Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf angkat suara terkait perkembangan persiapan Muktamar NU ke-35 yang direncanakan akan berlangsung pada Agustus mendatang.

Gus Ipul sapaan akrabnya menegaskan bahwa waktu pelaksanaan dari agenda akbar tersebut adalah hasil kesepakatan atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing Pengurus Wilayah NU di seluruh penjuru tanah air dalam rapat pleno yang telah digelar sebelumnya.

"Sesuai dengan hasil rapat keputusan ya, sesuai dengan keputusan rapat pleno dan rapat gabungan, penyelenggaraan direncanakan pada bulan Agustus. Ini sejalan dengan aspirasi wilayah. Oleh karena itu, kita sekarang sedang bekerja keras ya di bawah arahan Rais Aam untuk menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus," ungkap Gus Ipul usai meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedungcowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan bahwa susunan kepanitiaan yang akan mengurus pelaksanaan agenda-agenda sentral organisasi tersebut telah terbentuk sepenuhnya atas usaha yang dilakukan oleh panitia kecil.

Susunan kepanitiaan tersebut, tutur Gus Ipul, telah diserahkan panitia kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Seperti diketahui, panitia kecil tersebut adalah pimpinan Steering Committee (SC) atau Komite Pengarah. KH Said Asrori menjadi Ketua SC dan Prof. Mohammad Nuh sebagai Sekretaris SC. Kemudian Ketua Organizing Committee (OC) atau ketua panitia adalah Gus Ipul dan Sekretaris OC dijabat oleh Amin Said Husni.

"Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum," bebernya.

Mengenai lokasi pelaksanaan Muktamar NU mendatang, Gus Ipul mengaku bahwa hal tersebut belum diputuskan secara resmi. Sudab terdapat pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari helatan tersebut, walau Gus Ipul enggan untuk menyebutkan secara detail.

Menurutnya, hal mengenai tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tersebut akan diputuskan oleh panitia yang telah terbentuk atau berdasarkan pada titah dari Rais Aam maupun Ketum PBNU.

"Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah. Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan ketua umum. Intinya kita fokus untuk penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai peluangnya untuk maju sebagai kandidat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU selanjutnya, Gus Ipul mengeklaim bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri.

"Oh, enggak. Kalau itu enggak itu, enggak ya, enggak potongan," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengungkapkan iuran untuk menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian Board of Peace (BoP) dibutuhkan untuk membangun Gaza.

Diketahui iuran keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menurut informasi ditetapkan sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun.

“Iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza itu,” kata Gus Yahya di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (4/2/2026).

Diketahui, kondisi Gaza saat ini sudah dihancurkan oleh agresi Israel. Gus Yahya pun menilai perlu ada penggalangan dana untuk membangun wilayah Palestina di tepi laut Mediterania itu.

“Sehingga memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu, sehingga para partisipan yg ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran. Itu sebagai iuran untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina,” katanya.

Lihat video: Prabowo Bergabung di Board of Peace Gaza, Komitmen Dana Tiap Negara Rp17 T



Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono buka suara soal keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace bentukan AS. Menlu menegaskan bahwa ini dilakukan demi bisa menyelesaikan konflik yang ada di Palestina.

“Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi…Ini bukan membership fee,” katanya usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, beberapa waktu lalu.

Sugiono menegaskan bahwa bergabungnya Prabowo bukan berkaitan dengan iuran. Ia menuturkan, tak ada kewajiban pembayaran iuran bagi negara yang diundang selama menjadi member 3 bulan.

“Enggak, enggak, tidak ada. Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member sampai 3 tahun itu bunyi charter-nya jadi kalau misalnya ikut berpartisipasi yang 1 miliar itu artinya dia permanent,” katanya.

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memberikan pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Pesan itu terkait strategi diplomasi Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina.

Gus Yahya mewanti-wanti agar langkah Indonesia tidak terjebak dalam arus kepentingan yang justru berisiko merugikan rakyat Palestina. Penegasan ini diungkapkan Gus Yahya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

“Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina,” kata Gus Yahya kepada awak media usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan penjelasan ekstensif mengenai kebijakan Indonesia yang lebih terukur dan progresif. Salah satunya adalah keputusan Indonesia untuk berpartisipasi dalam inisiatif Board of Peace yang digagas oleh Amerika Serikat.

“Kami mendapatkan penjelasan dari Bapak Presiden mengenai banyak hal, khususnya mengenai upaya dan perjuangan Indonesia di dalam membantu Palestina. Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi,” jelas Gus Yahya.

Meski terlibat dalam inisiatif tersebut, Gus Yahya menekankan bahwa Indonesia harus tetap berada pada jalur konsolidasi dengan negara-negara Islam dan Timur Tengah. Hal ini penting agar keberadaan Indonesia di dalam dewan tersebut benar-benar menjadi kekuatan untuk membela Palestina, bukan sebaliknya.

Menanggapi pesan dari PBNU, Gus Yahya menyebut Presiden Prabowo berkomitmen penuh untuk tetap waspada. Presiden Prabowo, kata Gus Yahya, menegaskan bahwa prinsip Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar.

“Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina, khususnya di Gaza,” kata Gus Yahya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa fokus bantuan Indonesia tidak hanya terbatas pada krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, tetapi juga akan dikembangkan melalui ikhtiar yang lebih luas bagi rakyat Palestina yang berada di Tepi Barat. “Tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di Tepi Barat, maksud saya.”

Gus Yahya menegaskan kembali bahwa dukungan terhadap Palestina adalah urusan nilai dan prinsip dasar bangsa Indonesia. Baginya, menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina merupakan mandat langsung dari Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

“Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” tegas Gus Yahya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Rapat Pleno yang dipimpin oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Forum tersebut secara resmi mengambil keputusan untuk mengembalikan dan memulihkan jabatan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.

Pertemuan yang digelar secara hibrid tersebut diketahui diikuti oleh jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, dan A'wan serta Pimpinan Badan Otonom dan Lembaga PBNU. Sejumlah keputusan strategis juga dihasilkan dalam forum tersebut yang berkaitan dengan kepemimpinan, tata kelola organisasi, serta agenda besar NU ke depan.

“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKNNU, serta terkait tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak memenuhi kaidah akuntabilitas,” ucap KH Miftachul Akhyar dalam keterangan resminya, Jumat (30/1/2026).

Rapat pleno juga telah menerima pengembalian mandat KH Zulfa Mustofa dari jabatannya sebagai Pejabat Ketua Umum PBNU. Demi menjaga keutuhan organisasi Nahdlatul Ulama dan kemaslahatan yang lebih besar, rapat pleno memutuskan untuk meninjau kembali (me-nasakh) sanksi pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno tanggal 9 Desember 2025. Dengan keputusan tersebut, kedudukan KH Yahya Cholil Staquf dipulihkan sebagai Ketua Umum PBNU.

Lebih lanjut, rapat pleno juga memulihkan komposisi kepengurusan PBNU sebagaimana hasil Muktamar ke-34 NU, sebagaimana telah diperbarui melalui Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tahun 2024.

Forum juga menyepakati untuk meninjau kembali seluruh Surat Keputusan, baik di tingkat PWNU, PCNU, maupun SK lainnya, yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan SK PAW Tahun 2024. Juga, percepatan penerbitan SK Kelembagaan sesuai prosedur yang diatur dalam AD, ART, dan Perkumpulan NU.

Dalam aspek administrasi, PBNU memutuskan memulihkan Digdaya Persuratan PBNU sebagaimana kondisi sebelum 23 November 2025, sekaligus melakukan perbaikan tata kelola digitalisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Rapat pleno juga menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk tata kelola keuangan PBNU agar lebih transparan dan akuntabel.

Tentang agenda organisasi ke depan, rapat menetapkan Munas dan Konbes NU 2026 akan digelar pada bulan Syawal 1447 H atau April 2026. Sementara Muktamar ke-35 NU dijadwalkan akan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026 mendatang.

Selain itu, PBNU akan menindaklanjuti instruksi Rais Aam terkait penyelenggaraan AKN NU, termasuk meninjau ulang seluruh Nota Kesepahaman PBNU dengan pihak-pihak yang berpotensi merugikan Perkumpulan NU.

Terakhir, Rapat Pleno juga memastikan bahwa seluruh program atau kegiatan strategis PBNU harus sesuai dengan Qonun Asasi, AD/ART dan peraturan lainnya serta mematuhi kebijakan, arahan, dan restu Rais Aam PBNU.

Keputusan-keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga marwah organisasi, memperkuat tata kelola PBNU, serta memastikan kesinambungan kepemimpinan dan program NU secara tertib dan konstitusional.

BANGKALAN - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf melepas Napak Tilas Jejak Restu Pendirian NU yang menempuh rute Pondok Pesantren (Ponpes) Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan ke Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi penanda perjalanan fisik sekaligus spiritual untuk menelusuri kembali jejak restu berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) dari para muassis.

Gus Yahya, panggilan akrabKH Yahya Cholil Staquf sejak Minggu, 4 Januari 2026 dini hari telah berada di kompleks Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan.

Ia mengawali kegiatan dengan Salat Subuh berjamaah di Masjid Syaichona Cholil, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil di maqbarah Syaichona Moh. Cholil.

“Napak tilas ini bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi menghadirkan kembali kesadaran bahwa NU berdiri di atas restu para guru dan ulama dengan landasan spiritual yang sangat kuat,” ujar Gus Yahya.

Usai tahlil, Gus Yahya secara resmi melepas keberangkatan KHR. Ach. Azaim Ibrahimy bersama ribuan peserta longmarch. Pelepasan tersebut menandai dimulainya perjalanan napak tilas rute bersejarah saat Kiai As’ad Syamsul Arifin mengantarkan isyarat restu dari Syaichona Moh. Cholil kepada KH Hasyim Asy’ari.

Menurut Gus Yahya, perjalanan ini mengandung pesan penting bagi kepemimpinan NU hari ini. “Yang sedang kita jaga bukan hanya organisasi secara struktural, tetapi amanah ruhani yang diwariskan para pendiri NU,” tegasnya.

Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung di Tebuireng, Jombang dengan prosesi penyerahan simbol-simbol sejarah berupa tongkat dan tasbih.

KHR. Ach. Azaim Ibrahimy selaku dzurriyah Kiai As’ad menyerahkan pusaka tersebut kepada perwakilan dzurriyah KH Hasyim Asy’ari, untuk kemudian diteruskan kepada Rais Aam PBNU dan selanjutnya kepada Ketua Umum PBNU.

Panitia penyelenggara menegaskan, estafet simbolik tersebut menjadi penanda kesinambungan spiritual kepemimpinan NU.

“Penyerahan tasbih kepada Ketua Umum PBNU menyimbolkan mandat agar roda organisasi dijalankan dengan dzikir, ketenangan batin, dan nilai-nilai spiritualitas yang diwariskan para muassis,” demikian pernyataan panitia penyelenggara.

Melalui kegiatan ini, PBNU berharap kader NU semakin memahami bahwa Nahdlatul Ulama lahir bukan semata dari kesepakatan formal, melainkan dari restu para guru, isyarat spiritual, dan ketulusan ulama dalam membangun jam’iyah yang berkhidmat untuk umat dan bangsa.

Bisnis.com, SURABAYA – KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pihaknya selalu siap sedia untuk menggelar Muktamar NU (Nahdlatul Ulama_ kapanpun waktunya. Namun, hal itu disebutnya membutuhkan proses yang panjang.

“Ya, Muktamar zaman modern begini mau bikin Konferensi Besar Nahdlatul Ulama dua minggu ke depan siap saya. Habis gitu disuruh nyiapin muktamar sebulan, siap saya. Gampang asal sepakat, tapi kan bukan hanya soal itu yang dikerjakan, perlu proses,” ucap Gus Yahya sapaan akrabnya dikutip Senin (29/12/2025).

Selain perlu menempuh sejumlah prosedur, Gus Yahya mengaku bahwa dirinya tidak mendapat tekanan mengenai kepastian waktu pelaksanaan Muktamar PBNU. Begitu pula dengan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Menurutnya, pelaksanaan Muktamar PBNU tergantung faktor teknis.

“Dan saya tidak menghadapi tekanan waktu sama sekali. Rais Aam sendiri juga nggak mau dibatasi waktunya, tergantung teknis itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya juga menyatakan bahwa pertemuan di Kedungtarukan, Surabaya juga sama sekali tidak membahas agenda muktamar. Forum tersebut menurutnya hanya diisi kegiatan silaturahmi, selawatan, dan jamuan makan bersama.

“Nggak ada pembahasan sama sekali soal muktamar saat bertemu Rais Aam PBNU dan seluruh pengurus PBNU di Ponpes Miftachussunnah, belum,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengungkapkan bahwa Muktamar ke-35 NU besar kemungkinan bakal dihelat pada pertengahan tahun 2026.

“Jadi ini bukan Muktamar Luar Biasa, tapi ini Muktamar rutinan, Muktamar ke-35 PBNU. Mungkin ya [dilaksanakan] pertengahan tahun 2026,” sebut Amin.

Senada, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya belum berbincang lebih lanjut mengenai pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

Menurut Gus Ipul, pelaksanaan muktamar menjadi wewenang sepenuhnya Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

"[Mengenai muktamar] nanti akan dibicarakan lebih lanjut," ujar Gus Ipul dikutip Senin (29/12/2025).

Lebih lanjut, Gus Ipul enggan untuk membeberkan secara detail mengenai pelaksanaan muktamar tersebut. Menurutnya, mandat untuk menjelaskan perihal muktamar tersebut dipegang oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

"Belum bisa [disebutkan kapan muktamar], nanti tunggu Kiai Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya. Ya nanti kan akan ada disampaikan pada saatnya," jelasnya.

Seperti diketahui, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf telah melangsungkan silaturahmi di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12) silam.

Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah Mustasyar PBNU, antara lain KH Ma'ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, Prof Machasin, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.

Pertemuan di Lirboyo itu juga diikuti jajaran Rais Syuriyah, antara lain KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Idris Hamid, KH Mu’adz Thohir, KH Muhibbul Aman Aly, KH Imam Buchori Cholil, KH Muhammad Cholil Nafis, dan Prof H Mohammad Nuh.

Sementara dari jajaran Katib Syuriyah, antara lain, KH Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Ahmad Nadhif Abdul Mujib, KH Afifuddin Dimyathi (Gus Awis), KH Abdul Latif Malik, H Aunullah A’la Habib, H Tajul Mafakhir, H Abdul Moqsith Ghazali, dan H Sarmidi Husna.

Pertemuan itu di antaranya menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU secepat-cepatnya dipimpin Mandataris Muktamar Ke-34 NU, yakni KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf.

“Menetapkan bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya oleh Rais ‘Aam PBNU (KH Miftachul Akhyar) dan Ketua Umum PBNU (KH Yahya Cholil Staquf), dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar,” jelas bunyi keputusan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Rais Aam Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sepakat menggelar Muktamar ke-35 setelah konflik pemakzulan Ketum PBNU.

Kesepakatan tersebut setelah Syuriyah (PBNU) menggelar rapat dengan Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis, (25/12/2025).

Pertemuan telah tersurat melalui surat nomor 4829/PB.02/A.I.01.02/99/12/2025 yang diterbitkan pada Rabu (24/2025) yang dijadwalkan oleh Kiai Miftach sebagai forum Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar.

Sedangkan kehadiran Gus Yahya tertuang dalam surat yang ditandatangani Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH M. Anwar Manshur bernomor 064/A/AZM/P2L/XII/2025.

"Menetapkan bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya oleh Rais ‘Aam PBNU (KH Miftachul Akhyar) dan Ketua Umum PBNU (KH Yahya Cholil Staquf), dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar," tulis keterangan resmi sebagaimana dikutip dari nu.or.id, Jumat (26/12/2026).

Keputusan ini diambil setelah ekskalasi konflik di tubuh ormas Islam terbesar itu mulai meningkat dan mengganggu stabilitas PBNU. Gus Yahya mengatakan keputusan ini merupakan solusi terbaik bagi jami'yah melalui Muktamar bersama

Sebagai tindak lanjut, katanya, PBNU segera membentuk panitia Muktamar ke-35.

“Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini dengan damai dan bermartabat,” pungkas Gus Yahya.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah petinggi Mustasyar, Rais Syuriyah, dan Katib Syuriyah. Salah satunya mantan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Gus Yahya telah didesak mundur berdasarkan keputusan dari Ketua Rais Aam dan Wakil Ketua Rais Aam dalam Rapat Keputusan Risalah Syuriyah pada 20 November 2025.

Pemberhentian Gus Yahya karena diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tinggi NU dinilai melanggar ajaran Ahlussunah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

Selain itu, tata kelola keuangan PBNU dinilai bermasalah sehingga berpotensi memengaruhi Badan Pengelola Hukum PBNU. Meski begitu, Gus Yahya sempat menolak putusan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur pada Kamis (25/12/2025) membuahkan kesepakatan antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk pelaksanaan muktamar bersama pada 2026.

"Alhamdulillah hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya," kata Juru bicara Pesantren Lirboyo Kediri KH Abdul Muid Shohib, ditemui usai rapat tersebut, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU akan diserahkan ke PBNU dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU hingga pengasuh pondok pesantren.

"Dan penyelenggaraannya diserahkan pada PBNU dalam hal ini Rais Aam dan Ketua Umum yang menjadi mandataris Muktamar Lampung dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat dan kepanitiaannya," kata dia.

Dirinya enggan untuk menjelaskan kapan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tersebut dan hanya mengatakan akan diselenggarakan secepatnya. Hal itu juga terkait dengan lokasi yang akan dibahas dalam forum selanjutnya.

Gus Muid, sapaan akrab KH Abdul Muid Shohib menambahkan bahwa kesepakatan tersebut dibuat untuk menjaga keteduhan dan kebersamaan NU.

"Ini untuk menjaga kebersamaan dan keteduhan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Kesimpulan ini berarti islah, bareng-bareng untuk Muktamar 2026. Waktu dan tempat menyusul," kata dia.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan yang juga sebagai Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly menambahkan rapat di Kediri tersebut digelar atas perintah Rais Aam PBNU dan bertempat di Pesantren Lirboyo Kediri.

"Rapat ini adalah rapat Syuriyah PBNU, yang menyelenggarakan PBNU atas perintah Rais Aam hanya bertempat di Lirboyo (Pesantren Lirboyo Kediri). Jadi, keputusan ini keputusan resmi PBNU dengan mengundang mustasyar dan para Rais Aam," kata dia.

Rapat konsultasi yang diinisiasi oleh Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut dihadiri oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, beserta jajaran Pengurus Syuriyah PBNU, yaitu KH Abdullah Kafabihi, KH Mu’adz Thohir, KH Imam Buchori.

Hadir pula KH Idris Hamid, H. Muhammad Nuh, Gus Muhib, Gus Yazid, Gus Afifuddin Dimyati, Gus Moqsith Ghozali, Gus Latif, Gus Sarmidi Husna, Gus Tajul Mafakhir, Gus Athoillah Anwar, dan Gus Nadzif.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf juga hadir beserta Pengurus Tanfidziyah PBNU H. Amin Said Husni.

Sementara itu, jajaran Mustasyar PBNU yang hadir antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Machasin.

KEDIRI - Kesepakatan baru tercapai dalam Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Mustasyar PBNU yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025). Rapat menyepakati penyelenggaraan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama dalam waktu secepat-cepatnya sebagai jalan penyelesaian konflik internal yang tengah berlangsung di tubuh PBNU.

Rapat yang diinisiasi Syuriyah PBNU dihadiri Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar beserta jajaran Syuriyah PBNU. Hadir pula Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bersama jajaran Tanfidziyah PBNU, serta para Mustasyar PBNU dan sesepuh Nahdlatul Ulama.

Juru Bicara Pertemuan Lirboyo, Abdul Muid Shohib menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui musyawarah yang mendalam dan penuh kehati-hatian dengan mengedepankan kepentingan Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

“Forum sepakat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan adalah menggelar Muktamar Ke-35 NU sesegera mungkin. Ini merupakan ikhtiar islah demi menjaga keutuhan dan kemaslahatan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” ujar Abdul Muid Shohib di Lirboyo, Kamis (25/12/2025).

Menurutnya, rapat konsultasi juga mencerminkan keprihatinan mendalam para ulama dan sesepuh NU atas eskalasi konflik internal PBNU yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Oleh karena itu, penyelenggaraan muktamar dinilai sebagai forum konstitusional yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan secara bermartabat dan berorganisasi.

“Keputusan ini bukan lahir secara tiba-tiba, tetapi merupakan puncak dari rangkaian musyawarah para ulama dan sesepuh NU, termasuk pertemuan di Ploso, Tebuireng, hingga Musyawarah Kubro di Lirboyo,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Abdul Muid menjelaskan bahwa Muktamar Ke-35 NU akan diselenggarakan oleh Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta para pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan.

“Pelibatan para mustasyar, sesepuh, dan pengasuh pesantren dimaksudkan agar muktamar benar-benar menjadi ruang islah, persatuan, dan penguatan khidmah NU bagi umat dan bangsa,” ujarnya.

Ia berharap keputusan yang dihasilkan dari Pertemuan Lirboyo ini dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh elemen Nahdlatul Ulama dan menjadi titik balik bagi konsolidasi organisasi ke depan.

“Semangat utama yang ingin dijaga adalah persatuan. NU harus kembali solid agar dapat menjalankan peran keumatan dan kebangsaan secara maksimal,” pungkas Abdul Muid Shohib.

KEDIRI - Konflik internal di elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru. Islah atau rekonsiliasi antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf akhirnya tercapai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025).

Pertemuan yang diprakarsai para masyayikh dan mustasyar itu berlangsung khidmat tersebut mempertemukan dua pucuk pimpinan PBNU yang berseteru, yakni Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dalam satu forum. Dalam pertemuan ini, kedua pihak sepakat menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama.

“Alhamdulillah, hari ini kita semua menyaksikan peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai, dan kami bersama Rais Aam sepakat bahwa jalan terbaik bagi jam’iyah adalah melalui Muktamar bersama,” ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam keterangannya usai pertemuan.

Musyawarah di Lirboyo ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Kubro yang digelar di lokasi yang sama beberapa hari sebelumnya. Para masyayikh menilai persoalan internal PBNU yang bermula dari keputusan pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam dan dinilai tidak sesuai dengan AD/ART NU perlu diselesaikan melalui mekanisme islah dan Muktamar yang sah dengan melibatkan kedua belah pihak.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui proses dialog, negosiasi, dan perdebatan yang cukup intens, namun tetap dijalankan dalam semangat ukhuwah nahdliyah. Sejumlah tokoh sentral NU turut hadir dan berperan sebagai penengah dalam pertemuan ini.

Di antaranya Wakil Presiden RI periode 2019-2024 yang juga Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin, yang pada pertemuan sebelumnya mengikuti agenda secara daring. Hadir pula para masyayikh dan kiai sepuh NU lainnya yang sejak awal mendorong penyelesaian konflik melalui jalan musyawarah dan persatuan.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, silaturahim di Lirboyo secara resmi mengakhiri konflik internal PBNU. Kepemimpinan PBNU hingga pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum.

Sebagai tindak lanjut, PBNU akan segera membentuk Panitia Bersama untuk mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.

“Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini secara damai dan bermartabat,” pungkas Gus Yahya.

JAKARTA - Nasib mandataris Muktamar NU ke-34 di Lampung berada di ujung kepemimpinannya. Sebab, Rabu, 24 Desember 2025 pukul 12.00 WIB menjadi batas akhir bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk ishlah,

Selain itu, hari ini Kamis (25/12/2025) pukul 12.00 WIB menjadi batas waktu bagi mereka menyerahkan mandat kepada Mustasyar. Batasan waktu itu diberikan 400 musyawirin dari PW, PC, dan PCI NU yang berarti sudah mewakili 70%, dan 500 pengasuh pondok pesantren serta beberapa ulama sepuh NU yang berada di dalam struktur Mustasyar.

Waktu untuk ishlah tersebut diputuskan dalam gerakan moral kultural melalui Musyawarah Kubro (Muskub) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri pada Minggu 21 Desember 2025. Keputusan lain dari Muskub Lirboyo adalah bila 3x24 jam jalan ishlah tidak tercapai kepada mandataris PBNU diberi waktu 1x24 jam sejak Rabu, 24 Desember 2025 pukul 12:00 hingga Kamis 25 Desember 2025 pukul 12. 00 untuk menyerahkan mandat alias mundur.

Apabila dalam waktu 1x24 jam tidak dilakukan maka PW, PC, dan PCI NU akan mencabut mandat dengan mengusulkan Muktamar Luar Biasa (MLB), sekaligus menegaskan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PBNU.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar Jombang KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam meminta PW, PC, PCI NU agar berani dan tegas bersikap. “Mereka harus berani dan tegas untuk menjalankan komitmen bersama di Muskub Lirboyo, Kedir. Komitmen itu merupakan ikhtiar bersama untuk menyelamatkan organisasi dengan mengakhiri konflik yang berkepanjangan, tidak bermanfaat, dan bikin malu semua warga jam’iyyah,” ujarnya.

Gus Salam merasa cemas karena kemelut PBNU telah terjadi sejak awal kepemimpinan mandataris Muktamar ke-34 di Lampung yakni Rais Aam, KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. Menurut Gus Salam, kemelut itu benar-benar dirasakan oleh struktur dan jama’ah NU di semua daerah.

“Lebih baik keduanya mengakui kesalahannya. Kemudian mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral dan manajerial terhadap krisis berkepanjangan yang membelit PBNU,” ujarnya.

Sikap undur diri mereka bisa menyelamatkan dan membangkitkan harapan PW, PC, dan PCI NU hingga ranting dan banom-banom NU untuk tetap optimistis menguatkan jam’iyyah dan jamaah. Daripada terseret arus, terus menerus saling adu benar-salah.

“Ingat. Mereka berdua itu sedang membantu (khidmah) memimpin santri-santri Mbah Hasyim dan muassis yang lain, bukan sedang memimpin dan mengikat para pengikut yang berada di jam’iyyah dan jamaah NU untuk mengikuti ambisi dan nafsu duniawi mereka. Ingat itu, dan hati-hati,” tegas Gus Salam.

Diketahui, hingga kini belum ada tanda-tanda KH Miftachul Akhyar beserta lembaga Syuriyah untuk membuka jalan ishlah atas putusan memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Alasan penegakan disiplin organisasi dan pemberian sanksi atas pelanggaran berat oleh Gus Yahya, dinilai bukan keputusan yang bisa dinegosiasi.

Padahal, menurut cucu pendiri NU, dua pelanggaran yang dijadikan dasar keputusan syuriyah PBNU dan pelanggaran-pelanggaran lain sejak awal 2022-2025 kepemimpinan KH Miftachul Akhyar (Rais Aam) dan KH Yahya Cholil Staquf Ketua Umum PBNU merupakan kesalahan kolektif dan bersifat sistemik di dalam kepengurusan mereka.

“Banyak pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan para mandataris (Rais Aam dan Ketua Umum PBNU) sejak 2022-2025. Keduanya pasti berdalih, tidak bersalah. Tapi, kerusakan jam’iyyah dan jama’ah NU diakui dan dirasakan kalangan bawah,” tutur Gus Salam.

Kegaduhan PBNU saat ini adalah puncak dari mismanajemen, disorientasi dan arogansi struktural para elite pimpinan di PBNU. Organisasinya para ulama pesantren ini mereka tunggangi untuk mencapai ambisi eksistensi, pragmatisme dan keangkuhan intelektual.

“NU itu bukan milik pengurus, tapi milik ulama pesantren dalam kewajibannya membimbing umat, menjaga persatuan dan mengantarkan umat pada puncak kemuliaan. Jadi, sudah ada haluan dan garis besar operasionalnya. Jangan diubah-ubah demi pribadi atau kelompok,” tambahnya.

Disinggung tentang teknis penyerahan mandat oleh para mandataris, Gus Salam menjelaskan singkat. “Ya, tinggal buat pernyataan penyerahan mandat atau mundur dari jabatannya. Diserahkan kepada pemilik mandat, yakni PW, PC, dan PCI NU, melalui Mustasyar PBNU,” tegasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengajak rais Aam PBNU, KH Miftahul Achyar untuk menyiapkan forum Muktamar PBNU bersama-sama. Hal ini menjadi salah satu poin pernyataan balasan atas surat Tabayun Rais Aam bertajuk 'Menjernihkan Masalah, Menatap Masa Depan'.

Dalam pernyataan balasannya, Gus Yahya awalnya menegaskan bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah di Hotel Aston pada 20 November lalu, dan seluruh keputusannya, termasuk penetapan pejabat ketua umum, merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan AD/ART PBNU. Sehingga keputusan itu batal demi hukum.

"Oleh karena itu, sebagai mandataris utama yang bertanggung jawab untuk menjaga konstitusi jama'iyyah, saya menolak keputusan tersebut dan seluruh produk lanjutannya, bukan karena kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah dan tatanan organisasi yang kita warisi dari para muassis," kata Yahya membacakan surat balasan tersebut dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Selanjutnya, Gus Yahya juga menegaskan kembali dalam surat balasan itu bahwa dirinya tidak ingin adanya perpecahan di tubuh PBNU yang berlarut-larut.

"Terlepas dari semua dinamika yang telah terjadi, saya tidak ingin perpecahan ini berlarut-larut dan merusak rumah besar kita, Nahdlatul Ulama. Energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan dalam perselisihan," ujarnya.

Oleh karena itu, Gus Yahya mengajak semua pihak termasuk dirinya, untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru. Secara khusus, dia juga mengajak Rais Aam untuk menyiapkan Muktamar PBNU sebagai jalan keluar menyelesaikan masalah PBNU.

"Mari kita bersama-sama dalam semangat musyawarah menyiapkan Muktamar yang legitimate dan sesuai dengan AD/ART Nahdlatul Ulama sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

Ajakan Islah Tak Direspons

Gus Yahya juga menjelaskan bahwa permintaannya untuk melakukan islah dengan Rais Aam PBNU, KH Miftahul Achyar belum mendapat respons hingga saat ini.

Permintaan islah itu, kata dia, sebagai tindaklanjut atas hasil Musyawarah Kubro di Lirboyo pada Minggu (21/12/2025) lalu, yang memintanya sebagai Ketua Umum untuk melakukan proses islah dengan Rais Aam PBNU.

Gus Yahya mengaku siap menjalankan hasil Musyawarah tersebut. Bahkan, pada hari H pelaksanaan Musyawarah Kubro, dirinya sudah mengirimkan permohonan bertemu kepada KH Miftahul Achyar via pesan singkat WhatsApp.

"Dan pada hari Senin pagi saya telah mengirim surat resmi yang hari-hari Ahad itu saya hanya mengirim pesan melalui WhatsApp, tapi hari Senin pagi saya kirim surat resmi dengan stempel PBNU kepada beliau untuk memohon waktu menghadap," kata Gus Yahya.

Mengingat, dirinya telah memastikan akan berupaya mengajukan islah dalam 3x24 jam pasca hasil musyawah tersebut, Gus Yahya merasa hari ini waktu yang tepat untuk melaporkan upaya tersebut.

"Maka sekarang waktunya saya memberi laporan tentang upaya islah yang saya lakukan. Pertama bahwa sampai saat ini saya belum mendapatkan respons, tanggapan atau jawaban atas permohonan saya untuk bertemu dengan Rais Aam. Saya belum mendapatkan jawaban dari Rais Aam mengenai permohonan itu sampai detik ini, sampai siang ini," ujarnya.

Meski begitu, ia mengaku belum putus asa untuk memaksimalkan upayanya untuk islah. Gus Yahya merasa tidak ada jalan keluar yang masalahat selain islah.

"Dan saya telah mencoba melalui berbagai jalur komunikasi untuk bisa mengkomunikasikan permohonan saya untuk menghadap itu untuk memproses islah itu kepada beliau. Tapi ya sampai sekarang sekali lagi saya belum mendapatkan jawaban dari Rais aam mengenai hal itu," sebutnya.