JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) membeberkan salah satu strategi untuk mencegah penyelewengan maupun penyalahgunaan dana desa yakni dengan penerapan transaksi digital atau nontunai. Transaksi nontunai dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan akuntabel.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui optimalisasi transaksi nontunai di Provinsi Jawa Tengah.

"Dengan sistem pembayaran secara digital, penyalahgunaan anggaran maupun manipulasi dana tunai dapat diminimalisir. Selain itu, proses audit menjadi lebih mudah dan transparansi pengelolaan keuangan desa juga semakin meningkat," ujar La Ode Ahmad dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).

La Ode Ahmad mendorong agar pemerintah daerah mempercepat penerapan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran desa.

Menurutnya, penerapan transaksi nontunai menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan akuntabel. Terlebih, kata dia, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah desa terbanyak di Indonesia, mencapai 7.810 desa.

"Digitalisasi keuangan desa juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan dana desa," ungkap La Ode Ahmad.

Menurutnya, Kemendagri telah mempertegas implementasi transaksi nontunai melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

"Pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menyiapkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, menetapkan peraturan kepala daerah terkait sistem dan prosedur transaksi nontunai, serta menetapkan bank persepsi guna mendukung implementasi di desa," katanya.

La Ode Ahmad juga menyoroti masih adanya kendala infrastruktur digital di sejumlah wilayah. Berdasarkan data E-Walidata SIPD, tercatat sebanyak 12.118 desa masih mengalami blank spot atau kendala jaringan internet.

"Kemendagri terus melakukan rekonsiliasi bersama Kemenkopolhukam dan Komdigi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah, sehingga implementasi transaksi nontunai dapat berjalan optimal hingga ke desa-desa," ucapnya.

Selain itu, Kemendagri juga memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kejaksaan RI serta perjanjian kerja sama antara Ditjen Bina Pemdes dengan Jamintel Kejaksaan RI terkait pengawalan pengelolaan keuangan desa.

La Ode Ahmad menyebut pengawasan tersebut penting mengingat total Dana Desa sejak 2015 hingga 2026 telah mencapai Rp739,25 triliun. "Digitalisasi dan transaksi nontunai merupakan jembatan emas dalam mewujudkan asas transparan dan akuntabel pada pengelolaan keuangan desa. Desa diharapkan tidak hanya menjadi penerima Dana Desa, tetapi juga menjadi pelopor tata kelola keuangan yang bersih dan transparan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya intimidasi terhadap vendor videografer sekaligus terdakwa Amsal Sitepu terkait dugaan korupsi dana desa.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bantahan itu sebagamaina keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo.

"Bukan. Intimidasi kan ditekan, dibawah ancaman. Kalau dari versi pengakuan Kajari, tidak pernah melakukan intimidasi. Enggak ada," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2026).

Kemudian, Anang pun membenarkan soal adanya jaksa yang menemui terdakwa Amsal Sitepu. Namun, hal tersebut bertujuan untuk menjalankan program Jaksa Humanis.

Oleh sebab itu, program ini berlaku untuk semua tahanan yang ada di rutan. Salah satu implementasi program tersebut adalah dengan memberikan makanan kepada seluruh tahanan.

"Terkait adanya pemberian kue, hanya programnya dia katanya dalam rangka jaksa humanis, tidak hanya ybs beberapa pun ada dikasih kok," imbuhnya.

Lebih jauh, Anang meminta kepada pihak Amsal Sitepu agar melaporkan secara langsung apabila ada jaksa yang melakukan tugas secara tidak profesional. Pelaporan itu bisa dilakukan ke direktorat pengawasan di Kejaksaan RI.

"Tapi sepanjang ada buktinya aja ya. Itu aja. Kalau dilakukan tidak profesional, ada intimidasi secara baik itu dengan kekerasan atau apa, ibaratnya ada bukti ya silakan laporkan aja lah ke Jamwas, ke pengawasan," pungkasnya.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan mark up pembuatan video profil sejumlah desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu mengaku mendapatkan intimidasi dari oknum jaksa dan menyebut ada pihak yang teganggu.

Dia menceritakan bahwa oknum jaksa tersebut menghampiri dirinya di Rutan dengan memberikan brownies cokelat. Jaksa itu, katanya, meminta Amsal mengikuti alur pengadilan dan tidak perlu ribut-ribut karena ada pihak yang terganggu.

"Saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak bronis cokelat. Dengan pesan dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, 'Udah ikutin saja alurnya, gausah ribut-ribut tutup konten-konten itu. Ada yang teganggu'," katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III, Senin (30/3/2026).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan penyaluran dana desa yang dinilai belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

“Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri Dana Desa kepada desa-desa kita. 10 tahun sudah kita berikan. Dan sekarang kita akan mengarahkan,” ujar Prabowo.

Ia mengakui bahwa dalam satu dekade terakhir terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan dana desa. Menurutnya, tidak sedikit aparat desa yang harus berhadapan dengan proses hukum akibat tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut.

“Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, di bawah kepemimpinannya, pengelolaan dana desa akan diarahkan agar benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas serta meminimalisir potensi penyimpangan. Salah satu langkah yang disiapkannya adalah melalui program koperasi merah putih.

Ia mengaku telah menerima laporan bahwa sekitar 30 ribu koperasi akan segera beroperasi. Setiap koperasi disebut akan dilengkapi dengan gudang dan fasilitas pendukung lainnya. “Tiap koperasi punya gudang, punya cold storage, punya gerai-gerai. Di situ akan ada Farmasi Desa Murah. Obat generik akan sampai. Akan ada Klinik Desa,” ujarnya.

“Akan ada gerai untuk super micro financing untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir. Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka. Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Selasa (3/2/2026) di Polda Jawa Tengah. Dia didalami terkait perencanaan dana desa.

Selain Risma, KPK juga memeriksa Camat Margoyoso, Moelyanto; Camat Cluwak, Sujarta; Camat Tayu, Imam Rifai; Camat Sukolilo, Andrik Sulaksono; Camat Kayen, Imam Sopyan; Ibu rumah tangga, Fitriyana;

Kepala Desa Tambakharjo, Suryono; Camat Pati Kota, Didik Rusdiartono; Sekretaris Daerah Kab.Pati, Ryoso.

"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik juga mendalami soal perencanaan dana desa, yang komponen anggarannya, salah satunya untuk pembayaran gaji bagi para perangkat desa yang formasinya dibuka pada 2026 ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (3/2/2026).

Budi menjelaskan alasan mendalami terkait anggaran karena perangkat desa nantinya akan digaji dari komponen anggaran yang bersumber dari dana desa. Sehingga untuk memastikan apakah dana tersebut sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni:

1. Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken

2. Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken

3. Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan