REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tamanmartani di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan berbagai unit usaha mulai dari sektor pertanian hingga layanan kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Ketua KDKMP Tamanmartani Mawardi mengatakan, koperasi yang berdiri pada 2025 itu kini memiliki 1.118 anggota. Koperasi mengelola sejumlah unit usaha, antara lain penyedia sarana produksi pertanian, toko sembako, perikanan, dan klinik kesehatan.

"Kami ingin koperasi hadir sebagai solusi bagi masyarakat. Bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga pelayanan dasar yang dibutuhkan warga desa," kata Mawardi dalam keterangannya, Sabtu.

Salah satu unit usaha utama koperasi adalah penyaluran pupuk bersubsidi. KDKMP Tamanmartani dipercaya menjadi penyalur pupuk bersubsidi dengan alokasi sekitar 400 ton per tahun sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Mawardi mengatakan, selama enam bulan terakhir koperasi telah menyalurkan lebih dari 200 ton pupuk kepada kelompok tani di wilayah Tamanmartani. Selain pupuk bersubsidi, koperasi juga menyediakan benih, pestisida, dan berbagai kebutuhan produksi pertanian lainnya.

Ke depan, koperasi menargetkan pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, pendampingan budidaya, hingga penyerapan hasil panen petani.

"Petani kini lebih mudah mendapatkan pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kami ingin koperasi menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani," ujar Mawardi.

Di luar sektor pertanian, koperasi juga mengembangkan klinik kesehatan yang telah mengantongi izin operasional dari Dinas Kesehatan. Klinik tersebut menyediakan layanan poli umum, poli gigi, poli kesehatan ibu dan anak (KIA), serta farmasi dengan dukungan 10 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung.

Menurut Mawardi, keberadaan klinik koperasi membantu memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang sebelumnya harus menempuh perjalanan lebih dari enam kilometer menuju puskesmas. Saat ini, koperasi juga tengah menyelesaikan proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pengembangan berbagai unit usaha tersebut didukung pembiayaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi untuk memperkuat modal kerja dan pengembangan usaha.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, KDKMP Tamanmartani menunjukkan koperasi desa dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus penyedia layanan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung pembiayaan yang memadai.

"KDKMP Tamanmartani menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha, tetapi juga mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Dari sektor pertanian yang membantu petani memperoleh sarana produksi hingga layanan kesehatan yang mendekatkan akses pelayanan kepada warga. Inilah wajah koperasi modern yang produktif, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," kata Krisdianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan regulasi anyar di bidang kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026.

Aturan yang disahkan pada 11 Maret 2026 ini menandai perubahan penting dalam tata kelola layanan kesehatan yang kini dirancang lebih terintegrasi dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Dokumen resmi tersebut diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Salinannya tersedia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara dan mulai menjadi rujukan kebijakan nasional.

Perpres ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 416. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah sistem pengelolaan kesehatan yang dilakukan secara berlapis, melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan secara terkoordinasi.

Peran pemerintah desa kini diperkuat dengan kewenangan khusus dalam menyelenggarakan layanan kesehatan sesuai lingkup tugasnya, tetapi tetap mengacupada arah kebijakan nasional.

“Pengelolaan Kesehatan adalah penerapan tata kelola terhadap upaya Kesehatan dan sumber daya Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,” bunyi Pasal 1 poin 2 dalam peraturan tersebut.

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, pemerintah pusat diberi kewenangan pengawasan yang lebih kuat. Ketentuan dalam Pasal 20 mengatur bahwa sanksi dapat diberikan kepada pemerintah daerah maupun desa, mulai dari teguran hingga disinsentif, apabila perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan tidak selaras dengan strategi nasional atau tidak memenuhi kewajiban pelaporan.

Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan afirmatif berupa penguatan fasilitas layanan, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, pemanfaatan teknologi, serta dukungan pembiayaan untuk menjamin pemerataan akses kesehatan.

Lampiran regulasi yang sangat rinci juga mengatur pembagian tugas lintas kementerian dalam berbagai sektor kesehatan. Cakupannya meliputi layanan bagi ibu, bayi, anak, remaja, hingga lansia, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa, penanganan penyalahgunaan zat adiktif, layanan transfusi darah dan transplantasi organ, hingga penanganan kondisi darurat seperti bencana dan wabah.

Dengan diberlakukannya aturan ini, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional resmi dicabut. Kebijakan baru ini dihadirkan untuk menyesuaikan sistem kesehatan nasional dengan dinamika kebutuhan serta kerangka hukum yang lebih mutakhir.

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan pemerintah provinsi akan mengambil alih ruas jalan desa dari kabupaten agar pembangunannya bisa tertata dengan optimal.

Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut erat kaitannya dengan penuntasan problem kesehatan seperti kasus stunting dan kesehatan lainnya di desa.

Anggaran kebutuhan menuntaskan persoalan kesehatan tersebut tengah didata secara detail pihaknya di wilayah desa. Data tersebut nanti akan ditelaah pihaknya untuk kemudian melahirkan kebijakan baru terkait bantuan keuangan ke desa.

“Nanti datanya masuk ke saya, nanti saya akan merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur desa, nanti pembangunan jalannya akan diambil alih provinsi semuanya,” katanya di Sabuga, Bandung, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya selama ini pembangunan jalan desa tidak sesuai harapan pihaknya, mengingat pembangunan jalan tidak pernah berumur panjang.

“Tahun ini dibangun, tahun depan rusak lagi, saya nggak mau begitu. Nanti semuanya dibangun oleh provinsi agar kualitasnya baik, berbeton, betonnya pabrikan,” katanya.

Setelah urusan infrastruktur desa diambil alih oleh provinsi, maka urusan desa nanti akan difokuskan menyelesaikan program kesehatan warga, problem stunting, dan banyak persoalan penyakit masyarakat. Karena itu data yang tengah dihimpun oleh Bappeda Jabar akan menentukan besaran biaya recovery program-program kesehatan warga di desa.

“Itu akan langsung kami biaya sampai selesai. Nanti kader yang memandunya kader PKK, nanti dana desa itu peruntukannya untuk apa, itu bisa langsung,” ujarnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi meminta Kabupaten/Kota di Jawa Barat menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan mencapai 7,5% dari total APBD.

Dedi Mulyadi mengatakan kewajiban mengalokasikan 7,5% APBD untuk pembangunan jalan akan diperkuat pihaknya lewat penerbitan keputusan gubernur.

“Karena kalau tidak 7,5%, tetap saja jalan di Jawa Barat akan tetap rusak,” katanya dikutip Kamis (18/9/2025).

Angka alokasi yang solid ini menurutnya penting mengingat warga sering mengeluhkan kerusakan jalan pada pihaknya meski kewenangan jalan tersebut bukan di provinsi.

“Masyarakat tidak akan membedakan. Setiap jalan rusak, Pak Dedi, jalan goreng [rusak],” katanya.

Kewajiban alokasi ini menurutnya akan menuntut daerah akan memprioristakan anggaran untuk infrastruktur dibanding belanja yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Dia mencontohkan Kabupaten Sukabumi yang hanya mengalokasikan anggaran perbaikan jalan Rp150 miliar dengan total APBD Rp4,2 triliun.

“Sampai kiamat nggak akan beres [urusan jalan],” ujarnya.