JAKARTA - Sejumlah petani sawit mengapresiasi pabrik kelapa sawit (PKS) yang tetap membeli tandan buah segar (TBS) sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) di tengah penurunan harga akibat gejolak kebijakan ekspor. Sikap ini dinilai membantu menjaga keberlangsungan usaha petani di tengah tekanan pasar.

"Kami berterima kasih kepada PT CUS yang membeli TBS tidak berdasarkan harga pasar yang lebih rendah, tapi harga Disbun. Alhamdulillah, kondisi kami tetap bisa berusaha dengan tenang," ujar Ketua Koperasi Petani Sawit Citra Sejahtera, Morhaban dalam keterangan pers, Sabtu (30/5/2026).

Morhaban mengatakan masih terdapat perusahaan yang konsisten mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah daerah meskipun harga pasar sedang mengalami penurunan tajam. Kebijakan tersebut dinilai menjadi penopang bagi petani dalam menghadapi ketidakpastian industri sawit nasional.

Ia mencontohkan PT Cipta Usaha Sejati (CUS), mitra plasma koperasi yang terafiliasi dengan Artha Graha, tetap membeli TBS sesuai harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.

Gejolak harga TBS terjadi setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis, termasuk kelapa sawit melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut memicu penurunan harga pembelian TBS di tingkat pabrik.

Harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.500 hingga Rp3.700 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp2.500 hingga Rp2.700 per kilogram. Pemerintah pun mengecam sejumlah PKS yang menurunkan harga pembelian secara sepihak di bawah ketentuan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan pemerintah telah mengantongi data 139 PKS di berbagai daerah yang diduga tidak mengikuti ketentuan harga. Pemerintah meminta perusahaan segera menyesuaikan harga pembelian agar tetap mengacu pada harga crude palm oil (CPO) di masing-masing wilayah.

Sudaryono menambahkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, aktivitas ekspor sawit dipastikan tetap berjalan normal sembari dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

Pemerintah berharap stabilitas pasar dapat segera pulih setelah adanya kepastian kebijakan. Dengan demikian, harga pembelian TBS di tingkat petani diharapkan kembali normal dan memberikan kepastian usaha bagi pelaku sektor sawit.

JAKARTA - Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah agar kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu tidak berubah menjadi monopoli birokrasi baru yang justru melemahkan ekonomi nasional.

Menurut Didik, kebijakan penguatan peran negara dalam tata kelola ekspor SDA merupakan pilihan politik yang sah dan bagian dari upaya negara mengambil kembali kendali atas kekayaan alam nasional. Namun, implementasi kebijakan harus dirancang secara hati-hati agar tidak mematikan efisiensi sektor swasta.

"Jika salah desain, kebijakan ini bisa berubah menjadi birokrasi monopoli baru yang justru melemahkan ekonomi nasional," ujar Didik dalam keterangan resmi, Rabu (27/5/2026).

Ia menilai Indonesia tidak cocok menjadi negara ultra-liberal yang menyerahkan seluruh tata niaga SDA kepada pasar global. Di sisi lain, Indonesia juga dinilai tidak cocok menerapkan ekonomi komando yang terlalu menekan peran swasta.

Karena itu, Didik mendorong model jalan tengah, yakni negara hadir secara strategis melalui penguasaan data, pengawasan, dan kendali devisa, sementara sektor swasta tetap menjalankan aktivitas produksi dan perdagangan secara efisien.

"Pilihan akhirnya bukan lagi soal ideologi antara negara atau pasar, tetapi bagaimana mendesain tata kelola yang mampu memperkuat negara tanpa mematikan efisiensi sektor swasta," katanya.

Didik menilai tata kelola ekspor satu pintu idealnya tidak dijalankan sepenuhnya melalui birokrasi konvensional. Menurut dia, pemerintah perlu melibatkan lembaga profesional independen agar sistem pengawasan tetap transparan dan kredibel di mata internasional.

Ia mencontohkan peran PT Sucofindo dan SGS yang dapat dilibatkan dalam verifikasi volume ekspor, audit pengiriman, sertifikasi mutu, hingga integrasi data ekspor nasional. Menurutnya, kombinasi lembaga nasional dan lembaga inspeksi global akan meningkatkan kepercayaan pasar internasional karena buyer global membutuhkan transparansi serta independensi dalam tata kelola perdagangan SDA. "Pasar global tidak cukup percaya pada pengawasan internal birokrasi konvensional. Mereka membutuhkan transparansi, independensi, dan kredibilitas internasional," ujarnya.

Didik menyebut model tersebut sebagai 'smart state trading', yakni negara tetap memegang kendali strategis atas arah ekspor, devisa, dan pengawasan SDA, tetapi aktivitas bisnis tetap dijalankan swasta secara kompetitif. Model tersebut lebih ideal dibanding pendekatan birokrasi penuh yang berisiko memunculkan inefisiensi dan praktik korupsi.

Selain memperkuat penerimaan negara, tata kelola ekspor yang modern dan transparan juga dinilai dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global. Dengan konsolidasi ekspor yang baik, Indonesia berpotensi beralih dari sekadar “price taker” menjadi penentu harga komoditas SDA regional. "Yang paling terdampak nantinya adalah broker-broker perdagangan di Singapura karena ruang permainan trader internasional akan semakin sempit," kata Didik.

Namun demikian, ia menegaskan keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu sangat bergantung pada kualitas kelembagaan dan desain implementasi di lapangan. "Kuncinya adalah getting institution right. Tata kelolanya harus modern, profesional, dan transparan," pungkasnya.

JAKARTA - Rencana pemerintah mewajibkan ekspor sawit melalui satu pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai memicu kepanikan di kalangan petani sawit. Dalam beberapa hari terakhir, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyebut harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah sentra produksi turun drastis hingga menyentuh level Rp1.500 per kilogram.

Ketua SPKS, Sabarudin, menilai penurunan harga yang terjadi secara cepat merupakan respons negatif pasar terhadap rencana tata niaga ekspor satu pintu yang dikhawatirkan memunculkan praktik monopsoni.

"Situasi memburuk setelah sejumlah perusahaan mulai menahan pembelian dan menghentikan penjualan sementara," ujar Sabarudin dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

SPKS meminta pemerintah segera turun tangan untuk merespons penurunan harga dan menstabilkan pasar karena petani terus mengalami kerugian yang besar. Menurut Sabarudin, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi memiskinkan petani sawit karena membuka ruang terjadinya monopsoni yang dapat menekan harga TBS di tingkat petani. Dampaknya dinilai tidak hanya menggerus pendapatan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan produktivitas kebun rakyat.

Dia menyebut banyak petani kini mulai mempertimbangkan mengurangi bahkan menghentikan pemupukan karena khawatir harga sawit terus turun dan biaya produksi tidak lagi tertutup. Padahal sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas harga.

Jika kondisi ini berlangsung lama, produktivitas sawit rakyat diperkirakan akan menurun dan berdampak pada pasokan sawit nasional.

"Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp1.000 per kilogram. Waktu itu banyak petani sampai menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan," ujar Sabarudin.

Dia juga menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat program biodiesel B50. Jika produktivitas kebun rakyat turun akibat minim pemupukan dan banyak petani meninggalkan sawit, maka pasokan bahan baku sawit nasional dikhawatirkan terganggu.

Selain itu, SPKS mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan tata niaga komoditas seperti yang pernah terjadi pada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), yang dinilai menghancurkan harga cengkeh di tingkat petani pada masa lalu. Karena itu, SPKS meminta pemerintah segera mengevaluasi rencana ekspor satu pintu melalui DSI.

Data SPKS menyebut harga TBS di Kalimantan Barat TBS turun sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kg. Begitu juga di Mamuju, Sulawesi Barat, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.800 per kg kini anjlok menjadi sekitar Rp1.000 per kg. di Labuhanbatu, Sumatera Utara, harga TBS turun hingga Rp1.500 per kg.

Senada, Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyampaikan keprihatinan serius atas anjloknya harga TBS petani sawit. Saat ini pengusaha, trader, refinery, eksportir, dan pelaku pasar memilih menahan diri akibat ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah.

Mansuetus mengungkapkan ketidakpastian ini memicu kepanikan pasar, spekulasi, dan penurunan aktivitas perdagangan yang akhirnya langsung menekan harga CPO dan harga TBS petani. Yang paling dirugikan bukan pelaku under invoicing, melainkan petani sawit yang harga jualnya tergerus jauh ke bawah akibat pasar yang tidak stabil. Padahal industri sawit menyangkut kehidupan sekitar 17 juta orang, mulai dari petani, buruh, pekerja transportasi, UMKM, hingga masyarakat di daerah sentra sawit.

Data di lapangan menunjukkan harga tender CPO turun dari sekitar Rp15.300/kg menjadi Rp12.150/kg hanya dalam beberapa hari. Dampaknya langsung dirasakan petani di berbagai daerah. Dia mencontohkan di Sumatera Selatan turun dari Rp3.577 menjadi Rp2.722/kg; Kalimantan Tengah turun dari Rp3.483 menjadi Rp3.163/kg; Riau turun dari Rp3.397 menjadi Rp3.070/kg; Jambi turun dari Rp3.266 menjadi Rp2.944/kg hingga di Sumatera Utara turun dari Rp3.299 menjadi Rp2.899/kg

"Akar persoalan saat ini adalah ketidakjelasan regulasi dan mekanisme implementasi kebijakan. Pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme perdagangan, pembayaran, pembentukan harga, hingga pembagian risiko bisnis akan dijalankan," kata Mansuetus.

Dalam situasi seperti ini, banyak perusahaan berpotensi memilih membeli bahan baku hanya dari grup internal mereka demi mengurangi risiko. Kondisi ini diprediksi akan memukul pabrik kelapa sawit independen yang tidak memiliki refinery maupun jaringan ekspor sendiri. ‘’Pada akhirnya kondisi ini kembali menekan harga TBS petani bahkan petani tidak bisa panen kalau pabrik-pabrik itu tutup untuk mencegah kerugian mereka,’’ paparnya.

Mansuetus berpandangan bahwa pemerintah sebaiknya fokus memperkuat transparansi dan tata kelola tanpa merusak mekanisme pasar. Karena itu, peran DSI sebaiknya difokuskan pada: pencatatan, dokumentasi, monitoring, transparansi data ekspor, dan pengawasan administratif. Alternatif lainnya, dia mengusulkan agar rencana sentralisasi ekspor sawit dibatalkan demi menyelamatkan jutaan petani sawit di daerah.

"Sawit adalah tulang punggung ekonomi jutaan keluarga Indonesia. Kebijakan tata kelola ekspor harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menciptakan kepanikan pasar dan menghancurkan stabilitas industri sawit nasional," tandas Mansuetus

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kazakhstan meluncurkan reformasi besar dalam kebijakan migrasi guna menarik tenaga profesional berkualifikasi tinggi, investor asing, wirausaha, hingga talenta global.

Langkah ini ditegaskan melalui dekret yang ditandatangani Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada 25 April 2026.

Dalam kebijakan terbaru tersebut, Kazakhstan menggeser pendekatan lama berbasis izin dan kuota menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis insentif.

"Pemerintah menetapkan sejumlah prioritas strategis, antara lain menciptakan rezim izin tinggal jangka panjang yang kompetitif bagi warga negara asing, menyederhanakan serta mendigitalisasi prosedur imigrasi, serta memposisikan Kazakhstan sebagai pusat regional bagi investor dan tenaga kerja terampil," jelas keterangan resmi Pemerintah Kazakhstan, Sabtu (2/5/2026).

Sebagai bagian dari reformasi, Kazakhstan juga merombak kerangka visa dengan menghadirkan kategori baru yang lebih terarah, seperti visa bisnis untuk investor dan pengusaha, visa pekerja terampil bagi profesional dan ilmuwan, hingga visa pekerja sementara untuk proyek investasi tertentu.

Selain itu, pemerintah memperkenalkan program “Altyn Visa” atau golden visa yang memberikan berbagai insentif, mulai dari pembebasan pajak penghasilan, pajak properti, hingga akses layanan publik yang setara dengan warga negara lokal.

Reformasi ini turut diperkuat dengan digitalisasi layanan imigrasi melalui pengembangan platform terpadu, termasuk sistem e-residency yang memungkinkan warga asing mengajukan izin secara daring serta berinvestasi tanpa harus hadir secara fisik.

Pemerintah juga mengembangkan konsep layanan satu pintu (one-stop service) guna memangkas birokrasi dan mempercepat proses administrasi bagi pendatang.

Untuk meningkatkan daya tarik bagi investor global, Kazakhstan juga menurunkan persyaratan lama tinggal untuk memperoleh status wajib pajak dari 90 hari menjadi 30 hari.

Di sisi lain, kota-kota utama seperti Astana dan Almaty akan menyediakan zona layanan berbahasa Inggris guna memudahkan akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi publik bagi warga asing.

Pemerintah juga mengintegrasikan kebijakan migrasi ini dengan pengembangan ekosistem inovasi, termasuk rencana peluncuran pusat kecerdasan buatan (AI hub) di Almaty guna menarik talenta digital global.

Langkah tersebut sejalan dengan ambisi Kazakhstan untuk memperkuat posisi sebagai pusat teknologi dan investasi di kawasan Eurasia.

Secara keseluruhan, reformasi ini menjadi bagian dari agenda modernisasi ekonomi Kazakhstan yang menitikberatkan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, serta penguatan peran sebagai penghubung antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah.

Pemerintah Kazakhstan menargetkan implementasi penuh kebijakan ini dapat rampung paling lambat 31 Desember 2026.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan posisinya sebagai magnet utama investasi domestik maupun internasional. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian realisasi investasi Jakarta terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan rata-rata mencapai 27,2% setiap tahunnya.

Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Herizkianto mengatakan, tren positif tersebut juga semakin diperkuat dengan capaian investasi periode Januari hingga September 2025 yang mencapai Rp204,2 triliun.

Dari angka tersebut, Herizkianto mengungkapkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp.131,2 Triliun, menjadikan Jakarta sebagai daerah dengan capaian PMDN tertinggi di Indonesia, atau setara dengan 16,6% dari total nasional. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) di Jakarta pada periode yang sama tercatat mencapai Rp73,0 triliun.

“Capaian realisasi investasi Januari-September telah memenuhi 80,06% dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI untuk tahun 2025 yaitu sebesar Rp255 Triliun, dan diproyeksikan angkanya akan terus meningkat hingga akhir tahun mendatang,” ungkap Herizkianto dalam forum Temu Media: Jakarta Bicara Investasi, di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Jakarta Investment Festival 2025 Digelar, Bidik Investasi Rp430 Triliun

Herizkianto menjelaskan, sektor utama yang menjadi pendorong investasi sampai dengan kurun waktu Triwulan III 2025 terdiri dari sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Sektor Jasa lainnya; Sektor Perdagangan dan Reparasi.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Jakarta 2025–2029, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menargetkan peningkatan signifikan pada realisasi investasi dalam lima tahun ke depan.

“Peningkatan ini, diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat posisi kota ini, sebagai pusat investasi nasional yang kompetitif,” tegas Herizkianto.

Peta Investasi Jakarta

Sebagai upaya memperkuat arah pengembangan investasi, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga menyusun Peta Potensi Investasi Jakarta, sebagai panduan perencanaan pembangunan berbasis potensi kawasan. Herizkianto mengungkapkan, dokumen ini memetakan sumber daya, peluang pengembangan, serta keunggulan tiap wilayah agar perencanaan investasi dapat lebih tepat sasaran.

“Peta Potensi Investasi Jakarta disusun untuk membantu Jakarta dalam memahami kondisi tiap wilayah secara menyeluruh,” jelas Herizkianto.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan enam sektor unggulan sebagai fokus pengembangan investasi, yaitu sektor kesehatan, real estate, pertanian dan perikanan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta sektor akomodasi dan makan minum. Ia menegaskan, seluruh sektor tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan memperkuat ekosistem investasi berkelanjutan di Jakarta.

“Peluang investasinya mencakup pengembangan rumah sakit internasional dan layanan telemedicine, kawasan mixed-use dan TOD, budidaya laut berkelanjutan, logistik modern dan digital, pusat data center serta layanan AI dan keamanan siber, hingga destinasi ekowisata dan MICE terpadu,” papar Herizkianto.

Jakarta Investment Award (JIA) 2025: Apresiasi bagi Pelaku Usaha Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Jakarta Investment Award (JIA) 2025 pada 10 November 2025 mendatang, sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku usaha yang telah menjalankan kewajiban penanaman modal sesuai ketentuan, serta berkontribusi dalam pembangunan perekonomian Jakarta.

Mengusung tema “Menguatkan Daya Saing Global Jakarta melalui Investasi Berkualitas”, Herizkianto menyebut penyelenggaraan JIA 2025 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya pelaporan kegiatan penanaman modal, sekaligus memperkuat hubungan sinergis antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dunia usaha.

Penyelenggaraan JIA 2025 menjadi salah satu strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus mendorong terciptanya investasi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan kota.

Gerbang Investasi Terintegrasi

Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat ekosistem investasi yang ramah dan efisien melalui pengembangan 49 service point di seluruh wilayah kota. Unit layanan ini merupakan bagian dari inisiatif Gerbang Investasi Terintegrasi yang ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2026.

Sistem tersebut nantinya memungkinkan investor untuk berkonsultasi, mengajukan izin, serta memantau proses investasi secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

“Melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat, dan media, DPMPTSP berkomitmen membangun sinergi yang memperkuat promosi serta iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan di Jakarta,” jelas Herizkianto.

Sejalan dengan transformasi Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi berkelas global, peningkatan kualitas layanan investasi menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan kota. Dengan strategi yang terarah dan kolaborasi yang berkesinambungan, Jakarta optimis dapat meningkatkan daya saingnya dan menarik minat investor domestik maupun internasional secara berkelanjutan.

“Jakarta terus berkomitmen untuk terus memfasilitasi kegiatan investasi menjadi lebih Cepat, Sederhana, dan Cerdas (Faster, Simpler, Smarter). Ini adalah fondasi yang kami bangun untuk mencapai visi Jakarta sebagai TOP 50 Global City pada tahun 2030 dan Top 20 Global City pada tahun 2045,” pungkas Herizkianto.