kemandirian ekonomi di pondok pesantren begitu penting, salah satunya adalah dengan berkembangnya koperasi pondok pesantren

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono berkomitmen mengawal perkembangan koperasi pondok pesantren (ponpes) di bawah Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI), lantaran dinilai memiliki potensi membentuk kemandirian ekonomi di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

"Pondok pesantren memiliki kekuatan yang merupakan aset luar biasa karena terdapat nilai historis panjang, oleh karenanya kemandirian ekonomi di pondok pesantren begitu penting, salah satunya adalah dengan berkembangnya koperasi pondok pesantren," kata Ferry saat Sarasehan Nasional MPDI di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Koperasi siap membantu pembiayaan koperasi ponpes melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Oleh karena itu, Ferry meminta setiap pondok pesantren yang telah memiliki koperasi supaya memastikan detail kegiatan usaha masing-masing.

Ia menyampaikan MPDI telah mendirikan koperasi sekunder yang nantinya bisa berperan sebagai offtaker produk untuk dipasarkan melalui koperasi premier milik pondok pesantren.

Bahkan, Ferry menyatakan setiap produk dari koperasi premier di pondok pesantren yang dinaungi oleh MPDI bisa menjadi penyuplai barang bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Jadi memang perlu dibangun ekosistem yang baik, karena saya meyakini kekuatan potensi koperasi pondok pesantren," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum MPDI KH Ayi Abdul Rosyid, menyampaikan sudah ada beberapa pesantren telah mendirikan koperasi, namun kondisinya saat masih belum berkembang pesat.

MPDI menaungi 300-an pondok pesantren se-Indonesia, di mana dari jumlah itu baru 10 persen yang telah memiliki koperasi atau sekitar 30an pondok pesantren.

Maka dari itu, melalui penyelenggaraan agenda ini pihaknya berupaya menggandeng peran pemerintah dalam rangka melakukan penguatan pada tata kelola dan pengembangan koperasi pondok pesantren.

Perihal peluang pemasaran produk koperasi pondok pesantren di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diutarakan oleh Menkop, dirinya menyatakan bahwa hal itu akan terus dikomunikasikan dengan kementerian terkait.

"Kami mendorong pesantren supaya memiliki produk untuk dikolaborasikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama para pemangku kepentingan lainnya terus mendorong pertumbuhan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sebagai basis lembaga ekonomi di lingkungan pesantren. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memperkuat peran pesantren dalam pembangunan ekonomi umat.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Faridah Farichah menegaskan Kopontren memiliki potensi besar sebagai motor ekonomi berbasis komunitas. Bahkan, asas koperasi dinilai sejalan dengan ruh agama Islam yang menekankan kegotong-royongan, kekeluargaan, dan kebersamaan dalam setiap usaha atau kegiatan.

"Sejatinya nilai yang dikembangkan dari koperasi sama dengan yang diajarkan oleh Islam. Di koperasi juga sama, menurut Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi adalah usaha bersama yang dibentuk atas asas kegotong-royongan dan kerja sama," kata Faridah dalam sambutannya pada acara Rapat Akhir Tahun (RAT) Kopontren Daarut Tauhid, Bandung, Selasa (3/3/2026).

Faridah menegaskan Kopontren bukan hanya sebatas wadah usaha bersama, tetapi juga berperan sebagai sarana pemberdayaan potensi umat.

"Sehingga Bapak Presiden ingin mengembalikan arah pergerakannya sama dengan koperasi yang hari ini diwajibkan di setiap desa dan kelurahan untuk dibangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujarnya.

Berdasarkan catatan Kemenkop dan Kementerian Agama (Kemenag), saat ini terdapat sekitar 42 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut yang memiliki Kopontren baru sekitar 6.000-an.

Oleh sebab itu, di Pondok Pesantren Daarut Tauhid tersebut, Faridah mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan Kopontren agar menjadi lembaga ekonomi umat yang menyejahterakan masyarakat dan menyukseskan program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Saya kira hari ini adalah momentumnya mengarusutamakan koperasi dan saya senang sekali ketika pondok pesantren juga memiliki ruh atau frekuensi yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Daarut Tauhid yang pada hari ini telah melaksanakan RAT ke-31," sambung Faridah.

Faridah kembali menegaskan saat ini Kopontren dengan jaringan yang dimiliki telah teruji kemampuannya dalam membangun ekosistem perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, sudah banyak Kopontren yang menjadi teladan dalam tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan.

Dengan potensi tersebut, pemerintah akan terus memperkuat pendampingan hingga kemudahan akses permodalan agar Kopontren mampu bersaing dan tumbuh lebih besar. Namun, ia juga mendorong agar Kopontren mampu beradaptasi dengan teknologi agar tidak tertinggal.

"Awareness masyarakat pesantren terhadap koperasi masih perlu ditingkatkan. Edukasi dan sosialisasi menjadi kunci, di mana literasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat koperasi," katanya.

Ia mengapresiasi keberhasilan Kopontren Daarut Tauhid yang mampu bermitra dengan berbagai pihak dan memberi manfaat lebih luas. Wamenkop berharap koperasi lain dapat meniru model yang dikembangkan Kopontren ini sehingga tercipta ekosistem ekonomi pesantren yang berkelanjutan.

“Koperasi harus menjadi jalan barokah, bukan sekadar keuntungan finansial,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah melakukan kunjungan kerja di Sumatra Utara dengan mengunjungi Koperasi Sekunder Bisnis Pesantren (KSBP) Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar, Medan. Farida mengapresiasi Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar dapat berperan sebagai penyerap produk-produk hasil bumi dan olahan dari warga dan bahkan pesantren di sekitarnya.

Sejumlah produk yang menjadi unggulan Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar antara lain beras, bawang merah, minyak goreng, hingga air minum dalam kemasan.

“Saya sangat senang karena produk yang dijual disini merupakan hasil menanam sendiri dan bisa memberdayakan pesantren,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Farida menyampaikan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al-Kautsar Al-Akbar juga menyuplai kebutuhan dalam ekosistem program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Koperasi ini menyuplai kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Al-Kautsar Al-Akbar, yang melayani sebanyak 3.650 penerima manfaat.

Selain itu, ia juga mendorong agar Koperasi Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar untuk menjadi pusat distribusi atau distribution center (DC) bagi produk-produk milik pondok pesantren di sekitar Kota Medan. Farida pun menyarankan agar pengurus Koperasi Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar dapat belajar dari koperasi pondok pesantren yang telah memainkan peran sebagai pusat distributor.

Dia juga meminta agar produk-produk yang dijual oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar, dapat turut dijual di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Produk-produk koperasi pesantren bisa disuplai ke seluruh Kopdes Merah Putih. Minimal ada di seluruh desa di Sumatra Utara, sebelum menyebar ke seluruh Indonesia,” kata Farida.

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek bukan saja silaturahmi tapi peningkatan kapasitas pondok pesantren dalam pembentukan koperasi.

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mengungkapkan penguatan ekonomi pesantren bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan umat.

"Penguatan ekonomi pesantren dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Pondok Pesantren ini adalah salah satu tujuan dari LPDB Koperasi untuk pemberdayaan ekonomi umat dan pemberdayaan ekonomi pesantren yang bukan hanya program, tapi ini merupakan strategi besar," ujar Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Pondok Pesantren di Yogyakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya pondok-pondok pesantren yang berjuang di depan memajukan ekonomi masyarakat sehingga bisa sampai saat ini bergerak menjadi bisnis-bisnis yang besar.

"Mudah-mudahan dengan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Pondok Pesantren ini dan juga dengan program dari Bapak Presiden RI Prabowo yang didorong oleh Bapak Menteri Koperasi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kita dapat terus memajukan koperasi pondok pesantren-koperasi pondok pesantren di seluruh Indonesia," kata Deva.

Menurut dia, terdapat 42 ribu pondok pesantren dan 800 ribu masjid di Indonesia dan hal ini merupakan suatu kekuatan ekonomi yang sangat besar.

"Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek bukan saja silaturahmi tapi peningkatan kapasitas pondok pesantren dalam pembentukan koperasi. Kemudian memberikan pemahaman mengenai regulasi koperasi dan persyaratan pembiayaan LPDB koperasi," katanya.

Di samping itu, pendalaman skema pembiayaan LPDB Koperasi dan pemahaman model bisnis koperasi yang relevan dan produktif bagi para pesantren.

Selanjutnya adalah memberikan manajemen koperasi secara modern dan bimbingan teknis untuk membentuk koperasi yang sesuai dengan peraturan Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang berlaku.

Deva mengatakan, kekuatan besar ekonomi Indonesia dengan jumlah 40 persen penduduk ASEAN adalah di Indonesia dan 88 persen merupakan umat Islam di mana pondok pesantren merupakan bukan hanya fokus kepada diniyah, tetapi juga fokus kepada perekonomian dan juga hal-hal dalam hal ini adalah perekonomian di Indonesia.

Dirinya mengajak semua pihak untuk menjadikan Indonesia menjadi sebagai kiblat ekonomi keumatan melalui koperasi, dan menjadikan Indonesia menjadi pusat (powerhouse) ataupun mesin penggerak ekonomi umat di seluruh dunia, membangun jaring-jaring perekonomian di mana negara-negara Muslim masih membutuhkan banyak bantuan.

"Saya kira koperasi dan pesantren akan memberikan penguatan ekosistem dan melalui koperasi pondok pesantren serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini menjadi kekuatan yang sangat besar," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan koperasi pondok pesantren bisa menjadi motor rantai pasok nasional.

"Sangat bisa, apalagi sekarang kita bisa produksi sendiri, menjual sendiri," ujar Ferry saat ditemui ANTARA di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, Presiden RI dan Kementerian Koperasi akan mendorong supaya koperasi-koperasi pondok pesantren bisa masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap tidak mampu.

Ferry mengatakan bahwa saat ini koperasi-koperasi pondok pesantren sudah berpengalaman dan memiliki kelebihan masing-masing, seperti koperasi pondok pesantren di Jawa Barat yang bisa menampung hasil produk masyarakat, pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang kemudian diproses dan dijual.

Lalu koperasi pondok pesantren yang bisa memproduksi garam industri, ada juga koperasi pondok pesantren yang bergerak di bidang ritel, perkebunan tebu, dan sebagainya.

"Itu juga menjadi bagian dari ekosistem yang bisnis yang kita bisa jadikan sebagainya itu tadi. Jadi ke depan ini akan diarahkan pengalaman dan kelebihan dari satu koperasi pondok pesantren dengan koperasi pondok pesantren lainnya. Kita akan buat semacam holding, menyatukan kekuatan potensi bisnisnya," kata Ferry.

Dirinya mengatakan bahwa koperasi mulai didorong masuk untuk berinvestasi, mendirikan pabrik-pabrik, menjalankan produksi mulai dari barang kebutuhan sehari-hari dan sebagainya.

"Ini nanti akan terbangun ekosistemnya," katanya.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk mendorong koperasi pondok pesantren (kopontren) agar tidak hanya bergerak di sektor perdagangan, tetapi mulai fokus mengembangkan bisnis di sektor produktif.

Kopontren juga diharapkan dapat menjadi inisiator bagi pembentukan holding koperasi dengan menyatukan kekuatan dan potensi yang dimilikinya agar mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi umat.

Saat ini kemajuan Kopontren sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Beberapa koperasi bahkan memiliki aset triliunan rupiah, mampu menembus pasar modern, hingga melakukan ekspor ke luar negeri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Sebenarnya koperasi itu harus ke arah sana. Oleh karena itu, sekarang kekuatan koperasi pondok pesantren ini sudah luar biasa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong koperasi-koperasi pondok pesantren untuk bisa mulai membangun produksi.

Menurut Menkop, memang kebijakan umum di Kementerian Koperasi sekarang sejalan dengan keinginan para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia, koperasi bisa masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan.

"Sebenarnya koperasi itu harus ke arah sana. Oleh karena itu, sekarang kekuatan koperasi pondok pesantren ini sudah luar biasa," ujar Ferry kepada ANTARA di Yogyakarta, Kamis.

Saat ini terdapat beberapa koperasi-koperasi pondok pesantren yang asetnya sudah mencapai triliunan rupiah, kegiatan usahanya sudah bisa menembus pasar modern, bahkan wilayah cakupan kegiatannya sudah sampai ke ekspor luar negeri dan lain sebagainya.

Namun sekarang, kata Ferry, Kementerian Koperasi akan mengarahkan untuk mendorong, melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, bagaimana koperasi-koperasi pondok pesantren ini bisa mulai membangun produksi, membangun pabrik-pabrik, apapun produksinya, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan yang lain-lainnya.

"Kita akan mulai untuk membangun itu dan hasil produksi dari pabrik-pabrik, meskipun sederhana yang dibangun oleh koperasi-koperasi pondok pesantren ini, akan bisa dijual di gerai-gerai atau ritel yang dikelola modern di setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tahun depan sudah mulai terbangun," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Menko Zulhas) menyatakan mendukung pesantren menjadi pusat kemandirian pangan melalui penguatan ekonomi syariah, peningkatan produksi pangan lokal, serta pemberdayaan santri dalam sektor pertanian berkelanjutan.

Menko Zulhas menekankan lebih dari 40 ribu pesantren dengan 4 juta santri di Indonesia memiliki potensi besar menjadi motor ekonomi dan pemberdayaan umat.

Karena itu, diharapkan ke depan usaha pesantren juga terintegrasi dengan program Koperasi Merah Putih.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengungkapkan pondok pesantren berpotensi menjadi tempat pergerakan ekonomi.

"Setiap pondok pesantren sebenarnya sangat memungkinkan berpotensi menjadi tempat pergerakan ekonomi," ujar Farida kepada ANTARA di Yogyakarta, Rabu (26/11).

Menurut dia, pondok pesantren menjadi tempat orang-orang berkumpul dan berkegiatan mulai dari anak muda, gurunya sampai dengan majelisnya, yang semua ini tentunya memiliki potensi secara ekonomi.

Kementerian Koperasi ingin mendorong pertumbuhan dan hal-hal produktif di pondok pesantren dapat dilakukan serta dikapitalisasi sebagai salah satu badan usaha pondok pesantren.

"Karena pada dasarnya pondok pesantren itu sangat, sangat berdaya dan sangat mampu untuk kita konsolidasi menjadi lembaga ekonomi," kata Farida.

Melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Pondok Pesantren yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Kementerian Koperasi mendorong terbentuknya koperasi-koperasi pondok pesantren.

Kementerian Koperasi juga ingin meningkatkan atau scale up koperasi-koperasi pondok pesantren yang sudah ada dan berjalan.

"Kita ingin mendorong selain untuk sebagai pusat studi keagamaan, pusat studi pendidikan, pondok pesantren juga bisa menjadi entitas ekonomi," kata Farida.

Dia juga ingin mendorong pesantren-pesantren yang belum memaksimalkan lembaga ekonominya untuk bisa belajar dari contoh-contoh koperasi pondok pesantren sukses, seperti Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq dari Bandung dan Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat dari Jawa Timur.

"Kita ingin dari Kementerian Koperasi bagaimana caranya kesuksesan Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq dan Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat bisa diduplikasi di tempat yang lain agar kemudian ekosistem sesama pesantren ini selain pesantrennya secara pribadi mandiri, juga bisa berkonsolidasi dengan sesama pesantren lain itu untuk membangun jaringan ekonomi," katanya.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Ari Permana mengatakan tujuan dari kegiatan sosialisasi dan Bimtek Koperasi Pondok Pesantren merupakan inisiasi dari Kementerian Koperasi untuk bagaimana bisa menjadikan pondok pesantren tidak hanya sebagai entitas sosial dan pendidikan, namun juga sebagai entitas ekonomi.

"Entitas ekonomi yang tidak hanya memberi dampak bagi pondok pesantren tersebut, tapi juga bisa memberi dampak yang luas terhadap ekonomi di sekitarnya," kata Ari Permana.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan koperasi pondok pesantren atau kopontren memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi umat sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi yang berkelanjutan.

Saat mengunjungi Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Lamongan, Jawa Timur, Jumat, Farida menjelaskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelorakan pemerintah dapat disinergikan dengan koperasi yang sudah ada, termasuk kopontren.

Sinergi ini diperlukan agar kopontren dapat menjadi tempat magang bagi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga operasionalnya berjalan baik.

"Saat ini kami memulai program pemagangan 500 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke koperasi aktif dan sehat, termasuk tiga koperasi pesantren, salah satunya Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat di Lamongan," kata Farida dalam keterangan pers kementerian di Jakarta.

Farida menambahkan berdirinya 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadikan tugas Kemenkop semakin besar dalam melakukan pendampingan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kopontren sangat diperlukan.

Farida menjelaskan bahwa pada kenyataannya pondok pesantren memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasi dan menjadikan koperasi berdaya sehingga dapat memberikan manfaat bagi pesantren maupun masyarakat di sekitarnya.

Wamenkop menegaskan pondok pesantren bukan hanya lembaga dakwah dan pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menyiapkan santri dengan jiwa wirausaha.

"Santri masa kini tidak hanya dituntut berdakwah di mimbar, tetapi juga harus mampu menjadi entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja," katanya.

Kemenkop berkomitmen terus mendampingi pondok pesantren dalam penguatan koperasi, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan pengembangan usaha pesantren secara mandiri.

Farida juga menekankan bahwa potensi ekonomi pesantren sangat besar melalui jaringan santri, alumni, unit usaha, serta kedudukan pesantren di tengah masyarakat.

Dia berharap konsolidasi kopontren dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat segera digelar dan memberi dampak positif bagi masyarakat, termasuk program pemagangan 500 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke koperasi-koperasi yang aktif dan sehat, termasuk kopontren.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan wilayahnya merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah santri terbanyak di Jawa Timur.

Ia juga melaporkan bahwa Lamongan kini memiliki 474 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau terbanyak di Jawa Timur. Dari jumlah itu, sebanyak 96 koperasi beroperasi aktif di 21 kecamatan.

Dengan adanya kopontren dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lamongan, Yuhronur berharap sinergi di antara keduanya dapat berjalan optimal, terutama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan penggerak ekonomi masyarakat pesisir pantura.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong petani dan koperasi go digital, lewat dua pelatihan strategis yang digelar di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Pelatihan yang ditujukan untuk percepatan transformasi digital sektor pertanian tersebut, diikuti 160 peserta dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan membekali petani muda dan koperasi agar mampu memasarkan produk secara digital serta memperkuat efisiensi rantai pasok lokal.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leon Alpha Edison, mengatakan pelatihan ini diadakan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan lapangan yang dilakukan Kemenko PM beberapa waktu sebelumnya.

"Kami menemukan dua tantangan utama. Pertama, petani muda masih kesulitan memasarkan produk secara mandiri melalui platform digital. Kedua, belum banyak koperasi yang berperan sebagai offtaker di daerah, sehingga rantai pasok menjadi panjang dan biaya logistik tinggi," ujar Leon.

Sehingga, kata Leon, dihadirkan dua program pelatihan terfokus guna menyikapi temuan tersebut, yang pertama bertajuk "Berdaya Bersama" dengan diikuti 100 petani muda dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan materi digital marketing serta pembuatan konten kreatif.

"Program ini menggandeng mentor dari Kementerian Koperasi dan UKM, DCT Agency, serta praktisi content creator," katanya.

Sementara, pelatihan kedua bertajuk "Replikasi Model Rantai Pasok Lokal" ditujukan bagi perwakilan koperasi se-Jawa Barat.

Selama dua hari, peserta mempelajari model bisnis dan manajemen rantai pasok yang diterapkan Al-Ittifaq bersama narasumber dari Kementerian Koperasi dan tim Al-Ittifaq.

CEO Kopontren Al-Ittifaq, Irawan, menyambut baik langkah Kemenko PM yang menjadikan pihaknya sebagai pusat pelatihan dan replikasi model.

"Kami siap berbagi pengalaman dan model bisnis yang telah kami jalankan agar bisa diterapkan di berbagai daerah. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat ekosistem agribisnis pesantren dan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Irawan.

Leon menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem ekonomi inklusif di tingkat akar rumput.

'Tujuan akhirnya adalah memastikan intervensi pemerintah memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tutur Leon menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025