Bisnis.com, JAKARTA— inDrive Indonesia merespons aturan baru Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memasukkan layanan ojek online (ojol) ke dalam revisi regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam beleid tersebut, pemerintah mengatur aktivitas transaksi jual beli barang yang difasilitasi melalui fitur niaga yang tersedia di dalam aplikasi ride-hailing.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan pihaknya menyambut baik regulasi yang bertujuan menciptakan tata kelola digital yang lebih tertib, sepanjang tetap memberikan ruang kompetisi yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha.

“Masuknya ride-hailing ke dalam lanskap PMSE dirancang pemerintah untuk menciptakan standarisasi baru. Aturan ini memiliki potensi manfaat yang signifikan, namun juga membawa tantangan dalam proses adaptasinya,” kata Rio kepada Bisnis, Senin (8/6/2026).

Menurut Rio, inDrive terbuka untuk berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran, berbasis data yang relevan, dan sesuai dengan kebutuhan ekosistem digital saat ini.

Lebih lanjut, dia menilai regulasi yang adil akan memberikan manfaat bagi industri. Menurutnya, aturan tersebut juga sejalan dengan prinsip inDrive yang mengedepankan transparansi biaya dan potongan komisi yang rendah.

Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan ride-hailing, Rio memandang regulasi tersebut sebagai bagian dari proses pendewasaan pasar (market maturity).

Dia menilai proses adaptasi administratif mungkin akan membuat operasional sedikit melambat pada tahap awal. Namun, dalam jangka panjang, industri dinilai akan tumbuh lebih sehat karena memiliki landasan hukum yang jelas.

“Operasional mungkin akan sedikit melambat di awal karena proses adaptasi administrasi, namun prospek jangka panjangnya akan jauh lebih sehat karena bisnis tumbuh di atas pondasi hukum yang jelas, bukan di dalam celah regulasi,” ujarnya.

Meski demikian, Rio menegaskan bahwa saat ini inDrive Indonesia masih berfokus pada layanan transportasi melalui kendaraan roda dua dan roda empat, serta layanan pengiriman barang melalui kurir. Dengan demikian, model bisnis perusahaan belum mencakup aktivitas perdagangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PMSE tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah menandatangani Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada 4 Juni 2026. Regulasi tersebut menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam revisi aturan itu, pemerintah menambahkan dua model bisnis baru ke dalam kategori Penyelenggara PMSE (PPMSE), yakni ride-hailing dan online travel agent (OTA).

Budi menjelaskan bahwa pengaturan terhadap layanan ride-hailing hanya berlaku untuk aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi platform melalui fitur niaga yang tersedia di dalam aplikasi.

“Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya,” ujarnya.

Sementara itu, OTA didefinisikan sebagai sistem elektronik yang menyediakan layanan penjualan atau pemesanan perjalanan, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang menawarkan tiket transportasi, akomodasi, atraksi wisata, maupun paket perjalanan.

Menurut Budi, penambahan dua model bisnis tersebut merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang terus berkembang.

“Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang membuka ruang impor minyak mentah dilakukan langsung oleh badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan layanan umum (BLU) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26/2026 dinilai berpotensi mengubah peta pengadaan energi nasional, sekaligus mengurangi dominasi Pertamina dalam rantai impor minyak mentah nasional.

Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai penerbitan Perpres No. 26/2026 menjadi langkah mendesak untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah terus menurunnya produksi minyak domestik dan tingginya kebutuhan minyak mentah untuk kilang dalam negeri.

“Menurut saya cukup mendesak dalam mencari solusi mengamankan import crude [minyak mentah] yang krusial bagi ketahanan energi kita,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (28/5/2026)

Menurutnya, keterlibatan BLU dalam impor minyak mentah dapat menciptakan fleksibilitas baru dalam pengadaan energi nasional karena tanggung jawab impor tidak lagi sepenuhnya berada di tangan Pertamina.

“Paling tidak Pertamina harus mengambil hikmah atas kebijakan ini, bahwa tanggung jawab impor bukan monopoli Pertamina. Share beban tanggung jawab kepada BLU juga,” sebutnya.

Hadi menilai skema baru tersebut berpotensi menciptakan kompetisi yang lebih sehat antara Pertamina dan BLU. Dengan demikian, proses pengadaan minyak menjadi lebih cepat dan efisien di tengah ketatnya persaingan global mendapatkan pasokan minyak mentah.

Tata kelola anyar itu dia sebut juga dapat memperbesar peluang Indonesia memperoleh pasokan minyak mentah dari lebih banyak negara pemasok strategis, termasuk Amerika Serikat dan Rusia.

Dia menyebut impor minyak dari Amerika Serikat menjadi opsi yang cukup baik untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari Timur Tengah yang saat ini masih dibayangi konflik geopolitik.

Namun, dia berpandangan impor dari Negeri Paman Sam memiliki tantangan berupa biaya logistik yang lebih tinggi. Di sisi lain, Hadi mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati jika membuka impor minyak dari Rusia karena negara tersebut masih berada dalam daftar target sanksi Amerika Serikat.

Menurut dia, Pertamina memiliki keterikatan tertentu dengan pasar keuangan Amerika Serikat karena pernah menerbitkan obligasi global atau Pertamina Bond di AS. Salah satu klausul dari penerbitan obligasi tersebut berkaitan dengan pembatasan perdagangan dengan negara dalam daftar sanksi.

“Nah mungkin BLU ini yang relatif baru dibentuk bisa mengisi celah,” sebutnya.

Kendati demikian, Hadi menilai kebijakan impor yang lebih fleksibel tetap menyimpan risiko apabila tidak dibarengi pengawasan ketat, terutama terkait transparansi harga, kualitas minyak mentah, hingga pemilihan pemasok.

Untuk itu, dia menekankan seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka agar tidak memunculkan persoalan tata kelola baru. “Selama dilakukan dengan tender terbuka dan transparan, saya pikir penentuan harga, spesifikasi minyak mentah dan pilihan pemasok yang andal bisa diperoleh dengan kondisi terbaik,” harap Hadi.

Di sisi lain, dia mengakui kebijakan fleksibilitas impor migas ini dapat membuat Indonesia makin bergantung pada impor minyak dalam jangka pendek. Pasalnya, kebutuhan minyak mentah nasional masih jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi domestik.

Hadi menjelaskan kebutuhan minyak mentah untuk kilang domestik saat ini mencapai sekitar 1,8 juta barel per hari, sementara produksi minyak nasional baru berada di kisaran 600.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 1,2 juta barel per hari.

“Untuk jangka pendek tidak realistis mengurangi impor. Bisnis migas itu jangka panjang, butuh fast track project 10 sampai 15 tahun seperti Guyana,” sebutnya.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah segera mempercepat eksplorasi migas secara masif guna meningkatkan lifting nasional. Menurutnya, Indonesia perlu mencontoh keberhasilan Guyana yang mampu meningkatkan produksi minyak dari nol menjadi sekitar 1,1 juta barel per hari dalam waktu sekitar 10 hingga 15 tahun melalui program eksplorasi agresif.

“Eksplorasi yang masif di 68 unexplored basin dengan fokus ke enam sweet spot yang sudah diidentifikasi Kementerian ESDM untuk menggalakkan roadmap giant discovery,” tegasnya.

Selain dari sisi hulu, Hadi juga menilai penguatan ketahanan energi perlu dilakukan melalui transformasi sektor hilir, mulai dari konversi BBM ke gas, penggunaan kendaraan listrik, hingga pengalihan pembangkit diesel menjadi pembangkit berbasis gas melalui pembangunan infrastruktur gas secara besar-besaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah mendorong penggabungan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor konstruksi dinilai berpotensi memberikan dampak positif bagi industri karya nasional. Konsolidasi tersebut diproyeksikan dapat memperbaiki struktur keuangan BUMN karya dan meningkatkan efisiensi operasional.

Equity Research Bahana Sekuritas, Kevin Jonathan Panjaitan, menilai konsolidasi antarperusahaan karya dapat menciptakan ruang efisiensi yang lebih besar, terutama setelah proses asset grouping diselesaikan.

“Dengan merger ini diharapkan juga kompetisi akan lebih sehat sehingga mendorong margin dari pemain konstruksi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (10/11/2025).

Kevin menjelaskan, salah satu persoalan utama sektor konstruksi selama ini adalah persaingan harga yang tidak sehat dalam proses tender proyek. Praktik tersebut kerap menekan margin keuntungan emiten BUMN karya. Dengan adanya penggabungan, ia melihat peluang perbaikan margin sebagai dampak dari kompetisi yang lebih terjaga.

Ia juga mengapresiasi langkah Danantara yang berencana melakukan asset grouping. Skema ini dinilai memberi kesempatan bagi masing-masing BUMN karya untuk lebih fokus pada kompetensi inti sekaligus memperkuat neraca perusahaan.

Bagi investor ritel, momentum restrukturisasi dan rencana merger ini dapat menjadi peluang akumulasi saham BUMN konstruksi, terutama karena valuasi yang dinilai masih menarik.

Namun, Kevin mengingatkan agar investor tetap mencermati kepastian skema merger sebelum mengambil keputusan investasi.

Sementara itu dari sisi kinerja, beberapa emiten BUMN konstruksi masih menghadapi kerugian meski telah mendapatkan suntikan modal dari uang pajak.

Melansir data Kementerian Keuangan, yang dipublikasikan dalam Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2024, total ada delapan perusahaan pelat merah selaku pelaksana penugasan infrastruktur dengan nilai PMN terbesar sejak 2015 hingga kuartal I/2023.

Mereka adalah PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Dari nama-nama tersebut, Waskita Karya dan Wijaya Karya menjadi dua emiten BUMN yang masih membukukan kerugian hingga akhir 2023. Hingga akhir tahun lalu, Waskita Karya membukukan kerugian Rp3,77 triliun atau naik dari tahun sebelumnya Rp1,89 triliun. Adapun Wijaya Karya merugi Rp7,12 triliun tahun lalu, meningkat dibandingkan kerugian 2022 sebesar Rp59,59 miliar.

SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan perseroan telah meraih PMN sebesar Rp3,5 triliun pada 2015. Emiten dengan ticker WSKT ini kemudian mendapatkan lagi suntikan modal senilai Rp7,9 triliun pada 2021.

“Secara total jumlah PMN yang telah diterima Waskita pada tahun 2015 sampai dengan kuartal I/2024 adalah sebesar Rp11,4 triliun,” ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu (4/7/2024).

Ermy menjelaskan bahwa pemberian PMN kepada perseroan untuk memenuhi porsi investasi ekuitas guna menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional di sektor jalan tol. Meski demikian, WSKT dinilai tetap memerlukan pendanaan dari pihak ketiga

“Ruas-ruas tol tersebut juga memerlukan pendanaan dari pihak ketiga yang memiliki beban bunga yang masih cukup tinggi, dan beban bunga tersebut masih akan terkonsolidasi sampai ruas tol tersebut dapat didivestasi,” pungkasnya.

Dia menambahkan Waskita juga mengalami penurunan kinerja operasional yang disebabkan keterbatasan modal kerja karena proses restrukturisasi sedang berlangsung.

Perusahaan saat ini telah mengimplementasikan program pemulihan keuangan, di antaranya restrukturisasi utang, divestasi jalan tol, dan perbaikan tata kelola. Hal ini diharapkan membawa dampak positif pada kinerja perusahaan secara menyeluruh.

Di sisi lain, Ermy menyatakan penggunaan PMN dilandaskan pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Waskita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta melaporkan penggunaan modal negara ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

“Waskita juga telah membentuk program PMN War Room untuk memastikan dana PMN terserap dengan optimal dan efektif sesuai waktu yang telah ditentukan,” tuturnya.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.