NTT - Sambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) perkuat kualitas sumber daya manusia Polri melalui pendekatan kesehatan mental dan pengelolaan emosi. Salah satunya melalui latihan Ultimate The Source Body, Mind, Soul Emotional Freedom Technique (USEFT) atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique.

Ratusan personel Polda NTT tampak mengikuti latihan tersebut secara massal di Lapangan Bhayangkara Mapolda NTT, Selasa, 23 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polda NTT dalam membangun personel yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki keseimbangan tubuh, pikiran, jiwa, serta kesiapan mental dalam menjalankan tugas.

Kegiatan yang digelar setelah apel pagi tersebut dipandu oleh Coach Ipda Risa Malelak bersama tim konselor USEFT Polda NTT. Para personel mengikuti rangkaian latihan dengan penuh antusias melalui teknik relaksasi, afirmasi positif, serta pendekatan psikologi energi yang bertujuan membantu menciptakan keseimbangan diri, mengelola tekanan, menjaga stabilitas emosi, dan memperkuat kesiapan mental dalam menghadapi berbagai dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, tantangan tugas anggota Polri saat ini semakin kompleks dan dinamis. Karena itu, kesiapan personel tidak cukup hanya dibangun dari kemampuan fisik, tetapi juga harus diperkuat dengan kesehatan mental dan pengelolaan emosi yang baik.

“Bagi saya, menjaga kondisi psikologis anggota merupakan bagian penting dalam membentuk personel Polri yang profesional, humanis, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Irjen Pol Rudi mengatakan, personel Polri menghadapi berbagai dinamika setiap hari yang membutuhkan kesiapan tidak hanya dari sisi kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan diri. Karena itu, penting bagi setiap anggota untuk membangun kekuatan dari dalam melalui keseimbangan Body (tubuh), Mind (pikiran), dan Soul (jiwa serta spiritual).

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



“Dengan kondisi mental yang sehat serta emosi yang lebih terkendali, anggota akan lebih siap menghadapi tantangan tugas sekaligus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Irjen Pol Rudi menyebut USEFT atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique merupakan metode yang dikembangkan oleh Kapolda NTT bersama tim riset dari SBMS Institute. Metode ini berbasis pendekatan psikologi energi dengan mensinkronkan aspek body, mind, dan soul serta spiritual untuk membantu menciptakan keseimbangan diri, mengelola tekanan emosional, serta meningkatkan kualitas kesehatan mental dan ketahanan diri.

Di sisi lain, semangat HUT ke-80 Bhayangkara juga diwujudkan Polda NTT melalui program NTT Penuh Kasih dengan memperluas manfaat terapi kepada masyarakat. Tidak hanya menyasar internal personel, Polres Manggarai turut menghadirkan terapi kesehatan mental USEFT bagi 150 warga binaan di Rutan Kelas IIB Ruteng sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan psikologis masyarakat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, terapi USEFT ini menjadi salah satu langkah Polda NTT dalam menjaga kesehatan mental personel di tengah tuntutan tugas kepolisian yang semakin kompleks dan dinamis.

“Kami percaya bahwa anggota yang memiliki keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan tugas serta mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, humanis, dan profesional kepada masyarakat,” katanya.

Pengembangan USEFT bersama SBMS Institute menjadi salah satu inovasi Polda NTT dalam menghadirkan pendekatan baru untuk memperkuat kualitas personel dan masyarakat. Melalui metode yang mengedepankan keseimbangan Body, Mind, dan Soul ini, diharapkan semakin banyak individu yang mampu mengelola emosi, menjaga ketenangan diri, serta meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.

“Melalui momentum HUT ke-80 Bhayangkara, Polda NTT membuktikan pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan melalui aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan membangun personel yang lebih kuat dari dalam melalui pendekatan USEFT, Polda NTT terus menghadirkan Bhayangkara yang humanis, dekat dengan masyarakat, serta membawa energi positif dan kebaikan bagi Nusa Tenggara Timur,” paparnya.

Robert O. Rajagukguk, Psikolog Klinis, Anggota Kolegium Psikologi Klinis

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesehatan mental semakin sering muncul dalam percakapan publik di Indonesia. Kita mendengarnya dalam diskusi keluarga, dalam ruang kelas, dalam media sosial, bahkan dalam percakapan santai di tempat kerja.

Banyak orang mulai berani mengatakan bahwa mereka sedang cemas, tertekan, atau merasa kehilangan arah hidup. Dari mulai anak-anak, remaja, orang dewasa tidak jarang menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan kesehatan mental.

Beberapa bahkan mengungkapkan "diagnosis klinis" yang dialami atau diamati pada orang lain. Fenomena ini menandai perubahan penting dalam kesadaran masyarakat: kesehatan mental tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan.

Namun meningkatnya kesadaran ini juga membuka kenyataan lain yang tidak kalah penting. Ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya kesehatan mental, sistem pelayanan kesehatan mental kita ternyata belum sepenuhnya siap menjawab kebutuhan tersebut.

Banyak orang yang membutuhkan bantuan profesional, tetapi tidak tahu harus mencari pertolongan ke mana. Ada pula yang sudah berusaha mencari bantuan, tetapi akses terhadap tenaga profesional masih terbatas.

Sebagian masyarakat belum bisa membedakan profesi psikiater, psikolog klinis, psikolog (umum), konselor; belum lagi beberapa profesi yang semakin membuat bingung masyarakat seperti life coach, hypnotherapist, healers.

Artikel ini secara khusus ingin membahas mengenai profesi psikolog klinis, sebagai salahsatu profesi yang menjadi bagian penting dari upaya kesehatan jiwa di Indonesia.

Psikolog klinis adalah tenaga profesional yang secara khusus dilatih untuk memahami dinamika perilaku manusia khususnya masalah dan gangguan yang dialami, melakukan asesmen psikologis baik secara umum maupun gangguan psikologis (psikopatologis), serta memberikan intervensi psikologis bagi individu yang mengalami tekanan emosional maupun gangguan mental.

Mereka membantu orang menghadapi kecemasan, depresi, trauma, konflik relasi, kesulitan penyesuaian diri, hingga berbagai bentuk penderitaan psikologis yang seringkali tidak terlihat dari luar.

Di banyak negara, psikolog klinis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan. Mereka bekerja berdampingan dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan layanan yang kolaboratif dan komprehensif bagi masyarakat.

Di rumah sakit modern, layanan kesehatan mental tidak lagi dianggap sebagai layanan tambahan, melainkan bagian penting dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Sayangnya, sistem pelayanan kesehatan mental di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Salah satu tantangan yang paling nyata adalah keterbatasan jumlah tenaga profesional kesehatan mental, termasuk psikolog klinis. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kebutuhan terhadap tenaga psikolog klinis tentu tidak kecil. Namun jumlah tenaga profesional yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan.

Selain persoalan jumlah, distribusi tenaga profesional juga masih belum merata. Sebagian besar tenaga psikolog terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat di daerah seringkali harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Kondisi ini tentu menimbulkan kesenjangan akses yang sangat besar.

Di sisi lain, sistem pendidikan profesi psikolog juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi nasional di bidang pendidikan tinggi dan kesehatan.

Saat ini pendidikan profesi psikolog berada dalam sistem pendidikan tinggi, sementara praktik psikolog klinis berlangsung dalam sistem pelayanan kesehatan. Kedua sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Meski sudah ada upaya untuk kerja sama antar kementerian terkait.

Sering muncul berbagai pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya pendidikan psikolog klinis dirancang? Bagaimana standar kompetensi profesional ditetapkan? Bagaimana psikolog klinis dapat terintegrasi secara lebih kuat dalam sistem pelayanan kesehatan?

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita memerlukan langkah pembaruan yang lebih serius dalam penguatan profesi psikolog klinis. Perlu dilakukan reformasi pendidikan profesi psikolog klinis. Reformasi profesi psikolog klinis tidak semata-mata menyangkut perubahan administratif atau penyesuaian nomenklatur pendidikan.

Reformasi ini berkaitan dengan bagaimana negara membangun sistem pelayanan kesehatan mental yang lebih kuat, lebih profesional, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Salah satu langkah penting adalah memperkuat sistem pendidikan profesi psikolog klinis agar lebih terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendidikan profesi tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga pengalaman praktik klinis yang memadai.

Mahasiswa profesi perlu mendapatkan kesempatan belajar langsung dalam konteks pelayanan kesehatan yang nyata, seperti di rumah sakit, puskesmas, atau layanan kesehatan mental komunitas.

Selain itu, diperlukan pula standar kompetensi nasional yang jelas bagi psikolog klinis. Standar ini penting untuk memastikan bahwa setiap tenaga profesional yang memberikan layanan kepada masyarakat memiliki kompetensi yang memadai serta bekerja berdasarkan prinsip-prinsip etika profesional yang kuat.

Reformasi profesi psikolog klinis juga memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan konsisten. Regulasi yang baik tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi tenaga profesional, tetapi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima layanan.

Lebih jauh lagi, penguatan profesi psikolog klinis harus dilihat sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia Indonesia. Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki infrastruktur yang baik atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara yang kuat juga adalah negara yang memperhatikan kesejahteraan mental warganya.

Dalam masyarakat modern yang penuh tekanan, kesehatan mental menjadi fondasi penting bagi kehidupan yang produktif dan bermakna. Ketika masyarakat memiliki ketahanan mental yang baik, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup, membangun relasi yang sehat, serta berkontribusi secara positif bagi lingkungan sosialnya.

Karena itu, memperkuat profesi psikolog klinis bukan hanya kepentingan kelompok profesi tertentu. Ini adalah kepentingan masyarakat luas. Ini adalah bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih sehat secara mental, lebih tangguh secara sosial, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Sudah saatnya kita memandang kesehatan mental sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Dalam upaya itulah, negara perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap penguatan profesi psikolog klinis sebagai salah satu pilar utama pelayanan kesehatan mental di Indonesia.

Fathiya Azka Amalina

Mahasiswi Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Aceh

PERNAHKAH Anda merasa terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan hanya karena tidak tega menolak ajakan orang lain? Entah itu ajakan nongkrong saat kelelahan, tambahan pekerjaan di luar jam kerja, atau permintaan tolong yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang lain. Kejadian ini pasti akrab di kalangan mereka yang sering merasa risih, takut menyinggung, atau khawatir dicap buruk dan tidak baik oleh orang lain. Padahal, sikap seperti inilah yang justru sering mengorbankan ketenangan jiwanya sendiri.

Menolak ajakan kerap diidentikkan dengan tindakan kasar atau egois. Padahal, kemampuan untuk berkata ‘tidak’ adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga kesehatan mental. Di sinilah seni ‘soft rejection’ hadir sebagai pendekatan untuk menolak dengan halus, tanpa menyinggung orang lain, tanpa merusak hubungan sosial, sekaligus membentengi diri dari kelelahan emosional.

Secara umum, soft rejection adalah strategi komunikasi interpersonal untuk menolak ajakan atau permintaan dengan tetap menghargai lawan bicara, tanpa mengorbankan batasan pribadi (personal boundaries). Istilah ini merupakan pengembangan dari kajian tentang refusal skills dan komunikasi yang tegas juga percaya diri, yang muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial modern yang kerap menyulitkan individu untuk mempertahankan kesehatannya sendiri.

Kesulitan berkata ‘tidak’ dapat dijelaskan melalui psikoanalisis Sigmund Freud. Dalam teori struktur kepribadian, Freud membagi jiwa manusia menjadi tiga entitas yang saling bertentangan yaitu Id (dorongan naluriah), Ego (penyeimbang realitas), dan Superego (internalisasi nilai moral dan tekanan sosial).

Saat seseorang menerima ajakan yang tidak diinginkan, Superego kerap mendominasi dengan membisikkan norma-norma seperti ‘kamu harus bersikap baik’ atau ‘menolak itu tidak sopan.’ Akibatnya, Ego yang seharusnya menyeimbangkan malah mengaktifkan mekanisme pertahanan diri (defense mechanism), misalnya compliance (kepatuhan berlebihan), untuk menghindari rasa bersalah. Dengan cara itu, ketidakmampuan untuk menolak bukan hanya masalah ‘tidak enakan,’ melainkan konflik bawah sadar antara perlindungan diri dan tekanan sosial yang melahirkan kelelahan emosional (Gross & John, 2003).

Dari sudut pandang ini, soft rejection dapat dilihat sebagai usaha Ego yang sehat untuk berfungsi secara adaptif. Itu merupakan bentuk negosiasi sadar antara Superego yang mengharuskan kesempurnaan sosial dan Id yang membutuhkan perlindungan diri. Penelitian Nuryani dan Lindasari (2025) tentang kecerdasan emosional dan refusal skills pun sejalan, karena kecerdasan emosional pada dasarnya adalah kemampuan Ego mengelola konflik internal tersebut secara bijaksana.

Sutanto dan Pratiwi (2022) dalam buletin konsorsium psikologi juga menekankan bahwa kemampuan membuat batasan, termasuk melalui penolakan yang penuh empati, merupakan elemen terpenting dalam menjaga kesehatan mental di tengah tekanan sosial yang besar. Dengan begitu, soft rejection adalah sebuah pendekatan yang berakar pada kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara relasi sosial dan kesejahteraan pribadi.

Nah, mengapa kita sulit untuk berkata ‘tidak’? Sebelum memahami hal tersebut, kita harus mengetahui akar masalah mengapa kita berperilaku demikian kepada orang lain. Keengganan menolak sering kali bersumber dari beberapa hal, seperti FOMO (Fear of Missing Out), keinginan untuk diterima dalam lingkungan sosial, atau pola asuh yang mengajarkan bahwa membantu orang lain adalah kewajiban utama. Akibatnya, ketika ada ajakan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau keinginan, yang muncul bukan penolakan, melainkan rasa bersalah.

Padahal, jika kita memaksakan diri untuk selalu berkata ‘ya’ dapat berakibat pada kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan. Dalam artikel yang dipublikasikan di Emotion oleh Gross dan John (2003), disebutkan bahwa penekanan terhadap ekspresi emosi secara berkelanjutan merupakan suatu bentuk penolakan terhadap diri emosional yang berkaitan dengan peningkatan stres fisik dan penurunan fungsi sosial.

Soft rejection berbeda dengan sekadar mengabaikan pesan atau mengatakan ‘tidak’ secara tiba-tiba. Ini disebut seni karena memerlukan kemampuan merangkai kata, membaca situasi, serta menyeimbangkan antara ketegasan dan empati. Seni ini menekankan pada kejelasan yang disertai dengan rasa hormat, sehingga hubungan tetap terjaga, perasaan lawan bicara tidak terluka, dan batasan pribadi tetap dipertahankan.

Penelitian Freedman, Williams, dan Beer (2016) dalam Frontiers in Psychology menguatkan hal ini dengan menunjukkan bahwa penolakan yang jelas dan responsif lebih menguntungkan daripada penolakan yang tidak jelas atau sekadar diabaikan, karena dapat menjaga kebutuhan emosional kedua pihak.

Ada beberapa strategi praktis yang dapat digunakan untuk melakukan soft rejection. Berdasarkan kajian tentang refusal skills yang dikemukakan Nuryani dan Lindasari (2025), serta prinsip-prinsip komunikasi lugas yang diuraikan Sutanto dan Pratiwi (2022), strategi ini dapat disusun yaitu pertama, awali dengan ucapan terima kasih dan kata-kata apresiasi supaya lawan bicara merasa dihargai dan tidak tersinggung.

Selanjutnya, sampaikan penolakan dengan jelas tanpa menggantung, hindari jawaban ambigu seperti ‘iya deh, nanti aku cek dulu ya’ padahal sudah tahu kita tidak bisa hadir, dan gunakan kata-kata yang tegas tapi tetap sopan dan lembut. Berikan alasan yang singkat dan jujur, tidak perlu panjang lebar, karena alasan sederhana lebih mudah diterima, dan perlu ingat bahwa kamu berhak untuk beristirahat serta memiliki waktu untuk diri sendiri. Terakhir, jika memang tetap ingin terhubung, tawarkan pilihan yang lain untuk menunjukkan bahwa kamu menolak karena aksinya, bukan karena menolak orangnya.

Setelah mengirimkan pesan penolakan tersebut, rasa bersalah mungkin akan datang. Lawan suara batin tersebut dengan pernyataan positif. Ingatkan diri sendiri bahwa kesehatan mental kamu sama pentingnya dengan perasaan orang lain. Nuryani dan Lindasari (2025) menekankan bahwa kecerdasan emosional berperan besar dalam kemampuan menolak (refusal skills). Orang yang dapat mengendalikan emosinya biasanya tidak terjebak dalam rasa bersalah berlebihan setelah menolak, karena ia mampu membedakan antara tanggung jawab pribadi dan ekspektasi sosial yang tidak masuk akal.

Belajar menolak adalah sebuah proses, bukan langsung jadi. Akan ada kalanya kamu merasa canggung atau takut dengan respon negatif orang tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, seni soft rejection ini akan sangat membantu kamu dan akan menjadi tameng yang melindungi ruang pribadi kamu.

Pada akhirnya, berkata ‘tidak’ dengan cara yang baik adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Ini adalah sebuah tindakan berani untuk memilih kedamaian batin di atas segudang ekspektasi sosial yang tidak berujung. Merawat diri bukanlah keegoisan, tetapi dasar yang memungkinkan kita untuk hadir sepenuhnya dan memberikan makna kepada orang-orang yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Mulailah dari hal-hal sederhana mulai hari ini, seperti sampaikan 'tidak' dengan lembut, dan rasakan kebebasan yang lebih lega dalam diri sendiri.

JAKARTA - Founder Restorasi Jiwa Indonesia Syam Basrijal menilai kesehatan mental merupakan infrastruktur penting bagi sebuah bangsa. Dia menyayangkan infrastruktur kesehatan mental jarang dijajaki dan dibahas sebagai bagian dari fondasi berbangsa dan bernegara.

"Indonesia sedang bergerak cepat. Jalan tol diperpanjang, pelabuhan diperluas, bandara dimodernisasi, bahkan ibu kota baru dibangun. Namun ada satu infrastruktur yang belum dibicarakan dengan keseriusan yang sama, stabilitas mental masyarakatnya," ujar Syam, Selasa (17/2/2026).

Hal ini sangat penting untuk diangkat oleh semua kalangan masyarakat. Sebab selama ini salah satu alat ukur kemajuan yang digunakan adalah soal pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, atau angka investasi. Padahal, semua kemajuan baik ekonomi hingga investasi, sejatinya hanya bisa tercapai jika mentalitas manusianya terjaga dengan baik.

"Jarang sekali kita bertanya seberapa stabil emosi warga negara yang menggerakkan semua mesin itu," ucapnya.

Kemudian, Syam mengutip data dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan potensi jutaan warga mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam berbagai spektrum, mulai dari kecemasan ringan hingga depresi yang mengganggu fungsi sosial. Bagi dia, informasi tersebut bukan sekadar statistik klinis.

"Ini adalah indikator kapasitas produktivitas bangsa. Sebuah negara dengan tekanan mental tinggi akan menghasilkan keputusan yang lahir dari rasa takut, bukan dari kejernihan," katanya.

Selanjutnya, Syam yang juga founder Satya Mindcare ini menjelaskan bahwa selama ini kesehatan mental hanya diposisikan sebagai isu personal atau medis padahal dampaknya bersifat makro. Contohnya ketika seorang karyawan yang cemas tentu tidak akan bisa bekerja secara optimal dalam mengambil keputusan.

Begitu juga dengan pelajar, mereka yang mengalami situasi tidak baik dari aspek mentalnya akan merasa depresi dan kehilangan potensi belajarnya. Bahkan pemimpin yang emosional dan reaktif cenderung akan menghasilkan kebijakan yang impulsif.

"Dalam perspektif ekonomi, gangguan mental yang tidak tertangani berkontribusi pada penurunan produktivitas, absensi kerja, konflik organisasi, hingga meningkatnya biaya kesehatan. Artinya, setiap rupiah yang diinvestasikan pada pencegahan dan edukasi kesadaran sebenarnya adalah penghematan biaya jangka panjang," ungkap Syam.

Begitu juga dalam perspektif negara. Jika negara-negara yang maju cenderung telah memandang kesehatan mental sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Maka itu, dia berharap Indonesia melakukan hal serupa, di mana kesehatan mental menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan sehingga pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik.

Di sisi lain, Syam menjelaskan teorinya bahwa ada hubungan langsung antara regulasi emosi dan performa ekonomi. Regulasi emosi adalah kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan menyalurkan emosinya secara sehat. Individu dengan regulasi emosi baik lebih adaptif terhadap tekanan, lebih rasional dalam pengambilan keputusan, dan lebih resilien menghadapi perubahan.

Ketika masyarakat memiliki kemampuan ini secara kolektif, ketahanan sosial meningkat. Konflik horizontal berkurang. Polarisasi mereda. Dunia kerja menjadi lebih sehat. Lingkungan pendidikan lebih suportif.

Namun sebaliknya, jika kecemasan kolektif meningkat—akibat tekanan ekonomi, media sosial, atau ketidakpastian masa depan, maka sistem sosial menjadi mudah terprovokasi.

"Ketahanan bangsa bukan hanya soal pertahanan militer atau stabilitas politik. Ia adalah stabilitas emosi kolektif," ucapnya.

Tindak lanjut dari pandangannya itu merujuk pada pentingnya kolaborasi aktif baik antara pihak pemerintah, swasta, maupun komunitas yang aktif di lingkungan masyarakat. "Membangun infrastruktur mental bangsa tidak bisa dilakukan satu sektor saja. Dibutuhkan arsitektur kolaboratif," ujarnya.

Pertama, pemerintah perlu memasukkan kesehatan mental dalam kebijakan publik lintas sektor, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perencanaan pembangunan daerah. Program preventif jauh lebih efektif dibanding pendekatan kuratif.

Kemudian yang kedua, di mana sektor swasta perlu memahami bahwa kesejahteraan psikologis karyawan bukan biaya tambahan, melainkan investasi terhadap keberlanjutan bisnis. Pelatihan regulasi emosi, kepemimpinan sadar, dan budaya kerja sehat akan menurunkan turnover serta meningkatkan loyalitas.

Ketiga, komunitas dan lembaga sosial memiliki peran membangun literasi kesadaran di akar rumput. Inilah ruang di mana gerakan hadir bukan sebagai klinik reaktif, tetapi sebagai pusat penguatan mental preventif.

Syam mengatakan, budaya bangsa Indonesia cukup sering menormalisasi kelelahan dan tekanan dengan suatu afirmasi yang sebenarnya tidak perlu seperti halnya narasi "Sudah biasa stres” atau “Namanya juga hidup.” Pernyataan seperti itu justru membuat masalah laten menjadi bom waktu yang kapan pun bisa meledak.

Sebab itu, pendekatan preventif penting untuk membangun kesadaran sejak dini, mulai dari sekolah, kantor, maupun keluarga. Bisa juga dengan mengajarkan anak untuk mengenali emosinya, kemudian membiasakan untuk menghidupkan ruang komunikasi yang lebih intens bahkan solutif.

"Melatih pemimpin agar tidak memimpin dari luka batin yang tidak selesai. Mendorong ruang dialog yang sehat di masyarakat. Ini bukan romantisme spiritual tapi strategi nasional," katanya.

Di sisi lain, Syam menggarisbawahi jika bangsa yang kuat bukan bangsa yang paling keras suaranya, tetapi yang paling stabil batinnya. Karena stabilitas batin melahirkan keputusan jernih. Keputusan jernih melahirkan kebijakan berkelanjutan. Kebijakan berkelanjutan melahirkan kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar sebuah negara.

Terakhir, dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi melakukan kesadaran kolektif bahwa pembangunan nasional tidak bisa serta merta hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata, akan tetapi ada penguatan infrastruktur yang tak boleh dikalahkan yakni infrastruktur kesadaran.

DEMAK - Kasus anak bunuh diri di Demak, Jawa Tengah menunjukkan bukti negara gagal menjamin kesehatan mental generasi muda. Diketahui, anak berusia 12 tahun yang duduk di bangku SD ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Dugaan sementara mengarah pada tindakan bunuh diri tanpa indikasi kekerasan fisik.

“Peristiwa ini bukan sekadar tragedi keluarga melainkan alarm moral dan sosial bagi negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam sistem perlindungan anak nasional,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina, Minggu (15/2/2026).

Dia melihat kasus bunuh diri pada anak usia di bawah 12 tahun menurut psikologi perkembangan merupakan peristiwa yang sangat kompleks, karena pada usia tersebut anak belum memiliki pemahaman matang tentang finalitas kematian. Kemudian, sangat dipengaruhi oleh impuls emosional dan lingkungan sosial di sekitarnya.

“Tragedi ini menuntut kita melihat persoalan secara jujur dan struktural. Anak yang seharusnya berada dalam fase tumbuh, belajar, dan merasakan perlindungan penuh justru berada dalam posisi rentan secara emosional,” katanya.

Mantan Bupati Cirebon ini menegaskan peristiwa ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat paradigma perlindungan anak secara menyeluruh. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pencatat statistik setelah tragedi terjadi, tetapi harus hadir secara aktif sebagai sistem perlindungan yang mencegah, mendeteksi, dan menangani kerentanan anak sejak dini.

Agar kejadian serupa tak terjadi, legislator Dapil Jabar VIII itu menekankan penguatan sistem deteksi dini kesehatan mental anak di sekolah dan keluarga.

Sekolah tidak boleh hanya menjadi ruang transfer pengetahuan, tetapi juga ruang aman emosional. Negara harus memastikan keberadaan sistem konseling psikososial yang terstruktur, terjangkau, dan proaktif.

“Reorientasi kebijakan perlindungan anak menuju pendekatan preventif, bukan reaktif. Selama ini, negara cenderung bertindak setelah tragedi terjadi. Padahal, perlindungan anak yang sejati adalah kemampuan negara mengidentifikasi risiko sebelum menjadi krisis,” ujar Selly.

Termasuk penguatan kapasitas keluarga sebagai lini pertahanan pertama. Dia melihat keluarga harus dipandang sebagai institusi sosial yang memerlukan dukungan negara baik melalui edukasi parenting, literasi kesehatan mental maupun akses layanan konseling keluarga.

Fraksi PDIP berpandangan bahwa perlindungan terhadap anak adalah mandat konstitusional dan moral negara. “Anak bukan sekadar individu dalam statistik demografi melainkan masa depan bangsa. Negara yang gagal melindungi kesehatan mental anak sesungguhnya sedang mempertaruhkan kualitas peradaban masa depannya,” ungkapnya.

Tragedi ini juga menunjukkan bahwa kerentanan anak tidak selalu berkorelasi dengan kemiskinan ekonomi. Bahkan dalam keluarga yang relatif berkecukupan, kerentanan emosional tetap dapat terjadi.

Ini menegaskan bahwa kesejahteraan anak harus dipahami secara utuh meliputi kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial, bukan semata kesejahteraan material.

Psikolog Klinis, Anggota Kolegium Psikologi Klinis, Robert O. Rajagukguk

Akhir-akhir ini, diskusi mengenai penyelenggaraan Program Titian Profesi Psikolog Klinis mengemuka di berbagai forum akademik dan kebijakan. Perbincangan ini wajar, mengingat isu kesehatan jiwa kini semakin diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem kesehatan nasional, bahkan global.

Tulisan ini mengajak pembaca untuk memahami secara lebih jernih apa itu Program Titian, mengapa ia diperlukan, dan bagaimana posisinya dalam menjawab tantangan penyediaan tenaga kesehatan jiwa di Indonesia.

Kesehatan jiwa semakin menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional. Meningkatnya angka depresi, kecemasan, kekerasan dalam relasi, perilaku melukai diri hingga bunuh diri, serta persoalan kesehatan jiwa pada anak dan remaja menunjukkan bahwa layanan kesehatan jiwa bukan lagi isu sepele yang tidak perlu dibahas. Ini merupakan kebutuhan nyata masyarakat yang menuntut perhatian dan respons serius dari negara.

Dalam konteks tersebut, penetapan psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan merupakan langkah penting dan progresif. Kebijakan ini menegaskan bahwa layanan kesehatan jiwa harus diselenggarakan secara profesional, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sejajar dengan layanan kesehatan lainnya yang memiliki kompetensi standar dan mampu menjamin mutu layanan profesi tenaga kesehatan.

Namun dapat dipahami bahwa setiap perubahan regulasi besar hampir selalu membawa konsekuensi dan tantangan. Tantangan yang kini dihadapi cukup nyata. Ketersediaan psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan masih belum memadai, baik dari sisi jumlah sumber daya manusia, pemerataan wilayah, maupun kesiapan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan oleh sistem kesehatan Indonesia.

Di sinilah sering terjadi kesenjangan: regulasi bergerak relatif cepat, sementara kapasitas sistem—termasuk pendidikan, pelatihan, dan distribusi tenaga kesehatan—belum sepenuhnya siap mengimbanginya.

Untuk menghadapi situasi dan tantangan inilah Program Titian Profesi Psikolog Klinis menjadi relevan dan dibutuhkan. Program Titian harus dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan kesehatan jiwa masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengorbankan standar kompetensi dan profesi, mutu layanan kesehatan, keselamatan pasien, serta kepentingan publik.

Orientasi utama dari Program Titian adalah peningkatan dan penyetaraan kompetensi bagi lulusan profesi psikolog yang telah memiliki dasar keilmuan dan pelatihan dasar psikologi, agar mampu memenuhi kompetensi standar Tenaga Kesehatan Psikolog Klinis yang telah ditetapkan setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 7.

Program ini tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga pada pembentukan sikap profesional, ketaatan pada kode etik, serta karakter yang matang dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan psikologi klinis yang bermutu bagi masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa Program Titian ini bukanlah jalan pintas untuk menjadi psikolog klinis, dan bukan pula upaya menurunkan standar profesi psikolog klinis. Ini merupakan mekanisme transisional berbasis kompetensi yang dirancang untuk menjembatani kondisi eksisting tenaga psikologi dengan tuntutan standar baru psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan.

Program ini dirancang dengan kesadaran bahwa perubahan besar dalam sistem profesi memerlukan jembatan kebijakan yang adil, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak tenaga psikologi dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan. Mereka telah lama bekerja di layanan konseling, pendidikan, komunitas, maupun fasilitas kesehatan, dan menjadi tumpuan masyarakat dalam berbagai persoalan psikologis.

Namun, tidak semua dari mereka memenuhi standar kompetensi tenaga psikologi klinis sesuai regulasi tenaga kesehatan terkini. Tanpa mekanisme transisi yang jelas, negara akan menghadapi dua risiko ekstrem, yakni kekurangan tenaga kesehatan jiwa psikolog klinis di satu sisi, atau praktik layanan yang tidak terstandar dan berpotensi membahayakan masyarakat penerima layanan psikolog klinis di sisi lain.

Program Titian dihadirkan untuk menghindari kedua risiko tersebut. Posisinya adalah sebagai jembatan kebijakan, bukan jalur alternatif permanen. Melalui asesmen awal, pemetaan kesenjangan kompetensi, penguatan praktik klinis, supervisi terstruktur, dan asesmen berbasis kinerja nyata, kompetensi menjadi ukuran utama. Penilaian tidak semata-mata didasarkan pada ijazah atau lama pengalaman, melainkan pada kemampuan klinis yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional, Program Titian berorientasi pada capaian kompetensi psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan. Prinsip dasarnya tegas: standar tidak diturunkan, tetapi dicapai melalui proses transisi yang terarah. Pendekatan ini bukan hal baru dalam kebijakan publik. Banyak negara menerapkan mekanisme serupa ketika terjadi perubahan besar dalam regulasi profesi kesehatan, justru untuk melindungi keselamatan pasien dan menjaga kesinambungan layanan.

Kontribusi Program Titian terhadap penyediaan tenaga kesehatan jiwa dapat dilihat setidaknya dalam tiga aspek. Pertama, program ini mempercepat ketersediaan psikolog klinis yang kompeten dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada, tanpa mengorbankan mutu. Kedua, program ini menjaga kualitas layanan melalui supervisi dan asesmen yang ketat, sehingga keselamatan pasien tetap menjadi prioritas. Ketiga, Program Titian mendukung pemerataan layanan kesehatan jiwa, khususnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas, yang menegaskan bahwa psikolog klinis merupakan salah satu tenaga kesehatan esensial di Puskesmas. Dalam kerangka ini, psikolog klinis berperan sebagai salah satu gatekeeper layanan kesehatan jiwa di masyarakat.

Penting pula dipahami bahwa persoalan kesehatan jiwa memang perlu ditangani secara gotong royong, melibatkan berbagai profesi dan potensi komunitas melalui upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif. Namun, pada aspek kuratif, masyarakat tetap membutuhkan penanganan langsung oleh tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan terdekat, termasuk oleh psikolog klinis.

Program Titian bukanlah pengganti pendidikan profesi psikologi klinis. Pendidikan reguler tetap menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kesehatan jiwa dalam jangka panjang. Program Titian berfungsi sebagai solusi kebijakan pada masa transisi, sambil sistem pendidikan reguler terus dikembangkan, diperkuat, dan diperluas kapasitasnya mengikuti peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan.

Program ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan percepatan penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui semangat gotong royong, sebagaimana tercermin dalam agenda pembangunan nasional. Dalam perspektif Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), terdapat pemisahan yang jelas antara jenjang pendidikan, standar kompetensi kerja, dan kewenangan praktik.

Program Titian merupakan program peningkatan dan penyetaraan kompetensi Psikolog Klinis KKNI Level 7 yang menghasilkan sertifikat kompetensi, bukan gelar baru. Keberhasilan Program Titian sangat ditentukan oleh tata kelolanya. Program ini perlu dijalankan dalam koordinasi yang jelas antara kementerian terkait, kolegium bidang profesi, dan institusi pendidikan. Mekanisme asesmen dan supervisi harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Yang paling penting, Program Titian perlu dipahami sebagai kebijakan transisional yang adaptif, bukan solusi permanen yang menggantikan penguatan pendidikan reguler.

Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa saat ini kita tidak sedang dihadapkan pada pilihan antara menjaga standar pendidikan tinggi atau memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan jiwa. Tantangan yang sesungguhnya adalah apakah negara berani menghadirkan terobosan dengan merancang jembatan kebijakan yang realistis tanpa mengorbankan keselamatan pasien dan kepentingan publik.

Program Titian Psikolog Klinis menawarkan jalan tengah yang rasional: menjaga standar kompetensi dan profesi, sekaligus memastikan layanan kesehatan jiwa tetap tersedia bagi masyarakat. Dalam situasi kebutuhan yang mendesak, kebijakan yang tepat tidak menutup mata pada realitas, melainkan mampu mengelolanya dengan bertanggung jawab.

Dengan intensi penyiapan rancangan dan pengawasan yang tepat, Program Titian bukan sekadar solusi sementara, melainkan bukti inisiatif, kebijaksanaan, dan kedewasaan negara dalam membangun sistem kesehatan jiwa yang adil, merata, dan berkelanjutan.

NEW YORK - Platform media akan diwajibkan untuk menampilkan label peringatan kesehatan mental pengguna muda, berdasarkan undang-undang baru yang diumumkan Gubernur New York Kathy Hochul pada hari Jumat.

“Keselamatan warga New York telah menjadi prioritas utama sejak menjabat, termasuk melindungi anak-anak kita dari bahaya fitur media sosial yang mendorong penggunaan berlebihan,” kata Hochul dalam sebuah pernyataan.

Langkah ini menyelaraskan New York dengan negara bagian seperti California dan Minnesota yang telah menerapkan undang-undang serupa.

Awal bulan ini, Australia juga memberlakukan larangan penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Undang-undang baru ini mencakup platform yang menawarkan “tampilan yang adiktif” seperti konten yang diputar otomatis dan pengguliran tanpa henti.

Ini berlaku untuk aktivitas yang sebagian atau seluruhnya terjadi di New York, tetapi tidak melibatkan pengguna yang mengakses dari luar negara bagian.

Jaksa Agung New York memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum dan mengenakan sanksi perdata hingga $5.000 untuk setiap pelanggaran.

Hochul menyamakan label peringatan tersebut dengan peringatan pada produk lain, seperti tembakau yang memperingatkan risiko kanker, atau kemasan plastik yang memperingatkan bahaya tersedak bagi anak-anak.

Juru bicara TikTok, Snap, Meta, dan Alphabet belum memberikan tanggapan.

Dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak-anak telah menjadi perhatian global, dengan beberapa distrik sekolah di Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan terhadap Meta dan perusahaan media sosial lainnya.

Pada tahun 2023, Ahli Bedah Umum AS mengeluarkan nasihat keselamatan untuk anak-anak dan kemudian merekomendasikan label peringatan media sosial, seperti yang sekarang diwajibkan di New York.

JAKARTA - Kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental semakin penting di tengah meningkatnya tuntutan hidup modern, tekanan pekerjaan, kebutuhan ekonomi serta pengaruh lingkungan dan interaksi sosial. Namun stigma negatif serta minimnya literasi menyangkut penanganan kesehatan mental masih menjadi hambatan utama bagi banyak orang.

Hal itu dibahas dalam seminar bertema “It’s Okay Not to Be Okay” yang digelar Yayasan Astri Bakti Insani dalam rangka peringatan Ulang Tahun ke-13 Rumah Sakit Izza, di Auditorium Al Izza Preschool, Karawang, Jawa Barat.

Direktur RS Izza Karawang, Dik Adi Nugraha menyebut kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kesehatan mental merupakan bagian integral dari kualitas hidup seseorang, dan sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kondisi mental yang sehat membantu individu berpikir jernih, mengelola emosi, serta menghadapi tantangan hidup secara adaptif.

“Terkait masalah kesehatan mental, kalau bicara data saat ini di Indonesia sendiri sebetulnya ada 1 berbanding 5 orang pernah mengalami masalah mental. Mungkin saat ini yang terlihat di lapangan itu seperti fenomena gunung es. Hanya di atasnya saja yang terlihat. Tetapi di bawah itu masalah sebenarnya luar biasa besar sekali. Maka dari itu kami bersama-sama bergabung, untuk mulai menggaungkan penanganan masalah kesehatan mental,” ujarnya, Minggu (14/12/2025).

Namun, stigma yang muncul dan perasaan tabu sering membuat banyak orang memilih diam dan memendam masalah, sehingga meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan depresi.

Psikolog dari Universitas Padjadjaran Bandung (Unpad) Marissa S. Purba dan Psikiater P. Beta Ayu Natalia memaparkan perspektif profesional mengenai pentingnya mengenali tanda-tanda awal masalah kesehatan mental, menjaga komunikasi yang sehat, serta tidak menunda untuk melibatkan tenaga profesional.

Keduanya menekankan penanganan kesehatan mental tidak selalu dimulai dari langkah besar, melainkan dari kesadaran diri, dukungan lingkungan terdekat, dan akses bantuan yang tepat.

“Yang paling penting adalah mendengarkan, mengajak anak beraktivitas, dan menciptakan rasa aman. Melalui pemahaman yang tepat, dukungan lingkungan, dan keberanian untuk mencari bantuan profesional, kesehatan mental diharapkan tidak lagi menjadi isu yang disembunyikan, melainkan bagian penting dari kualitas hidup sehari-hari," ujar Marissa.

Senada, Beta Ayu Natalia menambahkan, kalau dalam konteks jiwa berarti seseorang harus tahu apa kekurangannya dalam menjalani kehidupan. Apakah cara mengatasi stres atau masalah yang dihadapinya sudah baik atau belum.

”Apakah dia masih menyimpan respons trauma dari hal-hal di masa lalu. Kadang orang tidak paham dengan sendirinya. Di sinilah butuh seorang ahli atau profesional. Jadi jangan sampai sudah pada taraf merasa tidak nyaman baru datang ke psikiater atau psikolog,” katanya.

Sedangkan dari perspektif keluarga disampaikan Hindrawati dan Bagus Utomo, caregiver yaitu orang terdekat yang memiliki pengalaman mendampingi anggota keluarga tercintanya saat menghadapi krisis kesehatan mental. Keduanya menekankan pentingnya mengenali gejala sejak dini, menjaga komunikasi yang empatik, serta menciptakan lingkungan keluarga yang suportif sebagai fondasi dalam proses pemulihan jangka panjang.

Kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin memahami kesehatan mental bukanlah isu yang tabu, melainkan bagian penting dari kehidupan manusia yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Setiap orang dapat mengalami masa-masa sulit dan kerentanan emosional, namun hal tersebut bukanlah akhir dari segalanya.

”Keluarga adalah lini pertama, bagaimana membentuk karakter anak dan karakter manusia. Kalau keluarga tidak membentuk dengan karakter yang baik, kemungkinan anak akan mencari pelampiasan yang lain. Kita harus memperbaiki pola hidup, pola pikir sehingga jiwa kita agar tertata dengan baik,” ungkap Ketua Yayasan Astri Bakti Insani, Bagus Jatmiko.

Dukungan dari keluarga, teman, lingkungan kerja, maupun tenaga profesional menjadi hal yang paling berharga dalam proses pemulihan. Dengan membuka ruang diskusi, berbagi pengalaman, dan memberikan edukasi, seminar ini diharapkan bisa menghapus stigma, meningkatkan literasi kesehatan mental, serta mendorong terciptanya budaya peduli dan saling mendukung di tengah masyarakat.

TEL AVIV - Israel menghadapi "tsunami kesehatan mental", dengan 2 juta orang membutuhkan dukungan karena tingkat kecanduan obat penenang melonjak dan keluarga serta komunitas terpecah belah. Surat kabar Zionis, Yedioth Ahronoth, mengungkapkan temuan itu.

Dalam laporan ekstensif yang diterbitkan pada hari Jumat, media tersebut menyebutkan para profesional kesehatan mental telah membunyikan alarm atas peningkatan tajam jumlah orang yang membutuhkan dukungan sejak 7 Oktober 2023.

Sementara itu, terdapat kekurangan terapis dan layanan dukungan yang parah, yang menurut para pakar dapat berakibat fatal.

Pekan lalu, sebuah koalisi yang terdiri dari delapan organisasi kesehatan mental besar mengeluarkan peringatan mendesak kepada pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menggambarkan situasi negara itu sebagai "wabah penyakit mental yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal kedalaman dan cakupannya".

Kelompok-kelompok tersebut menyebut krisis ini "katastrofik" dan menuntut intervensi pemerintah segera.

Menurut koalisi tersebut, masyarakat Israel menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari tekanan psikologis yang meluas.

"Kondisi psikologis dan kesejahteraan masyarakat Israel berada pada titik terendah yang belum pernah kita lihat sebelumnya," kata koalisi tersebut.

Periode konflik dan trauma yang panjang telah membuat banyak orang berjuang melawan depresi, kecemasan, pikiran yang mengganggu, dan kelelahan.

Keluarga dan masyarakat sangat terdampak, dan kelompok-kelompok tersebut memperingatkan bahwa krisis belum mencapai puncaknya.

Mereka memperingatkan tentang "trauma kolektif yang mendalam dan berkepanjangan" dan semakin runtuhnya rasa aman dan kepercayaan publik, yang kemungkinan akan memengaruhi generasi mendatang.

"Kondisi psikologis dan kesejahteraan masyarakat Israel berada pada titik terendah yang belum pernah kita lihat sebelumnya," kata koalisi tersebut.

Angka-angka yang Mengejutkan

Data yang dilaporkan oleh Yedioth Ahronoth menunjukkan peningkatan tajam dalam masalah kesehatan mental secara nasional.

Diagnosis depresi dan kecemasan pada tahun 2024 dua kali lipat dari yang tercatat pada tahun 2013. Diagnosis PTSD (Gangguan Stres Pascatrauma) meningkat sebesar 70 persen setiap bulan dari Oktober 2023 hingga akhir tahun 2024, menambah 23.600 pasien baru.

Hampir separuh warga Israel kini melaporkan gejala kesedihan yang berkepanjangan. Panggilan ke layanan bantuan kesehatan mental meningkat enam kali lipat, sementara penggunaan obat-obatan psikiatri meningkat dua kali lipat. Gangguan tidur meningkat 19 persen selama perang.

Sebuah studi oleh Clalit Health Services dan Myers-JDC-Brookdale Institute menemukan bahwa 50 persen dari mereka yang terdampak serangan 7 Oktober masih berjuang hingga kini. Satu dari lima orang di masyarakat umum menderita gangguan fungsional berat akibat masalah kesehatan mental.

Data Kementerian Kesehatan Israel menunjukkan peningkatan sesi terapi sebesar 25 persen sejak 7 Oktober.

Kasus psikoterapi jangka pendek melonjak 471 persen, mencapai 20.000 pada tahun 2024 dibandingkan dengan 3.500 pada tahun 2022.

Namun, angka-angka ini hanya mencerminkan perawatan yang diberikan. Organisasi koalisi mengatakan situasi sebenarnya jauh lebih parah.

Profesor Merav Roth dari Universitas Haifa mengatakan klinik melaporkan peningkatan tajam dalam depresi, kecemasan, kecanduan, masalah perkawinan, dan perilaku regresif di kalangan anak-anak.

Satu dari empat orang kini berisiko kecanduan, kata Roth. Pada tahun 2018, angkanya menjadi satu dari sepuluh.

Dr Marina Kupchik, kepala Asosiasi Psikiatri Israel, memperingatkan bahwa investasi mendesak dalam rehabilitasi diperlukan.

“Jika kita tidak berinvestasi dalam rehabilitasi psikologis negara ini, kita akan membayar harga yang lebih tinggi dalam dua atau tiga tahun—dalam bentuk hari kerja yang hilang, dalam stabilitas keluarga dan masyarakat, serta dalam fungsi kerja," katanya.

Kementerian Kesehatan telah mengumumkan rencana penyelamatan nasional yang mencakup penggandaan jumlah psikolog, peningkatan gaji, peningkatan bangsal psikiatri, dan perluasan layanan berbasis rumah dan masyarakat.

Rencana tersebut diperkirakan menelan biaya 1,7 miliar shekel (USD517 juta).

Para klinisi senior menekankan bahwa reformasi harus menyeluruh.

Yoram Shliar, psikolog pendidikan dan ketua Asosiasi Psikolog Israel, mengkritik ketergantungan pada "asisten kesehatan mental" yang baru dilatih dengan hanya tiga bulan pelatihan, dibandingkan dengan delapan tahun untuk dokter yang berkualifikasi penuh.

Dr Ilana Lach mengatakan sistem tersebut kewalahan. "Anda tidak bisa membalut luka yang berdarah," ujarnya.

"Sistem kesehatan mental harus dibangun kembali dari awal," imbuh dia, yang dilansir Middle East Eye, Minggu (23/11/2025).

JAKARTA - Beberapa waktu ini, dunia maya ramai akan beragam kasus perundungan atau bullying . Tragedi remaja di Sukabumi yang mengakhiri hidupnya akibat tekanan teman sebaya, kasus santri di Aceh yang membakar pesantrennya karena tidak tahan di-bully, hingga peristiwa mengejutkan di salah satu sekolah di Jakarta ketika korban bullying meledakkan bom rakitan.

Psikiater dr Riati Sri Hartini sekaligus dosen Fakultas Kedokteran (FK) IPB University, menjelaskan bahwa memahami karakter dan fase perkembangan remaja menjadi kunci penting dalam menangani krisis kesehatan mental yang semakin nyata.

“Remaja merupakan masa transisi antara kanak-kanak dan dewasa. Pada fase ini, seseorang mengalami perubahan besar pada aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Masa ini dikenal sebagai periode pencarian jati diri. Remaja mulai memahami siapa dirinya dan perannya dalam masyarakat,”katanya, melalui siaran pers, Selasa (18/11/1025).

Beberapa waktu ini, dunia maya ramai akan beragam kasus perundungan. Tragedi remaja di Sukabumi yang mengakhiri hidupnya akibat tekanan teman sebaya, kasus santri di Aceh yang membakar pesantrennya karena tidak tahan di-bully, hingga peristiwa mengejutkan di salah satu sekolah di Jakarta ketika korban bullying meledakkan bom rakitan.

Menurut dia, konsep sehat jiwa masih sering disalahartikan. Banyak yang menganggap sehat mental berarti tidak ada gangguan kejiwaan. Padahal, World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial.

“Dalam konteks remaja, sehat mental berarti mampu mengenali dan mengelola emosi, menjalin hubungan positif, serta beradaptasi terhadap tekanan hidup,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (18/11/2025).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga menegaskan bahwa individu yang sehat mental mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, menyadari kemampuan diri, serta bekerja secara produktif.

Ciri Sehat Mental

Menurut dr Riati, gangguan kesehatan mental pada remaja dapat muncul melalui berbagai tanda, seperti menarik diri dari lingkungan sosial, munculnya pikiran negatif berkepanjangan, mudah marah, melanggar aturan, hingga keluhan fisik tanpa sebab jelas.

Pada beberapa kasus, remaja menggunakan rokok, alkohol, atau obat-obatan untuk meredakan stres. Penyebabnya bersifat multifaktor. Tekanan teman sebaya, pencarian identitas diri, pengaruh media sosial, norma gender, hubungan keluarga yang tidak harmonis, hingga kekerasan di lingkungan sekitar dapat menjadi pemicu utama stres pada remaja.

WHO mencatat gangguan emosional, gangguan perilaku, gangguan pola makan, psikosis, hingga perilaku menyakiti diri sebagai beberapa masalah mental yang banyak ditemukan pada kelompok usia ini.

Riati menegaskan bahwa remaja sehat mental bukan berarti tidak memiliki masalah, namun mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijak.

Ia memaparkan sejumlah ciri remaja dengan kesehatan mental yang baik. Yakni mereka mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, menunjukkan empati, berpikir positif, merasa bahagia, menerima diri sendiri, serta mampu menjalankan perannya sebagai makhluk Tuhan.

“Kesehatan mental remaja adalah fondasi penting bagi terbentuknya generasi yang tangguh di masa depan. Bila sejak dini mereka belajar mencintai diri sendiri dan berani meminta bantuan ketika membutuhkan, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang lebih sehat dan produktif,” tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Carrie Edwards, seorang wanita 68 tahun dari Virginia, tidak pernah menyangka percakapannya dengan ChatGPT justru mengantarnya pada kemenangan lotere besar, yang kemudian ia serahkan seluruhnya untuk amal.

Melansir The Washington Post, Edwards memenangkan US$150.000 dari undian Powerball pada awal September. Namun alih-alih menyimpan rezeki nomplok itu, ia memilih untuk menyumbangkan semuanya kepada tiga lembaga amal yang dekat di hatinya.

Keputusan itu datang setelah momen yang ia sebut sebagai "panggilan semesta".

"Saya baru saja mendengar sekeras yang Anda bisa dengar, Tuhan atau siapa pun yang Anda percaya di alam semesta berkata, ini, 'ini bukan uang Anda'," kata Edwards, dikutip dari The Washington Post, Sabtu (15/11/2025).

Donasinya menjadi sangat tepat waktu karena dua dari tiga organisasi tersebut sedang menghadapi lonjakan kebutuhan akibat penutupan pemerintah federal.

Bermula dari ChatGPT

Kisah ini dimulai di sebuah 7-Eleven ketika Edwards menemani temannya membeli tiket Powerball. Pada 6 September, jackpot mencapai lebih dari US$1,7 miliar, terbesar kedua dalam sejarah Powerball.

Edwards sebenarnya bukan pemain lotere. Temannya memberi dua saran: beli tiket kertas, jangan online; dan jangan gunakan pengganda Power Play karena dianggap "penipuan". Ia malah melakukan sebaliknya.

Ia membuat akun Lotere Virginia, lalu membuka ChatGPT, alat yang baru saja ia gunakan untuk riset. Ia bertanya, "Apakah Anda punya nomor pemenang untuk saya?" dan chatbot itu menjawab, "Keberuntungan adalah keberuntungan." Edwards lalu memasukkan nomor yang muncul dan bahkan membayar ekstra untuk Power Play.

Ia gagal mendapatkan jackpot, namun tidak sadar ikut undian dua, yang berarti angkanya mengikuti dua kali penarikan. Ketika notifikasi kemenangan muncul, ia mengira itu penipuan atau hanya hadiah kecil. Tetapi setelah membuka akunnya, ia menemukan dirinya memenangkan US$50.000 yang dikalikan tiga berkat Power Play.

Ia sempat bercanda tentang temannya yang seorang veteran Angkatan Darat.

"Angkatan Laut 1, Angkatan Darat 0," katanya, merujuk pada latar keluarganya yang berasal dari Angkatan Laut.

Donasi untuk Warisan Keluarga

Donasi pertamanya sebesar US$40.000 dialamatkan ke Navy-Marine Corps Relief Society, sesuai permintaan mendiang ayahnya dalam surat wasiat. Ayahnya adalah pilot pesawat tempur yang menutup karier di Pentagon.

Donasi itu datang pada momen krusial, kata Presiden dan CEO organisasi tersebut, Robert Ruark, di tengah kekhawatiran soal gaji pemerintah dan cuti karena penutupan. Uang itu dipakai membantu keluarga militer yang menghadapi kesulitan akibat penutupan, penempatan, dan keadaan darurat.

Sumbangan berikutnya terinspirasi dari mendiang suaminya, Steve, yang meninggal tahun lalu akibat degenerasi frontotemporal. Edwards yang merawatnya hingga akhir aktif sebagai sukarelawan dan donor di Asosiasi Degenerasi Frontotemporal.

CEO organisasi itu, Susan Dickinson, menyebut donasi US$50.000 dari Edwards sebagai hal yang "sangat jarang" dan "sangat berdampak". Dana tersebut akan dipakai untuk penelitian, hibah percontohan, serta menghubungkan pasien dan peneliti.

Membantu 10.000 Warga Richmond

Donasi ketiga, sebesar US$40.000, ditujukan untuk Shalom Farms, organisasi yang menyediakan hasil bumi segar bagi sekitar 10.000 warga Richmond. Sebagai relawan dan anggota dewan, Edwards tahu betul kebutuhan mereka.

Penutupan pemerintah membuat bantuan pangan tertunda, sehingga permintaan melonjak. "Kami perlu membeli lebih banyak barang untuk memastikan kami memiliki cukup persediaan untuk orang-orang," ujar Direktur Eksekutif Shalom Farms, Anna Ibrahim.

"Donasi seperti yang diberikan Carrie sungguh mengejutkan... artinya kami dapat menjangkau orang-orang di mana pun mereka berada dengan lebih banyak produk," sambungnya.

Dana itu juga akan mendukung petani lokal serta program lain di organisasi tersebut.

Viral Hingga ke Luar Negeri

Setelah Lotre Virginia mengumumkan kemenangannya, kisah Edwards cepat menyebar. Bahkan di salon langganannya, pemilik salon menunjukkan wajahnya terpampang di halaman depan surat kabar Vietnam.

Ketiga anaknya terkejut namun mendukung keputusan ibunya memberikan seluruh hadiah, Edwards pun tak pernah menyesal.

"Saya merasa telah diberi wadah untuk memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya, bagi warisan suami saya, bagi warisan ayah saya, melalui tindakan. Itulah yang paling berkesan," pungkas Edwards.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mewacanakan membatasi sejumlah game online, termasuk PUBG, menyusul kejadian ledakan SMA 72 Jakarta. Dalam rapat terbatas Minggu (9/11/2025), Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk mencari tahu pengaruh game online.

"Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.

Terpisah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pihaknya tengah melihat lagi kasusnya secara detail. Namun, ia tak memberikan keterangan lebih lanjut terkait masalah tersebut.

"Kita lagi lihat ini kasus nya secara detail. Saya baru bahas juga," kata Edwin kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).

Sementara itu beberapa waktu lalu, Kementerian Komdigi juga telah meluncurkan sistem klasifikasi usia untuk game dalam Indonesia Game Rating System (IGRS). Sistem ini akan mewajibkan game mencantumkan klasifikasi usia yang bisa memainkan game tersebut.

IGRS bakal mulai berlaku pada 2026 mendatang. Edwin mengatakan telah memiliki simulasi-simulasi terkait itu.

Dia menjelaskan sistem IGRS dilakukan dalam dua tahap. Pertama secara self assesment, yakni pengembang game terkait yang menentukan.

Baru berikutnya akan dilakukan pengecekan sistem oleh Komdigi secara berkala.

"Ada dua, IGRS itu sistemnya yang pertama self assesment mereka menyatakan untuk umur berapa. kemudian abis itu kita secara berkala kan banyak sekali game secara berkala melakukan pengecekan," dia menuturkan.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]