Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pemindahan posisi gerbong perempuan di KRL ke bagian tengah rangkaian kembali memicu diskusi publik. Usulan tersebut tidak hanya menyoroti aspek teknis, tetapi juga membuka perbandingan dengan praktik serupa di berbagai negara.

Sejumlah negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan gerbong khusus wanita dengan pendekatan yang berbeda-beda, mulai dari waktu operasional, posisi gerbong, hingga tingkat pengawasan di lapangan.

Lantas, bagaimana perbandingan penerapan gerbong wanita di Indonesia dengan negara lain?

Sejarah Awal Gerbong Kereta Khusus Perempuan

Konsep gerbong khusus perempuan di transportasi umum bukan hal baru. Di Inggris, kebijakan ini sudah ada sejak abad ke-19. The Times mencatat keberadaannya sejak 1840-an, bahkan South Eastern Railway sempat menyediakan kereta khusus perempuan jika dibutuhkan.

Namun, kebijakan tersebut tidak bertahan selamanya. Pada Maret 1977, British Rail mulai menghapus secara bertahap gerbong khusus perempuan yang masih tersisa. Saat itu, sekitar 100 gerbong masih beroperasi, terutama pada layanan kereta antara London dan Essex.

Memasuki era modern, praktik serupa kembali berkembang di berbagai negara. Di Jepang, misalnya, operator seperti JR East memperkenalkan women-only cars pada awal 2000-an sebagai respons terhadap meningkatnya kasus pelecehan seksual di kereta komuter, yang dikenal dengan istilah chikan.

Di Indonesia sendiri, kebijakan serupa mulai diterapkan secara luas pada layanan KRL Commuter Line sejak pertengahan 2010-an oleh PT Kereta Commuter Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi penumpang perempuan di tengah tingginya mobilitas harian.

Mengacu pada kebijakan tersebut, gerbong khusus wanita umumnya ditempatkan di bagian depan atau belakang rangkaian dan berlaku sepanjang hari.

Seiring perkembangannya, penerapan gerbong khusus perempuan tidak lagi seragam seperti pada masa awal kemunculannya. Setiap negara kemudian mengadopsi kebijakan ini dengan pendekatan yang berbeda, menyesuaikan dengan kondisi sosial, tingkat kepadatan transportasi, hingga kebutuhan keamanan masing-masing.

Praktik Gerbong Kereta Khusus Wanita di Berbagai Negara

1. Jepang

Di Jepang, gerbong khusus wanita atau women-only cars diterapkan oleh operator seperti JR East sejak awal 2000-an.

Kebijakan ini umumnya berlaku pada jam sibuk pagi dan sore hari, saat tingkat kepadatan penumpang meningkat tajam. Penandaan gerbong dibuat jelas, dan tingkat kepatuhan masyarakat relatif tinggi sehingga pelanggaran jarang terjadi.

2. India

India menerapkan kebijakan yang lebih luas, termasuk menghadirkan layanan kereta khusus perempuan yang dikenal sebagai Ladies Special.

Kebijakan ini diterapkan di kota-kota besar seperti New Delhi, Mumbai, Kolkata, dan Chennai sebagai respons terhadap tingginya kasus pelecehan di transportasi publik. Selain pemisahan ruang, pengawasan di beberapa layanan juga diperketat.

3. Brasil

Di Brasil, kebijakan serupa mulai diterapkan pada 2006, terutama di kota besar seperti Rio de Janeiro. Namun, implementasinya kerap menghadapi kendala, khususnya dalam penegakan aturan karena kehadiran gerbong khusus perempuan tidak selalu mendapat dukungan, termasuk dari sebagian penumpang pria.

Meski fasilitas tersebut tersedia, pelanggaran masih sering terjadi sehingga efektivitas kebijakan ini kerap menjadi bahan perdebatan.

4. Meksiko

Di Meksiko, kebijakan gerbong khusus wanita diterapkan secara cukup tegas pada tahun 2000, terutama di transportasi publik seperti metro dan bus di Mexico City.

Pemisahan tidak hanya berupa gerbong, tetapi juga area khusus di dalam kendaraan yang diperuntukkan bagi perempuan dan anak-anak. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya kasus pelecehan di transportasi umum.

5. Mesir

Di Mesir, kebijakan gerbong khusus wanita diterapkan pada layanan metro di kota-kota besar seperti Kairo pada tahun 2007.

Biasanya, terdapat satu hingga dua gerbong yang dikhususkan untuk perempuan dalam setiap rangkaian. Kebijakan ini hadir sebagai upaya mengurangi pelecehan seksual di transportasi publik yang cukup padat.

Apakah Perlu Penyesuaian di Indonesia?

Melihat praktik di berbagai negara, setiap kebijakan pada dasarnya disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, serta tingkat kedisiplinan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, usulan pemindahan posisi gerbong wanita ke bagian tengah dapat menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan keamanan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada aspek lain, seperti pengawasan, edukasi, dan kepatuhan penumpang.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas gerbong khusus wanita tidak semata ditentukan oleh desain atau letaknya, tetapi juga oleh konsistensi penerapan aturan di lapangan.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa gerbong khusus wanita bukan sekadar soal posisi, tetapi juga menyangkut sistem yang mendukungnya.

Tanpa pengawasan yang memadai dan kesadaran kolektif, kebijakan ini berpotensi tidak berjalan optimal. Sebaliknya, dengan pendekatan yang tepat, gerbong wanita dapat menjadi solusi untuk menciptakan transportasi publik yang lebih aman dan inklusif.

KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan operasional KRL di Stasiun Bekasi Timur kembali normal pasca insiden kecelakaan kereta.

Menyoal wacana pemindahan gerbong khusus wanita, tak dilakukan dan posisinya tetap karena mempertimbangkan beberapa aspek.

"Keselamatan itu tidak mengenal perbedaan gender. Jadi penempatan gerbong untuk wanita, baik di depan maupun di belakang, itu lebih kepada memudahkan mobilisasi, memberikan kenyamanan, serta mencegah terjadinya perilaku yang tidak baik terhadap penumpang," jelas Dudy dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/4/2026).

Apabila gerbong ditempatkan di tengah justru menimbulkan risiko adanya tindak kejahatan terhadap wanita.

Sebab, posisi gerbong di tengah memudahkan mobilitas penumpang bergerak ke depan-belakang.

"Kalau di tengah itu crossing, penumpang bisa bergeser dari depan ke belakang. Tapi kalau di belakang, penumpang tidak bisa ke mana-mana," jelasnya.

Sebagai langkah preventif, Kementerian Perhubungan segera memperbaiki palang pintu di lintasan sebidang, termasuk menertibkan yang melanggar aturan.

"Kami akan memperbaiki palang pintu di lintasan sebidang dan mengimbau masyarakat untuk tidak membuat lintasan-lintasan yang tidak diizinkan. Kami juga akan menertibkan semua lintasan yang tidak berizin atau membahayakan," ujarnya.

Operasional KRL normal sedari siang tadi

Operasional KRL dinyatakan normal sedari siang hari tadi pukul 14.00 WIB.

Normalnya operasional KRL setelah uji coba dan berbagai kesiapan aspek lainnya sudah dipastikan keamanannya.

"Setelah berbagai tahapan uji coba tersebut, perjalanan KRL pada lintas Bekasi–Cikarang telah kembali beroperasi mulai pukul 14.00 WIB," Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dikutip dari Antara.

KAI selalu mengedepankan aspek keselamatan bagi seluruh penumpang di setiap operasionalnya.

"KAI berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap operasional. Pembukaan kembali layanan di Stasiun Bekasi Timur dilakukan setelah dipastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi," beber Anne.

Anne mewakili PT KAI mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan pengertian pelanggan selama proses evakuasi hingga pemulihan berlangsung.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Perjalanan KRL Bekasi Timur Kembali Normal, Menhub: Kecepatan-Waktu Tempuh Sudah Stabil"

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAIBobby Rasyidin buka suara merespons usulan gerbong khusus wanita di pindahkan ke tengah rangkaian KRL.

Usulan pemindahan posisi gerbong khusus wanita disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

Bobby menegaskan keselamatan penumpang tidak dibedakan berdasarkan gender. KAI menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama bagi seluruh pengguna jasa, baik bagi penumpang wanita maupun laki-laki. Menurutnya, tidak ada toleransi maupun kompromi dalam aspek keselamatan.

"Kami tidak membedakan gender laki-laki dan perempuan. Bagi kami PT Kereta Api Indonesia keselamatan adalah nomor satu. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi, baik pelanggan perempuan maupun laki-laki," ujar Bobby di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan pemisahan ruang atau gerbong wanita selama ini dilakukan atas berbagai pertimbangan seperti peningkatan kemudahan akses bagi penumpang perempuan. Kebijakan ini juga bertujuan mencegah potensi pelecehan.

Selain untuk mencegah pelecehan, kebijakan itu juga memberikan keamanan karena lokasinya dekat dengan petugas.

"Selama ini kami melakukan pemisahan karena beberapa aspek. Pertama, supaya tidak terjadi harassment. Kedua, memberikan kemudahan akses untuk perempuan. Ketiga, memberikan security yang lebih karena lebih dekat dengan penjaga yang ada di situ, maka dari ujung ke ujung," jelasnya.

Usulan pemindahan posisi gerbong khusus wanita disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi menyusul tingginya jumlah penumpang wanita yang menjadi korban tabrakan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin lalu (27/4).

Arifah menyebutkan akan mendorong pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melakukan kajian ulang mengenai tata letak penumpang.

"Tadi, kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," ujar Arifah di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Selasa (28/4).

"Jadi yang laki-laki di ujung, depan-belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Tadi sementara itu," sambungnya.

Ia sempat terkejut mendapati penumpang laki-laki turut menjadi korban luka. Setelah didalami, korban laki-laki ini berada di area gerbong campuran dan di dalam rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek yang menabrak.

"Saya kaget kok korbannya ada yang laki-laki, oh ternyata mereka ada di gerbong tiga dan ada yang dari Argo Bromo Anggrek gitu," ujar Arifah.

[Gambas:Youtube]