JAKARTA - Sebanyak 37 organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan terhadap desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemerintah dan DPR merumuskan regulasi yang dapat memidanakan pelaku maupun pihak yang mengampanyekan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Diketahui MUI telah mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye LGBT.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual tersebut idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat daripada delik perzinaan. Kiai Cholil menjelaskan, aktivitas sesama jenis menyimpan dua kesalahan fatal sekaligus, yaitu tindakan asusila dan pelanggaran kodrat kemanusiaan melalui penyimpangan orientasi seksual.

Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia dinilai perlu memberikan batasan dan sanksi riil demi menyelamatkan generasi muda.

“Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu,” ujar Kiai Cholil dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/6/2026).

Selama ini, kata dia, aturan hukum positif di Indonesia dianggap belum spesifik dan kurang tegas dalam membendung gerakan sesama jenis, terlebih ketika para pelaku mulai berani mengekspresikannya melalui pesta di ruang publik.

Kiai Cholil mencontohkan, celah hukum pada delik perzinaan saja masih kerap diperdebatkan terkait klausul suka sama suka dan hak pelaporan. Dia mengatakan, kondisi ini diperparah dengan absennya kerangka hukum pidana yang khusus (lex specialis) untuk menjerat kelompok LGBT.

“Sekarang kan tidak ada hukuman bagi LGBT. Belum ada ketentuan hukum itu. Akhirnya, paling banter ketika ditemukan kasus, polanya hanya inisiasi dari kepala daerah untuk dibina atau dibarakkan. Ini karena tidak ada hukuman pasti berapa tahunnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kiai Cholil mendorong agar hukum tidak hanya menyasar para pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar pihak-pihak yang secara masif mengampanyekan normalisasi LGBT di tengah masyarakat.

Dia merefleksikan bagaimana pengetatan aturan penyiaran di masa lalu berhasil meredam visualisasi karakter yang menyimpang di media massa, sehingga tidak dianggap sebagai hal yang wajar oleh publik.

Kiai Cholil menegaskan bahwa desakan hukum keras ini bukan didasari atas kebencian personal terhadap para pelakunya, melainkan sebagai bentuk rasa sayang untuk menyelamatkan karakter bangsa.

Menurut dia, pembiaran gerakan ini tanpa payung hukum yang pasti justru akan menjerumuskan mereka dalam kesesatan seksual yang menular.

“Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya. Maka, dihukum itu bukan karena benci pada orangnya, melainkan benci terhadap perilakunya agar orang itu kembali pada jalan yang benar,” tegasnya.

Kiai Cholil mengatakan bahwa MUI berharap, selain penegakan hukum positif yang kuat dari pimpinan nasional, benteng utama pencegahan tetap harus dikembalikan ke tingkat keluarga masing-masing melalui pendidikan moral, nilai agama, serta pengawasan pergaulan anak yang ketat agar tidak dirampas oleh pengaruh buruk lingkungan luar.

MUI, katanya, juga mengendus adanya gerakan yang lebih luas dan sistematis dari luar negeri yang sengaja didesain untuk memengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda di lingkungan kampus, agar menormalisasi perilaku LGBT.

Kiai Cholil menyerukan gerakan bersama di ruang publik agar kelompok masyarakat yang masih berpikir jernih tidak tinggal diam. Menurutnya, arus propaganda ini harus dilawan secara terbuka.

“Kalau soal bagaimana arus-arus dari luar itu pasti pertarungan antara keburukan dan kebaikan yang selalu terjadi. Oleh karena itu, kita di dalam ruang yang kosong, maka yang waras harus bersuara. Yang waras jangan diam saja, harus bersuara,” tegas Kiai Cholil.

Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dari unit terkecil, mulai dari membentengi keluarga, teman, hingga lingkungan terdekat.

Bahkan, Kiai Cholil meminta ekosistem di sekitar wilayah kampus, seperti pemilik bisnis rumah kos, apartemen, hingga pengelola gedung hiburan, untuk peka dan melakukan gerakan pencegahan jika menemukan indikasi aktivitas menyimpang tersebut.

Kiai Cholil menyayangkan adanya cara pandang anak muda saat ini yang menganggap perilaku LGBT sebagai bagian dari tren media sosial global atau dalih kebebasan mengekspresikan hak individu. Menurutnya, hak pribadi di Indonesia tidak bersifat absolut tanpa batas karena negara ini berlandaskan pada Pancasila dan norma agama.

“Hak individu itu boleh dilaksanakan asalkan tidak mengganggu hak orang lain. Kita di dalam agama dan konteks kebangsaan ada Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Tidak bisa atas nama hak pribadi lalu dia berbuat kemungkaran,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak ada satu pun yang mentolerir atau memberikan nilai positif terhadap perilaku tersebut.

Hingga saat ini, hukum positif di Indonesia dinilai belum memiliki dasar yang cukup kuat untuk menjerat pelaku maupun pihak yang mengampanyekan gerakan LGBT di ruang publik secara spesifik. Oleh karena itu, MUI mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera menginisiasi aturan hukum yang tegas.

“Sekarang kita tidak punya dasar hukum yang kuat untuk menjerat, apalagi menghukum dengan keras dan tegas kepada pelaku dan yang mengkampanyekan LGBT. Kami mendesak pada wakil-wakil kita di DPR dan pemerintah agar menginisiasi bagaimana mengatur dan bisa dengan tegas, sehingga penegak hukum punya pegangan,” tuturnya.

Kiai Cholil mengingatkan bahaya terbesar dari fenomena ini bukanlah penyakitnya itu sendiri, melainkan ketika masyarakat mulai menganggap penyimpangan tersebut sebagai sebuah kenormalan baru.

“Kita harus sepakat bahwa LGBT itu adalah penyimpangan, ketidaknormalan, dan harus menyadarkan kita semua untuk membentengi diri. Kita jangan sampai menormalisasi, bahkan kita harus melawan terhadap kampanye-kampanyenya,” pungkas Kiai Cholil.

Terpisah, dalam pernyataan tertulis yang dikutip Selasa (23/6/2026), sebanyak 37 organisasi tersebut menilai wacana kriminalisasi terhadap individu LGBTQ ((lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer) berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), memperkuat diskriminasi, serta membatasi kebebasan berekspresi.

Jaringan Masyarakat Sipil memaparkan tiga pertimbangan mendasar mengapa wacana pemidanaan ini patut dihentikan segera. Pertama, tidak ada batasan jelas tentang apa yang dimaksud sebagai “kampanye LGBTQ”.

“Sering kali, hanya karena individu tersebut adalah bagian dari komunitas LGBTQ atau mereka melakukan edukasi tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, terlepas dari identitas mereka sebagai LGBTQ, orang-orang ini dicap mengampanyekan LGBTQ,” tulis keterangan tersebut.

Kedua, wacana untuk menghukum seseorang semata-mata karena identitasnya adalah ujaran kebencian (hate speech) yang secara nyata merenggut hak-hak dasar seseorang. Ketiga, wacana kriminalisasi individu dan kampanye LGBTQ mengaburkan perhatian rakyat dari hal-hal penting dan mendesak yang sedang dihadapi Indonesia.

Tiga poin di atas menjadi dasar bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengingatkan kembali bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai Indonesia juga memiliki seperangkat undang-undang yang mendorong penerapan prinsip antidiskriminasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia seharusnya mampu menunjukkan komitmennya untuk menepati hukum-hukum HAM internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; keduanya sudah diratifikasi oleh Indonesia.

“Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Demokrasi mendesak pemerintah dan DPR untuk berhenti menunggangi wacana kriminalisasi LGBTQ demi mengalihkan perhatian publik atas isu-isu krusial yang sedang berlangsung,” sebutnya.

Berikut 37 Jaringan Masyarakat Sipil yang Menolak Desakan MUI:

1. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

2. Centre for Legal Pluralism Studies (CLeP)

3. YLBHI – LBH Surabaya

4. Social Justice Indonesia/SJI

5. Indonesia Policy Studies Society/IPSS

6. @digitallytante

7. Yayasan Kebaya Yogyakarta

8. Pita Merah Jogja

9. Lembaga Partisipasi Perempuan / LP2

10. Logos ID

11. Perkumpulan Suara Kita

12. Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)

13. Dear Catcallers Indonesia

14. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)

15. Emancipate Indonesia

16. Pelangi Nusantara

17. Public Virtue Research Institute

18. Women’s March Jakarta

19. Inti Muda Indonesia

20. Humanesia – Humanis Indonesia

21. Cangkang Queer

22. Proklamasi Anak Indonesia (PAI)

23. Konsil LSM Indonesia

24. Sanggar Swara

25. Yayasan Srikandi Sejati

26. ASEAN Youth Forum

27. YLBH APIK Jakarta

28. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)

29. Arus Pelangi

30. Lentera SIntas Indonesia

31. Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA)

32. Solidaritas Perempuan (SP)

33. the Institute for Ecosoc Rights

34. Human Rights Working Group (HRWG)

35. Kenapa Harus Peduli (KHP)

36. Jakarta Feminist

37. Marsinah.id

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual tersebut idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat daripada delik perzinaan.

Kiai Cholil menjelaskan, aktivitas sesama jenis menyimpan dua kesalahan fatal sekaligus, yaitu tindakan asusila dan pelanggaran kodrat kemanusiaan melalui penyimpangan orientasi seksual. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia dinilai perlu memberikan batasan dan sanksi riil demi menyelamatkan generasi muda.

"Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu," ujar Kiai Cholil dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Selama ini, kata dia, aturan hukum positif di Indonesia dianggap belum spesifik dan kurang tegas dalam membendung gerakan sesama jenis, terlebih ketika para pelaku mulai berani mengekspresikannya melalui pesta di ruang publik.

Kiai Cholil mencontohkan, celah hukum pada delik perzinaan saja masih kerap diperdebatkan terkait klausul suka sama suka dan hak pelaporan.

Dia mengatakan, kondisi ini diperparah dengan absennya kerangka hukum pidana yang khusus (lex specialis) untuk menjerat kelompok LGBT.

"Sekarang kan tidak ada hukuman bagi LGBT. Belum ada ketentuan hukum itu. Akhirnya, paling banter ketika ditemukan kasus, polanya hanya inisiasi dari kepala daerah untuk dibina atau dibarakkan. Ini karena tidak ada hukuman pasti berapa tahunnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini mendorong agar hukum tidak hanya menyasar para pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar pihak-pihak yang secara masif mengampanyekan normalisasi LGBT di tengah masyarakat.

Dia merefleksikan bagaimana pengetatan aturan penyiaran di masa lalu berhasil meredam visualisasi karakter yang menyimpang di media massa, sehingga tidak dianggap sebagai hal yang wajar oleh publik.

Kiai Cholil menegaskan bahwa desakan hukum keras ini bukan didasari atas kebencian personal terhadap para pelakunya, melainkan sebagai bentuk rasa sayang untuk menyelamatkan karakter bangsa.

Menurut dia, pembiaran gerakan ini tanpa payung hukum yang pasti justru akan menjerumuskan mereka dalam kesesatan seksual yang menular.

"Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya. Maka, dihukum itu bukan karena benci pada orangnya, melainkan benci terhadap perilakunya agar orang itu kembali pada jalan yang benar," kata dia menegaskan.

MUI berharap, selain penegakan hukum positif yang kuat dari pimpinan nasional, benteng utama pencegahan tetap harus dikembalikan ke tingkat keluarga masing-masing melalui pendidikan moral, nilai agama, serta pengawasan pergaulan anak yang ketat agar tidak dirampas oleh pengaruh buruk lingkungan luar.

UI Gelar Evaluasi Internal

Universitas Indonesia akan melakukan evaluasi internal buntut unggahan media sosial Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara Mahasiswa (SUMA) UI. Unggahan tersebut mengenai Pride Month soal Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Universitas Indonesia menegaskan bahwa isi unggahan tersebut murni merupakan pandangan redaksional dari organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan," ungkap Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Erwin kembali menegaskan bahwa konten tersebut tidak mencerminkan sikap resmi Universitas Indonesia maupun keseluruhan sivitas akademika UI.

"UI menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kehidupan akademik yang demokratis. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan pandangan secara kritis serta bertanggung jawab," jelas Erwin dalam keterangannya.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Erwin menegaskan bahwa UI berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan norma yang berlaku di Indonesia.

Erwin juga mengatakan UI akan terus menjunjung tinggi integritas, penghormatan terhadap martabat manusia, serta senantiasa mengupayakan terciptanya lingkungan akademik yang aman, tertib, dan kondusif. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan mutlak UI dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam semangat tersebut, Erwin mengatakan UI memandang kampus sebagai ruang dialog dan pengembangan ilmu pengetahuan yang terbuka terhadap berbagai pandangan.

"Namun, setiap pendapat perlu disampaikan secara santun, tidak provokatif, dan sesuai dengan etika akademik. Kebebasan berekspresi harus selalu diiringi dengan tanggung jawab sosial agar perbedaan pandangan tidak memicu polarisasi atau perpecahan di tengah masyarakat," jelasnya.

Menindaklanjuti dinamika dan keresahan yang timbul di tengah masyarakat terkait unggahan tersebut, Erwin memastikan bahwa Pimpinan UI saat ini tengah melakukan penelaahan dan langkah-langkah evaluasi lebih lanjut secara internal.

"Proses ini dilakukan bersama otoritas kampus terkait untuk memastikan bahwa setiap aktivitas kemahasiswaan senantiasa sejalan dengan Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UI, serta berpedoman pada koridor kebebasan akademik yang bertanggung jawab," ujarnya.

Untuk itu, kata Erwin, UI mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat luas agar saling menghormati dan menjaga persatuan.

"UI percaya bahwa iklim kampus yang schat dibangun melalui penyampaian aspirasi yang konstruktif dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tegasnya.

JAKARTA - Ketua Musyrif Diny KH Cholil Nafis menyampaikan pesan kepada seluruh jemaah haji asal Indonesia yang bersiap menghadapi puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengimbau jemaah untuk tidak hanya fokus pada doa pribadi, tetapi juga menyelipkan doa khusus demi masa depan bangsa, khususnya pemimpin yang adil dan beriman.

Momentum wukuf di Arafah dikenal sebagai salah satu waktu dan tempat paling mustajab untuk memanjatkan doa.

Oleh karena itu, Kiai Cholil berharap ratusan ribu jemaah haji Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan emas ini untuk kebaikan Tanah Air.

"Jelang wukuf di Arafah, saya titip kepada seluruh jemaah haji Indonesia, selain berdoa untuk dirinya, keluarga dan sanak saudaranya, juga tolong doakan negara dan bangsa Indonesia," ujar Kiai Cholil, Selasa (26/5/2026).

Lihat video: SIAPKAN FISIK! Jutaan Jemaah Haji Bersiap Menuju Mina



Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini menekankan pentingnya mendoakan para pemimpin dan pemegang kebijakan di Indonesia. Menurutnya, arah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas moral dan spiritual kepemimpinannya.

"Mudah-mudahan tetap aman sentosa, rakyatnya sejahtera, dan pemimpin-pemimpinnya yang adil serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa," lanjutnya.

JAKARTA - Ketua Musyrif Diny 2026 KH M Cholil Nafis mengingatkan jemaah haji Indonesia agar lebih bijak menjaga kondisi fisik. Ia mengimbau para jemaah lansia tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunah yang berpotensi menguras tenaga sebelum wukuf di Arafah.

Imbauan itu disampaikan menyusul tingginya aktivitas ibadah jemaah di Madinah dan Makkah , mulai dari mengejar salat Arbain di Masjid Nabawi hingga berulang kali melaksanakan umrah sunah di Masjidilharam. Ia menegaskan, menjaga stamina jelang Armuzna jauh lebih penting agar jemaah mampu menjalankan rukun haji secara sempurna.

"Jangan sampai tenaga habis sebelum puncak haji. Yang paling utama adalah kesiapan untuk menjalani Arafah, Muzdalifah, dan Mina," ujar Cholil dalam keterangannya, dikutip Sabtu (16/5/2026).

Sementara itu, Musyrif Diny 2026, Prof KH Asrorun Niam Sholeh mengingatkan jamaah haji agar tidak terjebak dalam semangat aji mumpung dengan memaksakan ibadah sunnah seperti umrah berkali-kali secara berlebihan.

Ketua MUI Bidang Fatwa ini menilai, ibadah sunah seperti umrah berulang kali maupun tawaf tambahan sebaiknya dilakukan secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing.

"Umrah sewajarnya saja, tawaf juga secukupnya. Jangan sampai memforsir tenaga hanya karena ingin sebanyak-banyaknya ibadah sunnah, sementara tenaga itu sangat dibutuhkan saat Armuzna," kata Prof Niam.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini menekankan bahwa menjaga kesehatan juga bagian dari ikhtiar ibadah. Ia mengingatkan, rangkaian puncak haji membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sebab, jemaah akan menjalani mobilitas tinggi di tengah suhu panas Arab Saudi.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melepas keberangkatan Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis ke Tanah Suci. Gus Irfan memberikan amanah kepada Kiai Cholil Nafis sebagai Ketua Musyrif Diny yang beranggotakan 32 orang.

Mereka bertugas sebagai pembimbing dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. “Hari ini Selasa 12 Mei 2026 saya melepas 32 Anggota Musyrif Diny untuk bertugas sebagai pembimbing dalam pelaksanaan ibadah haji 2026," kata Gus Irfan dalam akun Instagram pribadinya ketika melepas Musyrif Diny di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2026).

Gus Irfan menuturkan bahwa 32 anggota Musyrif Diny terdiri dari berbagai unsur ormas Islam. Dia memastikan semua anggota Musyrif Diny memiliki tingkat keilmuan fikih dan pengetahuan haji yang mumpuni.

"Sebanyak 32 anggota Musyrif Diny sendiri terdiri dari berbagai unsur ormas Islam yang tentunya memiliki tingkat keilmuan fikih dan pengetahuan haji yang mumpuni," ujar Gus Irfan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tahun ini jamaah haji asal Indonesia mencapai 221 ribu orang. Mereka berasal dari berbagai aliran dan ajaran Islam di Indonesia. Melalui bimbingan Musyrif Diny di bawah kepemimpinan KH Cholil Nafis, Gus Irfan berharap seluruh jamaah haji asal Indonesia bisa terwadahi dengan rukun dan fikih haji yang baik dan benar.

“Kami berharap 221 ribu jamaah haji asal Indonesia yang berasal dari berbagai aliran dan ajaran Islam di Indonesia bisa terwadahi dengan rukun dan fikih haji yang baik dan benar," tegasnya.

Di bawah kepemimpinan KH Cholil Nafis, Gus Irfan menegaskan bahwa Musrif Diny memiliki peran strategis sebagai konsultan ibadah. Mereka hadir untuk memastikan jemaah memperoleh pendampingan manasik secara benar, sahih, dan menenangkan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

“Musyrif Diny bukan sekadar pendamping ibadah, melainkan penjaga kualitas manasik jemaah. Mereka memiliki tugas mulia untuk memastikan ibadah haji dilaksanakan secara sahih, tertib, dan tetap memberi kemudahan bagi jamaah sesuai prinsip syariat,” ungkap Menhaj saat melepas Musyrif Diny di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2026).

Menhaj berpendapat, kehadiran Musyrif Diny menjadi penguat pilar pertama dalam konsep Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual. Dua pilar lainnya adalah sukses ekosistem ekonomi haji serta sukses peradaban dan keadaban.

Karena itu, Musyrif Diny diharapkan tidak hanya memahami aspek teknis manasik, tetapi juga mampu menghadirkan bimbingan yang mencerahkan, menenteramkan, dan memperkuat kesadaran spiritual jamaah.

“Dalam Tri Sukses Haji, Musyrif Diny berada di garda penting untuk memastikan sukses ritual. Mereka bertugas menjaga kesucian ibadah, membimbing manasik secara sahih, serta memastikan jemaah memahami kemudahan-kemudahan syariat tanpa kehilangan makna spiritual haji,” ungkapnya.

Menhaj pun menekankan pentingnya penguatan pemahaman fiqh taisir atau fikih kemudahan dalam layanan bimbingan ibadah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kondisi jamaah haji Indonesia yang beragam, termasuk jamaah lanjut usia, jamaah dengan keterbatasan fisik, serta jemaah yang menghadapi kondisi darurat di lapangan.

“Jamaah kita tidak semuanya berada dalam kondisi fisik yang sama. Ada lansia, ada yang memiliki keterbatasan kesehatan, dan ada situasi lapangan yang membutuhkan keputusan cepat. Di sinilah Musyrif Diny harus hadir dengan pemahaman fikih yang kokoh, tetapi tetap adaptif dan memberi solusi,” jelasnya.

Menhaj mengatakan, sejumlah skema layanan ibadah seperti Safari Wukuf Khusus, Murur di Muzdalifah, dan Tanazul di Mina memerlukan pendampingan yang kuat dari para pembimbing ibadah. Skema tersebut harus dijelaskan kepada jamaah secara tepat agar tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan ibadah.

“Safari Wukuf, Murur, maupun Tanazul bukan sekadar pengaturan teknis. Di dalamnya ada landasan fikih yang harus dipahami dan disampaikan dengan baik kepada jamaah. Musrif Diny harus menjadi rujukan yang menenteramkan,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. M Cholil Nafis mengatakan awal Ramadan 1447 H berpotensi berbeda antara umat muslim di Indonesia. Cholil meminta agar perbedaaan itu tak perlu dibawa kepada perpecahan.

"Saya berharap masyarakat sudah dewasa. Ini masalah khilafiyah fikr, masalah perbedaan pemikiran. Dan tidak perlu dibawa-bawa pada perpecahan, tapi jadikanlah perbedaan ini untuk kita belajar lebih banyak," katanya, Senin (16/2/2026).

Kiai Cholil menerangkan beberapa umat muslim telah menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026. Sementara beberapa umat muslim menilai hilal belum bisa mencapai kriteria pada 18 Februari 2026.

Kiai Cholil menerangkan, kemungkinan posisi derajat hilal masih berada di bawah 3 derajat. Sementara ketentuan Mabims, yakni ulama-ulama yang tergabung dalam forum ulama Asia Tenggara yakni Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darusalam menyepakati bahwa hilal bisa dilihat kalau sudah berada di atas 3 derajat.

Lihat video: Optimalisasi Waktu di Bulan Suci Ramadan



"Ada yang tanggal 18 dan ada yang tanggal 19 Februari. Saya berharap semuanya memaklumi hal ini. Yang penting kita bisa menjalankannya dengan baik dan khusyuk," ungkapnya.

Kiai Cholil menekankan umat agar jangan sampai ada gesekan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Muslim). Kiai Cholil menegaskan pentingnya ukhuwah Islamiyah menuju kedekatan umat Islam kepada Allah SWT.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) tidak pernah meminta dibuatkan gedung baru. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum MUI KH Muhammad Cholil Nafis.

"Sama sekali MUI tidak pernah mengajukan surat minta jadi gedung. Jangan dikira kami minta," kata Kiai Cholil dikutip dari akun Instagram mui.tv, Senin (16/2/2026).

Kiai Cholil menambahkan, gedung yang akan didirikan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) itu juga bukan gedung yang diberikan kepada MUI. "Hanya sebagian lantai akan diberikan untuk ditempati. Hak guna pakai," ujarnya.

Gedung tersebut, lanjutnya, juga akan digunakan oleh lembaga lainnya seperti Baznas, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan lembaga lainnya. "Yang ngelola juga mungkin bukan MUI. Dan sampai sekarang juga belum ada komunikasi, polanya seperti apa dengan MUI," katanya.

Namun, kata Kiai Cholil, pihaknya tetap memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang memperhatikan para ulama. "Kami pun tanpa ada kantor itu (kantor baru), di mana pun umat Islam berjuang jadi-jadi saja," katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, gedung tersebut merupakan gedung Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang nantinya juga digunakan untuk MUI. Dia menampik anggapan gedung baru bagi MUI ada kaitannya dengan sikap MUI mendukung pemerintah bergabung dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Duluan kita lahirkan istilah itu daripada BoP. BoP ini kan baru kemarin, sedangkan LPDU ini tahun lalu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya," tegas Menag dalam keterangannya seusai menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan sekitar 4.000 meter di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk dibangun gedung MUI setinggi 40 lantai. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam taklimatnya pada acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa serta Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030 yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Sabtu (7/2/2026).

"Hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam, seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan," ujar Presiden Prabowo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara Pengukuhan dan Taaruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa khidmat 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Sabtu (7/2/2026) besok. Selain prosesi pengukuhan, acara ini akan dirangkaikan dengan doa bersama bertajuk "Munajat untuk Keselamatan Bangsa".

Kegiatan ini merupakan bentuk keprihatinan MUI terhadap rentetan musibah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia baru-baru ini.

Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis pun mengonfirmasi kehadiran Presiden Prabowo, yang diharapkan menjadi simbol kebersamaan antara ulama dan umara (pemerintah) dalam mendoakan keselamatan negara.

"Iya, besok itu pengukuhan pengurus MUI di Istiqlal. Tapi acaranya berupa berdoa atau bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa karena kita ikut prihatin dengan musibah yang terjadi di Indonesia, seperti di Aceh, Sumatra, dan di Sumbar itu," ujar Cholil Nafis dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (6/2/2026).

Terkait kehadiran kepala negara, Cholil Nafis memperkirakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan tiba di lokasi pada pagi hari. "Insya Allah Presiden datang, mungkin jam 09.30 atau jam 10.00 Presiden hadir," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Steering Committee (SC) Panitia, KH Rofiqul Umam Ahmad, mengungkapkan bahwa acara ini akan menjadi momentum besar dengan kehadiran sekitar 56.000 jamaah yang berasal dari wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten.

"Pengukuhan akan dihadiri jamaah dari Jawa Barat, Banten, dan Jabodetabek. Insya Allah jamaah yang hadir itu sebanyak 56 ribu orang," kata Kiai Rofiq.

Selain Presiden Prabowo, sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, dan DPD juga terkonfirmasi akan hadir menyaksikan pengukuhan 1.453 orang pengurus baru MUI tersebut.

Sebelum prosesi pengukuhan dimulai pada pukul 10.00 WIB, rangkaian acara akan diawali dengan kegiatan religi mulai dari pembacaan Surat Yasin, sholawat, hingga dzikir bersama yang dipimpin oleh para ulama dan kiai sepuh.

"Agenda itu berisi doa-doa, pembacaan Yasin Fadhilah, sholawat, dan dzikir. Hal itu dimaksudkan untuk mendoakan keselamatan bangsa yang belakangan ini diuji dengan musibah," jelas Kiai Rofiq yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI.

Pihak MUI berharap kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan keberkahan bagi kemajuan umat serta bangsa Indonesia.

"Mohon doa kepada seluruh umat Islam Indonesia agar acara tersebut berjalan lancar, sukses, berkah, dan membawa kemaslahatan serta kemajuan bagi bangsa kita," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Cholil Nafis mengungkapkan bahwa MUI diundang Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026) siang. Pertemuan itu akan membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Ya, saya juga diundang siang ini," katanya kepada awak media.

Cholil Nafis mengatakan, pertemuan itu diagendakan membahas mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. "Yang sampai ke saya tentang BoP," pungkasnya

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya aspirasi dari MUI yang meminta agar Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan Board of Peace.

Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah akan segera membuka ruang dialog dengan MUI untuk memberikan pemahaman mengenai alasan strategis di balik bergabungnya Indonesia dalam forum tersebut.

"Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin akan memberikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog," jelas Prasetyo kepada awak media di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Menurut Prasetyo, bergabungnya Indonesia di BoP merupakan langkah taktis agar suara Indonesia dalam membela Palestina dapat didengar langsung di meja perundingan. Ia menilai, keluar dari forum justru akan membatasi ruang gerak Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan Palestina.

"Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan memberikan pendapat? Ini adalah cara kita memastikan perjuangan agar bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya," pungkasnya.

Sementara, MUI menilai keikutsertaan tersebut berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi serta membuka ruang bagi praktik neokolonialisme gaya baru dalam balutan diplomasi perdamaian.

Kritik ini menguat seiring komitmen Indonesia sebagai anggota BoP, termasuk adanya pembahasan kontribusi dana awal sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp16 triliun, yang disebut sebagai bagian dari mekanisme keanggotaan forum tersebut.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan, bergabungnya Indonesia ke dalam BoP tidak bisa dibenarkan hanya dengan narasi "diplomasi dari dalam". Menurutnya, posisi Indonesia di forum itu justru rawan dimanfaatkan sebagai legitimasi moral bagi Israel.

"Tanpa garis merah yang tegas, keikutsertaan Indonesia hanya akan berfungsi sebagai legitimasi moral. Forum ini menyetarakan Israel dengan negara lain, padahal Israel adalah occupying power yang secara nyata melanggar hukum humaniter internasional," ujar Sudarnoto dalam keterangannya.

MUI menilai, dengan duduk satu meja bersama Israel dalam format yang setara, Indonesia berisiko melemahkan posisi historisnya sebagai negara yang konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

JAKARTA - Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik buntut materi stand up comedy yang ia bawakan dalam acara Mens Rea. Laporan itu dilayangkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah.

Aduan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 Januari 2026. Terkait hal itu, Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) KH Muhammad Cholil Nafis buka suara.

Kiai Cholil mengaku secara pribadi senang menyimak kalam dan narasi Pandji Pragiwaksono yang dinilainya inspiratif dengan kritik-kritiknya yang jenaka tapi menusuk. “Jangan bungkam dia karena kami butuh itu. Menurut saya, itu tak beda dengan dakwah dalam ajakan muhasabah diri agar bangsa ini tetap sehat. Mas Pandji lanjutkan aja ya,” kata Kiai Cholil di akun X @cholilnafis dikutip Minggu (11/1/2026).

Dalam unggahannya di akun Instagramnya, Kiai Cholil melihat gaya komunikasi Pandji Pragiwaksono yang khas: kritis, jenaka, namun tetap bernas dan menggugah. “Kalam dan narasi yang disampaikan tidak berhenti pada hiburan semata, melainkan mengandung pesan sosial yang dalam,” ujarnya di akun Instagramnya.

“Humor yang dihadirkan bukan semata untuk meremehkan persoalan, tetapi justru menjadi medium yang efektif untuk ‘menyentil’ kesadaran publik tanpa menggurui dan disakiti,” sambungnya.

Menurut dia, kritik yang disampaikan oleh Pandji dengan kelakar terasa lebih mudah diterima, namun tetap “menusuk” karena berangkat dari realitas yang dirasakan bersama. “Di sinilah letak kekuatan narasi Pandji: ia mengajak audiens berpikir, merenung, dan bercermin, tanpa harus merasa disalahkan secara kasar,” ujarnya.

“Pendekatan ini sejatinya sejalan dengan esensi dakwah Islam dalam makna luas, yakni mengajak pada kebaikan melalui kata bijak penuh hikmah dan kebijaksanaan bahkan persebatan,” tambahnya.

Dia menambahkan, dakwah pada dasarnya tidak selalu harus hadir di atas mimbar atau dibalut simbol keagamaan yang kaku. Dia mengatakan, ketika kritik sosial mampu mendorong muhasabah diri—baik secara personal maupun kolektif—maka ia telah menjalankan fungsi dakwah Islam dibranah sosial.

“Ajakan untuk jujur pada diri sendiri, peduli pada keadilan, dan menjaga kesehatan moral bangsa adalah bagian dari upaya amar ma’ruf kepada seluruh anak kebangsaan,” pungkasnya.

JAKARTA - Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Muhammad Cholil Nafis menyebut konflik internal PBNU tak terlepas dari indikasi adanya penetrasi zionis di PBNU. Menurut Kiai Cholil, persepsi ini langsung merusak kredibilitas dan nama baik PBNU.

"Ya, sebagaimana dari awal konsen dari Pengurus Besar, dari Syuriyah PBNU, lebih pada pertama, indikasi adanya penetrasi zionis di PBNU. Itu yang utama. Sehingga persepsi ini akan merusak terhadap kredibilitas dan nama baiknya PBNU," ujar Cholil Nafis di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12/2025).

Kiai Cholil menyinggung ketetapan para masyayikh yang meminta keberpihakan terhadap Palestina. Sementara, di tengah genosida terhadap Palestina, KH Yahya Staquf Cholil alias Gus Yahya selaku pemimpin tertinggi NU justru malah mengundang tokoh zionis, Peter Berkowitz dalam sebuah agenda.

Kiai Cholil menyebut Rais Aam sedianya telah memperingatkan Gus Yahya untuk mengundang tokoh Islam kontemporer yang tenang dari Timur Tengah. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Gus Yahya.

"Di tengah adanya genosida, kemudian perhatian yang paling tinggi di NU, itu menjadi pimpinan NU, lalu mengundang dari Zionis. Yang awalnya oleh Rais Aam sudah diperingatkan dan diwanti-wanti agar juga mengundang dari tokoh-tokoh Islam kontemporer atau Islam yang tenang dari Timur Tengah. Itu tidak dilakukan," sambung dia.

Selain masalah ini, tata kelola keorganisasian di bawah kepemimpinan Gus Yahya juga dinilai bermasalah. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyebut harmoni dalam kepengurusan PBNU kurang berjalan.

"Termasuk ada beberapa cabang-cabang yang harusnya mendapat legalitas belum bisa dilaksanakan. Itu pokok poinnya. Karena konsen di Syuriyah itu adalah tata kelola keuangan, tata kelola organisasi," tutur dia.

"Nah, ini yang menjadi konsen dari Syuriyah yang utama tadi adalah bagaimana menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana bisa menjaga misi masyayikh, gitu," sambungnya.

Kedua poin inilah yang belakangan dituangkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU. Dengan demikian, Cholil menyebut isu lain terkait konflik internal PBNU termasuk pertambangan hanya merupakan persepsi yang berkembang di luar.

"Yang lain berkenaan dengan tambang, nah itu adalah bunga-bunga di luar saja, persepsi di luar. Itu bukan menjadi persoalan pokok dalam pembahasan. Kalau itu umpamanya ada sinyal elemen, mungkin ada sebagian orang, tapi tidak di dalam keputusan organisasi," tandas dia.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Cholil Nafis menyatakan pentingnya mencapai perdamaian hidup melalul kesepakatan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan suku dapat hidup damai dengan diikat kesepakatan nasional dan bernegara, yaitu Pancasila.

Hal itu disampaikan Cholil Nafis saat menberi sambutan dalam acara Silaturahim dan Dialog Kekuatan Ideologi Pancasila untuk Perdamaian Dunia bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Muslim Dunia (Robitoh al-Alam al-Islami/Muslim World League) H.E. Syaikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Issa, Kamis (4/12/2025).

Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara V, MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh para ulama, intelektual dan anggota parlemen.

"Pancasila itu bukan agama, juga bukan anti agama. Namun Pancasila itu dijiwai oleh agama, khususnya agama Islam. Kandungan Pancasila selaras dengan tujuan syariah (maqashid al-Syariah) Islam dalam meciptakan hidup yang damai dan rukun," kata Cholil Nafis.

Dia menjelaskan bahwa Sila Pertama yang memuat tentang Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan tentang kehidupan beragama, di mana Islam dalam dakwahnya menyerukan tauhid.

"Ideologi negara Indonesia adalah mewajibkan seluruhnya untuk beragama. Tentu umat beragama itu dasar untuk mencipta hidup damai, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan keadilan dapat ditegakan oleh atas dasar keyakinan beragama," ujarnya.

Pada akhir sambutan, Cholil Nafis mengajak Sekjen Liga Muslim Dunia berkolaborasi dengan Indonesia untuk menjadi jembatan perdamaian dunia dan menyebarkan spirit Pancasila serta menginspirasi perdamaian dunia.