Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kazakhstan meluncurkan reformasi besar dalam kebijakan migrasi guna menarik tenaga profesional berkualifikasi tinggi, investor asing, wirausaha, hingga talenta global.

Langkah ini ditegaskan melalui dekret yang ditandatangani Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada 25 April 2026.

Dalam kebijakan terbaru tersebut, Kazakhstan menggeser pendekatan lama berbasis izin dan kuota menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis insentif.

"Pemerintah menetapkan sejumlah prioritas strategis, antara lain menciptakan rezim izin tinggal jangka panjang yang kompetitif bagi warga negara asing, menyederhanakan serta mendigitalisasi prosedur imigrasi, serta memposisikan Kazakhstan sebagai pusat regional bagi investor dan tenaga kerja terampil," jelas keterangan resmi Pemerintah Kazakhstan, Sabtu (2/5/2026).

Sebagai bagian dari reformasi, Kazakhstan juga merombak kerangka visa dengan menghadirkan kategori baru yang lebih terarah, seperti visa bisnis untuk investor dan pengusaha, visa pekerja terampil bagi profesional dan ilmuwan, hingga visa pekerja sementara untuk proyek investasi tertentu.

Selain itu, pemerintah memperkenalkan program “Altyn Visa” atau golden visa yang memberikan berbagai insentif, mulai dari pembebasan pajak penghasilan, pajak properti, hingga akses layanan publik yang setara dengan warga negara lokal.

Reformasi ini turut diperkuat dengan digitalisasi layanan imigrasi melalui pengembangan platform terpadu, termasuk sistem e-residency yang memungkinkan warga asing mengajukan izin secara daring serta berinvestasi tanpa harus hadir secara fisik.

Pemerintah juga mengembangkan konsep layanan satu pintu (one-stop service) guna memangkas birokrasi dan mempercepat proses administrasi bagi pendatang.

Untuk meningkatkan daya tarik bagi investor global, Kazakhstan juga menurunkan persyaratan lama tinggal untuk memperoleh status wajib pajak dari 90 hari menjadi 30 hari.

Di sisi lain, kota-kota utama seperti Astana dan Almaty akan menyediakan zona layanan berbahasa Inggris guna memudahkan akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi publik bagi warga asing.

Pemerintah juga mengintegrasikan kebijakan migrasi ini dengan pengembangan ekosistem inovasi, termasuk rencana peluncuran pusat kecerdasan buatan (AI hub) di Almaty guna menarik talenta digital global.

Langkah tersebut sejalan dengan ambisi Kazakhstan untuk memperkuat posisi sebagai pusat teknologi dan investasi di kawasan Eurasia.

Secara keseluruhan, reformasi ini menjadi bagian dari agenda modernisasi ekonomi Kazakhstan yang menitikberatkan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, serta penguatan peran sebagai penghubung antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah.

Pemerintah Kazakhstan menargetkan implementasi penuh kebijakan ini dapat rampung paling lambat 31 Desember 2026.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong transformasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi inkubator yang dapat mencetak satu juta talenta global.

Langkah tersebut diwujudkan melalui sejumlah upaya, salah satunya melalui rangkaian Roadshow Workshop Kepala Sekolah SMK Go Global di 3 kota strategis di Indonesia.

Adapun roadshow 3 kota tersebut diselenggarakan di Bandung, Makassar, dan Semarang, pada 1, 3, dan 4 Desember 2025.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menyatakan transformasi SMK diharapkan memastikan lulusannya dapat memiliki standar kompetensi global. Baik secara kapasitas (skill), maupun bahasa.

"Persaingan antarnegara tidak hanya dalam perdagangan, tapi juga pasar kerja. SMK Go Global memastikan lulusan SMK kita mampu menaklukkan pasar kerja global," ucap Muhaimin di Makassar, Rabu (3/12/2025).

Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan transformasi SMK saat ini menjadi hal penting yang perlu didorong melalui kolaborasi lintas sektor, seiring tingginya angka lulusan sekolah kejuruan yang belum mendapatkan pekerjaan.

Untuk itu, roadshow ini merupakan langkah konkret Kemenko PM dalam menghadapi tantangan nasional, yakni 1,63 juta lulusan SMK yang belum mendapatkan pekerjaan.

"Sebagai penyelenggara negara, tugas kami bukan sekadar membuka akses pasar, tetapi memastikan supply dan demand bertemu pada standar kualitas yang sama. Kami berharap melalui transformasi SMK bisa mencetak 1 juta talenta global terampil," kata Leon.

Dia menegaskan bahwa inisiatif ini sangat krusial. Untuk itu, workshop ini sengaja digelar guna mengidentifikasi dan memetakan tantangan riil di tingkat sekolah.

Selain itu, workshop ini juga sekaligus merumuskan langkah prioritas dalam revitalisasi satuan pendidikan.

Leon menjelaskan, workshop dirancang untuk memberikan gambaran strategis yang komprehensif kepada para Kepala Sekolah, yang berfokus pada tiga pilar utama transformasi.

Pertama, peluang pasar global. Melalui workshop, para Kepala Sekolah diharapkan mendapatkan pemahaman bahwa terbuka peluang besar bagi lulusan SMK untuk mengisi tingginya permintaan Pekerja Migran Indonesia terampil (Specified Skilled Worker/SSW) di pasar global, terutama Jepang.

"Tujuan kami jelas, memastikan lulusan SMK dapat menjadi kontributor utama dalam pencapaian target nasional 1 juta PMI terampil," kata Leon.

Kedua, kualitas & standarisasi supply. Dia menegaskan bahwa kualitas kompetensi lulusan, harus memenuhi standar global yang diharapkan oleh sisi demand.

"Kami berupaya meningkatkan pemahaman Kepala Sekolah terkait standar dan kompetensi global. Kepala sekolah didorong merumuskan langkah prioritas revitalisasi kurikulum, yang mencakup pelatihan teknis berbasis industri, penguatan bahasa asing, sertifikasi internasional, dan pembekalan soft skill," ungkap Leon.

KOMPAS.com - Singapura berhasil menempati posisi pertama dalam Indeks Daya Saing Talenta Global 2025 (Global Talent Competitiveness Index/GTCI) untuk pertama kalinya. Prestasi ini didukung oleh kesiapan menghadapi era kecerdasan buatan (AI), sistem pendidikan yang kuat, serta tata kelola yang efektif.

Dikutip dari CNBC, (Kamis 27/11/2025), laporan GTCI 2025 yang disusun INSEAD bekerja sama dengan Portulans Institute menilai 135 negara berdasarkan 77 indikator, termasuk keterampilan lunak (soft skills) dan konsentrasi talenta AI dalam enam pilar utama.

Tema laporan tahun ini adalah “ketahanan di era disrupsi”, mengingat kondisi global yang penuh perubahan teknologi cepat, ketidakpastian geopolitik, dan transisi sosial yang mendalam.

Swiss, yang selama ini selalu menempati posisi puncak, kini turun ke posisi kedua. Namun, Swiss masih unggul dalam sejumlah indikator seperti akses internet di sekolah (peringkat 1), efektivitas pemerintahan (2), dan migrasi keterampilan AI (4).

Negara-negara Eropa berpendapatan tinggi mendominasi daftar ini dengan menempati tujuh dari sepuluh posisi teratas.

Denmark, Finlandia, dan Swedia menunjukkan fokus yang kuat pada penciptaan dan retensi talenta, dengan peringkat mereka meningkat signifikan sejak laporan sebelumnya.

Amerika Serikat mengalami penurunan peringkat dari posisi ketiga pada 2023 menjadi posisi kesembilan pada 2025, terutama karena penurunan di kategori keterbukaan dan pembelajaran sepanjang hayat.

Singapura mencatat peningkatan tajam dalam kemampuan mempertahankan talenta, naik tujuh peringkat dari posisi 38 pada 2023 ke posisi 31 tahun ini.

Negara ini juga unggul dalam pendidikan formal dan keterampilan adaptif yang meliputi soft skills, literasi digital, dan inovasi.

Menurut Paul Evans, profesor emeritus INSEAD dan editor laporan, negara yang mampu mengembangkan tenaga kerja adaptif dan melek AI akan lebih siap menghadapi disrupsi dan mempertahankan daya saing jangka panjang.

Berikut daftar 10 negara teratas dalam Indeks Daya Saing Talenta Global 2025:

1. Singapura
2. Swiss
3. Denmark
4. Finlandia
5. Swedia
6. Belanda
7. Norwegia
8. Luksemburg
9. Amerika Serikat
10. Australia

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin meniti karier di luar negeri kini memiliki kesempatan baru melalui inisiatif dari Pemerintah China.

Pada Rabu (1/10/2025), China secara resmi meluncurkan program visa khusus yang dirancang untuk menarik talenta global di bidang sains dan teknologi agar bersedia bekerja di Negara Tirai Bambu.

Berdasarkan laporan AFP, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi China memperkuat posisinya sebagai pemimpin dunia dalam sektor sains dan teknologi, sekaligus menantang dominasi Amerika Serikat (AS).

Program yang pertama kali diumumkan pada Agustus 2025 ini juga tampak kontras dengan kebijakan Washington. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump justru menaikkan biaya visa kerja secara drastis, yang dinilai menghambat masuknya tenaga ahli asing.

Sementara itu, media pemerintah CHina melaporkan bahwa visa kategori K ini akan secara signifikan mempermudah proses imigrasi bagi kandidat yang memenuhi persyaratan.

"Dengan latar belakang beberapa negara yang menarik diri, berfokus pada kepentingan dalam negeri, dan mengesampingkan talenta internasional, China dengan penuh semangat memanfaatkan peluang penting ini dan segera memperkenalkan kebijakan ini," tulis surat kabar pemerintah People's Daily, dikutip dari AFP, Jumat (10/10/2025).

Berbeda dengan banyak kategori visa lainnya, visa K tidak mewajibkan pemberi kerja atau entitas domestik untuk mengeluarkan undangan kepada pemohon.

"Visa K akan menawarkan lebih banyak kemudahan bagi pemegangnya dalam hal jumlah entri yang diizinkan, masa berlaku, dan durasi tinggal," lapor kantor berita pemerintah Xinhua pada Agustus lalu.

Adapun syarat yang ditetapkan bagi peminat visa K adalah "talenta sains dan teknologi muda global". Syarat lebih spesifik terkait usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan, belum dijelaskan secara perinci.

Xinhua mengatakan pemegang visa bisa terlibat dalam beragam sektor pekerjaan, seperti pendidikan, budaya, sains dan teknologi, serta kewirausahaan yang relevan dan aktivitas bisnis.

Seperti bumi dan langit, industri teknologi AS sedang terguncang akibat perubahan kebijakan visa kerja H-1B yang ditetapkan Trump. H-1B merupakan tipe visa yang memungkinkan perusahaan untuk mensponsori talenta asing dengan keterampilan khusus seperti sains, engineer, dan programmer, untuk bekerja di AS selama 3 tahun dan bisa diperpanjang hingga 6 tahun.

Visa tersebut sangat banyak digunakan oleh industri teknologi. Namun, ketetapan baru visa H-1B mematok biaya super mahal sebesar US$100.000 (Rp1,6 miliar).

Warga negara India menyumbang hampir tiga perempat dari izin yang diberikan melalui sistem lotere setiap tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ekspatriat atau warga negara asing (WNA) kini dapat menduduki posisi pimpinan di badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menyebut, aturan yang sebelumnya mensyaratkan pemimpin BUMN harus warga negara Indonesia (WNI) telah diubah agar tata kelola perusahaan pelat merah selaras dengan standar bisnis internasional.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya transformasi BUMN agar mampu bersaing di tingkat global.

Kebijakan ini juga sejalan dengan langkah efisiensi yang tengah dijalankan Danantara, lembaga pengelola BUMN, untuk memangkas jumlah perusahaan pelat merah dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200 hingga 240 entitas.

Reformasi BUMN dan Pemburu Talenta Global

Prabowo menjelaskan, perubahan aturan itu dilakukan agar BUMN dapat dikelola lebih profesional dan kompetitif. Ia menilai, kolaborasi dengan talenta global akan memperkuat tata kelola bisnis dan mempercepat peningkatan kinerja perusahaan negara.

“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” kata Prabowo.

Presiden juga meminta Danantara untuk merekrut pemimpin terbaik di bidangnya.

“Dan saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo juga menyinggung soal peningkatan imbal hasil dan efisiensi pengelolaan BUMN. Ia menyebut, tata kelola perusahaan pelat merah harus disesuaikan dengan praktik bisnis global.

“Saya rasa saya sudah memberi tahu manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional,” ujar Prabowo.

Dua Ekspatriat Pimpin Garuda Indonesia

Perubahan regulasi itu mulai terlihat dalam restrukturisasi manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (15/10/2025), dua ekspatriat resmi bergabung ke jajaran direksi maskapai pelat merah tersebut.

Keduanya adalah Neil Raymond Mills, mantan bos Green Africa Airways, yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi, dan Balagopal Kunduvara dari Singapore Airlines sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Dalam rapat yang sama, RUPSLB juga menetapkan Glenny H. Kairupan sebagai Direktur Utama menggantikan Wamildan Tsani yang sebelumnya menjabat sejak November 2024.

Langkah Penyehatan Garuda

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa perubahan manajemen Garuda merupakan bagian dari strategi penyehatan menyeluruh yang telah dirancang sejak tahun lalu.

Rosan menyebut, upaya perbaikan keuangan Garuda sebelumnya belum membuahkan hasil maksimal meski telah disuntik modal.

“Ini kan sebetulnya penyehatan Garuda, dari dulu coba disehatkan segala macam berkali-kali, sudah di-inject modalnya dulu, tapi kan tidak mencapai hasil maksimal,” ujar Rosan usai menghadiri Forbes Global CEO Conference di Jakarta.

Menurut Rosan, Danantara melakukan evaluasi menyeluruh selama hampir satu tahun dengan bantuan advisor khusus di sektor penerbangan.

“Setelah kita melakukan analisis menyeluruh dibantu juga dengan advisor khusus penerbangan, sehingga planning yang dijalankan ini sesuai dengan evaluasi yang sudah setahun lebih ini, ya kita melakukan penguatan dari segi manajemennya,” jelasnya.

Penguatan Manajemen dan Kompetisi Global

Rosan menegaskan bahwa langkah perombakan direksi dilakukan untuk memperkuat manajemen Garuda, bukan sekadar mengganti pimpinan.

Ia mengatakan, Danantara ingin memastikan proses transformasi berjalan menyeluruh, termasuk dengan menghadirkan profesional dari luar negeri.

“Kita menunjukkan bahwa kita tidak setengah-setengah dalam menyehatkan Garuda ini. Jadi memang bukan hanya satu, tapi justru ada ekspat yang kita masukkan sebagai penguatan dari segi manajemen,” kata Rosan.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menambahkan bahwa kehadiran pemimpin berskala internasional diharapkan dapat membawa BUMN menjadi pemain global.

“Keinginan Bapak (Presiden) adalah memang kita ingin ada pemimpin di BUMN-BUMN yang berskala internasional, karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi global champion,” ujarnya.

Pandu menegaskan, perekrutan tenaga asing tetap memperhatikan prioritas bagi talenta lokal dan diaspora.

“Memang selalu prioritasnya sama. Kita cari putra-putri bangsa yang terbaik. Kemudian kita cari juga diaspora. Kalau misalnya tidak ada diaspora, baru international people,” tambahnya.

Respons DPR terhadap Kebijakan Ekspatriat Pimpin BUMN

Kebijakan perekrutan eksekutif asing di Garuda Indonesia sempat menuai sorotan dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.

Dalam rapat bersama jajaran petinggi Garuda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025), Mufti mempertanyakan alasan penunjukan eksekutif dari Singapore Airlines ke jajaran direksi Garuda.

“Kami mendengar bahwa ada eksekutif dari Singapore Airlines yang masuk ke jajaran direksi di Garuda Indonesia, itu betul tidak, Pak? Kalau betul, kenapa harus disembunyikan?” kata Mufti.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, seharusnya Garuda memprioritaskan tenaga profesional dari dalam negeri atau diaspora Indonesia yang berpengalaman di maskapai internasional.

“Saya pikir orang-orang kita bagus-bagus juga, banyak juga orang kita di Qatar, banyak orang kita di Singapore Airlines, kenapa enggak kita hire dari mereka?” ujarnya.

Meski menuai kritik, pemerintah menegaskan bahwa langkah membuka peluang bagi ekspatriat sejalan dengan agenda reformasi BUMN untuk memperkuat tata kelola dan membawa perusahaan pelat merah bersaing di pasar global.

(Tim Redaksi: Dian Erika Nugraheny, Erlangga Djumena)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya dengan judul:

Prabowo: Saya Sudah Ubah Aturan, Sekarang WNA Bisa Pimpin BUMN

Dua WNA Jadi Direksi Garuda, Bos Danantara Singgung soal Keuangan yang Tak Balik Modal

Bisnis.com, JAKARTA – Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir menegaskan bahwa opsi membuka peluang bagi warga negara asing untuk menempati jabatan eksekutif di badan usaha milik negara (BUMN) sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan BUMN sebagai global champion.

Hal itu disampaikan Pandu usai menyaksikan dialog antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua serta Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” yang menjadi bagian dari Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Menurut Pandu, langkah membuka peluang bagi profesional internasional bukan berarti mengesampingkan potensi dalam negeri. Justru, kata dia, prioritas utama tetap diberikan kepada putra-putri terbaik Indonesia, termasuk kalangan diaspora, sebelum mempertimbangkan tenaga asing.

“Tadi Bapak Presiden menyampaikan, dengan adanya revisi undang-undang BUMN yang baru, keinginannya adalah agar BUMN kita bisa dipimpin oleh orang-orang berskala internasional. Tujuannya jelas membawa BUMN menjadi global champion,” ujar Pandu.

Dia menjelaskan, transformasi BUMN ke arah global membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kuat dan kompetitif di tingkat dunia. Namun, dia menekankan bahwa proses seleksi akan tetap berjenjang dan terbuka.

“Kita tetap fokus cari putra-putri Indonesia yang terbaik, lalu diaspora, baru nantinya orang internasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pandu menyebutkan bahwa kebijakan ini akan memberikan ruang bagi transfer pengetahuan dan kepemimpinan dari level global ke nasional, sehingga talenta muda Indonesia dapat beradaptasi dengan standar bisnis internasional tanpa kehilangan jati diri kebangsaannya.

“Bukan-bukan [fokus ke talenta asing], kami tetap cari fokus putra-putri Indonesia yang terbaik, diaspora, baru nantinya asing,” tandas Pandu.

Sebelumnya, petinggi Singapore Airlines Balagopal Kunduvara diangkat menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di emiten maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Rabu (15/10/2025).

Kunduvara sebelumnya merupakan petinggi Singapore Airlines. Sejak 2021 sampai tahun ini, Kunduvara menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services Singapore Airlines.

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin mencari peluang kerja di luar negeri kini bisa memanfaatkan inisiatif baru dari pemerintahan Xi Jinping.

Pada Rabu (1/10/2025), China resmi memperkenalkan program visa khusus yang ditujukan untuk menarik talenta global di bidang sains dan teknologi agar mau bekerja di Negeri Tirai Bambu.

Menurut laporan AFP, langkah ini menjadi bagian dari strategi China untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam sektor sains dan teknologi, sekaligus menantang dominasi Amerika Serikat (AS).

Langkah yang sudah diumumkan sejak Agustus 2025 ini, berbanding terbalik dengan kebijakan AS baru-baru ini. Saat itu, Presiden AS Donald Trump justru menetapkan biaya visa kerja super mahal pada bulan lalu, sehingga menyulitkan talenta global untuk mencari kerja di AS.

Program visa K terbaru China secara signifikan mempermudah proses imigrasi bagi yang memenuhi syarat, menurut laporan media pemerintah.

"Dengan latar belakang beberapa negara yang menarik diri, berfokus pada kepentingan dalam negeri, dan mengesampingkan talenta internasional, China dengan penuh semangat memanfaatkan peluang penting ini dan segera memperkenalkan kebijakan ini," tulis surat kabar pemerintah People's Daily, dikutip dari AFP, Jumat (10/10/2025).

Berbeda dengan banyak kategori visa lainnya, visa K tidak mewajibkan pemberi kerja atau entitas domestik untuk mengeluarkan undangan kepada pemohon.

"Visa K akan menawarkan lebih banyak kemudahan bagi pemegangnya dalam hal jumlah entri yang diizinkan, masa berlaku, dan durasi tinggal," lapor kantor berita pemerintah Xinhua pada Agustus lalu.

Adapun syarat yang ditetapkan bagi peminat visa K adalah "talenta sains dan teknologi muda global". Syarat lebih spesifik terkait usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan, belum dijelaskan secara perinci.

Xinhua mengatakan pemegang visa bisa terlibat dalam beragam sektor pekerjaan, seperti pendidikan, budaya, sains dan teknologi, serta kewirausahaan yang relevan dan aktivitas bisnis.

Seperti bumi dan langit, industri teknologi AS sedang terguncang akibat perubahan kebijakan visa kerja H-1B yang ditetapkan Trump. H-1B merupakan tipe visa yang memungkinkan perusahaan untuk mensponsori talenta asing dengan keterampilan khusus seperti sains, engineer, dan programmer, untuk bekerja di AS selama 3 tahun dan bisa diperpanjang hingga 6 tahun.

Visa tersebut sangat banyak digunakan oleh industri teknologi. Namun, ketetapan baru visa H-1B mematok biaya super mahal sebesar US$100.000 (Rp1,6 miliar).

Warga negara India menyumbang hampir tiga perempat dari izin yang diberikan melalui sistem lotere setiap tahun.