Bisnis.com, YOGYAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat kolaborasi strategis dalam rangka mendorong optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah beserta sejumlah majelis di dalamnya.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Yogyakarta pada Jumat (24/4).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor.

“Hari ini kami menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah sebagai langkah strategis dalam mendorong optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Saiful.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada perlindungan pekerja di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga diperluas hingga menjangkau seluruh ekosistem Muhammadiyah.

“Kerja sama ini bukan hanya memberikan perlindungan bagi pekerja di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga kami perluas ke seluruh ekosistemnya. Kita memahami bahwa dalam ekosistem Muhammadiyah terdapat berbagai komponen masyarakat yang juga perlu mendapatkan perlindungan,” lanjutnya.

Saiful menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi sangat penting mengingat Muhammadiyah memiliki jaringan luas hingga ke lapisan masyarakat terdalam serta komitmen kuat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

“Melalui kerja sama ini, kami mendorong perlindungan yang lebih menyeluruh bagi pekerja Indonesia, khususnya pekerja rentan, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat produktif, sekaligus memperkuat edukasi dan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kerja sama ini juga akan diperkuat melalui pengembangan manfaat dan layanan tambahan yang terintegrasi.

“Kami tidak hanya menghadirkan perlindungan sosial, tetapi juga memperluas manfaat melalui layanan tambahan dengan menggabungkan kekuatan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Muhammadiyah,” tambah Saiful.

”Kerja sama ini juga mencakup di bidang investasi, yang akan dieksplorasi dan dikembangkan melalui kajian bersama dengan mengedepankan potensi serta kapasitas yang dimiliki sesuai tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan dan Muhammadiyah.” imbuhnya.

Ia juga menyoroti potensi pengembangan layanan yang memberikan nilai tambah bagi pekerja, khususnya di bidang keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Tentu ini menjadi hal yang dapat kita kembangkan bersama, termasuk menghadirkan layanan keuangan bagi para pekerja di lingkungan Muhammadiyah maupun dalam ekosistemnya,” ujarnya.

Saiful menambahkan bahwa kerja sama di bidang pendidikan tidak hanya berfokus pada riset, tetapi juga diarahkan pada pengembangan program pembelajaran yang mampu meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Ia menekankan bahwa di tengah persaingan global, termasuk pesatnya perkembangan gig economy dan pekerja digital, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, melainkan harus mampu menjadi pelaku yang kompetitif.

“Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mendorong upskilling dan reskilling tenaga kerja agar semakin kompetitif dan mampu bersaing di era digital,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret Muhammadiyah bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat layanan dan perlindungan tenaga kerja.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen di dalamnya, sekaligus mengambil peran sebagai bagian dari masyarakat luas.

“Kami terus berusaha meningkatkan kesejahteraan, namun pada saat yang sama Muhammadiyah juga menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Karena itu, bersama BPJS Ketenagakerjaan kami akan melakukan langkah-langkah konkret dalam penguatan layanan dan perlindungan tenaga kerja,” lanjutnya.

Haedar juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam memperkuat sistem perlindungan sosial.

“Kami berharap seluruh institusi pemerintahan dan komponen bangsa dapat bergerak bersama, menyatukan langkah. Ini merupakan agenda penting bagi kita semua untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial, baik bagi mereka yang telah bekerja maupun yang belum memiliki pekerjaan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut konkret, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, antara lain terkait optimalisasi perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, bersama Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin.

Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditandatangani oleh Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, bersama Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Bambang Setiaji.

Dalam semangat kolaborasi yang lebih luas, BPJS Ketenagakerjaan juga membuka ruang sinergi dengan berbagai komunitas, organisasi, dan ekosistem lainnya untuk bersama-sama memperluas perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menutup keterangannya, Saiful Hidayat menegaskan keyakinannya bahwa kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

“Kerja sama ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam menghadirkan perlindungan yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia, sekaligus membawa keberkahan yang Rahmatan Lil Alamin,” tutup Saiful Hidayat.

Bisnis.com, DENPASAR – Pertamina Patra Niaga memproyeksikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Jawa Timur Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkat 11,9% di momen arus mudik lebaran.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan puncak mobilitas masyarakat yang akan terjadi dalam 4 fase, yaitu 2 puncak arus mudik dan 2 puncak arus balik.

Arus mudik pada periode 14-15 Maret 2026 dan 18-19 Maret 2026 sedangkan arus balik pada periode 24-25 Maret 2026 dan 28-29 Maret 2026.

Peningkatan kebutuhan BBM dan LPG, terutama untuk jenis Gasoline dan LPG. "Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan," jelas Ahad.

"Proyeksi konsumsi BBM selama periode Satgas ini diperkirakan meningkat sekitar 11,9% dari rata-rata normal 18.430 KL/hari untuk Gasoline dan untuk Gasoil turun sekitar 9,8% dari konsumsi normal 8.805 KL/hari seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang. Sedangkan kebutuhan Rumah Tangga konsumsi Mitan diperkirakan meningkat 7,3% dari normal harian 375 KL/hari dan LPG meningkat 3,5% dari normal harian 6.567 MT/hari.

Selain BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga memastikan pasokan Avtur untuk kebutuhan penerbangan di 15 bandara yang tersebar di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasokan Avtur dipastikan cukup untuk mendukung peningkatan mobilitas penumpang udara selama arus mudik dan arus balik.

"Untuk sektor Aviasi, kami juga telah menyiapkan pasokan Avtur dengan kapasitas yang memadai, terutama mengingat tingginya volume penerbangan selama arus mudik dan arus balik," tambah Ahad.

Namun, konsumsi Avtur untuk penerbangan di Jatimbalinus kali ini diprediksi turun sebesar 6,1% dari rerata normal harian 3.316 KL/hari. Konsumsi ini mengalami penurunan dikarenakan tidak terdapatnya penerbangan komersil saat Hari Raya Nyepi di Bandara Ngurah Rai dan adanya cancel flight rute Timur Tengah.

Menjelang dan selama periode Ramadan dan Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di seluruh SPBU dan Agen LPG dalam kondisi yang optimal. Dengan mengutamakan distribusi yang merata di seluruh daerah, termasuk daerah-daerah yang rawan atau terpencil, Pertamina berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya gangguan.

“Kami memastikan pasokan dan distribusi energi tetap terjaga sepanjang periode Ramadan dan Idul Fitri. Selain stok yang aman, kami juga memperkuat berbagai layanan tambahan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman selama perjalanan,” ujar Ahad.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengoptimalkan seluruh infrastruktur meliputi 1.482 SPBU, 900 Pertashop, dan 1.296 Agen LPG.

Selain mengoptimalkan seluruh jaringan layanan, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga menghadirkan berbagai layanan tambahan untuk mendukung kenyamanan masyarakat selama periode RAFI. Layanan tersebut mencakup 644 SPBU Siaga 24 jam dan 1.040 Agen LPG Siaga yang memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi kapan saja.

Selain itu, tersedia 9 titik layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga serta layanan 36 unit Motorist/PDS yang mobile untuk menjangkau pemukiman hingga jalur wisata.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus turut menyiapkan 17 unit mobil tangki standby sebagai kantong suplai di jalur padat perjalanan. Sementara itu, sebanyak 3 Serambi MyPertamina hadir di rest area dan pusat keramaian, menyediakan berbagai fasilitas tambahan seperti ruang istirahat, nursery, barbershop, mini klinik, hingga area bermain anak.

Dukungan layanan keselamatan juga diberikan melalui ambulans di sejumlah titik strategis dan porter gratis di beberapa bandara untuk membantu mobilitas masyarakat.

Sistem monitoring real-time melalui command center Satgas memastikan suplai segera ditambah jika terjadi lonjakan permintaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi kendaraan bermotor dinilai tetap dominan berkontribusi terhadap pendapatan premi industri asuransi umum, karena basis eksposurnya sangat besar dan bersifat existing driven.

Pengamat asuransi Wahyudin Rahman menjelaskan artinya bukan hanya bergantung pada penjualan kendaraan baru, tetapi juga pada jutaan kendaraan yang sudah beredar dan terus membutuhkan perlindungan.

“Selain itu, penetrasi asuransi kendaraan di segmen pembiayaan masih tinggi karena bersifat wajib dari lembaga pembiayaan,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (20/1/2026).

Wahyudin menambahkan, faktor lainnya adalah sifat risikonya tangible (dapat dirasakan secara fisik) dan mudah dipahami oleh masyarakat. Risiko kecelakaan, kehilangan dan kerusakan adalah risiko sehari-hari yang langsung dirasakan pemilik kendaraan.

“Ditambah lagi, produk ini relatif mature, memiliki jaringan distribusi luas [leasing, dealer, bank, broker], serta menjadi pintu masuk cross selling ke produk lain. Inilah yang membuat kontribusinya tetap stabil bahkan ketika pasar otomotif sedang melambat,” jelasnya.

Sebab demikian, dia menilai perusahaan asuransi harus bergeser dari sekadar volume ke arah kualitas dan diferensiasi. Dia menyarankan empat cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk mendongkrak pendapatan premi dari asuransi kendaraan bermotor.

Pertama, memperluas penetrasi ke segmen non leasing, khususnya retail dan UMKM, dengan produk yang lebih fleksibel dan terjangkau. Kedua, memperkuat ekosistem digital, mulai dari akuisisi, underwriting, hingga klaim agar pengalaman nasabah lebih cepat dan transparan.

Ketiga, lanjutnya, mengembangkan produk berbasis kebutuhan seperti pay as you drive, cover mobil listrik termasuk baterai hingga layanan tambahan seperti emergency service.

“Keempat, memperkuat manajemen risiko dan pricing serta OPEX berbasis data agar premi yang tumbuh tetap menghasilkan margin yang sehat,” ucap Wahyudin.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Asuransi Umum di PT Asuransi Asei Indonesia ini membeberkan tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam memasarkan produk asuransi kendaraan bermotor.

Tantangannya adalah kombinasi antara layanan purna jual, benefit tambahan, dan perubahan perilaku konsumen. Di satu sisi, tekanan kompetisi atas tambahan outgo berlebihan, menekan profitabilitas. Di sisi lain pula, konsumen semakin service sensitive dan digital savvy, sehingga loyalitas menurun dan mudah berpindah perusahaan.

Tidak sampai di situ, Wahyudin menyebut faktor ekonomi juga berpengaruh, khususnya daya beli dan tingkat suku bunga yang memengaruhi pertumbuhan kredit kendaraan.

“Namun, yang paling krusial adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan premi dan kualitas portofolio. Tantangan sesungguhnya bukan hanya menjual polis, tetapi menjual polis yang sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih jauh, dia turut menyoroti profil risiko asuransi kendaraan bermotor saat ini cenderung meningkat, terutama pada frekuensi klaim parsial dan klaim akibat banjir, serta kecelakaan lalu lintas di area urban.

“Beberapa perusahaan juga mulai merasakan tekanan loss ratio akibat bencana dan inflasi biaya perbaikan dan suku cadang. Selain itu, risiko fraud masih menjadi perhatian, baik dalam bentuk klaim fiktif maupun overclaim,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) kembali melayani Adhoc Service tambahan menjelang akhir tahun, yang dibuka oleh shipping line CMA CGM.

Corporate Secretary IPC TPK Pramesti Wulandari menyampaikan, layanan ini dihadirkan sebagai respons atas tingginya permintaan pengiriman barang di akhir tahun sekaligus untuk menjaga kelancaran arus logistik internasional.

Adhoc service ini melalui Kapal MV Hai Yun yang sandar di Terminal Operasi 3 IPC TPK Tanjung Priok dengan rute Shanghai – Jakarta – Singapura pada 21 Desember 2025 pukul 15.00 WIB.

“Kehadiran layanan adhoc ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut dari China dan Intra Asia ke Indonesia, serta memitigasi risiko keterbatasan ruang muat [space constraint] yang kerap terjadi pada periode puncak akhir tahun,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (23/12/2025).

Pramesti menyampaikan bahwa dukungan terhadap layanan baru merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membuka ruang kolaborasi yang efektif dengan berbagai shipping line.

MV Hai Yun, kapal berbendera Singapura dengan panjang (Length Over All/LOA) 170 meter dan lebar (Beam) 28 meter, tercatat melakukan kegiatan bongkar muat sebanyak 742 boxes petikemas sebelum melanjutkan pelayaran menuju Singapura.

Proses sandar dan operasional kapal didukung dengan penerapan layanan berbasis perencanaan terpadu, termasuk berthing on arrival, guna meminimalkan waktu tunggu kapal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), China masih menjadi negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan kontribusi mencapai 23,51% dari total ekspor nonmigas periode Januari–Oktober 2025, dengan nilai mencapai US$52,45 miliar.

Kondisi ini menjadikan ketersediaan layanan pelayaran yang andal sebagai faktor penting dalam menjaga daya saing ekspor nasional.

Ke depan, IPC TPK terus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai shipping line melalui pelayanan yang andal dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

“Layanan adhoc menjadi solusi cepat untuk menutup kekurangan kapasitas angkut pada periode puncak, sehingga arus logistik tetap terjaga tanpa mengganggu jadwal layanan reguler,” tutup Pramesti.

Sepanjang periode Januari–November 2025, volume petikemas yang ditangani IPC TPK tumbuh 13,32% menjadi 3.269.607 TEUs, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 2.885.249 TEUs.

Peningkatan kinerja tercatat hampir di seluruh wilayah operasional. Area Non Tanjung Priok yang meliputi Sumatera dan Pontianak mencatatkan pertumbuhan 11,09% pada periode Januari–November 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja positif tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekspor sejumlah komoditas unggulan di berbagai wilayah. Di Panjang, komoditas Refined Glycerine tumbuh signifikan hingga 438,6%, diikuti ekspor Kopi yang meningkat 201%.

Sementara di Palembang, ekspor Karet dan Kelapa masing-masing tumbuh 119% dan 105%. Di Sumatera Barat, komoditas Gambier dan Cassia Vera juga menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 58,3% dan 25,4%.

Sementara itu, Area Tanjung Priok menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 13,86% yang dipengaruhi oleh kehadiran sejumlah layanan internasional dan domestik baru yang memperkuat arus petikemas.