Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 6 komponen yang ada di THR PNS dan Pensiunan PNS untuk memenuhi kebutuhan lebaran 2026.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pencairan THR untuk ASN, TNI-Polri, hingga pensiunan sedang dalam proses dengan alokasi anggaran sebesar Rp55 triliun.

“Nanti begitu presiden pulang (dari Amerika Serikat), mungkin dia akan umumkan. Saya enggak tahu, masih diproses, tapi dana-dana sudah siap.” Ujarnya (23/2/2026)

Dengan dasar hukum yang jelas dan skema yang transparan, pemerintah berharap THR PNS 2026 dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi seluruh penerima.

Siapa Saja Penerima THR PNS 2026?

• PNS dan CPNS
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat Negara
• Pensiunan PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara
• Penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua

Ada 6 komponen yang akan diterima oleh PNS dan Pensiunan PNS

• Gaji pokok, disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja.
• Tunjangan keluarga, meliputi tunjangan suami/istri dan anak.
• Tunjangan pangan, berupa tunjangan beras atau pengganti nilai beras.
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan bagi ASN non-jabatan.
• Tunjangan kinerja (tukin), dengan besarannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah.
• Tambahan penghasilan daerah (TPP) untuk PNS daerah, maksimal sebesar penghasilan satu bulan, disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Seperti diketahui, besaran gaji pokok PNS diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024. Aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Berdasarkan aturan tersebut gaji pokok PNS ditentukan menurut golongan dan masa kerja. Nominal terendah pada golongan Ia dengan kisaran gaji Rp 1.685.700 hingga Rp 2.522.600. Sementara yang tertinggi pada golongan IVe antara Rp 3.880.400 sampai 6.373.200.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi angin segar untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, sekaligus menjaga daya beli dan mendorong perputaran ekonomi nasional. Pada 2026, pemerintah kembali menyiapkan kebijakan THR PNS yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025.

Meskipun besaran resmi THR PNS 2026 masih menunggu pengumuman lanjutan, skema dan perkiraannya sudah bisa diprediksi berdasarkan aturan yang berlaku. Mengacu pada pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, THR PNS 2026 diperkirakan cair 10–15 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri. Pemerintah biasanya menyalurkan THR lebih awal agar aparatur negara memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran.

Siapa Saja Penerima THR PNS 2026?

Penerima THR tidak hanya terbatas pada PNS aktif. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025, kelompok yang berhak menerima THR meliputi:

• PNS dan CPNS
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat Negara
• Pensiunan PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara
• Penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua

Pemberian THR ini merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian aparatur dan pensiunan kepada bangsa dan negara.

Tujuan Pemberian THR

Pemberian THR memiliki tujuan strategis, antara lain:

• Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat
• Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
• Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan
• Memberikan penghargaan atas pengabdian kepada negara

Komponen THR PNS 2026

Komponen THR PNS mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025, yang mencakup:

• Gaji pokok, disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja.
• Tunjangan keluarga, meliputi tunjangan suami/istri dan anak.
• Tunjangan pangan, berupa tunjangan beras atau pengganti nilai beras.
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan bagi ASN non-jabatan.
• Tunjangan kinerja (tukin), dengan besarannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah.
• Tambahan penghasilan daerah (TPP) untuk PNS daerah, maksimal sebesar penghasilan satu bulan, disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Secara prinsip, THR dibayarkan 100 persen tanpa potongan dan tidak dikenakan iuran. Namun, khusus tunjangan kinerja, besarannya bisa diberikan penuh atau sebagian sesuai keputusan pemerintah.

Beberapa tunjangan dikecualikan dari THR, antara lain tunjangan insentif kerja, tunjangan risiko dan bahaya, tunjangan pengamanan, tunjangan khusus wilayah (Papua, perbatasan, dan sejenisnya), serta tunjangan khusus lainnya di luar komponen resmi THR.

Perhitungan THR Berdasarkan Masa Kerja

Perhitungan THR ASN umumnya mengacu pada masa kerja pegawai:

• Masa kerja lebih dari 12 bulan: THR sebesar 1 bulan gaji pokok, ditambah tunjangan tetap jika berlaku.
• Masa kerja kurang dari 12 bulan: (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok.

Skema ini dianggap lebih adil karena memberikan hak proporsional bagi ASN yang baru diangkat, tanpa mengurangi hak ASN senior.

Ketentuan Khusus

Beberapa kelompok ASN memiliki aturan khusus:

1. Guru ASN: Jika tidak menerima tunjangan kinerja, berhak atas THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan maksimal setara satu bulan.
2. Dosen ASN: Jika tidak menerima tunjangan kinerja, berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor sesuai ketentuan.
3. CPNS: Menerima 80 persen gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja jika tersedia.
4. PPPK: Dengan masa kerja kurang dari satu tahun, menerima THR secara proporsional sesuai bulan kerja. PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya tidak menerima THR.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pencairan THR untuk ASN, TNI-Polri, hingga pensiunan sedang dalam proses dengan alokasi anggaran sebesar Rp55 triliun.

“Nanti begitu presiden pulang (dari Amerika Serikat), mungkin dia akan umumkan. Saya enggak tahu, masih diproses, tapi dana-dana sudah siap.” Ujarnya (23/2/2026)

Dengan dasar hukum yang jelas dan skema yang transparan, pemerintah berharap THR PNS 2026 dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi seluruh penerima.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi perhatian publik. THR bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan Lebaran, tetapi juga berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi nasional.

Untuk tahun 2026, skema THR PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Meski nominal resminya masih menunggu pengumuman pemerintah, gambaran komponen dan perhitungannya sudah dapat diprediksi berdasarkan regulasi tersebut.

Jadwal THR PNS 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri mulai dicairkan pada pekan pertama Ramadan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp55 triliun yang masuk dalam belanja negara triwulan I 2026 sebesar Rp809 triliun, dengan penyaluran dilakukan di awal puasa untuk menopang daya beli dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan.” ujarnya.

Namun jika mengacu pada pencairan THR pada tahun 2025, dana ditransfer ke rekening penerima 10-15 hari kerja sebelum idulfitri, maka THR PNS 2026 kemungkinan cair pada 4 hingga 9 maret 2026.

Siapa Saja yang Berhak Menerima THR 2026?

Berdasarkan regulasi, penerima THR tidak hanya PNS aktif. Berikut kelompok yang berhak menerima:

1. PNS dan CPNS
2. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
3. Prajurit TNI
4. Anggota Polri
5. Pejabat Negara
6. Pensiunan PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara
7. Penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua

Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian aparatur dan pensiunan.

Komponen THR PNS 2026

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, THR PNS terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Gaji pokok
   Disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja.
2. Tunjangan keluarga
   Meliputi tunjangan suami/istri dan anak sesuai ketentuan.
3. Tunjangan pangan
   Biasanya dalam bentuk tunjangan beras atau pengganti nilai beras.
4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
   Termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan umum bagi ASN non-jabatan.
5. Tunjangan kinerja (tukin)
   Pemberiannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah. Bisa dibayarkan penuh atau sebagian.

Untuk PNS daerah, THR juga dapat mencakup tambahan penghasilan daerah (TPP) maksimal sebesar penghasilan satu bulan, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Secara prinsip, THR dibayarkan 100 persen tanpa potongan iuran.

Cara Menghitung THR PNS 2026

Perhitungan THR ASN umumnya mengacu pada masa kerja:

• Masa kerja lebih dari 12 bulan
  = 1 bulan gaji pokok + tunjangan tetap (jika berlaku)
• Masa kerja kurang dari 12 bulan
  = (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok

Skema ini memastikan ASN yang baru diangkat tetap memperoleh hak secara proporsional.

Ketentuan Khusus THR Guru, Dosen, CPNS, dan PPPK

Beberapa kelompok ASN memiliki skema berbeda:

1. Guru ASN

Guru yang tidak menerima tunjangan kinerja berhak memperoleh THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN, maksimal setara satu bulan.

2. Dosen ASN

Dosen yang tidak menerima tukin berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor sesuai ketentuan.

3. CPNS

CPNS menerima:

• 80% gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan/umum
• Tunjangan kinerja (jika tersedia)

4. PPPK

• Masa kerja kurang dari 1 tahun: THR dibayarkan secara proporsional.
• Masa kerja kurang dari 1 bulan sebelum Hari Raya: tidak menerima THR.
  

Tunjangan yang Tidak Masuk Komponen THR

Tidak semua tunjangan dihitung dalam THR. Beberapa yang dikecualikan antara lain:

• Tunjangan insentif kerja
• Tunjangan risiko dan bahaya
• Tunjangan pengamanan
• Tunjangan khusus wilayah (Papua, daerah perbatasan, dan sejenisnya)
• Tunjangan khusus lain di luar komponen resmi

Tujuan Pemberian THR PNS

Pemberian THR memiliki beberapa tujuan strategis:

• Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat
• Mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Lebaran
• Meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan
• Memberikan penghargaan atas pengabdian aparatur negara

Dengan dasar hukum yang jelas, kebijakan THR PNS 2026 diharapkan memberikan kepastian dan manfaat nyata bagi seluruh penerima. Masyarakat kini tinggal menunggu pengumuman resmi terkait nominal dan jadwal pencairan dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hak yang paling dinantikan pekerja menjelang Idulfitri. Pada 2026, baik karyawan swasta maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS dipastikan kembali menerima THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi karyawan swasta, aturan pemberian THR mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih, baik dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Jadwal Pencairan THR 2026

THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Apabila Idulfitri 2026 diperkirakan jatuh pada 20 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran THR bagi karyawan swasta adalah 13 Maret 2026. Jika pengusaha terlambat membayarkan THR, maka akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Meski dikenakan denda, kewajiban membayar THR tetap harus dipenuhi. Sementara itu, perusahaan yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain pekerja swasta, pemerintah juga menyiapkan THR bagi ASN dan PNS, baik di instansi pusat maupun daerah. Jika mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR ASN biasanya dilakukan sekitar 10 hingga 15 hari sebelum Idulfitri dan dibayarkan secara bertahap. Dengan perkiraan Lebaran jatuh pada 20 Maret 2026, maka THR ASN berpotensi cair pada awal hingga pertengahan Maret 2026.

Besaran THR untuk karyawan swasta ditentukan berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Upah yang dimaksud dapat berupa upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah bersih tanpa tunjangan. Sebagai contoh, jika seorang pekerja menerima gaji setara UMP Jakarta sebesar Rp5.729.876 dan telah bekerja selama dua tahun, maka ia berhak menerima THR sebesar Rp5.729.876.

Cara Menghitung THR

Besaran THR karyawan swasta ditentukan berdasarkan masa kerja:

• Masa kerja 12 bulan atau lebih
  Mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah (upah pokok + tunjangan tetap atau upah bersih).
• Masa kerja kurang dari 12 bulan
  Dihitung secara proporsional dengan rumus:
  (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah.
• Pekerja harian lepas
  Masa kerja ≥ 12 bulan: dihitung dari rata-rata upah 12 bulan terakhir.
  Masa kerja < 12 bulan: dihitung dari rata-rata upah selama masa kerja.

Komponen THR PNS dan ASN 2026

Mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025, THR PNS dan ASN terdiri dari beberapa komponen.

1. Untuk ASN/PNS Pusat:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja sesuai pangkat atau kelas jabatan

2. Untuk ASN/PNS Daerah:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Tambahan penghasilan sesuai kemampuan fiskal daerah
Secara umum, besaran THR ASN mengikuti skema satu bulan penghasilan bagi yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih. Sementara bagi ASN yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya dilakukan secara proporsional sesuai lama bekerja.

Ketentuan Khusus THR Guru, Dosen, CPNS, dan PPPK

• Guru ASN yang tidak menerima tunjangan kinerja
  Menerima tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan maksimal setara satu bulan.
• Dosen ASN yang tidak menerima tunjangan kinerja
  Berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor.
• CPNS
  Menerima 80 persen gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, serta tunjangan kinerja jika tersedia.
• PPPK
  Masa kerja < 1 tahun: dihitung proporsional sesuai bulan kerja.
  Masa kerja < 1 bulan sebelum hari raya: tidak menerima THR.

Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), THR diberikan sebesar 80 persen dari gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja apabila tersedia. Sementara itu, PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima THR secara proporsional sesuai jumlah bulan kerja. Namun, PPPK yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum hari raya tidak mendapatkan THR.

Dengan ketentuan tersebut, pekerja swasta maupun ASN diharapkan dapat menerima THR tepat waktu sesuai aturan. THR tidak hanya menjadi hak pekerja, tetapi juga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan tambahan saat perayaan Lebaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi angin segar untuk memenuhi kebutuhan Lebaran sekaligus menjaga daya beli dan mendorong perputaran ekonomi nasional.

Pada 2026, pemerintah kembali menyiapkan kebijakan THR PNS yang mengacu pada regulasi terbaru. Meski besaran resminya masih menunggu pengumuman lanjutan, gambaran skema dan perhitungannya sudah bisa diprediksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Mengacu pada pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, THR PNS 2026 diperkirakan cair 10–15 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri. Pemerintah biasanya menyalurkan THR lebih awal agar ASN memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran.

Kebijakan pencairan THR ini diharapkan kembali dilakukan secara serentak, baik untuk PNS pusat maupun daerah, setelah Peraturan Presiden terkait THR resmi diterbitkan.

Siapa Saja Penerima THR PNS 2026?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, penerima THR tidak hanya terbatas pada PNS aktif. Berikut kelompok yang berhak menerima THR:

• PNS dan CPNS
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat Negara
• Pensiunan PNS
• Pensiunan TNI dan Polri
• Pensiunan Pejabat Negara
• Penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua

Pemberian THR ini merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian aparatur dan pensiunan kepada bangsa dan negara.

Komponen Besaran THR PNS 2026

Hingga saat ini, nominal resmi THR PNS 2026 memang belum diumumkan. Namun, jika merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2025, komponen THR PNS meliputi:

• Gaji pokok, sesuai pangkat, golongan, dan masa kerja
• Tunjangan keluarga, meliputi tunjangan suami/istri dan anak
• Tunjangan pangan, berupa tunjangan beras atau pengganti nilai beras
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja (tukin), dengan catatan menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah

Untuk PNS daerah, THR juga dapat mencakup tambahan penghasilan daerah, maksimal sebesar penghasilan satu bulan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Secara prinsip, THR dibayarkan 100 persen tanpa potongan dan tidak dikenakan iuran. Namun, khusus komponen tunjangan kinerja, besarannya bisa diberikan penuh atau sebagian sesuai keputusan pemerintah pusat.

Perhitungan THR PNS 2026 Berdasarkan Masa Kerja

Perhitungan THR ASN umumnya mengacu pada masa kerja pegawai, dengan skema sebagai berikut:

1. Masa kerja lebih dari 12 bulan
   THR sebesar 1 bulan gaji pokok (ditambah tunjangan tetap jika berlaku)
2. Masa kerja kurang dari 12 bulan
   (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok

Skema ini dianggap lebih adil karena memberikan hak proporsional bagi ASN yang baru diangkat, tanpa mengurangi hak ASN senior.

Ketentuan Khusus THR Guru, Dosen, CPNS, dan PPPK

Pemerintah juga menetapkan aturan khusus bagi beberapa kelompok ASN:

1. Guru ASN
   Guru yang tidak menerima tunjangan kinerja berhak memperoleh THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN, maksimal setara satu bulan.
2. Dosen ASN
   Dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor, sesuai ketentuan.
3. CPNS
   CPNS menerima 80 persen gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja apabila tersedia.
4. PPPK
   PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima THR secara proporsional sesuai bulan kerja. Sementara PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya tidak menerima THR.

Tidak semua tunjangan masuk dalam komponen THR. Beberapa tunjangan yang dikecualikan antara lain:

• Tunjangan insentif kerja
• Tunjangan risiko dan bahaya
• Tunjangan pengamanan
• Tunjangan khusus wilayah (Papua, daerah perbatasan, dan sejenisnya)
• Tunjangan khusus lainnya di luar komponen resmi THR
• Tujuan Pemberian THR PNS

Pemberian THR memiliki tujuan strategis, antara lain:

• Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat
• Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
• Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan
• Memberikan penghargaan atas pengabdian kepada negara

Dengan dasar hukum yang jelas melalui PP Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah berharap kebijakan THR PNS 2026 dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi seluruh penerima.

Bisnis.com, JAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan bentuk kewajiban perusahaan maupun negara kepada pekerja dan aparatur negara sebagai bentuk apresiasi menjelang hari raya keagamaan.

Pemberian THR bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan tambahan saat Lebaran. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cara perhitungan dan komponen THR menjadi hal penting, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk tahun 2026, THR PNS diperkirakan cair secara bertahap sekitar 10 hingga 15 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui rekening masing-masing penerima. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk penghargaan pemerintah kepada ASN atas pengabdian dan kinerja mereka selama menjalankan tugas pelayanan publik.

Komponen THR PNS 2026

Hingga saat ini, nominal resmi THR PNS 2026 masih dinantikan, namun jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, komponen THR yang diterima PNS mencakup beberapa unsur utama.

1. Gaji pokok, yang besarannya disesuaikan dengan pangkat, golongan, masa kerja, serta ketentuan penggajian yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan keluarga, yang meliputi tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak bagi PNS yang memenuhi syarat administratif.
3. Tunjangan pangan, yang biasanya diberikan dalam bentuk tunjangan beras atau pengganti nilai beras.
4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Komponen ini mencakup tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, maupun tunjangan umum bagi ASN yang tidak menduduki jabatan tertentu.

THR pada prinsipnya dibayarkan secara utuh 100 persen tanpa potongan, termasuk tidak dikenakan potongan iuran. Namun, untuk tunjangan kinerja (tukin), pemberiannya masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Besaran tukin akan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara, sehingga dapat diberikan secara penuh maupun sebagian.

Perhitungan THR ASN

Jika melihat pola perhitungan pada tahun-tahun sebelumnya, THR ASN dapat diakumulasikan berdasarkan masa kerja.

• Masa kerja > 12 bulan = 1 bulan gaji pokok (+ tunjangan tetap, jika berlaku)
• Masa kerja < 12 bulan = (masa kerja (bulan)) : 12) x gaji pokok

Skema ini memberikan keadilan bagi ASN yang baru diangkat namun tetap memberikan hak sesuai masa pengabdian.

Ketentuan THR Khusus Guru, Dosen, dan CPNS

Mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan khusus bagi kelompok tertentu. Guru ASN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat memperoleh THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN, dengan besaran maksimal setara satu bulan.

Sementara itu, dosen ASN yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja berhak menerima tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan bagi profesor, sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pemerintah menetapkan skema berbeda. CPNS hanya menerima 80 persen dari gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja apabila tersedia.

Tunjangan yang Tidak Masuk Perhitungan THR

Pemerintah menegaskan bahwa tidak semua jenis tunjangan masuk dalam komponen THR. Beberapa tunjangan yang dikecualikan antara lain:

• Tunjangan insentif kerja
• Tunjangan risiko dan bahaya
• Tunjangan pengamanan
• Tunjangan khusus wilayah seperti Papua dan daerah perbatasan
• Tunjangan khusus lainnya di luar komponen resmi THR.

Dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah berharap pemberian THR dan gaji ke-13 dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, serta mendorong perputaran ekonomi nasional menjelang hari raya keagamaan.