Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penandatanganan kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) urung terlaksana pada akhir Januari 2026 sesuai target awal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa secara substansi, seluruh negosiasi telah rampung. Saat ini, kedua negara tengah menuntaskan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting) sembari menunggu kecocokan jadwal kedua kepala negara.

"Semua perundingan sudah selesai. Legal drafting 90%," ujar Airlangga saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kesepakatan tersebut di Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sebelumnya, usai pertemuan dengan USTR Jameson Greer di Washington D.C. akhir tahun lalu, pemerintah menargetkan dokumen ART dapat diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada kisaran tanggal 12—19 Januari 2026.

Kendati demikian, hingga memasuki pekan pertama Februari 2026, seremoni tersebut belum terealisasi. Airlangga enggan memastikan apakah penandatanganan akan dilakukan pada bulan ini, mengingat agenda tersebut sepenuhnya bergantung pada jadwal pemimpin kedua negara.

"Kita menunggu jadwal," singkatnya.

Airlangga juga memilih irit bicara ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai detail besaran tarif final maupun komoditas spesifik yang akan mendapatkan akses prioritas dalam perjanjian tersebut. Dia menekankan bahwa pengumuman detail kesepakatan berada di tangan kedua kepala negara saat penandatanganan resmi.

"Tidak boleh [dibocorkan]. Tunggu ditanda tangan. Karena yang menandatangani akan pemimpin negara. Jadi kita tidak boleh," kata Airlangga sambil tersenyum.

Lebih lanjut, mantan menteri perindustrian ini menjelaskan mekanisme pemberlakuan perjanjian pasca-penandatanganan. Beleid ini tidak serta-merta berlaku otomatis, melainkan harus melalui proses ratifikasi dan pelaporan di parlemen masing-masing negara.

"Nanti executive order bagi Amerika juga dilaporkan ke Kongres. Bagi Indonesia, kita juga sampaikan ke DPR," jelasnya.

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

IDXChannel – Indonesia Economic Summit (IES) diposisikan sebagai platform bagi mitra internasional dan pemangku kepentingan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan terkini mengenai tren ekonomi Indonesia, prioritas strategis, serta arah kebijakan ke depan.

Forum ini diarahkan sebagai katalis reformasi ekonomi dan penyempurnaan kebijakan agar Indonesia tetap menarik bagi investasi, kompetitif di pasar global, dan produktif dalam mendorong pembangunan inklusif.

Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council, Arsjad Rasjid mengatakan, transparansi dan dialog menjadi kunci dalam membangun kepercayaan di tengah perubahan global yang cepat.

“Kami menanamkan Indonesia Economic Summit sebagai platform agar mitra internasional dan para pemangku kepentingan mendapatkan pemahaman yang jelas dan terkini mengenai tren ekonomi Indonesia, prioritas strategis, dan arah ke depan. Dalam dunia global yang berubah cepat, transparansi dan dialog menjadi kunci untuk membangun kepercayaan,” kata Arsjad dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2026, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menambahkan, IES menekankan tiga kunci pembangunan, yaitu konektivitas, kapabilitas, dan permodalan.

Dunia usaha saat ini tidak lagi hanya menghadapi turbulensi yang dapat diantisipasi, tetapi ketidakpastian berlapis yang dapat muncul secara tiba-tiba, mulai dari kebijakan tarif hingga konflik antarnegara yang berdampak pada pasar komoditas dan stabilitas global.

Indonesia dinilai memiliki keunggulan strategis karena konsistensi pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diperkuat dengan keterlibatan aktif dalam berbagai platform internasional.

Namun, keunggulan tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang nyata.

Forum ini juga akan menilai bagaimana memastikan investasi masuk ke Indonesia, meningkatkan kapasitas industri dan pengembangan talenta, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan industri unggulan agar mampu bersaing di tingkat regional dan global.

Selain diskusi tematik mengenai kota berkembang, pasar karbon, keuangan Islam, produktivitas nasional, dan ekosistem pekerja migran, IES juga memfasilitasi kerja sama konkret dengan mitra internasional.

Kolaborasi dengan Australia diarahkan pada percepatan investasi dan penguatan prospektus investasi bersama. Kemudian bersama Jepang, pembahasan difokuskan pada optimalisasi talenta Indonesia dan kontribusinya terhadap produktivitas industri saat kembali ke Tanah Air.

Bersama Singapura, kerja sama difokuskan pada pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagai platform peningkatan investasi dan pembangunan industri masa depan. Selanjutnya dengan Inggris, kerja sama diarahkan untuk mendukung transisi hijau.

IES juga membuka ruang kerja sama dengan kelompok bisnis negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam melalui inisiatif Business 57 Plus (B57+) untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan hubungan bisnis antara Indonesia, pasar Islam global, dan kawasan Asia Pasifik.

Sebagai bagian dari agenda, forum ini memperkenalkan inisiatif Indonesia Future Growth Champions yang mempertemukan generasi baru pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, dan pengusaha sosial untuk membahas penguatan perusahaan sosial di Indonesia melalui kebijakan yang tepat dan solusi praktis.

(Nasywa Salsabila)

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Economic Summit (IES) 2026 tidak hanya disiapkan sebagai ajang diskusi kebijakan, tetapi juga diarahkan menjadi forum yang melahirkan langkah konkret kerja sama ekonomi lintas negara.

Salah satu agenda yang akan diluncurkan dalam forum ini adalah B57+ (Business 57 Class), sebuah inisiatif yang membidik penguatan jejaring bisnis negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sekaligus pengusaha Muslim di berbagai belahan dunia.

Peluncuran B57 Plus akan menjadi bagian penting dari rangkaian IES 2026 yang digelar pada 3–4 Februari 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Forum ini dirancang sebagai wadah untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta lembaga internasional dalam mendorong kolaborasi yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi perekonomian.

“Disini yang tadi saya sudah utarakan sekali lagi adalah peluncuran daripada B57 class atau bisnis 57 class,” kata Ketua Dewan Pengawas (Chair of the Board of Trustees) Indonesian Business Council (IBC) Arsjad di Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Sekarang itu ada 52 negara Islam nah classnya itu adalah beberapa banyak juga pengusaha-pengusaha muslim di negara-negara non-islam yang namanya B57 class,” lanjut dia.

Menurut Arsjad, kehadiran B57 Plus mencerminkan kebutuhan akan forum yang tidak hanya membahas peluang, tetapi juga mendorong realisasi kerja sama ekonomi di tengah dinamika global yang kian kompleks.

“Di tengah situasi global saat ini, yang kami dorong adalah bagaimana membangun cross-border dan regional partnership yang konkret. IES 2026 tidak berhenti di diskusi, tapi yang paling penting adalah aksi,” ujar Arsjad.

Jejaring B57 dan Posisi Indonesia

Shutterstock/A9 STUDIO Ilustrasi investasi. Kesulitan finansial tidak selalu disebabkan oleh kecilnya penghasilan. Pola perilaku dalam mengelola uang justru menjadi faktor pembeda utama dalam membangun kekayaan.

Selama ini, menurut dia, belum ada forum yang secara khusus memfokuskan diri pada penguatan jejaring ekonomi lintas negara dalam lingkup B57 tersebut.

“Selama ini belum pernah ada forum yang secara khusus fokus pada ekonomi B57. Melalui Business 57 Class ini, Indonesia ditunjuk sebagai hub Asia Pasifik,” ungkapnya.

Penunjukan Indonesia sebagai hub Asia Pasifik dinilai strategis untuk memperluas peran Tanah Air dalam jejaring ekonomi dunia Islam.

Arsjad menilai, posisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendorong akses pasar, investasi, serta kolaborasi bisnis yang lebih luas, termasuk untuk produk-produk unggulan nasional.

“Ini akan meningkatkan posisi Indonesia, bagaimana kita bisa mencari dan memperluas akses pasar ke negara-negara Islam. Contohnya produk halal yang sangat potensial untuk diekspor,” jelasnya.

Dalam kerangka tersebut, B57 Plus tidak hanya berfungsi sebagai forum pertemuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kemitraan konkret antar pelaku usaha lintas kawasan.

Jejaring ini diharapkan dapat mempertemukan kepentingan negara-negara Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga kawasan lain yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi berbasis populasi Muslim.

Dari Dialog ke Aksi Nyata

Lebih jauh, Arsjad menekankan bahwa IES 2026 dirancang sebagai forum yang mampu menerjemahkan dialog kebijakan menjadi kerja sama yang berdampak langsung. Selain membahas isu strategis, forum ini juga akan menindaklanjuti peluang kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari investasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga industrialisasi.

“IES 2026 menunjukkan bahwa dialog kebijakan bisa diterjemahkan menjadi pengaruh kebijakan, fasilitasi investasi, dan kerja sama yang konkret. Bukan hanya bicara kebijakan, tapi aksi. Itu yang kita butuhkan sekarang,” tegasnya.

Sejumlah kemitraan lintas negara juga disebut akan diperkuat dalam rangkaian pembahasan IES 2026. Di antaranya kerja sama pengembangan sumber daya manusia dengan Jepang, kolaborasi transisi hijau bersama Inggris, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan Singapura.

“Selain pembahasan antarnegara, kami juga mendorong pembukaan akses pasar dan peluang investasi baru,” kata Arsjad.

Seputar IES 2026

Sebagai informasi, IES 2026 akan menghadirkan sekitar 100 pembicara dari dalam dan luar negeri. Dari Indonesia, forum ini dijadwalkan dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Sejumlah menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga perwakilan Danantara juga akan terlibat.

Dari internasional, hadir pimpinan lembaga global, investor, serta sovereign wealth fund dari Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika Utara. Di antaranya perwakilan Bank Dunia, OECD, ADB, AIIB, EIB, serta sovereign fund seperti Khazanah dan Mubadala.

Dengan kombinasi agenda kebijakan, jejaring bisnis, dan peluncuran B57 Class, IES 2026 diarahkan untuk memperkuat peran Indonesia dalam arsitektur kerja sama ekonomi global, sekaligus memosisikan diri sebagai salah satu simpul penting dalam jejaring bisnis negara-negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Economic Summit (IES) 2026 tidak hanya disiapkan sebagai ajang diskusi kebijakan, tetapi juga diarahkan menjadi forum yang melahirkan langkah konkret kerja sama ekonomi lintas negara.

Salah satu agenda yang akan diluncurkan dalam forum ini adalah B57 Class (Business 57 Class), sebuah inisiatif yang membidik penguatan jejaring bisnis negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sekaligus pengusaha Muslim di berbagai belahan dunia.

Peluncuran B57 Class akan menjadi bagian penting dari rangkaian IES 2026 yang digelar pada 3–4 Februari 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Forum ini dirancang sebagai wadah untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta lembaga internasional dalam mendorong kolaborasi yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi perekonomian.

“Disini yang tadi saya sudah utarakan sekali lagi adalah peluncuran daripada B57 class atau bisnis 57 class,” kata Ketua Dewan Pengawas (Chair of the Board of Trustees) Indonesian Business Council (IBC) Arsjad di Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Sekarang itu ada 52 negara Islam nah classnya itu adalah beberapa banyak juga pengusaha-pengusaha muslim di negara-negara non-islam yang namanya B57 class,” lanjut dia.

Menurut Arsjad, kehadiran B57 Class mencerminkan kebutuhan akan forum yang tidak hanya membahas peluang, tetapi juga mendorong realisasi kerja sama ekonomi di tengah dinamika global yang kian kompleks.

“Di tengah situasi global saat ini, yang kami dorong adalah bagaimana membangun cross-border dan regional partnership yang konkret. IES 2026 tidak berhenti di diskusi, tapi yang paling penting adalah aksi,” ujar Arsjad.

Jejaring B57 dan Posisi Indonesia

Shutterstock/A9 STUDIO Ilustrasi investasi. Kesulitan finansial tidak selalu disebabkan oleh kecilnya penghasilan. Pola perilaku dalam mengelola uang justru menjadi faktor pembeda utama dalam membangun kekayaan.

Selama ini, menurut dia, belum ada forum yang secara khusus memfokuskan diri pada penguatan jejaring ekonomi lintas negara dalam lingkup B57 tersebut.

“Selama ini belum pernah ada forum yang secara khusus fokus pada ekonomi B57. Melalui Business 57 Class ini, Indonesia ditunjuk sebagai hub Asia Pasifik,” ungkapnya.

Penunjukan Indonesia sebagai hub Asia Pasifik dinilai strategis untuk memperluas peran Tanah Air dalam jejaring ekonomi dunia Islam.

Arsjad menilai, posisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendorong akses pasar, investasi, serta kolaborasi bisnis yang lebih luas, termasuk untuk produk-produk unggulan nasional.

“Ini akan meningkatkan posisi Indonesia, bagaimana kita bisa mencari dan memperluas akses pasar ke negara-negara Islam. Contohnya produk halal yang sangat potensial untuk diekspor,” jelasnya.

Dalam kerangka tersebut, B57 Class tidak hanya berfungsi sebagai forum pertemuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kemitraan konkret antar pelaku usaha lintas kawasan.

Jejaring ini diharapkan dapat mempertemukan kepentingan negara-negara Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga kawasan lain yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi berbasis populasi Muslim.

Dari Dialog ke Aksi Nyata

Lebih jauh, Arsjad menekankan bahwa IES 2026 dirancang sebagai forum yang mampu menerjemahkan dialog kebijakan menjadi kerja sama yang berdampak langsung. Selain membahas isu strategis, forum ini juga akan menindaklanjuti peluang kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari investasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga industrialisasi.

“IES 2026 menunjukkan bahwa dialog kebijakan bisa diterjemahkan menjadi pengaruh kebijakan, fasilitasi investasi, dan kerja sama yang konkret. Bukan hanya bicara kebijakan, tapi aksi. Itu yang kita butuhkan sekarang,” tegasnya.

Sejumlah kemitraan lintas negara juga disebut akan diperkuat dalam rangkaian pembahasan IES 2026. Di antaranya kerja sama pengembangan sumber daya manusia dengan Jepang, kolaborasi transisi hijau bersama Inggris, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan Singapura.

“Selain pembahasan antarnegara, kami juga mendorong pembukaan akses pasar dan peluang investasi baru,” kata Arsjad.

Seputar IES 2026

Sebagai informasi, IES 2026 akan menghadirkan sekitar 100 pembicara dari dalam dan luar negeri. Dari Indonesia, forum ini dijadwalkan dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Sejumlah menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga perwakilan Danantara juga akan terlibat.

Dari internasional, hadir pimpinan lembaga global, investor, serta sovereign wealth fund dari Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika Utara. Di antaranya perwakilan Bank Dunia, OECD, ADB, AIIB, EIB, serta sovereign fund seperti Khazanah dan Mubadala.

Dengan kombinasi agenda kebijakan, jejaring bisnis, dan peluncuran B57 Class, IES 2026 diarahkan untuk memperkuat peran Indonesia dalam arsitektur kerja sama ekonomi global, sekaligus memosisikan diri sebagai salah satu simpul penting dalam jejaring bisnis negara-negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

IDXChannel – Indonesian Business Council (IBC) akan menggelar Indonesia Economic Summit (IES) 2026 pada 3-4 Februari 2026 di Jakarta. Forum ini ditujukan untuk mendorong dialog strategis antara pemerintah, dunia usaha, dan pemikir global agar menghasilkan arah kebijakan serta aksi ekonomi yang konkret.

Di tengah dinamika geopolitik dan perubahan rantai pasok global, IES 2026 akan membahas kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan inklusif, memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses pasar, pembiayaan, dan teknologi.

Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid mengatakan, antusiasme peserta menunjukkan IES dipercaya sebagai forum dialog yang bermakna.

“Melalui IES, kami ingin memastikan Indonesia tidak hanya dilihat sebagai pasar, tetapi sebagai tujuan investasi bernilai tambah, kompetitif, berdampak, dan terhubung dengan dinamika ASEAN serta ekonomi global,” ujarnya dalam konferensi pers Indonesia Economy Summit (IES) 2026, Jakarta, (26/1/2026).

Dalam kesempatan yang sama, CEO Indonesia Business Council (IBC) Sofyan Djalil menambahkan, IES dirancang agar diskusi ekonomi tidak berhenti di level wacana, melainkan mendorong lahirnya agenda kebijakan yang siap diimplementasikan.

“Indonesia membutuhkan model pertumbuhan yang realistis, inklusif, berbasis produktivitas, dan ditopang kebijakan serta implementasi yang tepat,” ujar Sofyan.

Sementara itu, COO IBC William Sabandar menekankan pentingnya keterhubungan langsung antara perspektif dunia usaha dengan arah kebijakan nasional.

“Kami memastikan perspektif pelaku usaha Indonesia terhubung langsung dengan kebijakan ekonomi nasional, sehingga forum ini menjadi rujukan yang kredibel bagi para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Mengusung tema 'Coming Together to Boost Resilient Growth and Shared Prosperity', IES 2026 akan menghadirkan lebih dari 100 pembicara dan partisipan dari berbagai negara, yang terdiri atas pejabat tinggi pemerintah, pemimpin dunia usaha nasional dan internasional, investor, pakar ekonomi, serta perwakilan lembaga internasional.

Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu. Dari mitra internasional, hadir antara lain Menteri Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional Kanada Mary Ng serta Utusan Perdana Menteri Australia untuk Asia Tenggara Nicholas Moore.

IES 2026 juga akan memperkenalkan sesi Women’s Breakfast yang menyoroti kepemimpinan perempuan, serta platform bersama Endeavor untuk mengapresiasi Indonesia’s Future Growth Champions di berbagai sektor strategis.

Selain itu, forum ini akan menjadi ajang peluncuran Indonesia City Investment Accelerator (ICIA) untuk mempercepat investasi perkotaan berkelanjutan, peluncuran B57+ Indonesia dan Asia-Pasifik, serta penandatanganan nota kesepahaman dengan Global Ethical Finance Initiative (GEFI) guna mendorong pengembangan keuangan syariah berkelanjutan.

IBC berharap IES 2026 dapat menjadi rujukan utama mengenai prioritas ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat kolaborasi sektor publik dan swasta dalam mendukung pertumbuhan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Penulis: Nasywa Salsabila

(Dhera Arizona)