA Games ini menegaskan bahwa kerja politik membutuhkan daya juang dan konsistensi layaknya sebuah pertandingan.

“Kita harus meneladani semangat juang seorang atlet dalam membangun partai yang solid, disiplin dan berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat,” kata Nengah Suwitra, Senin (8/6/2026).

Wakil Ketua DPD Partai Perindo Klungkung sekaligus anggota DPRD Klungkung I Putu Tika Winawan mengungkapkan penguatan kelembagaan terus berjalan. Struktur DPD telah diajukan ke DPP untuk memperoleh surat keputusan definitif.

Sementara pembentukan DPC di seluruh kecamatan telah rampung dan kini dilanjutkan dengan pembentukan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di tingkat desa dan kelurahan. “Kami yakin di Kabupaten Klungkung akan lolos verifikasi partai 100%,” tuturnya.

Ketua DPW Partai Perindo Bali I Ketut Putra Ismaya Jaya atau Jro Bima, menegaskan konsolidasi di Klungkung memiliki makna historis sekaligus strategis bagi perjalanan partai di Bali. Menurut dia, sejak awal kehadiran Partai Perindo di Pulau Dewata, perjuangan tersebut mendapat dukungan moral dari Puri Agung Klungkung yang memiliki posisi penting dalam sejarah Bali.

Lihat video: DPW Partai Perindo Bali Gelar Rapat Koordinasi & Konsolidasi Partai



“Momentum roadshow di Klungkung memiliki makna yang sangat mendalam. Selain sebagai pusat sejarah Bali, daerah ini juga menjadi saksi awal perjalanan Partai Perindo di Bali dan menjadi penyemangat bagi seluruh kader untuk terus bergerak membangun partai demi kepentingan masyarakat,” ungkap Jro Bima.

Selain memperkuat struktur organisasi, Perindo Bali juga mulai mematangkan strategi menghadapi tahapan politik berikutnya. Sekretaris Wilayah DPW Partai Perindo Bali I Nyoman Karta Widnyana meminta seluruh jajaran pengurus segera melakukan bedah daerah pemilihan (Dapil). Dia menilai keberhasilan partai tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan struktur, tetapi juga kemampuan membaca potensi elektoral di setiap wilayah.

Karena itu, optimalisasi media sosial, penguatan komunikasi politik, serta pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan menjadi agenda yang harus dipenuhi bersamaan dengan proses verifikasi administrasi dan faktual. “Dengan perencanaan yang matang, langkah perjuangan partai akan menjadi lebih terarah dan efektif,” terang Karta Widnyana.

Road show tersebut dihadiri jajaran pengurus DPW, DPD, DPC, organisasi sayap partai, tokoh masyarakat, Pelingsir Puri Agung Klungkung Ida Ratu Tjokorda Susila, serta Okan Ida Dalem Raja Puri Agung Klungkung Ida Ratu Tjokorda Agung Semara Putra.

Melalui roadshow ini, Perindo Bali ingin memastikan penguatan partai tidak berhenti di tingkat pengurus kabupaten. Dengan konsolidasi yang menjangkau hingga desa dan kelurahan, Partai Perindo berupaya membangun fondasi organisasi yang lebih kokoh sekaligus menegaskan kesiapan menghadapi verifikasi partai dan kontestasi politik mendatang.

BENGKALIS - Perlindungan sosial bagi pekerja dinilai semakin penting di tengah tingginya risiko kerja dan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tidak sedikit pekerja yang masih rentan kehilangan penghasilan ketika mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia tidak produktif, hingga menghadapi risiko sosial lain tanpa perlindungan yang memadai.

Kondisi tersebut membuat penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai tidak hanya berkaitan dengan perlindungan pekerja, tetapi juga menyangkut kepastian ekonomi keluarga. Karena itu, regulasi daerah dinilai penting untuk memastikan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat pekerja dari berbagai sektor di Kabupaten Bengkalis.

Hal itu menjadi fokus dalam sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis Dapot Hutagalung selama dua pekan berturut-turut di Kecamatan Mandau, yakni pada Minggu (17/5/2026) dan Minggu (24/5/2026).

Ranperda Dinilai Penting Lindungi Pekerja

Program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua hingga perlindungan sosial lainnya bagi pekerja dari berbagai sektor pekerjaan.

Politisi Partai Perindo ini menegaskan penyusunan Ranperda membutuhkan keterlibatan masyarakat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerja di daerah.

“Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu, aspirasi dan masukan warga sangat penting agar peraturan yang nantinya disahkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Dapot Hutagalung dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (26/5/26).

Jaminan Sosial Pekerja Perlu Diperluas

Dapot Hutagalung menilai masih banyak masyarakat pekerja yang belum memahami pentingnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan sektor nonformal yang rentan terhadap risiko kerja.

“Masih banyak masyarakat yang menganggap jaminan sosial ketenagakerjaan belum menjadi kebutuhan utama, padahal perlindungan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika terjadi risiko kerja,” ujar Dapot.

Melalui sosialisasi tersebut, DPRD Bengkalis berharap Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat menjadi dasar penguatan perlindungan pekerja sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi keluarga di Kabupaten Bengkalis.

JAKARTA - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di daerahnya. Di antaranya terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Hal itu disampaikan politikus yang akrab disapa Dayat El saat Sidang Paripurna DPD RI ke-10 Masa Sidang V. Dalam sidang tersebut dia menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Sub Wilayah Timur I pada lingkup tugas Komite I, Komite III, dan BULD.

Dia menyoroti sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pada lingkup Komite I, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti kepastian desain Pemilu 2029, profesionalitas penyelenggara pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perlindungan dan kesejahteraan PPPK maupun ASN daerah.

Sementara pada lingkup Komite III, dia menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan perlindungan aset budaya daerah. Tak hanya itu, persoalan pekerja migran juga menjadi perhatian, mulai dari maraknya rekrutmen ilegal, rumitnya birokrasi, hingga minimnya akses informasi resmi bagi masyarakat.

Lihat video: Pembangunan di Daerah Belum Merata, Ketua DPD RI Tanggapi Hal Ini



Dalam lingkup BULD, masyarakat turut mendorong harmonisasi regulasi pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan tenaga pendidik, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBD agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Aspirasi masyarakat jangan hanya didengar, tetapi juga harus diperjuangkan dan diwujudkan melalui langkah nyata demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).

Dia juga menyampaikan sejumlah isu strategis khusus Kalimantan Selatan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun pimpinan DPD RI.

Beberapa isu tersebut di antaranya percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar sebagai solusi penanggulangan banjir, pembangunan Bendungan Batang Alai di Hulu Sungai Tengah untuk mendukung sektor pertanian masyarakat, hingga perbaikan jalan nasional di Kalimantan Selatan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Selain itu, dia juga kembali menegaskan pentingnya perlindungan Hutan Meratus melalui semangat #SaveMeratus. Menurutnya, Hutan Meratus merupakan jantung alam Kalimantan Selatan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan hidup di Banua.

Tak kalah penting, dia turut mendorong percepatan tindak lanjut pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya yang hingga kini masih menjadi harapan besar masyarakat di daerah.

“Melalui penyampaian aspirasi tersebut, saya berharap berbagai persoalan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, dapat menjadi perhatian bersama dan segera mendapatkan solusi nyata dari pemerintah pusat maupun stakeholders terkait,” katanya.

DELI SERDANG - Bertahun-tahun warga Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara hidup dengan kekhawatiran yang sama setiap musim hujan. Air meluap, permukiman terendam dan lingkungan berubah kumuh. Saluran parit yang tersumbat dan tak kunjung diperbaiki membuat banjir seperti rutinitas yang sulit dihindari.

Harapan mulai muncul setelah saluran drainase yang menghubungkan Desa Bandar Khalifah hingga Desa Bandar Kelipah akhirnya diperbaiki Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Kamis (21/5/2026). Perbaikan itu menyusul fasilitasi dan dorongan dari anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Fraksi Partai Perindo Herti Sastra Br Munthe.

Menurut warga, permintaan perbaikan sebenarnya sudah disampaikan sejak lama kepada dinas terkait. Namun, persoalan teknis termasuk keberadaan bangunan tembok yang menghambat aliran dan pengerjaan saluran membuat penanganannya berlarut-larut.

“Sudah bertahun-tahun kami bermohon karena lingkungan kami selalu banjir. Tapi setelah kami mengadu ke salah satu anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Herti Sastra Br Munthe akhirnya langsung direspons dan saat ini sedang diperbaiki,” ujar warga Desa Bandar Khalifah.

Kini, saluran parit di lingkungan warga mulai dicor semen. Perubahan itu membuat warga bisa bernapas lega karena tak lagi dihantui kekhawatiran banjir setiap kali hujan turun, terutama saat intensitasnya tinggi.

Herti Sastra Br Munthe mengungkapkan perbaikan drainase merupakan bagian dari upaya merespons kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini terdampak banjir.

“Saat menerima laporan dari masyarakat, saya langsung berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Konstruksi Deli Serdang. Puji Tuhan saat ini saluran irigasi yang dikeluhkan warga yang menjadi sumber penyebab banjir sedang dalam proses pengerjaan,” katanya.

Perbaikan saluran air membawa dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat karena memperlancar aliran air, membantu mencegah banjir saat musim hujan, sekaligus memperbaiki akses lingkungan.

“Perbaikan parit yang dilakukan sangat berdampak positif dan mendapat apresiasi luas dari warga sekitar,” ucap legislator yang duduk di Komisi I DPRD Deli Serdang itu.

Herti mengingatkan warga agar menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran drainase agar perbaikan yang telah dilakukan dapat memberi manfaat jangka panjang.

“Ke depannya kita harus saling mendukung dan menjaga agar lingkungan tetap baik,” kata Ketua DPD Partai Perindo Deli Serdang itu.

Dia menegaskan wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Batang Kuis dan Percut Sei Tuan akan menjadi perhatian dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Daerah ini akan saya prioritaskan terkait kebutuhan rakyat banyak,” ujarnya.

MADIUN - Target Zero Waste 2027 di Kota Madiun dinilai sulit tercapai jika pengelolaan sampah masih bertumpu pada pemerintah tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Persoalan rendahnya kesadaran memilah sampah dari rumah tangga menjadi tantangan utama yang berpotensi meningkatkan volume sampah dan membebani sistem pengelolaan lingkungan daerah.

Di tengah meningkatnya produksi sampah perkotaan, penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dinilai menjadi langkah mendesak untuk menjaga efektivitas penanganan sampah sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal.

Ketua DPRD Kota Madiun dari Partai Perindo, Armaya, mendorong percepatan gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mengejar target Zero Waste 2027.

Menurut dia, pemerintah kota perlu mulai menjalankan langkah perencanaan secara maksimal agar target penanganan sampah dapat tercapai tepat waktu. “Harus sudah mulai start dari sekarang,” ujarnya.

Armaya menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

“Pengelolaan sampah itu harus bersama, tidak hanya pemerintah saja,” kata Ketua DPD Partai Perindo Kota Madiun tersebut, Selasa (19/5/2026).

Lihat video: Perindo Pimpin Peresmian Sekber GKSR Bersama Partai Nonparlemen



Dia menjelaskan gerakan pengelolaan sampah sebenarnya telah dimulai dari tingkat RT dan kini mulai diperluas hingga kelurahan. Pemerintah daerah disebut tinggal memaksimalkan realisasi program karena dukungan anggaran telah tersedia. “Pemkot tinggal memfasilitasi pengelolaannya,” ungkapnya.

Armaya mengakui rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah. Karena itu, seluruh elemen pemerintahan dinilai perlu bergerak aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Semua harus bergerak mengkampanyekan pengelolaan sampah,” tegasnya.

Menurut dia, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah sejak dari lingkungan rumah tangga.

Selain itu, keberadaan bank sampah di setiap kelurahan juga dinilai perlu dioptimalkan untuk mendukung pengurangan volume sampah sekaligus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Bank-bank sampah di masing-masing kelurahan mesti dioptimalkan,” tandas Armaya.

Dorongan penguatan pengelolaan sampah berbasis warga tersebut dinilai penting agar target zero waste 2027 tidak berhenti sebagai agenda administratif, tetapi benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dan memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Kota Madiun.

PEKANBARU - Kepastian perlindungan sosial bagi pekerja kembali menjadi sorotan seiring keluhan masyarakat terhadap proses pencairan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai masih rumit. Persoalan administrasi yang berbelit tidak hanya berdampak pada akses layanan, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja yang bergantung pada jaminan sosial saat menghadapi risiko kerja.

Kondisi tersebut dinilai memerlukan pembenahan regulasi dan pengawasan layanan agar program perlindungan tenaga kerja benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama pekerja kecil dan kelompok rentan.

Sorotan Mekanisme Klaim dan Pengawasan Layanan

Terkait sorotan mekanisme saat klaim, Anggota DPRD Bengkalis dari Partai Perindo, Dapot Hutagalung, menyampaikannya dalam agenda konsultasi Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Bengkalis bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar Riau di Pekanbaru pekan lalu.

Forum tersebut merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Jangan sampai persyaratan masuk BPJS dipermudah, tetapi ketika masyarakat ingin mengklaim haknya justru dipersulit,” tegas Dapot saat forum berlangsung.

Saat dihubungi media untuk konfirmasi lebih lanjut pada Senin (11/5/2026), Dapot menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan publik berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat pekerja.

“Tentu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih jelas terhadap proses klaim BPJS Ketenagakerjaan, termasuk evaluasi terhadap persyaratan administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai pengawasan diperlukan agar pelayanan BPJS berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian perlindungan sosial bagi pekerja.

“Jangan sampai program yang tujuannya melindungi pekerja justru menyulitkan saat hak mereka ingin dicairkan,” katanya.

Reformasi BPJS dan Perlindungan Ekonomi Kerakyatan

Dapot menegaskan reformasi layanan BPJS Ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat kecil dan pekerja rentan yang menjadi bagian dari ekonomi kerakyatan.

“Sebagai kader Partai Perindo yang mengusung ekonomi kerakyatan, saya memandang jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pekerja kecil, buruh harian, dan masyarakat rentan harus mendapatkan perlindungan yang nyata dan mudah diakses,” ujarnya.

Dia menilai orientasi pelayanan BPJS harus lebih berpihak kepada masyarakat dan tidak membebani peserta dengan proses administratif yang rumit.

“Karena itu, reformasi layanan BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan agar orientasinya benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan justru membebani mereka dengan proses yang berbelit. Ketika perlindungan sosial berjalan baik, masyarakat akan merasa lebih aman dalam bekerja dan memiliki kepastian untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarganya,” tutur dia.

Konsultasi yang dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Bengkalis Syafroni Untung tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memperkuat regulasi perlindungan tenaga kerja agar layanan BPJS Ketenagakerjaan berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat pekerja.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Edi Purwanto mengkritik lemahnya pengawasan transportasi darat menyusul kecelakaan Bus ALS di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan yang menewaskan 18 orang. Anggota Komisi V DPR ini berpendapat, tragedi ini bukan semata kecelakaan biasa, melainkan bukti nyata kelalaian sistem pengawasan negara yang sudah terlalu lama dibiarkan.

"Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin sebuah bus yang izinnya sudah mati sejak tahun 2020 masih bisa bebas beroperasi di jalan raya," ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Bahkan, kata Edi, muncul dugaan penggunaan pelat nomor palsu. "Artinya ada persoalan serius dalam pengawasan, baik dari sisi administrasi kendaraan maupun pengawasan operasional di lapangan."

Menurutnya, jika kendaraan yang tidak laik administrasi masih bisa mengangkut penumpang antarkota, ada rantai pengawasan yang gagal bekerja. Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan otobus yang masih beroperasi tanpa izin resmi.

"Jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan karena pembiaran. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan praktik-praktik manipulatif seperti pemalsuan identitas kendaraan," katanya.

Dia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang diduga menjadi penyebab kecelakaan setelah bus berupaya menghindari jalan berlubang. Menurutnya, persoalan jalan rusak terus berulang dan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan.

"Kalau benar kecelakaan ini dipicu upaya menghindari jalan berlubang, maka ini tamparan keras bagi kita semua. Infrastruktur jalan bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi menyangkut keselamatan manusia. Jalan rusak yang dibiarkan sama saja membuka ruang terjadinya kecelakaan maut," katanya.

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak lagi saling lempar tanggung jawab terkait status jalan rusak. Sebab di lapangan, masyarakat hanya melihat satu hal bahwa jalan tidak aman dan nyawa menjadi taruhan.

"Jangan tunggu korban berikutnya baru bergerak. Evaluasi total pengawasan angkutan umum dan percepatan perbaikan jalan harus dilakukan segera. Tragedi ini harus menjadi alarm keras bahwa keselamatan transportasi kita masih sangat lemah," pungkasnya.

MALUKU - Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Maluku dalam dua tahun terakhir menjadi sinyal perlunya pembenahan serius dalam pengelolaan potensi daerah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berimplikasi langsung pada keberlanjutan pembangunan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Sorotan tersebut mengemuka dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di DPRD Maluku.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LPJ DPRD Maluku Welhelm Kurnala mengatakan, penurunan PAD mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil.

"Kalau pendapatan daerah menurun, berarti kita bicara soal kinerja. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Welhelm, Kamis (23/4/2026).

Dia menekankan pemerintah daerah perlu melampaui pendekatan administratif dengan mengurai akar persoalan secara komprehensif. Inovasi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi sumber pendapatan menjadi langkah yang dinilai mendesak.

Menurut dia, evaluasi terhadap OPD penghasil PAD perlu dilakukan agar pengelolaan lebih terukur dan mampu memberikan dampak nyata, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Penguatan PAD menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk sektor-sektor yang menopang ekonomi kerakyatan.

Selain kinerja OPD, pemanfaatan aset daerah dinilai masih belum optimal dan menyimpan potensi besar untuk ditingkatkan. Salah satu yang disoroti yakni pengelolaan Pasar Mardika yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

“Jika UPTD tidak mampu menghadirkan studi kelayakan atau target pendapatan yang jelas, maka perlu melibatkan pihak ketiga agar pengelolaannya lebih profesional,” tutur Welhelm.

Ketua DPW Partai Perindo Maluku ini juga mendorong optimalisasi sektor strategis, termasuk pengembangan proyek Blok Masela dan investasi lainnya agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD.

Menurut dia, pengelolaan PAD yang kuat tidak hanya berdampak pada angka pendapatan, tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan layanan publik dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi di daerah.

Tanpa pembenahan yang terarah, tren penurunan PAD dinilai berpotensi berlanjut. Sebaliknya, langkah perbaikan yang konsisten diyakini dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

MEDAN - Kelengkapan administrasi kependudukan menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik. Tanpa dokumen resmi, warga berisiko terhambat memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial yang menjadi bagian penting dalam menopang ekonomi warga.

Kondisi tersebut mendorong Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Perindo , Binsar Simarmata, mengajak masyarakat untuk berperan aktif sebagai relawan administrasi kependudukan ( adminduk ) guna membantu warga melengkapi dokumen dasar.

Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-4 Tahun 2026 terkait Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang digelar di dua lokasi berbeda di Kota Medan, Sabtu-Minggu (18–19/4/2026).

"Setelah kegiatan ini kami mengajak bapak ibu nantinya menjadi relawan Pemko Medan di kelompok-kelompok perkumpulan seperti STM (Serikat Tolong Menolong), gereja, dan perwiritan. Ajak saudara-saudara kita agar melengkapi administrasi kependudukannya," kata Binsar.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sebagai relawan menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam kepemilikan dokumen penting.

Dalam kegiatan tersebut, warga juga menyampaikan berbagai pertanyaan terkait tata cara pengurusan dokumen kependudukan. Binsar menilai hal itu menunjukkan masih perlunya edukasi yang berkelanjutan.

Dia menjelaskan, dokumen dasar seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, hingga Kartu Identitas Anak menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai program pemerintah.

"Bahkan di era digitalisasi saat ini, kita disarankan membuat Identitas Kependudukan Digital atau KTP Digital untuk mempermudah akses layanan publik berbasis digital," ujar Sekretaris Fraksi PAN Perindo DPRD Kota Medan ini.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa kelengkapan administrasi kependudukan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memastikan akses terhadap bantuan sosial dan layanan dasar.

"Bapak ibu yang masih ber-KTP Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, dan daerah lain tapi sudah tinggal di Kota Medan segera diurus jadi ber-KTP Kota Medan agar nanti bisa berobat gratis. KTP itu memang sangat penting, tanpa itu bapak ibu tidak akan bisa menerima bantuan dari pemerintah," kata Binsar.

Dia menambahkan, berbagai program bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan), PIP (Program Indonesia Pintar), hingga bantuan pangan hanya dapat diakses jika data kependudukan tercatat dengan benar. Karena itu, masyarakat diimbau aktif mengecek status desil di kelurahan.

"Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dibagi menjadi 1 hingga 10. Desil 1 sampai 4 adalah yang berhak dapat bansos. Sedangkan desil 5 sampai 10 dianggap sebagai kelompok masyarakat mampu," jelasnya.

Binsar menilai, tertib administrasi kependudukan bukan hanya persoalan data, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan data yang akurat, bantuan dan program pemberdayaan dapat disalurkan tepat sasaran sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Melalui keterlibatan relawan di tingkat komunitas, dia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan semakin meningkat, sekaligus memperkuat akses terhadap layanan publik dan program ekonomi yang berpihak pada rakyat.

LOMBOK BARAT - Ketepatan data sosial menjadi kunci dalam memastikan bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ketika pendataan belum sepenuhnya akurat, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh kelompok rentan, sekaligus memengaruhi upaya penguatan ekonomi kerakyatan hingga ke daerah.

Hal tersebut mencuat setelah kondisi Inak Reme, seorang lansia di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) viral di media sosial. Dia diketahui hidup dalam keterbatasan tanpa pernah menerima bantuan sosial. Di sisi lain, dia justru tercatat telah meninggal dalam sistem data pemerintah.

Situasi ini menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat dari Partai Perindo, Syamsuriansyah. Dia menilai perlu adanya penguatan dalam sistem pendataan serta peningkatan kehadiran layanan publik di lapangan.

"Motivasi pelayanan publik pejabat di Lombok Barat, saya anggap rendah. Kalau mereka tinggi, kita tidak akan menemukan masyarakat yang masih kurang, seperti Inak Reme dan Amak Mahnun," ujar Ketua DPD Partai Perindo Lombok Barat ini, Kamis (16/4/2026).

Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa data yang dimiliki pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

"Ada kok yang tugasnya turun ke lapangan. Tapi apakah mereka turun? Sampaikah mereka di masalah masyarakat itu?" ujarnya.

Menurutnya, kehadiran langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran. "Itu harusnya dipahami dan dimiliki," imbuh Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Lombok Barat tersebut.

Dia mengungkapkan, Inak Reme belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), meski tergolong masyarakat rentan. "Beliau ini tidak masuk dalam DTSEN. Ternyata beliau ini dianggap sudah meninggal," kata dia.

Kondisi tersebut membuat bantuan sosial yang seharusnya menjadi penopang kehidupan masyarakat belum dapat dirasakan secara optimal.

Di lapangan, Inak Reme hidup sebatang kara di rumah sederhana berukuran sekitar 4x4 meter di Dusun Mapak Reong, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi. Rumah tersebut berdinding triplek dengan lantai tanah tanpa ventilasi, serta belum dilengkapi fasilitas dasar.

Dalam keseharian, dia mengandalkan bantuan dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Kepala Dusun Mapak Reong, Jumiri membenarkan kondisi tersebut dan menyebut keberadaan Inak Reme baru teridentifikasi saat pendataan menjelang Pemilu.

"Inak Reme ini adalah warga kami. Beliau ini teridentifikasi atau secara identitasnya kelihatan setelah ada pemilihan kemarin waktu pendataan penduduk lewat Panitia Pemungutan Suara (PPS)," tuturnya, Rabu (15/4/2026).

Syamsuriansyah menilai, kondisi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pendataan dan pelayanan sosial secara lebih menyeluruh.

Dengan pembaruan data yang lebih akurat dan peningkatan koordinasi di lapangan, diharapkan bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat dan berkelanjutan, sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan agar masyarakat rentan dapat hidup lebih layak.

Dia juga mendorong agar seluruh pihak terus bersinergi dalam memastikan tidak ada lagi warga yang luput dari perhatian.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menghadirkan perlindungan yang lebih merata bagi masyarakat.