Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Selasa (3/2/2026) di Polda Jawa Tengah. Dia didalami terkait perencanaan dana desa.

Selain Risma, KPK juga memeriksa Camat Margoyoso, Moelyanto; Camat Cluwak, Sujarta; Camat Tayu, Imam Rifai; Camat Sukolilo, Andrik Sulaksono; Camat Kayen, Imam Sopyan; Ibu rumah tangga, Fitriyana;

Kepala Desa Tambakharjo, Suryono; Camat Pati Kota, Didik Rusdiartono; Sekretaris Daerah Kab.Pati, Ryoso.

"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik juga mendalami soal perencanaan dana desa, yang komponen anggarannya, salah satunya untuk pembayaran gaji bagi para perangkat desa yang formasinya dibuka pada 2026 ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (3/2/2026).

Budi menjelaskan alasan mendalami terkait anggaran karena perangkat desa nantinya akan digaji dari komponen anggaran yang bersumber dari dana desa. Sehingga untuk memastikan apakah dana tersebut sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni:

1. Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken

2. Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken

3. Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan