Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggembleng 30.000 calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih melalui Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad) sebelum ditempatkan di desa-desa.

Pengumuman hasil akhir seleksi yang semula direncanakan pada 7 Juni 2026 diundur dan akan diumumkan paling lambat pada 10 Juni 2026. Peserta yang dinyatakan lolos tidak langsung bertugas mengelola koperasi, melainkan terlebih dahulu akan mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad pada 17 Juni—16 Juli 2026.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto meragukan kualitas hasil seleksi yang dilakukan dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhan puluhan ribu manajer koperasi desa.

Menurut Darmadi, target pemenuhan puluhan ribu manajer dalam waktu singkat berpotensi memunculkan persoalan baru dalam pengelolaan KopDes Merah Putih.

"Proses rekrutmen mendadak 30.000 itu nonsens, berkualitas itu nonsens. Betul, nggak? 30.000 berkualitas manajer dalam sekejap, itu kan saya lihat, saya ikuti lho Pak [Menteri Koperasi Ferry Juliantono]. Itu tidak masuk akal, Pak, sebetulnya. Nah, inilah proses waktu yang mepet-mepet seperti ini akan melahirkan banyak masalah biasanya," kata Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Koperasi beberapa waktu lalu.

Kritik itu muncul di tengah proses rekrutmen nasional calon manajer KopDes Merah Putih yang telah memasuki tahap akhir. Setelah dinyatakan lolos, para peserta tidak langsung ditempatkan di koperasi desa, melainkan akan menjalani pendidikan dan pelatihan di fasilitas Kementerian Pertahanan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono membenarkan para calon manajer akan mengikuti pelatihan Komcad sebelum bertugas. Menurutnya, program tersebut bertujuan membentuk kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat bela negara.

“Latihan fisik, kepemimpinan, bela negara itu kan wajib juga. Tidak apa-apa, kok, baik-baik saja,” kata Ferry saat ditemui usai rapat.

Saat ditanya mengenai korelasi pelatihan kemiliteran dengan tugas mengelola koperasi, Ferry menegaskan bahwa kemampuan kepemimpinan dan pembentukan karakter merupakan bekal penting bagi para manajer.

“Oh iya, ada dong. Sebenarnya pengetahuan tentang kepemimpinan, fisik, itu kan perlu. Di mana-mana juga harusnya begitu,” ujarnya.

Ferry juga optimistis para peserta mampu menjalankan tugas meski sebagian berasal dari kalangan lulusan baru atau fresh graduate. Menurut dia, program rekrutmen tersebut merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan pengelola KopDes Merah Putih di Indonesia.

“Kementerian Koperasi mendapatkan amanat dari Bapak Presiden untuk merekrut, melatih, dan menempatkan manajer-manajer koperasi desa itu di Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Saat ini, program KopDes Merah Putih masih berada pada tahap pembangunan fisik setelah proses pembentukan badan hukum terhadap sekitar 83.000 koperasi rampung dilakukan.

Kemenkop mencatat hingga saat ini sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh, sementara 22.737 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Adapun jumlah lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Ferry juga mengakui pemerintah menghadapi tantangan dalam penyediaan lahan, terutama di wilayah perkotaan. Karena itu, Kemenkop telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembangan KopDes Merah Putih akan difokuskan terlebih dahulu pada sekitar 40.000 titik dan dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, target 40.000 unit tersebut merupakan bentuk penyesuaian dari rencana awal pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih.

“Sebenarnya kami memandang untuk tahun ini 40.000 [KopDes Merah Putih beroperasi]. Jadi pembangunan fisik dan insyaallah operasionalisasinya bisa berjalan 40.000,” ujarnya.

Pemerintah kini memilih pendekatan yang lebih realistis dengan menyeimbangkan percepatan pembangunan fisik dan kesiapan operasional.

Dia menekankan operasionalisasi koperasi membutuhkan perhatian lebih terhadap tata kelola, pengembangan model bisnis, serta studi kelayakan usaha dibandingkan sekadar mengejar penyelesaian bangunan fisik.

Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan skema pembangunan koperasi yang dapat mencakup beberapa desa atau kelurahan sekaligus, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif kecil.

Ferry menambahkan, pemerintah tidak lagi berupaya memaksakan target pembangunan hingga 80.000 unit dalam waktu singkat. Sebaliknya, pendekatan yang digunakan akan lebih bertahap dengan menitikberatkan pada kualitas operasional koperasi.

Dia menilai aspek studi kelayakan (feasibility study) akan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan keberlanjutan usaha KopDes Merah Putih.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menjelaskan proses seleksi dilakukan secara terbuka melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

Menurutnya, lebih dari 600.000 orang mendaftar dalam program tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 400.000 peserta mengikuti tes tahap pertama dan sebanyak 101.000 orang dinyatakan lolos. Setelah menjalani tes kesehatan dan mental ideologi, jumlah peserta yang tersisa mencapai sekitar 62.000 orang.

“Kemudian dari 62.000 itu tahap pertama kita akan melakukan rekrutmen 35.000 ini, 30.000 adalah koperasi desa Merah Putih, 5.000 manajer dan pegawai di Kampung Nelayan [Merah Putih],” kata Farida.

Nantinya, sebanyak 35.000 peserta yang lolos akan mengikuti pendidikan di 67 titik pelatihan milik Kementerian Pertahanan selama sekitar 1,5 bulan. Materi yang diberikan mencakup kedisiplinan, bela negara, wawasan kebangsaan, hingga pelatihan manajerial yang disusun Kementerian Koperasi.

Kompetensi Bisnis Lebih Penting

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai pelatihan dasar kemiliteran dapat menjadi pelengkap, tetapi bukan kompetensi utama yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi.

“Kalau ingin membuat pelatihan dasar kemiliteran untuk manajer ini, ya itu sebagai tambahan bisa. Tetapi jangan lupa bahwa pelatihan yang lebih penting adalah yang terkait langsung dengan manajemen dan pengelolaan koperasi,” kata Faisal kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kemampuan manajemen, pemahaman bisnis koperasi, pengalaman mengelola usaha, serta pemahaman terhadap karakter masyarakat lokal jauh lebih menentukan keberhasilan koperasi.

“Sementara latihan dasar kemiliteran kalau ingin membangun, misalkan, rasa nasionalisme itu sebetulnya sifatnya mendukung,” imbuhnya.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman. Menurutnya, pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer KopDes/Kel Merah Putih tidak otomatis menjamin keberhasilan program tersebut.

Dia menilai keberhasilan koperasi lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan kemampuan menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Meski demikian, pelatihan dasar kemiliteran dapat memberikan manfaat dalam membentuk karakter calon manajer koperasi, terutama dari sisi disiplin, integritas, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja secara kolektif.

“Karakter tersebut penting sebagai pondasi etos kerja, namun sifatnya lebih sebagai pendukung (soft skills) dibandingkan kompetensi utama yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah lembaga ekonomi,” kata Rizal kepada Bisnis.

JAKARTA - Pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat (14/6/2026) mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bahwa Komcad merupakan bagian dari komponen pertahanan negara yang memiliki fungsi berbeda dengan aparat pengamanan dalam menghadapi aksi penyampaian pendapat di ruang publik.

Karena itu, kata dia, penempatan Komcad dalam situasi demonstrasi dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. “Kekhawatiran masyarakat sipil itu masuk akal. Bayangkan apabila aksi demonstrasi mahasiswa berhadapan langsung dengan Komcad yang juga ASN, bila terjadi benturan maka hal itu berpotensi memicu konflik horizontal,” ujar TB Hasanuddin, Senin (15/6/2026).

Dia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri.

“Komcad digunakan dalam keadaan perang atau keadaan khusus, seperti menghadapi kondisi tertentu seperti bencana alam besar. Penggunaannya juga harus berdasarkan perintah Presiden,” jelasnya.

Dia menegaskan, dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. “Dalam keadaan damai, Komcad hanya dilakukan pembinaan semata, bukan untuk dikerahkan menghadapi aksi demonstrasi masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) dan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta.

Menurutnya, keterlibatan Komcad dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum tidak sejalan dengan fungsi dan tujuan pembentukan komponen tersebut.

TB Hasanuddin menilai kekhawatiran yang muncul di kalangan masyarakat sipil terkait pengerahan Komcad merupakan hal yang wajar. Ia mengingatkan bahwa keberadaan Komcad berbeda dengan aparat penegak hukum yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kekhawatiran masyarakat sipil itu masuk akal. Bayangkan apabila aksi demonstrasi mahasiswa berhadapan langsung dengan Komcad yang juga ASN, bila terjadi benturan maka hal itu berpotensi memicu konflik horizontal,” ujar TB Hasanuddin, Minggu (14/6/2026).

Mantan perwira tinggi TNI itu menjelaskan bahwa penggunaan Komcad telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Dalam regulasi tersebut, Komcad merupakan bagian dari sistem pertahanan negara yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman tertentu terhadap kedaulatan negara.

Menurutnya, Komcad tidak dirancang untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri pada situasi normal maupun kondisi damai.

“Komcad digunakan dalam keadaan perang atau keadaan khusus, seperti menghadapi kondisi tertentu seperti bencana alam besar. Penggunaannya juga harus berdasarkan perintah Presiden,” jelasnya.

TB Hasanuddin menekankan bahwa selama tidak terdapat kondisi darurat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Komcad seharusnya tetap berada dalam fungsi pembinaan dan peningkatan kapasitas.

“Dalam keadaan damai, Komcad hanya dilakukan pembinaan semata, bukan untuk dikerahkan menghadapi aksi demonstrasi masyarakat,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul terbitnya surat dari Kementerian Pertahanan Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS tertanggal 11 Juni 2026. Dalam surat itu, sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Komponen Cadangan diminta mengikuti Apel Siaga Komcad di lingkungan Kementerian Pertahanan pada 12 Juni 2026.

TB Hasanuddin mengingatkan bahwa pemerintah perlu menjaga kejelasan batas antara fungsi pertahanan negara dan tugas pengamanan ketertiban masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Menurutnya, penempatan setiap unsur pertahanan dan keamanan harus tetap mengacu pada mandat hukum yang berlaku demi menjaga profesionalisme institusi serta mencegah munculnya potensi gesekan sosial di tengah masyarakat.

IDXChannel - Peserta yang lolos seleksi manager dan pegawai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih serta Kampung Nelayan akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pelatihan tersebut akan diberikan setelah pengumuman hasil akhir seleksi yang dijadwalkan pada 7 Juni 2026.

Selain pelatihan Komcad, peserta juga akan mendapatkan pembekalan manajerial serta kompetensi bidang sesuai tugas masing-masing.

"Pengumuman hasil tes akhir dijadwalkan 7 Juni 2026, yang akan dilanjutkan dengan pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad) dan pelatihan manajerial dan kompetensi bidang," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers, Senin (4/5/2026).

Sebelum memasuki tahap tersebut, proses seleksi saat ini tengah berlangsung pada tahap tes kompetensi yang digelar pada 3 hingga 12 Mei 2026.

Ujian menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), metode yang juga digunakan dalam seleksi aparatur sipil negara (ASN), dan dilaksanakan di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Setelah tes kompetensi, peserta akan mengikuti tahapan lanjutan berupa seleksi kompetensi tambahan, yang mencakup tes mental ideologi dan pemeriksaan kesehatan. Tahap ini dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 31 Mei 2026.

Dalam rekrutmen ini, pemerintah membuka sebanyak 35.476 formasi, terdiri dari 30.000 posisi manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 posisi pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh posisi tersebut akan berstatus sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pria yang kerap disapa Zulhas ini mengatakan, seluruh proses rekrutmen dilakukan tanpa pungutan biaya. Pemerintah juga memastikan seleksi berjalan secara transparan dan terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan.

"Saya tegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apa pun, tidak ada jalur khusus, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin lulus, enggak ada. Tergantung tesnya masing-masing ya dengan sistem CAT tadi," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta, Rabu 29 April 2026. Kunjungan tersebut untuk meninjau pelaksanaan Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga.

Sebanyak 280 peserta Komcad dari 16 kementerian dan lembaga tengah mengikuti pendidikan tersebut, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Kehutanan.

Dalam kunjungannya, Sjafrie menyaksikan demonstrasi yang ditampilkan oleh para siswa Komcad, meliputi Peragaan Baris-Berbaris (PBB) serta simulasi penanganan huru hara.

Sjafrie menegaskan ASN yang mendapatkan pembekalan sebagai Komcad diharapkan mampu menjadi kekuatan penguat bagi Komponen Utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kementerian dan lembaga merupakan pilar strategis dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, ASN perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme,” ujarnya dikutip Kamis (30/4/2026).

Sjafrie menyampaikan pendidikan Komcad ini bukan untuk membentuk ASN menjadi militeristik, melainkan untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat, disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian.“Nilai-nilai tersebut, memerlukan proses, komitmen, dan kesungguhan dari setiap peserta,” ucapnya.

Lihat video: Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajah­sora



Sjafrie juga mengapresiasi perkembangan para peserta selama mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari perubahan positif, khususnya dalam aspek kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kebersamaan. Peningkatan tersebut dinilai penting mengingat ASN merupakan elemen kunci dalam mendukung kinerja kementerian dan lembaga.

Selain itu, Sjafrie menekankan bahwa keberagaman latar belakang peserta dari berbagai kementerian dan lembaga merupakan kekuatan yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sjafrie juga menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab ASN sebagai abdi negara.

“Seluruh fasilitas, termasuk pelatihan yang dijalani, bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memberikan pengabdian terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” katanya.

Sjafrie berharap, pada akhir pelatihan, para peserta dapat menunjukkan kualitas diri sebagai ASN Komcad yang disiplin, berintegritas, serta mampu menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing.

Atas nama pemerintah, Sjafrie menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pangkormar beserta seluruh staf dan pelatih. Dedikasi dan kerja keras mereka dinilai menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Latsarmil Komcad, sehingga program ini semakin menunjukkan profesionalisme dan menjadi kebanggaan bagi ASN yang mengikutinya.

Turut hadir dalam acara tersebut Pangkormar, Kabaloghan Kemhan, Kabacadnas Kemhan, Danpasmar 1, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Kas Kormar, Karo TU & Protokol Setjen Kemhan, Karo Infohan Setjen Kemhan.

JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting memberikan pandangannya soal Komponen Cadangan ( Komcad ). Menurutnya, kalau situasinya memang mengharuskan, Komcad bisa menjadi wajib militer .

"Kalau memang mengharuskan Komcad itu menjadi wajib militer, jadi wajib militer saja," kata Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Kamis (23/4/2026).

Menurut Ginting, jika biayanya mahal, lama wajib militer bisa dikurangi. "Idealnya tiga tahun, ya sudah dikurangi jadi satu setengah tahun. Sekarang di beberapa negara juga nggak sanggup (tiga tahun) karena biayanya mahal, wajib militer hanya satu atau satu setengah tahun, sambil berlatih. Situasinya seperti itu, kenapa juga anti terhadap militer. Bukan persoalan militernya. Kita menjaga kedaulatan kita. Ancamannya nyata," jelasnya.

Diketahui, sebanyak 1.773 calon Komponen Cadangan (Komcad) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi menjalani latihan dasar militer (latsarmil). Pelatihan itu resmi dilakukan ditandai dengan upacara pembukaan yang digelar di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan Letjen TNI Gabriel Lema menyampaikan, 1.773 calon anggota Komcad dari 55 Kementerian/Instansi di tingkat pemerintah pusat. Gabriel menyampaikan mereka yang menerima latsarmil artinya telah melewati tahap pemeriksaan administratif, pemeriksaan jasmani dan pemeriksaan data jasmani, psikologi, dan mental ideologi.



Pengamat militer Selamat Ginting. Foto/Dok SindoNews

"Puji syukur, hari ini di tingkat pusat, seluruh Kementerian/Lembaga terepresentasi lewat 55 Kementerian/Lembaga yang tadi sudah kita resmikan untuk pembukaan latihan sejumlah 1.773. Ini gelombang pertama sebagaimana awal tahun Bapak Menteri Pertahanan sudah menegaskan bahwa tahun 202 4.000 ASN akan kita bentuk dalam Komcad," ujar Gabriel kepada wartawan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Gabriel menyampaikan, calon anggota Komcad ini akan menjalani pelatihan selama satu setengah bulan (45 hari). Selanjutnya, mereka akan resmi ditetapkan sebagai Komcad.

"Ini wujud nyata kebersamaan yang melahirkan sikap karakter mental yang baik dari para ASN sehingga kita berharap modal awal secara kebersamaan ini dalam pelaksanaan. Latihan nanti selama kurang lebih 1,5 bulan ya. Dibuka hari ini, nanti diharapkan ditutup dan ditetapkan sebagai Komponen Cadangan pada tanggal 5 Juni," jelas Gabriel.

Gabriel menambahkan pelatihan terakhir ini nantinya bisa membentuk karakter mental disiplin para ASN. Dengan demikian, diharapkan juga akan memberikan dampak langsung terhadap lingkup kerjanya.

"Kita berharap ada nilai tambah dalam rangka untuk memantapkan bagaimana kebersamaan bisa menjawab dan melaksanakan program di lingkup kerja masing-masing," tandas Gabriel.

JAKARTA - Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letjen TNI Gabriel Lema mengatakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mencapai 5 juta orang. Gabriel menyebut jumlah ASN yang banyak itu merupakan potensi akan kekuatan pertahanan terbesar yang dimiliki Indonesia melalui Komponen Cadangan (Komcad).

"Contoh, ASN ini kurang lebih jumlah sekitar hampir 5 juta ya di seluruh Indonesia. Ini potensi kekuatan pertahanan yang terbesar. Tentunya proses penyiapannya ini harus dilalui dan disiapkan oleh kita semua," ujar Gabriel, Rabu (22/4/2026).

Menurut Gabriel, konsep Komcad yang sebelumnya menitikberatkan pada wawasan kebangsaan pun akan berubah. Menurut Gabriel, Komcad memang sejatinya perlu disiapkan untuk kekuatan fisik yang nyata.

"Selama ini kita lebih fokus kepada bela negara dalam konteks cara pandang wawasan, tetapi secara khusus lewat sistem pertahanan, ini komponen salah satunya komponen cadangan ini perlu disiapkan secara kuantitas atau kekuatan nyata fisik," lanjut Gabriel.

Lihat video: Menko Yusril Buka-bukaan soal Napi Kalau Mau Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo Harus Ikut Komcad



Kementerian Pertahanan, tambah Gabriel, juga tengah mempersiapkan anggota Komcad yang datang dari klaster ASN Kementerian/Instansi maupun Pemerintah Daerah. Dia konsep terbaru Komcad ini mampu mendukung kekuatan komponen utama alias TNI.

"Karena Komcad ini sejatinya adalah kekuatan untuk memperbesar, mendukung, dan melipatgandakan kekuatan komponen utama oleh TNI," katanya.

JAKARTA - Sebanyak 1.773 calon Komponen Cadangan (Komcad) dari aparatur sipil negara (ASN) resmi menjalankan latihan dasar militer (Latsarmil). Pelatihan itu resmi dilakukan ditandai dengan upacara pembukaan yang digelar di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (23/4/2026).

Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan (Kabacadnas), Letjen TNI Gabriel Lema menyampaikan 1.773 calon anggota Komcad dari 55 Kementerian/Instansi di tingkat pusat. Gabriel menyampaikan mereka yang menerima Latsarmil artinya telah melewati tahap pemeriksaan administratif, pemeriksaan jasmani dan pemeriksaan data jasmani, psikologi dan mental ideologi.

"Puji syukur hari ini di tingkat pusat, seluruh Kementerian/Lembaga terepresentasi lewat 55 Kementerian/Lembaga yang tadi sudah kita resmikan untuk pembukaan latihan sejumlah 1.773. Ini gelombang pertama sebagaimana awal tahun Bapak Menteri Pertahanan sudah menegaskan bahwa tahun 202 4.000 ASN akan kita bentuk dalam Komcad," ujar Gabriel kepada wartawan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Gabriel menyampaikan calon anggota Komcad ini akan menjalani pelatihan selama satu setengah bulan (45 hari). Selanjutnya, mereka kemudian akan resmi ditetapkan sebagai Komcad

"Ini wujud nyata kebersamaan yang melahirkan sikap karakter mental yang baik dari para ASN sehingga kita berharap modal awal secara kebersamaan ini dalam pelaksanaan. Latihan nanti selama kurang lebih 1,5 bulan ya. Dibuka hari ini, nanti diharapkan ditutup dan ditetapkan sebagai Komponen Cadangan pada tanggal 5 Juni," jelas Gabriel.

Gabriel menambahkan pelatihan terakhir ini nantinya bisa membentuk karakter mental disiplin para ASN. Dengan demikian, diharapkan juga akan memberikan dampak langsung terhadap lingkup kerjanya.

"Kita berharap ada nilai tambah dalam rangka untuk memantapkan bagaimana kebersamaan bisa menjawab dan melaksanakan program di lingkup kerja masing-masing," tandas Gabriel.

JAKARTA - Pemerintah resmi melepas ribuan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti pelatihan komponen cadangan (Komcad). Adapun program ini diikuti oleh sebanyak 2.019 ASN dari 49 Kementerian/Lembaga.

Kepala Badan Cadangan Nasional, Letjen TNI Gabriel Lema menjelaskan mereka yang mengikuti pelatihan ini sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kesehatan. Selanjutnya mereka akan dikirim ke enam lembaga yang telah ditentukan.

"Diberangkatkan ke enam Lemdik yang sudah disiapkan oleh Kemhan dan jajaran TNI," ucap Gabriel usai upacara pelepasan Komcad di Monas, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa konsep dalam pertahanan negara pada dasarnya dilandasi oleh jiwa bela negara yang harus dimiliki seluruh anak bangsa. Apalagi anak bangsa yang telah mempunyai kemandirian hidup yang jelas seperti para ASN.

Menurutnya, ASN merupakan bagian dari potensi besar dalam sistem pertahanan negara.

"Sehingga dalam kondisi apapun, baik itu negara dalam kondisi yang aman, damai, ataupun dalam kondisi tertentu, ini secara bersama jiwa bela negara yang mendasar ini sudah dalam satu frekuensi, walaupun dengan porsi tanggung jawab profesi berbeda. Ini yang paling utama," sambungnya.

Terkait materi yang akan diberikan, ia menjelaskan, bahwa secara basic Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam pembentukan Komcad telah memiliki perangkat dan kurikulum yang jelas melalui Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Konsep yang dibangun menurutnya cukip sederhana, seperti membangun kepedulian hingga pembentukan jiwa korsa.

"Kemudian dalam rangka untuk memantapkan jiwa disiplin, kita tahu dalam pelaksanaan pendidikan nanti latihan, sederhana bagaimana mereka dengan suatu kurikulum yang sudah ditata dari waktu ke waktu, ini menuntut disiplin waktu, disiplin kegiatan," sambungnya.

Ia menambahkan materi pengetahuan dasar senjata juga akan didapatkan oleh para ASN selama progam Komcad ini. Bahkan mereka juga akan mendapatkan pelatihan menembak

"Iya, pengetahuan dasar. Jadi kurikulum sudah diatur kaitan dengan nuansa yang bersifat militer, itu bersifat pengetahuan terbatas, ya senjata juga demikian. Karena mereka pun nanti harus melaksanakan latihan menembak terbatas," ujarnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diminta bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) bersifat selektif dan sukarela.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menyampaikan keikutsertaan ASN dalam Komcad harus mengikuti seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak semua ASN otomatis menjadi Komponen Cadangan. Keikutsertaan ASN dalam Komcad bersifat selektif, sukarela, dan harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Averrouce kepada Detikcom, Jumat (27/2).

Averrouce menjelaskan terdapat beberapa syarat utama bagi ASN yang bisa bergabung dalam Komcad, yakni berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal.

Kemudian, ASN juga harus mengikuti proses seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sesuai kuota yang ditetapkan. Nantinya, peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 45 hari sebagai bagian dari pembentukan kapasitas bela negara.

"ASN yang dinyatakan lulus selanjutnya wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama kurang lebih 45 hari sebagai bagian dari pembentukan kapasitas bela negara," terangnya.

Ia juga mengatakan ASN yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran tetap menerima gaji dan tunjangan sebagaimana menjalankan tugas kedinasan.

Sementara dari sisi manajemen, Averrouce menyebut partisipasi dalam seleksi Komcad bagian dari pengembangan kompetensi dan profesionalitas ASN.

"Partisipasi dalam Komcad juga dipandang sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur, sekaligus kontribusi nyata ASN dalam memperkuat ketahanan nasional sesuai peran dan kapasitasnya masing-masing," imbuhnya.

Sebanyak 4.000 ASN dari 49 kementerian dan lembaga di Jakarta akan menjalani pelatihan menjadi komponen cadangan alias Komcad pada April 2026.

Komponen cadangan sendiri diatur dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pasal 28 ayat 2 UU tersebut menjelaskan Komcad merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pelatihan dasar militer ini akan diikuti oleh ASN yang berusia 18 hingga 35 tahun. Sjafrie menyebut pelatihan komcad ini bertujuan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta Tanah Air dalam pengabdian kepada negara.

"Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih dan untuk semester pertama ini kita pusatkan di kementerian di Jakarta, kurang lebih 4.000 orang," kata Sjafrie di Bogor, Sabtu (31/1).

JAKARTA - Pemerintah akan menggelar pelatihan Komponen Cadangan ( Komcad ) bagi 4.000 aparatur sipil negara ( ASN ). Wakil Menteri Pertahanan ( Wamenhan ) Donny Ermawan Taufanto memperkirakan pelatihan digelar pada akhir April 2026.

"Mungkin nanti di akhir bulan depan, kira-kira mungkin ya, April mungkin kira-kira akan kita mulai nanti ya," ujar Donny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Donny mengatakan, pelatihan Komcad bagi ASN itu merupakan bentuk kesemestaan pertahanan. Kesemestaan pertahanan merupakan seluruh komponen bangsa termasuk ASNI, terlibat di dalam pertahanan negara.

"Kita akan harapannya bisa menjadikan seluruh ASN Komcad, tapi ini di awal ini kita akan mulai dengan 4.000 ASN yang akan kita didik Komcad dari semua kementerian, 49 K/L itu kita sudah minta," kata Donny.

Kementerian/Lembaga, kata Donny, akan memberikan nama calon peserta. "Nanti akan kita seleksi memenuhi syarat, baru kita mulai program tersebut," ujarnya.

Donny menilai, pelatihan Komcad ini tak akan mengganggu kerja ASN. Terlebih, pelatihan Komcad ini berlangsung hanya dua bulan. "Jadi tidak ada halangan ataupun konflik dari tugas-tugas mereka nantinya," pungkas Donny.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, sebanyak 4.000 ASN kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta akan diikutsertakan menjadi Komcad. Pelatihan akan digelar pada semester pertama 2026.

JAKARTA - Pemerintah berencana melatih sekitar 4.000 Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pendidikan dasar militer untuk memperkuat Komponen Cadangan ( Komcad ). Pengamat militer Anton Aliabbas memberikan tiga catatan soal rencana ini, termasuk perencanaan yang lebih matang.

Menurut Anton, ada tiga catatan positif terkait kebijakan perekrutan ASN menjadi Komcad. Pertama, rencana ini konsisten dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Dengan mendahulukan ASN maka pemerintah setidaknya tidak perlu memikirkan 'kepantasan' terkait besaran uang saku yang diberikan selama pelatihan.

"Salah satu kritik yang kerap muncul adalah nominal uang saku yang dianggap terlalu kecil dan tidak dapat menutupi besaran pendapatan bagi mereka, terutama non ASN, yang berpotensi berkurang atau hilang karena harus meninggalkan pekerjaan selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) selama 3 bulan. Jika ASN yang mengikuti Latsarmil maka mereka tentunya akan tetap mendapatkan gaji bulanan seperti biasa, tanpa perlu risau akan kehilangan pendapatan," ujar Anton dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Kedua, potensi ekses negatif karena mengikuti Latsarmil dapat ditekan. Salah satu kekhawatiran terkait perekrutan sipil mengikuti Latsarmil Komcad adalah potensi arogansi berlebihan yang muncul akibat merasa memiliki beking. Potensi ini tentunya juga dapat ditekan mengingat ASN telah melewati serangkaian seleksi, berbeda halnya dengan non-ASN yang tentu saja membutuhkan proses seleksi lebih lanjut.

Ketiga, dengan mendahulukan perekrutan ASN dalam program Komcad, pemerintah tentunya dapat membuat perencanaan yang lebih matang dalam menyusun kekuatan Komcad. "Hal ini didasarkan pada adanya ketersediaan database ASN, yang memungkinkan hingga detail kompetensi. Dengan begitu, pengembangan Komcad termasuk kompetensi yang dibutuhkan akan dapat dipersiapkan dengan lebih baik."

Meski demikian, kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini, ada dua hal utama yang perlu mendapatkan atensi. Pertama, pemenuhan insentif karier. Agar ada imbal balik positif untuk ASN yang direkrut, maka hendaknya Latsarmil dan pelatihan penyegaran dapat diintegrasikan dalam tata kelola karier ASN. Dengan kata lain, harus ada kebijakan konversi Latsarmil dan pelatihan penyegaran setara dengan pelatihan (diklat) dalam jabatan yang berdampak terhadap karier ASN, seperti diklat kepemimpinan.

"Kebijakan ini menjadi penting mengingat ASN tidak mudah untuk dapat meninggalkan pekerjaan selama 3 bulan berturut-turut. PP No 94/2021 tentang Disiplin PNS jelas telah mengatur batas waktu ketidakhadiran dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya jalan keluar yang tentu saja berdampak positif bagi karir ASN yang mengikuti program Komcad."

Untuk itu, kata Anton, perlu dipertimbangkan adanya penyesuaian dan sinkronisasi materi Latsarmil dengan kebutuhan diklat dalam jabatan ASN. Dengan begitu, ASN yang mengikuti program Komcad mendapatkan insentif untuk karir jangka panjang.

Kedua, mengingat semakin kompleksnya ancaman, perekrutan ASN menjadi Komcad hendaknya juga disertai dengan pemetaan kebutuhan pengembangan kekuatan yang lebih jelas. Mengingat ASN yang dapat mengikuti Latsarmil adalah tidak hanya yang baru bergabung, tetapi juga yang telah memiliki kompetensi tertentu, pemetaan menjadi penting sehingga skala prioritas perekrutan dapat dilakukan.

"Sudah semestinya, pengembangan Komcad tidak lagi didasarkan hanya pada pertimbangan pelipatgandaan jumlah personel (kuantitas) umum semata, tetapi juga dapat lebih spesifik untuk membangun skala prioritas pada sektor tertentu yang mempertimbangan perkembangan ancaman," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, sebanyak 4.000 ASN kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta akan diikutsertakan menjadi Komcad. Pelatihan akan digelar pada semester pertama 2026.