IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan tren positif untuk setoran pajak digital di kuartal pertama 2026. Hingga 31 Maret 2026, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun.

Dari total setoran pajak digital tersebut, Rp38,76 triliun merupakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Rp2 triliun pajak aset kripto, Rp4,77 triliun pajak fintech (peer-to-peer lending), serta Rp4,98 triliun pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Sepanjang Maret 2026, DJP juga melakukan penyesuaian terhadap daftar pemungut PPN PMSE, yang meliputi dua penunjukan baru, dua pencabutan, serta satu perubahan data pemungut PPN PMSE sebagai bagian dari pembaruan dan peningkatan akurasi basis data.

Dua entitas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE pada periode tersebut adalah Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc. Sementara itu, pencabutan dilakukan terhadap Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Selain itu, terdapat satu perubahan data pemungut PPN PMSE, yaitu pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa hingga 31 Maret 2026, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 231 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp38,76 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada tahun 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp2 triliun sampai dengan Maret 2026. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,54 miliar penerimaan 2022, Rp220,89 miliar penerimaan 2023, Rp620,38 miliar penerimaan 2024, Rp796,73 miliar penerimaan 2025, dan Rp118,31 miliar penerimaan hingga 2026. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN DN sebesar Rp880,18 miliar.

Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,77 triliun sampai dengan Maret 2026.

Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan 2022, Rp1,11 triliun penerimaan 2023, Rp1,48 triliun penerimaan 2024, Rp1,37 triliun penerimaan 2025 dan Rp360,38 miliar hingga 2026. Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga Maret 2026, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp4,98 triliun.

Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan 2023, Rp1,33 triliun penerimaan 2024, Rp1,23 triliun penerimaan tahun 2025 dan Rp906,81 miliar tahun 2026. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

“Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat,” ujar Inge dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Dia menambahkan, kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja sektor perbankan tanah air pada kuartal pertama 2026 masih dengan tingkat risiko terkendali.

Gambaran tersebut terlihat pada temuan Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) edisi Januari 2026 yang melibatkan 93 bank partisipan, di mana kelompok ini menguasai porsi 94,17 persen dari keseluruhan aset bank umum hingga periode Desember 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, membeberkan raihan Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) berada di angka 56, yang masuk ke dalam wilayah optimistis.

"Salah satunya dipicu membaiknya performa perbankan sekaligus keyakinan industri ini mampu memitigasi risiko di tengah ancaman inflasi maupun terdepresiasinya kurs mata uang," ujar Dian melalui keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Terkait ancaman risiko perbankan juga diyakini masih dalam batas aman. Situasi ini dibuktikan lewat Indeks Persepsi Risiko (IPR) yang berada di posisi 57 alias masih dalam area optimistis.

Hal ini menjadi cerminan rasa percaya bahwa mutu kredit tak akan goyah, berbarengan dengan posisi devisa netto (PDN) perbankan yang cenderung terlindungi berkat nominal aset beserta tagihan valuta asing (valas) yang jauh melampaui tanggungan valasnya.

Risiko likuiditas juga diperkirakan masih terjaga didorong ekspektasi alat likuid perbankan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masih akan tumbuh. Seiring hal tersebut, net cashflow pada triwulan I-2026 diperkirakan meningkat.

"Selain itu, cash inflow juga diperkirakan meningkat seiring dengan adanya dana Pemerintah Daerah yang mulai masuk pada triwulan I-2026," kata Dian.

OJK turut merekam capaian Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) di angka 67, di mana hal ini mencerminkan sinyal optimistis terkait ekspansi bisnis perbankan, khususnya dari aspek kucuran pinjaman yang diprediksi melonjak akibat naiknya permintaan masyarakat.

Sektor manufaktur atau industri pengolahan yang menjadi penyumbang terbesar aliran kredit bank, sukses mencatatkan pertumbuhan 6,60 persen (yoy) pada Januari 2026, sehingga diprediksi akan terus menjadi motor utama laju pembiayaan di masa mendatang.

Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa responden memiliki concern yang besar terhadap kondisi global yang terus berlangsung untuk jangka waktu yang lama, dan bahkan memburuk, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap kinerja ekonomi Indonesia.

"Meskipun berbagai indikator perbankan saat ini dalam posisi yang resilience, perbankan masih sangat membutuhkan ekosistem bisnis yang vibrant untuk dapat tumbuh dengan baik," kata Dian.

Pada perspektif berbeda, Dian memberikan peringatan supaya sektor perbankan tak lengah dalam menghadapi dinamika ketidakpastian dunia, tak terkecuali memanasnya suhu geopolitik yang berisiko mengintervensi keseimbangan ekonomi taraf internasional maupun lokal.

Apalagi menilik pergerakan situasi sepanjang pekan belakangan ini, suhu ketegangan politik antarnegara memanas menyusul memburuknya konflik antara Amerika Serikat dan Iran paska gempuran koalisi AS dan Israel ke kawasan Teheran.

Efek langsung dari konflik ini sudah memukul bursa saham kawasan Asia yang merosot tajam gara-gara aksi jual massal atau panic-selling, seiring merebaknya ketakutan jika polemik tersebut bakal mendorong inflasi serta merusak tatanan ekonomi dunia.

"Belajar dari berbagai krisis yang pernah kita hadapi, situasi sulit seperti ini harus digunakan untuk memperkuat reformasi dalam semua sektor perekonomian. Beragam kebijakan ekonomi perlu dirumuskan secara terpadu dan selaras guna mendorong kinerja yang semakin baik dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong ekonomi Indonesia yang lebih dinamis dan berdaya saing," tutur Dian.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA— Apple melaporkan kinerja keuangan kuartal pertama tahun fiskal 2026 yang berakhir pada 27 Desember 2025 dengan pendapatan kuartalan sebesar US$143,8 miliar atau sekitar Rp2.412 triliun (kurs Rp16.776 per dolar AS).

Angka tersebut tumbuh 16% secara tahunan (year-on-year/YoY). Sementara itu, laba per saham terdilusi (diluted EPS) tercatat US$2,84 atau sekitar Rp47.644, naik 19% YoY. CEO Apple Tim Cook menyatakan capaian tersebut melampaui ekspektasi perusahaan, dengan kontribusi kuat dari iPhone dan layanan.

“Kami juga sangat antusias mengumumkan bahwa basis perangkat aktif kami kini telah melampaui 2,5 miliar unit,” kata Tim Cook dikutip dari laman resmi Apple pada Senin (2/2/2026).

Sementara itu, CFO Apple Kevan Parekh mengatakan kinerja tersebut menghasilkan arus kas operasional yang besar dan memungkinkan perusahaan mengembalikan dana kepada pemegang saham.

Dia menyebut sepanjang kuartal Desember, performa bisnis yang memecahkan rekor dan margin yang kuat menghasilkan pertumbuhan EPS 19% dan mencetak rekor EPS baru.

“Hasil yang sangat kuat ini menghasilkan hampir US$54 miliar arus kas operasional, sehingga memungkinkan kami mengembalikan hampir US$32 miliar kepada pemegang saham,” kata Parekh.

Apple juga mengumumkan dividen tunai sebesar US$0,26 per saham atau sekitar Rp4.362 yang akan dibayarkan pada 12 Februari 2026 kepada pemegang saham yang tercatat hingga penutupan perdagangan pada 9 Februari 2026.

Perusahaan akan menyiarkan paparan kinerja keuangan tersebut secara langsung melalui laman investor Apple pada 29 Januari 2026 pukul 14.00 waktu Pasifik.

Berdasarkan laporan keuangan ringkas yang dilampirkan perusahaan, penjualan Apple masih didominasi oleh lini produk dengan iPhone sebagai kontributor terbesar.

Penjualan iPhone tercatat US$85,269 miliar atau sekitar Rp1.430,87 triliun, naik dari US$69,138 miliar atau Rp1.159,18 triliun, sehingga meningkat sekitar US$16,131 miliar atau Rp270,62 triliun.

Penjualan Mac tercatat US$8,386 miliar atau Rp140,67 triliun, turun dari US$8,987 miliar atau Rp150,75 triliun. Sementara itu, penjualan iPad mencapai US$8,595 miliar atau Rp144,18 triliun, naik dari US$8,088 miliar atau Rp135,68 triliun.

Untuk kategori Wearables, Home, and Accessories, Apple membukukan penjualan US$11,493 miliar atau Rp192,77 triliun, turun tipis dari US$11,747 miliar atau Rp197,03 triliun.

Segmen Services mencatat pendapatan US$30,013 miliar atau sekitar Rp503,10 triliun, naik dari US$26,340 miliar atau Rp441,48 triliun, meningkat sekitar Rp61,62 triliun.

Dari sisi wilayah, penjualan di Amerika sebesar US$58,529 miliar atau Rp981,56 triliun, naik dari US$52,648 miliar atau Rp883,16 triliun. Penjualan di Eropa tercatat US$38,168 miliar atau Rp640,03 triliun, naik dari US$33,861 miliar atau Rp568,74 triliun.

Di Greater China, penjualan mencapai US$25,526 miliar atau Rp428,22 triliun, meningkat dari US$18,513 miliar atau Rp310,55 triliun. Sementara di Jepang, penjualan naik menjadi US$9,413 miliar atau Rp157,93 triliun dari US$8,971 miliar atau Rp150,52 triliun, dan di Asia Pasifik lainnya tercatat US$12,142 miliar atau Rp203,69 triliun dari sebelumnya US$10,291 miliar atau Rp172,63 triliun.

Pada laporan laba rugi, pendapatan naik dari US$124,300 miliar atau Rp2.084,24 triliun menjadi US$143,756 miliar atau Rp2.411,27 triliun. Laba kotor meningkat dari US$68,275 miliar atau Rp1.145,34 triliun menjadi US$69,231 miliar atau Rp1.161,36 triliun. Beban operasional naik dari US$15,643 miliar atau Rp262,37 triliun menjadi US$18,379 miliar atau Rp308,28 triliun.

Laba operasi meningkat dari US$42,832 miliar atau Rp718,47 triliun menjadi US$50,852 miliar atau Rp852,95 triliun, dan laba bersih naik dari US$36,330 miliar atau Rp609,38 triliun menjadi US$42,097 miliar atau Rp706,15 triliun.

Dalam laporan neraca, posisi kas dan setara kas Apple tercatat US$45,317 miliar atau Rp760,14 triliun. Total aset mencapai US$379,297 miliar atau Rp6.362,29 triliun, naik dari US$359,241 miliar atau Rp6.025,04 triliun.

Total liabilitas tercatat US$291,107 miliar atau Rp4.883,62 triliun dibandingkan sebelumnya US$285,608 miliar atau Rp4.790,65 triliun, sementara total ekuitas pemegang saham berada di angka US$88,190 miliar atau Rp1.478,67 triliun.

Sementara itu, arus kas operasional tercatat US$53,972 miliar atau Rp905,41 triliun, naik dari US$39,731 miliar atau Rp666,13 triliun. Arus kas tersebut digunakan antara lain untuk pembelian kembali saham, pembayaran dividen, serta aktivitas pendanaan lainnya, di samping tetap mendukung kebutuhan investasi perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan inflasi dari sisi produsen diprakirakan meningkat pada kuartal pertama 2026 seiring dengan momentum musiman Ramadan dan Idulfitri. Di sisi lain, laju investasi korporasi justru terindikasi mengalami moderasi di tengah tantangan perizinan dan suku bunga.

Berdasarkan laporan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI), tekanan harga jual pada kuartal I/2026 terindikasi meningkat dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 13,65%, lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal IV/2025 yang tercatat sebesar 12,37%. BI menyebutkan peningkatan tekanan harga ini tidak terlepas dari pola musiman awal tahun.

"Peningkatan tekanan harga jual diprakirakan berlanjut hingga triwulan I 2026," tulis Bank Indonesia dalam laporannya, Senin (19/1/2026).

Secara sektoral, kenaikan harga jual terutama akan didorong oleh Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan dengan SBT 3,41% dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan SBT 2,83%. Selain itu, sektor Transportasi dan Pergudangan juga mencatatkan potensi kenaikan harga dengan SBT 0,61%, merespons peningkatan mobilitas masyarakat.

Adapun pada kuartal sebelumnya (IV/2025), kenaikan harga jual dipicu oleh naiknya biaya bahan baku dan biaya promosi yang dikeluarkan produsen untuk menangkap peluang permintaan saat momen Natal dan Tahun Baru.

Investasi Tertahan Perizinan hingga Perpajakan

Berbanding terbalik dengan tekanan harga yang diprediksi terakselerasi, kinerja investasi dunia usaha pada awal tahun depan diprediksi tidak seagresif akhir 2025.

Responden survei memprakirakan kegiatan investasi pada kuartal I/2026 tetap tumbuh, namun melambat dengan SBT 6,88%. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan realisasi investasi pada kuartal IV/2025 yang mencatatkan SBT sebesar 9,54%.

"Pada semester I 2026, persentase responden yang berencana untuk melakukan investasi sebesar 24,69%, lebih rendah dibandingkan semester II/2025 [24,83%]," tulis laporan BI.

Kegiatan investasi terutama bersumber dari Industri Pengolahan dengan SBT 0,98%, serta Perdagangan Besar dan Eceran dengan SBT 0,90%. Mayoritas bentuk investasi diarahkan untuk pembelian atau perbaikan mesin dan alat berat, serta pembangunan pabrik dan toko.

Kendati demikian, pelaku usaha menyoroti sejumlah hambatan struktural yang menahan ekspansi bisnis pada semester I/2026. Masalah perizinan menjadi kendala utama yang dikeluhkan oleh 19,41% responden.

Selain birokrasi, beban biaya dana juga masih menjadi sorotan. Sebanyak 13,14% responden menyatakan suku bunga sebagai faktor penghambat investasi, disusul oleh masalah perpajakan yang dikeluhkan oleh 9,77% responden.

Ketidakpastian ekonomi juga membuat sebagian pelaku usaha mengambil sikap hati-hati. Sebanyak 27,72% responden menyebutkan "faktor lainnya" sebagai penghambat, yang di dalamnya mencakup sikap wait and see terhadap kondisi ekonomi.