Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menilai ada tiga tantangan yang masih dihadapi industri DPLK dalam menarik pekerja informal menjadi peserta dana pensiun.

Tantangan pertama terletak pada karakteristik disposable income masyarakat yang terbatas, sehingga mereka cenderung mengutamakan kebutuhan konsumsi harian dibandingkan perencanaan jangka panjang.

“Tantangan kedua adalah adanya preferensi likuiditas. Banyak calon peserta masih enggan mengunci dana mereka dalam jangka panjang dan lebih memilih instrumen yang bisa dicairkan sewaktu-waktu untuk kebutuhan mendesak,” ungkap Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja kepada Bisnis, Jumat (6/2/2026).

Tondy melanjutkan, tantangan ketiga adalah tentunya masih berkenaan faktor literasi. Menurutnya, saat ini persepsi bahwa dana pensiun hanya diperuntukkan bagi pegawai kantoran atau PNS masing kuat.

“Sehingga edukasi berkelanjutan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri kami,” tutur dia.

Kendati demikian, ucap Tondy, asosiasi DPLK optimistis kepesertaan dana pensiun dapat bertumbuh 5% hingga 6% pada 2026. Dia menilai dinamika yang ada saat ini adalah fase transisi yang positif bagi industri.

Mengacu data asosiasinya, kepesertaan di industri DPLK tercatat tumbuh sebesar 3,43% year-on-year (YoY) pada periode November 2024–2025. Angka ini memang lebih rendah jika dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 6,47%.

“Namun, ke depannya kami memproyeksikan angka ini akan kembali stabil dan menguat di level 5%—6% pada tahun 2026,” ungkap Tondy.

Adapun, optimistisnya itu mengacu pada peluang kepesertaan dari sektor pekerja informal yang sangat besar. Mengingat data BPS per November 2025, yang mencatat total pekerja informal mencapai 57,7% dari total 147,91 juta angkatan kerja

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah peserta program pensiun sukarela sebesar 5,40 juta orang pada akhir 2025 atau Desember 2025.

Sementara itu, nilai iuran program pensiun sukarela mencapai Rp45,59 triliun, tumbuh 16,47% (YoY). Adapun, nilai manfaat program pensiun sukarela menyentuh Rp41,99 triliun, naik 8,47% YoY. Dengan demikian, nilai aset per Desember 2025 tercatat Rp411,29 triliun, tumbuh 7,52% (YoY).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia akan terus membaik seiring dengan sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.

Saat ini, banyak pelaku usaha yang masih wait and see alias menunggu prospek ekonomi ke depan sebelum melakukan ekspansi bisnis yang tercermin dari belum terakselerasinya pertumbuhan kredit perbankan.

Purbaya mengakui bahwa kepercayaan masyarakat memang sempat turun drastis pada September 2025 atau usai aksi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia.

Dia menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sempat berada di level 101,5 pada September 2025 (turun drastis dari 117,3 pada bulan sebelumnya). Kendati demikian, IKKP kembali meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025.

Sejalan, survei LPS juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sempat berada di level 90,5 pada September 2025. Indeks itu kembali naik ke 96,5 pada Oktober 2025.

"[IKK] menuju ke arah positif, ke arah 100 lagi. Jadi sudah baik. Daya belinya membaik dan sentimen ke pemerintahan, ke Pak Presiden Prabowo, juga sudah baik," ujar Purbaya, Senin (27/10/2025).

Oleh sebab itu, sambungnya, ke depan pemerintah hanya akan fokus menjalankan program-program akselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner LPS itu juga tak menampik bahwa gaya komunikasinya sempat menjadi sorotan karena terkesan blak-blakan, seperti ketika meminta kementerian/lembaga lain mempercepat belanjanya. Hanya saja, dia menggarisbawahi akselerasi belanja pemerintah pada kuartal IV/2025 hanya arahan Prabowo.

"Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi saya gak berani gerak sendiri. Jangan menganggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan Bapak Presiden," kata Purbaya.

Pentingnya Kembalikan Kepercayaan

Ekonom Bahana TCW Investment Management Emil Muhammad menilai kepercayaan konsumen dan pelaku usaha masih masih cenderung rendah membuat ekspansi bisnis sedikit tertahan.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,7% pada September 2025, melambat dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 10,85%. Angka itu juga masih lebih rendah dari rentan target pertumbuhan kredit sepanjang tahun dalam kisaran 8%—11%.

Kebijakan ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi penyebab sulitnya akselerasi pertumbuhan kredit, yang menjadi indikator ekspansi bisnis, beberapa waktu terakhir.

"10 tahun terakhir, pemerintah kita fokus sekali mengembangkan supply side of the economy [ekonomi dari sisi penawaran]," ujar Emil dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, dikutip Senin (27/10/2025).

Dia mencontohkan bahwa pemerintahan Jokowi terus memberi berbisnis dengan perbaikan aturan, membangun jalan tol, memperbaiki tata kelola kereta api, membangun pelabuhan baru hingga dwelling time atau waktu tinggal barang di pelabuhan diturunkan.

Hanya saja, sambungnya, pengembangan ekonomi dari sisi permintaan (demnad side of the economy) kurang diperhatikan. Menurutnya, kenaikan upah dalam lima tahun terakhir tidak sebanding dengan kenaikan inflasi.

"Secara riil, UMR [upah minimum regional] itu tumbuhnya negatif, lima tahun setelah Covid. Jadi kalau kita punya uang yang sama, itu kalah sama inflasi. Inflasi udah naik-naik-naik, UMR-nya itu enggak naik," kata Emil.

Dia tidak heran apabila kini banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang coba memperbaiki sisi permintaan, yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Emil mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, MBG merupakan income substitute policy alias kebijakan pengganti pendapatan karena orang tua akan punya uang sisa akibat tidak perlu memberi bekal ke anaknya yang sekolah.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) juga terus mengendurkan kebijakan moneternya. Memang sejak Prabowo-Gibran menjabat, bank sentral telah memangkas suku bunga kebijakan alias BI Rate sebanyak 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75%.

Hanya saja, kebijakan tersebut belum berbagai kebijakan tersebut belum juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi lebih lanjut. Emil pun menilai pemerintah perlu memperbaiki kepercayaan atas prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Dia menekankan pentingnya pemerintah perlu menyampaikan kebijakan ekonomi dengan baik ke masyarakat. Menurutnya, agen ekonomi sifatnya bertindak secara rasional menurun informasi yang diterima sehingga pejabat publik harus bisa mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas.

"Ini tugas berat dari pemerintah sebenarnya, karena pemerintah itu harus bisa set the tone, set the mood. Pemerintah sekarang sedang membenahi komunikasi, karena komunikasi ini penting, tidak bisa kita menjalankan ekonomi tanpa komunikasi yang baik," ungkap Emil.

Upah Riil Turun

Sebelumnya, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa setidaknya dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan upah riil buruh hampir di semua sektor.

Dia menjelaskan upah riil merupakan kenaikan upah buruh dikurangi kenaikan biaya hidup. Arief mencontohkan upah riil rata-rata sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan mencapai Rp605.507 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 10,6% menjadi Rp543.143 per bulan pada 2024.

Begitu juga dengan upah riil rata-rata keuangan dan properti mencapai Rp1.699.535 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 14,5% menjadi Rp1.453.671 per bulan pada 2024.

"Jadi kalau merasa 'Kok saya enggak sejahtera?' Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup. Kenapa? Antara inflasinya ketinggian atau kenaikan gajinya kekecilan. Yang terjadi apa? Kenaikan gajinya kekecilan karena inflasi tidak begitu tinggi," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (16/1/2024).

Sejalan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat bahwa disposable income (pendapatan siap dibelanjakan/yang tersisa setelah dikurangi pajak langsung) memang cenderung meningkatkan, tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.

Detailnya, proporsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai 78,9% pada 2011. Meski demikian, data terakhir pada 2023 menunjukkan disposable income terhadap PDB per kapita hanya berada di 72,7% atau turun 6,2%.

Artinya, konsumsi masyarakat semakin tertekan karena bagian pendapatan yang benar-benar bisa dibelanjakan oleh rumah tangga dari total output ekonomi per orang semakin kecil.

"Tantangan pembangunan yang pertama adalah pendapatan disposable masyarakat yang menunjukkan tren penurunan," jelas Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (2/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia akan terus membaik seiring dengan sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.

Saat ini, banyak pelaku usaha yang masih wait and see alias menunggu prospek ekonomi ke depan sebelum melakukan ekspansi bisnis yang tercermin dari belum terakselerasinya pertumbuhan kredit perbankan.

Purbaya mengakui bahwa kepercayaan masyarakat memang sempat turun drastis pada September 2025 atau usai aksi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia.

Dia menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sempat berada di level 101,5 pada September 2025 (turun drastis dari 117,3 pada bulan sebelumnya). Kendati demikian, IKKP kembali meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025.

Sejalan, survei LPS juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sempat berada di level 90,5 pada September 2025. Indeks itu kembali naik ke 96,5 pada Oktober 2025.

"[IKK] menuju ke arah positif, ke arah 100 lagi. Jadi sudah baik. Daya belinya membaik dan sentimen ke pemerintahan, ke Pak Presiden Prabowo, juga sudah baik," ujar Purbaya, Senin (27/10/2025).

Oleh sebab itu, sambungnya, ke depan pemerintah hanya akan fokus menjalankan program-program akselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner LPS itu juga tak menampik bahwa gaya komunikasinya sempat menjadi sorotan karena terkesan blak-blakan, seperti ketika meminta kementerian/lembaga lain mempercepat belanjanya. Hanya saja, dia menggarisbawahi akselerasi belanja pemerintah pada kuartal IV/2025 hanya arahan Prabowo.

"Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi saya gak berani gerak sendiri. Jangan menganggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan Bapak Presiden," kata Purbaya.

Pentingnya Kembalikan Kepercayaan

Ekonom Bahana TCW Investment Management Emil Muhammad menilai kepercayaan konsumen dan pelaku usaha masih masih cenderung rendah membuat ekspansi bisnis sedikit tertahan.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,7% pada September 2025, melambat dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 10,85%. Angka itu juga masih lebih rendah dari rentan target pertumbuhan kredit sepanjang tahun dalam kisaran 8%—11%.

Kebijakan ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi penyebab sulitnya akselerasi pertumbuhan kredit, yang menjadi indikator ekspansi bisnis, beberapa waktu terakhir.

"10 tahun terakhir, pemerintah kita fokus sekali mengembangkan supply side of the economy [ekonomi dari sisi penawaran]," ujar Emil dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, dikutip Senin (27/10/2025).

Dia mencontohkan bahwa pemerintahan Jokowi terus memberi berbisnis dengan perbaikan aturan, membangun jalan tol, memperbaiki tata kelola kereta api, membangun pelabuhan baru hingga dwelling time atau waktu tinggal barang di pelabuhan diturunkan.

Hanya saja, sambungnya, pengembangan ekonomi dari sisi permintaan (demnad side of the economy) kurang diperhatikan. Menurutnya, kenaikan upah dalam lima tahun terakhir tidak sebanding dengan kenaikan inflasi.

"Secara riil, UMR [upah minimum regional] itu tumbuhnya negatif, lima tahun setelah Covid. Jadi kalau kita punya uang yang sama, itu kalah sama inflasi. Inflasi udah naik-naik-naik, UMR-nya itu enggak naik," kata Emil.

Dia tidak heran apabila kini banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang coba memperbaiki sisi permintaan, yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Emil mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, MBG merupakan income substitute policy alias kebijakan pengganti pendapatan karena orang tua akan punya uang sisa akibat tidak perlu memberi bekal ke anaknya yang sekolah.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) juga terus mengendurkan kebijakan moneternya. Memang sejak Prabowo-Gibran menjabat, bank sentral telah memangkas suku bunga kebijakan alias BI Rate sebanyak 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75%.

Hanya saja, kebijakan tersebut belum berbagai kebijakan tersebut belum juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi lebih lanjut. Emil pun menilai pemerintah perlu memperbaiki kepercayaan atas prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Dia menekankan pentingnya pemerintah perlu menyampaikan kebijakan ekonomi dengan baik ke masyarakat. Menurutnya, agen ekonomi sifatnya bertindak secara rasional menurun informasi yang diterima sehingga pejabat publik harus bisa mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas.

"Ini tugas berat dari pemerintah sebenarnya, karena pemerintah itu harus bisa set the tone, set the mood. Pemerintah sekarang sedang membenahi komunikasi, karena komunikasi ini penting, tidak bisa kita menjalankan ekonomi tanpa komunikasi yang baik," ungkap Emil.

Upah Riil Turun

Sebelumnya, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa setidaknya dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan upah riil buruh hampir di semua sektor.

Dia menjelaskan upah riil merupakan kenaikan upah buruh dikurangi kenaikan biaya hidup. Arief mencontohkan upah riil rata-rata sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan mencapai Rp605.507 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 10,6% menjadi Rp543.143 per bulan pada 2024.

Begitu juga dengan upah riil rata-rata keuangan dan properti mencapai Rp1.699.535 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 14,5% menjadi Rp1.453.671 per bulan pada 2024.

"Jadi kalau merasa 'Kok saya enggak sejahtera?' Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup. Kenapa? Antara inflasinya ketinggian atau kenaikan gajinya kekecilan. Yang terjadi apa? Kenaikan gajinya kekecilan karena inflasi tidak begitu tinggi," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (16/1/2024).

Sejalan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat bahwa disposable income (pendapatan siap dibelanjakan/yang tersisa setelah dikurangi pajak langsung) memang cenderung meningkatkan, tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.

Detailnya, proporsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai 78,9% pada 2011. Meski demikian, data terakhir pada 2023 menunjukkan disposable income terhadap PDB per kapita hanya berada di 72,7% atau turun 6,2%.

Artinya, konsumsi masyarakat semakin tertekan karena bagian pendapatan yang benar-benar bisa dibelanjakan oleh rumah tangga dari total output ekonomi per orang semakin kecil.

"Tantangan pembangunan yang pertama adalah pendapatan disposable masyarakat yang menunjukkan tren penurunan," jelas Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (2/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia akan terus membaik seiring dengan sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.

Saat ini, banyak pelaku usaha yang masih wait and see alias menunggu prospek ekonomi ke depan sebelum melakukan ekspansi bisnis yang tercermin dari belum terakselerasinya pertumbuhan kredit perbankan.

Purbaya mengakui bahwa kepercayaan masyarakat memang sempat turun drastis pada September 2025 atau usai aksi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia.

Dia menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sempat berada di level 101,5 pada September 2025 (turun drastis dari 117,3 pada bulan sebelumnya). Kendati demikian, IKKP kembali meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025.

Sejalan, survei LPS juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sempat berada di level 90,5 pada September 2025. Indeks itu kembali naik ke 96,5 pada Oktober 2025.

"[IKK] menuju ke arah positif, ke arah 100 lagi. Jadi sudah baik. Daya belinya membaik dan sentimen ke pemerintahan, ke Pak Presiden Prabowo, juga sudah baik," ujar Purbaya, Senin (27/10/2025).

Oleh sebab itu, sambungnya, ke depan pemerintah hanya akan fokus menjalankan program-program akselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner LPS itu juga tak menampik bahwa gaya komunikasinya sempat menjadi sorotan karena terkesan blak-blakan, seperti ketika meminta kementerian/lembaga lain mempercepat belanjanya. Hanya saja, dia menggarisbawahi akselerasi belanja pemerintah pada kuartal IV/2025 hanya arahan Prabowo.

"Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi saya gak berani gerak sendiri. Jangan menganggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan Bapak Presiden," kata Purbaya.

Pentingnya Kembalikan Kepercayaan

Ekonom Bahana TCW Investment Management Emil Muhammad menilai kepercayaan konsumen dan pelaku usaha masih masih cenderung rendah membuat ekspansi bisnis sedikit tertahan.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,7% pada September 2025, melambat dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 10,85%. Angka itu juga masih lebih rendah dari rentan target pertumbuhan kredit sepanjang tahun dalam kisaran 8%—11%.

Kebijakan ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi penyebab sulitnya akselerasi pertumbuhan kredit, yang menjadi indikator ekspansi bisnis, beberapa waktu terakhir.

"10 tahun terakhir, pemerintah kita fokus sekali mengembangkan supply side of the economy [ekonomi dari sisi penawaran]," ujar Emil dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, dikutip Senin (27/10/2025).

Dia mencontohkan bahwa pemerintahan Jokowi terus memberi berbisnis dengan perbaikan aturan, membangun jalan tol, memperbaiki tata kelola kereta api, membangun pelabuhan baru hingga dwelling time atau waktu tinggal barang di pelabuhan diturunkan.

Hanya saja, sambungnya, pengembangan ekonomi dari sisi permintaan (demnad side of the economy) kurang diperhatikan. Menurutnya, kenaikan upah dalam lima tahun terakhir tidak sebanding dengan kenaikan inflasi.

"Secara riil, UMR [upah minimum regional] itu tumbuhnya negatif, lima tahun setelah Covid. Jadi kalau kita punya uang yang sama, itu kalah sama inflasi. Inflasi udah naik-naik-naik, UMR-nya itu enggak naik," kata Emil.

Dia tidak heran apabila kini banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang coba memperbaiki sisi permintaan, yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Emil mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, MBG merupakan income substitute policy alias kebijakan pengganti pendapatan karena orang tua akan punya uang sisa akibat tidak perlu memberi bekal ke anaknya yang sekolah.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) juga terus mengendurkan kebijakan moneternya. Memang sejak Prabowo-Gibran menjabat, bank sentral telah memangkas suku bunga kebijakan alias BI Rate sebanyak 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75%.

Hanya saja, kebijakan tersebut belum berbagai kebijakan tersebut belum juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi lebih lanjut. Emil pun menilai pemerintah perlu memperbaiki kepercayaan atas prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Dia menekankan pentingnya pemerintah perlu menyampaikan kebijakan ekonomi dengan baik ke masyarakat. Menurutnya, agen ekonomi sifatnya bertindak secara rasional menurun informasi yang diterima sehingga pejabat publik harus bisa mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas.

"Ini tugas berat dari pemerintah sebenarnya, karena pemerintah itu harus bisa set the tone, set the mood. Pemerintah sekarang sedang membenahi komunikasi, karena komunikasi ini penting, tidak bisa kita menjalankan ekonomi tanpa komunikasi yang baik," ungkap Emil.

Upah Riil Turun

Sebelumnya, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa setidaknya dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan upah riil buruh hampir di semua sektor.

Dia menjelaskan upah riil merupakan kenaikan upah buruh dikurangi kenaikan biaya hidup. Arief mencontohkan upah riil rata-rata sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan mencapai Rp605.507 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 10,6% menjadi Rp543.143 per bulan pada 2024.

Begitu juga dengan upah riil rata-rata keuangan dan properti mencapai Rp1.699.535 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 14,5% menjadi Rp1.453.671 per bulan pada 2024.

"Jadi kalau merasa 'Kok saya enggak sejahtera?' Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup. Kenapa? Antara inflasinya ketinggian atau kenaikan gajinya kekecilan. Yang terjadi apa? Kenaikan gajinya kekecilan karena inflasi tidak begitu tinggi," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (16/1/2024).

Sejalan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat bahwa disposable income (pendapatan siap dibelanjakan/yang tersisa setelah dikurangi pajak langsung) memang cenderung meningkatkan, tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.

Detailnya, proporsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai 78,9% pada 2011. Meski demikian, data terakhir pada 2023 menunjukkan disposable income terhadap PDB per kapita hanya berada di 72,7% atau turun 6,2%.

Artinya, konsumsi masyarakat semakin tertekan karena bagian pendapatan yang benar-benar bisa dibelanjakan oleh rumah tangga dari total output ekonomi per orang semakin kecil.

"Tantangan pembangunan yang pertama adalah pendapatan disposable masyarakat yang menunjukkan tren penurunan," jelas Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (2/9/2024).