REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka rekrutmen pegawai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan tata kelola, serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

"Melalui rekrutmen terbuka ini, kami mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi, integritas, dan semangat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat untuk bergabung bersama BPKH," ujar Fadlul di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

BPKH membuka sembilan formasi untuk berbagai posisi strategis, yakni Asisten Manajer Komunikasi Strategis (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 1 (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 2 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 1 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 2 (1 formasi), Asisten Manajer Kepatuhan (1 formasi), serta Asisten Manajer Hukum (2 formasi).

Menurut Fadlul, rekrutmen ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan agar BPKH mampu mengelola dana haji secara semakin akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"BPKH terus berkomitmen membangun organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan haji," katanya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan, BPKH tidak hanya mencari talenta yang unggul dari sisi kompetensi, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pelayanan yang tinggi.

"Kami percaya sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi. Karena itu, BPKH membuka kesempatan bagi talenta terbaik yang memiliki dedikasi, profesionalisme, serta komitmen untuk tumbuh bersama dan berkontribusi dalam menghadirkan pengelolaan keuangan haji yang semakin baik," ujar Sulistyowati.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan agar skema angsuran atau cicilan setoran pelunasan biaya haji masuk dalam ekosistem pengelolaan BPKH dalam Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan dana angsuran setoran awal dan setoran lunas yang saat ini tersimpan di industri perbankan syariah diperkirakan mencapai sekitar Rp80 triliun.

Jika dana tersebut dapat dikelola BPKH, total dana kelolaan berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp260 triliun.

"Karena kami menemukan bahwa konon kabarnya dana pihak ketiga dalam bentuk angsuran setoran lunas plus angsuran setoran awal itu di industri perbankan syariah totalnya Rp80 triliun yang tidak tercapture di dalam BPKH. Harusnya itu ada di dalam ekosistem BPKH," kata Fadlul, Jumat (12/6) dikutip dari Antara.

Ia mengatakan pengelolaan dana tersebut dapat memberikan imbal hasil yang lebih optimal sehingga membantu mengurangi beban tambahan biaya yang harus dibayarkan jemaah saat keberangkatan.

"Kalau cicilan setoran lunasnya masuk maka dikelola, kemudian menghasilkan imbal hasil sehingga jemaah tidak perlu nombok atau nggak perlu nambah lagi," kata dia.

Di samping itu, BPKH juga mendorong penguatan aspek pengawasan. Menurut Fadlul, pengawasan yang kuat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memberikan perlindungan bagi pengelola dalam mengambil keputusan strategis.

Ia menilai mekanisme tata kelola yang jelas dan terdokumentasi akan membantu mengurangi berbagai potensi persoalan dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Fadlul berharap revisi regulasi tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bagian dari upaya memperkuat representasi negara dalam pengelolaan dana haji.

"Terjadi tarik-menarik dalam proses penyusunan kebijakan adalah hal yang wajar. Yang penting bagaimana penguatan tata kelola ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah haji Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Fadlul Imansyah menilai revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji diperlukan untuk memperkuat fleksibilitas investasi, penguatan modal, optimalisasi dana setoran jemaah, serta pengawasan dalam pengelolaan dana haji.

Fadlul mengatakan fleksibilitas investasi dibutuhkan agar BPKH memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk melakukan investasi langsung pada ekosistem haji dan umrah.

"Kenapa fleksibilitas itu penting? Karena pendukung sistem infrastruktur dari undang-undangnya belum memuatkan kami untuk mengeksekusi dengan tegas," kata Fadlul.

Menurut dia, investasi tersebut dapat membantu menurunkan atau menstabilkan biaya berbagai fasilitas pendukung penyelenggaraan ibadah haji sekaligus memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Keuangan Haji Abidin Fikri menyampaikan revisi regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola dana haji agar semakin transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi jemaah.

Saat ini, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp180 triliun. Karena itu, penguatan regulasi dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dana, menjaga kepercayaan publik, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat kembali dirasakan jemaah haji Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji membuka ruang yang lebih luas bagi optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan calon jemaah haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah,mengatakan perlu perubahan regulasi agar pengelolaan dana haji dapat lebih adaptif menghadapi perkembangan ekonomi, kebutuhan layanan jemaah, serta tantangan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kompleks.

"Dana haji adalah amanah umat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi langkah penting untuk memperkuat kelembagaan BPKH sekaligus mengoptimalkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh jemaah," ujar Fadlul di Bandung, Jumat (12/6) dikutip dari Antara.

Menurutnya, penguatan regulasi akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi BPKH dalam mengembangkan pengelolaan dana haji secara produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap dana jemaah.

Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji memuat sejumlah perubahan strategis yang berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji nasional.

Salah satunya adalah perluasan ruang investasi yang memungkinkan BPKH berinvestasi secara lebih fleksibel pada sektor-sektor yang terkait dengan ekosistem haji dan instrumen produktif lainnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan kualitas layanan jemaah.

Selain itu, revisi juga mengatur penguatan mitigasi risiko melalui pembentukan cadangan modal, memperkuat aspek pengawasan dan transparansi, serta membuka peluang lahirnya skema pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang lebih fleksibel bagi calon jemaah.

Fadlul menilai berbagai perubahan tersebut merupakan upaya untuk memastikan pengelolaan dana haji semakin modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah dalam jangka panjang.

"Kami berharap revisi Undang-Undang ini dapat menjadi fondasi baru bagi pengelolaan dana haji yang lebih kuat, lebih adaptif, dan mampu menghasilkan nilai manfaat yang semakin optimal untuk mendukung kualitas layanan haji Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Keuangan Haji Abidin Fikri menyampaikan revisi regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola dana haji agar semakin transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi jemaah.

Saat ini, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp180 triliun. Karena itu, penguatan regulasi dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dana, menjaga kepercayaan publik, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat kembali dirasakan  jemaah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa batal berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji bersama keluarganya tahun ini. Purbaya mengaku sedih atas kebatalannya itu.

Hal tersebut diungkapkan Purbaya seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

"Enggak jadi [berangkat haji]. Belum saatnya mungkin," kata Purbaya.

Namun, Purbaya tidak membeberkan secara gamblang alasannya batal menjalankan ibadah haji. Termasuk, ketika ditanyai alasan batal haji seiring dengan kondisi ekonomi saat ini, seperti pelemahan nilai tukar rupiah atau tugas negara.

"Karena memang belum saatnya mungkin," ujarnya.

Purbaya pun mengaku sedih atas batalnya berangkat haji tahun ini. Dia pun berniat akan menjalankan ibadah haji tahun depan.

"Tahun depan lah naik hajinya. Ya sedih, sedih enggak. Sedih lah," tutur Purbaya.

Sebelumnya, pada awal pekan ini (18/5/2026),

Purbaya sempat membeberkan persiapannya dalam melaksanakan ibadah haji usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara.

"Sudah belajar, tapi doa-doanya masih lupa juga," katanya.

Purbaya pun mengatakan ancang-ancang akan menjalankan ibadah haji selama 10 hari. Purbaya pun mengatakan dirinya akan memanjatkan doa khusus ketika menjalankan ibadah haji, salah satunya terkait dengan kondisi ekonomi Tanah Air.

Dia berharap agar ekonomi Indonesia bisa bertumbuh semakin cepat. Kemudian, masyarakat bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Semarang (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan kondisi dana haji jamaah tetap aman dan terkendali di tengah dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belakangan ini melemah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan seluruh keputusan investasi dilakukan melalui kajian ketat, mulai dari aspek risiko, hukum, hingga kepatuhan sebelum diputuskan bersama oleh badan pelaksana dan dewan pengawas.

Menurut dia, pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati melalui investasi dan penempatan berisiko rendah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

"Dana itu pencatatannya baik. Pada saat melakukan investasi dan penempatan itu dilakukan dengan kehati-hatian. Kita lakukan kajian risiko, kajian hukum, kajian kepatuhan dan itu melewati komite," kata Acep usai kegiatan "BPKH Connect".

Ia mengatakan seluruh keputusan investasi melibatkan 14 orang, terdiri dari tujuh anggota badan pelaksana dan tujuh anggota dewan pengawas BPKH agar dana haji tidak berkurang.

Saat ini, kata dia, BPKH hanya diperbolehkan menempatkan dana pada instrumen berisiko rendah lantaran belum memiliki modal maupun cadangan kerugian, sebagaimana diatur dalam regulasi lama.

Karena itu, ia berharap revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji nantinya dapat memberi ruang pembentukan modal dan cadangan kerugian agar pengelolaan dana lebih fleksibel, namun tetap aman.

"Mudah-mudahan dengan perubahan undang-undang nanti, setelah ada modal dan diizinkan membentuk cadangan kerugian, BPKH bisa masuk ke tingkat risiko yang sedikit lebih tinggi daripada rendah," katanya.

Diakuinya, tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan dana haji saat ini berasal dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS maupun riyal Saudi, sebab kebutuhan operasional haji banyak menggunakan mata uang asing.

"Kalau kurs tinggi maka diperlukan lebih banyak rupiah untuk melakukan pembayaran hotel, penerbangan, katering di Arab Saudi," katanya.

Meski begitu, Acep memastikan pelemahan rupiah saat ini belum berdampak terhadap biaya penyelenggaraan haji tahun ini karena kebutuhan valuta asing telah dibeli lebih awal ketika kurs masih stabil.

"Kalau yang sekarang kenaikan dolar ini sudah tidak berpengaruh. Karena kita sudah beli dari kemarin saat (nilai tukar rupiah, red.) masih rendah," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Mengatur keuangan menjadi salah satu persiapan penting bagi jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Selain menerima uang saku dari pemerintah, jemaah juga perlu menghitung kebutuhan tambahan secara bijak agar tidak kekurangan, sekaligus menghindari membawa uang tunai dalam jumlah berlebihan.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menetapkan besaran uang saku bagi jemaah haji 2026 sebagai bekal dasar selama menjalankan ibadah.

Uang saku Haji 2026 Rp3,4 juta per jemaah

BPKH menyiapkan dana sebesar SAR152.490.000 untuk kebutuhan biaya hidup jemaah haji reguler. Dana tersebut akan disalurkan kepada 203.320 jemaah melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Setiap jemaah akan menerima uang saku sebesar SAR 750 atau sekitar Rp3,4 juta dengan rincian pecahan:

SAR 500 (1 lembar)
SAR 100 (2 lembar)
SAR 50 (1 lembar)

Dana ini digunakan untuk kebutuhan operasional selama di Tanah Suci, mulai dari konsumsi tambahan, dana darurat, hingga pembayaran dam haji.

Estimasi biaya tambahan selama di Tanah Suci

Selain uang saku utama, jemaah juga disarankan menyiapkan dana tambahan untuk kebutuhan pribadi. Berdasarkan estimasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kebutuhan lain selama haji berkisar antara Rp5 juta hingga Rp7 juta.

Sementara itu, biaya kesehatan diperkirakan mencapai sekitar Rp2 juta, tergantung kondisi masing-masing jemaah.

Jadi, Secara umum total dana yang perlu disiapkan jemaah berada di kisaran:

Uang saku: Rp3,4 juta
Tambahan pribadi: Rp5-7 juta
Kesehatan: Rp2 juta
Total estimasi: Rp8,4 juta hingga Rp12,4 juta

Meski demikian, kebutuhan ini bersifat fleksibel dan dapat berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing jemaah.

Jangan bawa uang tunai berlebihan

Dalam panduan resmi Kementerian Haji dan Umrah Indonesia, jemaah diimbau untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Selain demi keamanan, terdapat ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.04/2018 yang mewajibkan pelaporan apabila membawa uang tunai lebih dari Rp100 juta atau setara mata uang asing kepada petugas Bea Cukai.

Sebagai solusi, jemaah dianjurkan menggunakan kartu ATM berlogo internasional seperti Visa atau Mastercard, serta uang elektronik yang lebih praktis dan aman selama perjalanan.

(ANN)

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang manilai biaya haji saat ini rentan naik akibat pola pengadaan tahunan. Ia pun mendorong penguatan skema investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih agresif guna menekan ongkos haji yang rawan berubah.

Marwan menilai skema pembiayaan haji saat ini masih bergantung pada pola pengadaan tahunan, seperti kontrak akomodasi dan layanan yang dinegosiasikan ulang setiap tahun.

Menurut dia, pola tersebut membuat biaya haji mudah berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, terutama di tengah tekanan global seperti melambungnya harga energi dan biaya logistik saat ini.

Karena itu, DPR mendorong perubahan pendekatan ke skema investasi jangka panjang, termasuk melalui kontrak layanan dalam periode lebih panjang agar biaya lebih stabil.

"Uang cost haji masih bisa kita turunkan kalau sistem kontrak di Saudi itu tidak per tahun. Kita kontrak 10 tahun hotelnya. Tidak rumit setiap tahun harus berunding, harus MOU. Berat sekali," ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Ia menambahkan kontrak jangka panjang tersebut dapat menekan biaya karena harga tidak lagi mengikuti negosiasi tahunan.

"Kalau kita kontrak 10 tahun, jadi harga setiap tahun flat," katanya.

DPR juga mendorong penguatan aspek investasi dalam pengelolaan dana haji agar imbal hasil dapat meningkat dan menopang pembiayaan yang lebih besar.

"Pasal investasi itu harus diperkuat. Sehingga mereka bisa mendapatkan imbal yang lebih. Kalau bisa sampai 12 persen. Kalau 12 persen, 250 ribu jemaah masih bisa kita cover," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan pihaknya tengah mendorong pergeseran strategi pembiayaan dari skema pengadaan tahunan (procurement) menuju investasi jangka panjang.

Menurut dia, skema tersebut dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar setiap tahun.

"Kalau selama ini tiap tahun harus bayar, nanti kita jangka panjang harus melakukan investment. Nah ini yang Insya Allah akan dikolaborasikan lebih lanjut agar keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan biaya haji bisa berlanjut," ujarnya.

Fadlul menambahkan BPKH juga tengah menjajaki kolaborasi investasi dengan sejumlah pihak, termasuk Danantara, khususnya dalam sektor akomodasi haji.

"Danantara dan kami sepakat bahwa sebenarnya biaya haji ini masih bisa turun tanpa harus menurunkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji," katanya.

Di sisi lain, DPR menilai penguatan skema investasi juga penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan haji. Dengan skema saat ini, kemampuan pembiayaan dinilai masih terbatas dan belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan jemaah dalam daftar tunggu.

[Gambas:Youtube]

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengkaji sejumlah opsi untuk menutup potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), mulai dari menggeser alokasi nilai manfaat hingga menggunakan dana cadangan yang mencapai sekitar Rp20 triliun.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan opsi tersebut tengah dibahas di tengah kemungkinan membengkaknya biaya haji imbas lonjakan harga energi global.

"Apakah nanti diambil dari nilai manfaat virtual account yang sudah dianggarkan. Jadi bahasanya di repositioning... Atau ngambil dari cadangan surplus yang telah dipupuk di periode sebelumnya," ujar Fadlul dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Ia mengungkapkan, total dana cadangan yang saat ini dikelola BPKH mencapai sekitar Rp20 triliun. Namun, dana tersebut pada dasarnya merupakan milik jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu.

"Saldo kita kurang lebih kalau saya tidak salah Rp20 triliun. Cuma masalahnya Rp20 triliun itu punyanya jemaah menunggu," ujarnya.

Fadlul menambahkan penggunaan dana cadangan berpotensi berdampak pada kinerja keuangan BPKH. Jika cadangan tersebut digunakan untuk menutup biaya haji, maka laporan operasional lembaga berisiko tercatat defisit.

[Gambas:Youtube]

"Kalau cadangan diambil, operasional kita tahun 2026 bisa tercatat defisit," kata dia.

Di samping itu, ia menekankan langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati, termasuk dari sisi akuntansi dan persepsi publik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait kinerja lembaga.

Menurut Fadlul, setiap skema yang diambil harus tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji sekaligus melindungi hak jemaah, baik yang sudah berangkat maupun yang masih dalam daftar tunggu.

BPKH saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk menentukan skema pembiayaan terbaik di tengah meningkatnya tekanan biaya haji akibat faktor global.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengusulkan sumber pendanaan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari skema keuangan negara lain, termasuk Danantara.

Marwan mengatakan opsi tersebut dipilih untuk menghindari proses panjang. Jika menggunakan APBN, maka harus melalui pembahasan bersama DPR dan Badan Anggaran (Banggar).

"Kalau dari APBN prosedurnya panjang, harus sampai ke Komisi dan dibahas di Badan Anggaran (Banggar)," ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Menurut dia, DPR telah membahas sejumlah alternatif pendanaan untuk menutup potensi tambahan biaya haji, termasuk melalui skema keuangan negara di luar APBN.

"Bukan diambil dari APBN, tapi diambil dari keuangan negara. Keuangan negara bisa APBN, bisa juga dari yang lain, atau Danantara," ujarnya.

Marwan menjelaskan penggunaan dana di luar APBN dinilai lebih fleksibel karena tidak memerlukan revisi anggaran maupun penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu).

[Gambas:Youtube]

Namun demikian, ia mengingatkan opsi penggunaan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena berpotensi menggerus manfaat yang seharusnya diterima jemaah.

Saat ini, nilai manfaat dari pengelolaan dana haji yang telah dialokasikan kepada jemaah mencapai sekitar Rp4 triliun.

"Kalau pada akhirnya dibebankan ke BPKH, kita harus rapat lagi di Komisi VIII, merubah BPIH, dan itu akan menggerus uang jemaah," katanya.

DPR, lanjut Marwan, berupaya memastikan tambahan biaya haji tidak dibebankan kepada jemaah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan tidak boleh dibubankan kepada jamaah," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR masih membahas skema pembiayaan terbaik di tengah tekanan kenaikan biaya haji akibat faktor global, termasuk lonjakan harga energi dan biaya penerbangan.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan haji sekaligus melindungi jemaah dari tambahan beban biaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji skema baru dalam penyelenggaraan ibadah haji yang belakangan ramai disebut sebagai “war tiket haji”. Skema ini muncul sebagai upaya untuk mengatasi panjangnya antrean keberangkatan haji di Indonesia yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa konsep ini masih dalam tahap kajian dan belum diterapkan. Namun, skema tersebut dinilai berpotensi menjadi solusi untuk mempercepat keberangkatan jemaah.

Apa Itu Skema “War Tiket Haji”?

Secara sederhana, “war tiket haji” adalah skema di mana calon jemaah bisa langsung berangkat haji tanpa harus menunggu antrean panjang, dengan syarat membayar biaya penuh tanpa subsidi. Skema ini nantinya akan berjalan berdampingan dengan sistem antrean haji reguler yang sudah ada saat ini.

“Ke depan kita akan punya dua skema, yaitu antrean seperti sekarang dan skema war tiket,” ujar Dahnil dalam Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Tangerang.

Jika skema ini diterapkan, maka akan ada dua jalur keberangkatan haji:

1. Skema Antrean (Reguler)

• Mengikuti sistem daftar tunggu seperti saat ini
• Biaya haji mendapatkan subsidi dari dana kelolaan haji
• Waktu tunggu bisa mencapai puluhan tahun

2. Skema “War Tiket Haji”

• Tanpa antrean, bisa langsung berangkat jika kuota tersedia
• Biaya dibayar penuh (tanpa subsidi)
• Harga mengikuti biaya riil penyelenggaraan haji

Sebagai gambaran, jika biaya haji riil ditetapkan sekitar Rp200 juta per orang, maka jemaah yang memilih skema ini harus membayar penuh nominal tersebut.

Dari Mana Kuota “War Tiket” Berasal?

Pemerintah memastikan bahwa kuota untuk skema ini tidak akan mengganggu jemaah reguler.

Kuota “war tiket haji” direncanakan berasal dari:

• Tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi, di luar kuota reguler tahunan
• Proyeksi peningkatan kuota global dalam program Visi Arab Saudi 2030

Saat ini, kuota haji dunia sekitar 2 juta jemaah per tahun. Ke depan, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 5 juta jemaah. Latar belakang utama munculnya skema ini adalah panjangnya antrean haji di Indonesia yang rata-rata mencapai 26,4 tahun.

Selain itu, peningkatan jumlah jemaah juga berdampak pada kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Saat ini jumlahnya sekitar 203 ribu Jemaah dan total biaya penyelenggaraan mencapai Rp18,2 triliun. Jika meningkat menjadi 500 ribu Jemaah kebutuhan dana bisa tembus Rp40 triliun

Dana sebesar itu dinilai sulit sepenuhnya ditopang oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga diperlukan alternatif pembiayaan seperti skema ini.

Siapa yang Bisa Mengikuti Skema Ini?

Skema “war tiket haji” terbuka bagi jemaah yang memenuhi syarat istitaah, yaitu:

• Mampu secara finansial
• Sehat secara fisik
• Siap secara mental

Menariknya, jemaah yang sudah terdaftar dalam antrean reguler juga bisa beralih ke skema ini, asalkan bersedia membayar biaya penuh tanpa subsidi. Pemerintah menegaskan bahwa meski disebut “war tiket”, skema ini bukan berarti liberalisasi atau jual-beli bebas kuota haji. Penentuan biaya dan mekanisme tetap berada di tangan negara, sehingga diharapkan tetap transparan, adil, dan akuntabel.

Di satu sisi, skema ini dianggap bisa menjadi solusi untuk mempercepat keberangkatan dan mengurangi antrean panjang. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan soal keadilan akses, karena hanya jemaah dengan kemampuan finansial tinggi yang bisa memanfaatkan jalur ini. Meski masih berupa wacana, “war tiket haji” menjadi sinyal bahwa sistem penyelenggaraan haji di Indonesia tengah menuju perubahan besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan pada awal tahun ini. Kementerian Haji dan Umrah pun telah antisipasi dampaknya terhadap biaya haji.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan menjelaskan pergerakan dolar AS dan riyal Arab Saudi terhadap rupiah sudah diantisipasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Teman-teman [BPKH] sudah antisipasi sejak beberapa bulan yang lalu," kata Irfan usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (21/1/2026).

Adapun, tahun ini, Kementerian Haji dan Umrah pun telah melakukan efisiensi biaya. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan terdapat penghematan belanja konsumsi haji tahun ini.

"Tahun lalu [biaya konsumsi] 40 riyal [per hari per jamaah]. Tahun ini per jamaah turun jadi 36 riyal. Makan pagi 10 riyal, makan siang dan malam masing-masing 13 riyal," katanya.

Akan tetapi, secara gramasi dan kualitas makanan menurutnya tetap naik.

"Harganya bisa diturunkan karena efisiensi dalam konteks penyediaannya tanpa rente, korupsi, dan cash back. Kita pastikan proses terbuka dan bersih," tuturnya.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terus melemah pada awal 2026. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah pada perdagangan kemarin, Selasa (20/1/2026) hampir menyentuh level Rp17.000 atau di level Rp16.956 per dolar AS.

Danantara Indonesia menyiapkan US$800 juta atau setara Rp13,34 triliun (asumsi kurs Rp16.680 per dolar AS) untuk membangun 13 tower hotel dan mal di Kampung Haji Makkah, Arab Saudi.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pihaknya sudah membeli Novotel Makkah Thakher City yang berjarak 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Indonesia juga membeli 5 hektare lahan yang berada di depan Novotel untuk segera dibangun hotel baru dan mal.

"Untuk rencana kita membangun 13 tower dan mal itu, kurang lebih ini baru tentatif, angkanya kurang lebih US$700 juta - US$800 juta untuk 13 tower plus satu mal. Rencananya seperti itu," jelasnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/12).

Saat ini, Novotel Makkah Thakher City yang terdiri dari 3 tower memiliki 1.461 kamar dan mampu menampung 4.383 jemaah haji Indonesia. Tambahan 13 tower, menurut Rosan, bakal membuat total kamar menjadi 6.025 untuk 23 ribu jemaah.

Rosan menyebut Pemerintah Arab Saudi juga sedang membangun Jembatan Al-Hujun, sehingga para jemaah haji Indonesia bisa menuju Masjidil Haram lewat tunnel tersebut. Ia mengatakan jembatan tersebut diperkirakan rampung pada 2026.

"Jadi, kalau itu (Jembatan Al-Hujun) sudah selesai, itu akan menambah kenyamanan dari para jemaah kita. Karena tunnel-nya itu besar, bisa dilalui oleh buggy maupun jalan kaki," tuturnya.

"Insyaallah ke depan akan lancar dan harapannya dalam kuartal IV 2026, pembangunan (13 tower dan mal) kita sudah bisa mulai di tanah yang baru kita beli pada minggu kemarin," imbuh Rosan.

Menurut Rosan, pendirian Kampung Haji adalah perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Kepemilikan tanah oleh institusi asing di Arab Saudi juga dimungkinkan setelah adanya perubahan aturan yang akan resmi berlaku pada Januari 2026.

Danantara merogoh kocek untuk pembelian hotel-hotel yang menjadi hak milik Indonesia. Ke depan, Rosan menekankan bakal ada kerja sama dengan Badan Penyelenggara (BP) Haji serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pembangunan Kampung Haji di Makkah dan Madinah.