WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menolak masuk wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia, Omar Artan. Alasannya, wasit FIFA tersebut terlibat organisasi teroris Al Shabaab.

BBC, mengutip sumber pemerintah AS, melaporkan pada Kamis (11/6/2026) bahwa setelah penyelidikan tambahan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), ditemukan bahwa wasit Omar Artan memiliki informasi negatif, termasuk dugaan keterkaitan dengan tersangka teroris.

Dia dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke AS berdasarkan undang-undang imigrasi dan kewarganegaraan. Sumber tersebut menambahkan, "Pemerintahan [Presiden Donald] Trump tidak akan mentoleransi ancaman keamanan apa pun yang menyusup ke AS. Masalah ini tidak lagi terbuka untuk diperdebatkan."

CBP melaporkan bahwa Artan dikaitkan dengan anggota kelompok teroris Al Shabaab di Somalia.

Sementara itu, Artan mengatakan kepada The New York Times: "Selama pemeriksaan imigrasi, saya ditanya, 'Apakah Anda terlibat dengan Al Shabaab?' Saya menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa tentang kelompok itu."

Artan, yang terpilih sebagai Wasit Terbaik CAF Pria tahun lalu, seharusnya menjadi wasit Somalia pertama yang memimpin final Piala Dunia. Namun, setelah gagal melewati pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Miami, dia diinterogasi oleh otoritas imigrasi selama 11 jam sebelum akhirnya kembali ke negara asalnya melalui Istanbul, Turki.

Insiden ini telah menimbulkan pertanyaan tentang proses seleksi wasit FIFA dan apakah kendali operasional Piala Dunia Amerika Utara-Amerika Tengah secara efektif diserahkan kepada AS.

Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan, "Kami adalah organisasi olahraga, bukan raja dunia", yang secara efektif mengakui keputusan pemerintah AS.

BBC melaporkan, setelah ditolak masuk ke AS dan menaiki penerbangan kembali ke negaranya, Artan disambut oleh pejabat pemerintah, Federasi Sepak Bola Somalia, dan sesama wasit setibanya di Mogadishu, ibu kota Somalia.

Dia kemudian bertemu dengan Presiden Hassan Sheikh Mohamud. Artan mengatakan di bandara, "Saya berterima kasih kepada negara saya dan orang-orang yang mendukung saya. Saya percaya saya akan menerima lebih banyak dukungan di luar bandara, seperti dukungan yang saya terima di sana."

Dia menambahkan, "FIFA terus berkomunikasi dan mendukung saya dengan baik hingga saya tiba di Mogadishu. Saya akan menjadi wasit di Piala Dunia berikutnya. Saya mengumumkan ini kepada Somalia dan seluruh dunia."

Beberapa pihak memandang penolakan masuk Artan terkait dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini.

Menurut BBC, Presiden Trump sebelumnya telah memberlakukan larangan masuk secara menyeluruh terhadap 12 negara, termasuk Somalia, terlepas dari jenis visa, pada Juni tahun lalu.

Komentarnya menjelang operasi penindakan imigrasi di Minnesota, yang memiliki populasi Somalia yang besar, dua hari sebelum pengundian grup Piala Dunia pada Desember tahun lalu, juga menarik perhatian yang signifikan.

Pada saat itu, Trump mengklaim, "Somalia sangat miskin sehingga memalukan untuk menyebutnya sebagai negara. Mereka hanya berkeliaran membunuh dan dibunuh. Tidak ada ketertiban."

Dia lebih lanjut berpendapat, "Orang Somalia harus kembali ke negara asal mereka. Jika kita terus menerima orang-orang seperti sampah, AS akan menuju ke arah yang salah."

PAPUA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Apen Kobogau berinisial EK (18) ditangkap di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. EK tercatat pernah melakukan pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya dan penembakan pesawat caravan PK-RVV di Bandara Bilorai.

“Seorang pria berinisial EK (18) yang diduga merupakan anggota kelompok KKB Kodap VIII Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau diamankan,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, Minggu (31/5/2026).

EK ditangkap di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu, 30 Mei 2026 sekitar pukul 09.30 WIT. EK diamankan saat personel Operasi Damai Cartenz melaksanakan patroli jalan kaki di area pemukiman warga kota Sugapa.

"Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan awal, EK diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Intan Jaya. Meski begitu, penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif terhadap yang bersangkutan beserta barang bukti yang diamankan.

Lihat video: Satgas Damai Cartenz Tangkap 2 Anggota KKB Penebar Teror di Yahukimo



“Analisis terhadap perangkat komunikasi dan dokumen yang ditemukan menjadi bagian penting untuk mengungkap jaringan kelompok tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan, EK terlibat berbagai aksi gangguan keamanan di antaranya pembakaran Barak Bandara Bilorai pada 29 Oktober 2021. EK bersama kelompoknya turut membakar mobil tangki air di area bandara kala itu.

Selain itu EK pernah terlibat pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya pada 2021. EK melakukan penembakan terhadap warga sipil bernama Joni Hendra hingga meninggal dunia pada 25 Juni 2025.

“Penembakan terhadap pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025 dan terlibat aksi penembakan pesawat caravan PK-RVV disekitar area bandara Bilorai pada tanggal 31 Januari 2026,” ungkapnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pengamanan terhadap terduga anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah.

"Setiap informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan akan didalami secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami mengedepankan proses penegakan hukum yang terukur, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," jelasnya.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Pihaknya turut mengimbau warga mempercayakan seluruh proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

“Kepolisian akan terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan maupun gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Credit foto: Istimewa

TANGERANG, iNews.id - Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar 8 di RW 004 Kelurahan Porisgaga Baru, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, berupaya menjaga kualitas hasil panen kebun hidroponik secara maksimal. Mereka memiliki prinsip agar warga sekitar mendapatkan sayuran segar dengan kualitas terbaik.

Ketua KWT Mawar 8, Yuliana Sri Prihantini, mengatakan kelompoknya selalu mengutamakan kualitas sayuran yang dipasarkan kepada warga sekitar. Karena tanpa menggunakan pestisida kimia, tanaman harus dipantau setiap hari untuk mengantisipasi serangan hama maupun dampak cuaca.

“Pokoknya gak boleh ada yang jelek dikit. Jadi kita kasih yang terbagus,” kata Yuliana saat ditemui iNews.id, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Kualitas Panen Jadi Prioritas Utama

Menurut dia, anggota KWT sering memanen tanaman lebih cepat ketika melihat tanda-tanda serangan hama. Langkah itu dilakukan agar kualitas sayuran tetap terjaga saat sampai ke tangan warga.

Baca Juga

BRI Hadirkan Promo Spesial KKB The Elite, Nasabah Bisa Bawa Pulang Kendaraan Impian dengan Banyak Keuntungan

“Kita panen kalau sekiranya mau ada ulat, panen sekarang. Kita jual walaupun belum maksimal untuk menjaga kualitasnya,” ujarnya.

Yuliana mengatakan hasil panen KWT Mawar 8 selama ini diprioritaskan untuk masyarakat sekitar. Sayuran dijual dengan harga terjangkau agar bisa dinikmati lebih banyak warga.

Baca Juga

QRIS BRI Jadi Andalan Warung Asep Layani Pembeli, Tak Perlu Cari Uang Kembalian

“Kalau bisa warga semuanya menikmati sayuran yang ada di sini kualitasnya yang bagus, tanpa obat macam-macam,” katanya.

Menurut dia, warga sekitar sudah cukup akrab dengan aktivitas panen KWT Mawar 8. Bahkan tak sedikit yang rutin menunggu informasi panen melalui grup WhatsApp lingkungan.

Baca Juga

KWT Mawar 8 Bersama BRI Beri Manfaat Nyata, Hasil Panen Penuhi Kebutuhan Pangan Warga

Sayuran yang dipanen antara lain pokcoy, caisim, bayam, seledri, hingga sawi pahit. Harga yang ditawarkan pun relatif murah, berkisar Rp10.000 per kemasan. 

Jika kualitas hasil panen sedikit menurun akibat faktor cuaca, harga akan disesuaikan.

Baca Juga

Didukung BRI, KWT Mawar 8 Sulap Lahan Semak Belukar di Tangerang Jadi Kebun Hidroponik

“Yang beli senang sih, sayurannya lebih manis, muda. Harganya paling tinggi Rp10.000 satu pak,” kata Yuliana.

Dukungan BRI Bantu Pengembangan Kebun Hidroponik

Komitmen menjaga kualitas tersebut semakin mudah dilakukan setelah KWT Mawar 8 mendapatkan dukungan fasilitas dari program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta BRI Bertani di Kota (BRInita). Bantuan tersebut berupa rumah hidroponik, rumah semai, pendopo, hingga perbaikan area kebun yang sebelumnya rawan banjir.

Menurut dia, bantuan dari BRI sangat membantu perkembangan kebun hidroponik yang sebelumnya serba terbatas. Berbagai fasilitas yang diberikan BRI, mulai dari rumah semai, pendopo, hingga perbaikan area kebun, mampu menunjang aktivitas kelompoknya.

Bahkan, kata Yuliana, perwakilan BRI secara proaktif mencatat dan memenuhi kebutuhan yang dianggap penting untuk menunjang perkembangan kebun KWT Mawar 8.

“Pokoknya butuhnya apa yang menunjang kemajuan ini (KWT Mawar 8), okelah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris KWT Mawar 8 Lie Vonny menambahkan kelompoknya lebih memilih menjaga kualitas dibanding mengejar volume produksi. Karena itu, sayuran yang dinilai kurang layak dijual biasanya dibagikan kepada warga.

“Ada saatnya kita memberi, ada saatnya jual. Kalau sayur kami tidak layak untuk jual, kami bagi,” ujar Vonny.

Menurut dia, kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan terbesar dalam budidaya hidroponik. Curah hujan yang tinggi dapat memengaruhi kualitas tanaman dan memicu munculnya hama.

“Kemarin agak kuning karena pengaruh cuaca hujan. Tandon air saya kecampuran air hujan terus, mulai datang hama,” katanya.

Meski dibagikan secara gratis, Vonny memastikan sayuran tetap dikemas dengan baik sebelum diberikan kepada warga.

“Siapa pun yang lewat kami bagi, tapi tetap kami packaging dengan rapi. Gak mau kami mengurangi kualitas,” ujarnya.

“Saya kan jual kualitas, bukan jual kuantitas,” tambahnya.

Hasil Panen Dinikmati Warga Sekitar

Ketua RW 004 Kelurahan Porisgaga Baru, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, M Amiruddin menilai keberadaan KWT Mawar 8 memberi manfaat nyata bagi warga sekitar. Hasil panen dari KWT Mawar 8 diprioritaskan untuk kebutuhan warga RW 004. 

Menurut dia, sayuran dijual dengan harga lebih murah dibanding pasar agar bisa dijangkau masyarakat sekitar.

“Hasilnya pun dinikmati juga sama warga, harganya pun harga di bawah pasar,” kata Amiruddin.

Dia menilai semangat gotong royong menjadi salah satu kekuatan utama yang membuat KWT Mawar 8 mampu bertahan hingga sekarang. Selain anggota KWT, banyak warga ikut membantu sesuai kemampuan masing-masing.

“Memang kegiatan ini dari kita untuk warga semua, dan itu dirasakan sama warga kita,” ujarnya.

BRInita Dukung Ketahanan Pangan Perkotaan

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan BRI terus menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan dan keberpihakan pada lingkungan. Menurut dia, hasil dari kegiatan urban farming dapat memberikan manfaat bagi anggota KWT maupun masyarakat sekitar.

"Panen bisa dipakai untuk pangan keluarga, dijual untuk tambah penghasilan, atau ditukar dalam program sosial sebagai apresiasi,” ujar Dhanny.

Dia menyatakan kegiatan urban farming yang didukung BRI Peduli diharapkan dapat mengurangi polusi lingkungan hingga menambah keasrian lingkungan. Pelaksanaan BRInita juga mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).

Program ini juga mendukung Asta Cita Pemerintah, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"Bersama, kita wujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan, demi masa depan pangan yang lebih baik untuk seluruh generasi," ucap Dhanny.

Editor: Rizky Agustian

JAKARTA, iNews.id - Warga RW 004 Kelurahan Porisgaga Baru, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, merasakan manfaat nyata atas keberadaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar 8. Hasil kebun hidroponik binaan KWT Mawar 8 yang berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum) mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangan masyarakat sekitar.

Ketua RW 004 Porisgaga Baru, M Amiruddin mengatakan manfaat keberadaan KWT Mawar 8 dirasakan warganya sejak awal berdiri. Hasil panen dijual dengan harga terjangkau agar warga bisa mendapatkan sayuran segar dengan harga lebih murah dibanding pasar.

“Ini hasilnya pun dinikmati juga sama warga, harganya pun harga di bawah pasar,” kata Amiruddin saat ditemui iNews.id di Batuceper, Kota Tangerang, dikutip Selasa (26/5/2026).

Baca Juga

Didukung BRI, KWT Mawar 8 Sulap Lahan Semak Belukar di Tangerang Jadi Kebun Hidroponik

Tak hanya dijual, sebagian hasil panen juga rutin dibagikan kepada petugas lingkungan. Amiruddin menilai semangat berbagi itu menjadi salah satu nilai plus KWT Mawar 8.

“Memang kegiatan ini dari kita untuk warga semua, dan itu dirasakan sama warga kita,” katanya.

Baca Juga

Ditopang KUR BRI, Depot Mirah Bulungan Tetap Eksis Hampir 2 Dekade

Gotong Royong Warga dan Dukungan BRI Perkuat KWT Mawar 8

Amiruddin menjelaskan, setelah kepengurusan RW dibenahi, pihaknya mulai lebih serius mendukung pengembangan KWT Mawar 8. Dukungan diberikan mulai dari tambahan pendanaan hingga pembenahan manajemen kelompok agar lebih tertata.

“Kita support tambahan dana, teman-teman di sini juga aktif semua,” ujarnya.

Baca Juga

KUR BRI Dorong Sate Ayam Barokah Mayestik Naik Kelas, dari Trotoar Kini Sewa Ruko

Dia menilai keberhasilan KWT Mawar 8 tidak lepas dari semangat gotong royong warga. Selain anggota kelompok tani, banyak masyarakat ikut membantu sesuai kemampuan masing-masing.

“Alhamdulillah semua pihak di sini warga yang punya relasi terlibat untuk lingkungan,” katanya.

Baca Juga

Kisah Thio Bangun Craftote, Olah Eceng Gondok Jadi Produk Ekspor lewat Dukungan BRI

Di tengah proses pengembangan itu, Amiruddin juga berupaya mencari dukungan tambahan agar kebun hidroponik bisa berkembang lebih besar. Salah satunya dengan menjalin komunikasi bersama salah satu warga bernama Budi untuk menghubungkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli ke lingkungan RW 004.

“Kebetulan ada warga kita, Pak Budi, saya dekati beliau, saya bilang, ‘Tolong jangan urus lingkungan orang saja, masukkan ke sini CSR-nya BRI,’” ujarnya.

Permintaan tersebut akhirnya mendapat respons positif. Bantuan dari BRI melalui program BRI Bertani di Kota (BRInita) kemudian diberikan dalam bentuk fasilitas penunjang kebun hidroponik senilai Rp50 juta.

“Bantuan dalam bentuk fasilitas, sekitar Rp50 juta dalam bentuk barang,” kata Amiruddin.

Menurut dia, bantuan itu sangat membantu pengembangan kebun, terutama karena area tersebut sebelumnya rawan banjir. Lahan kemudian ditinggikan menggunakan tanah merah agar tanaman tidak mudah rusak saat hujan turun.

Selain itu, berbagai fasilitas penunjang dari BRI seperti rumah semai, pendopo, hingga area pembibitan juga ikut dibangun untuk mendukung aktivitas anggota KWT.

“Ini tadinya daerah banjir, jadi diuruk semua kemarin mungkin ada 10 truk tanah merah,” ujarnya.

Tak Hanya Panen Sayur, Juga Berbagi ke Warga

Ketua KWT Mawar 8, Yuliana Sri Prihantini mengatakan keberadaan fasilitas baru membuat aktivitas menanam menjadi lebih maksimal. Dia mengaku awalnya tidak memiliki pengalaman di bidang pertanian saat mulai mengelola lahan kosong tersebut.

“Hobinya sebenarnya bukan menanam, saya dulu hobinya mengajar,” katanya.

Yuliana bersama sejumlah warga kemudian belajar menanam secara autodidak. Awalnya mereka hanya menanam kangkung dan beberapa jenis sayuran sederhana sebelum akhirnya berkembang menjadi kebun hidroponik.

“Pertama kali kami menanam kangkung dulu, hidroponik ini belum ada,” ujarnya.

Kini KWT Mawar 8 menanam berbagai jenis sayuran seperti caisim, pokcoy, bayam, seledri hingga sawi pahit. Hasil panen tersebut menjadi salah satu sumber pemasukan kelompok sekaligus membantu memenuhi kebutuhan warga sekitar.

Sekretaris KWT Mawar 8, Lie Vonny mengatakan keberadaan rumah hidroponik bantuan BRI membuat kapasitas produksi sayuran meningkat dibanding sebelumnya.

Meski sudah berkembang, Vonny menegaskan KWT Mawar 8 tetap mempertahankan semangat sosial dan kebersamaan antarwarga.

“Kalau panen selalu izin, ‘Bu, boleh gak kami bagi posyandu? Bu, boleh gak kami bagi security?’ jadi kita berbagi,” ujarnya.

BRInita Dorong Ketahanan Pangan

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan BRI terus menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan dan keberpihakan pada lingkungan. Menurut dia, hasil dari kegiatan urban farming dapat memberikan manfaat bagi anggota KWT maupun masyarakat sekitar.

"Panen bisa dipakai untuk pangan keluarga, dijual untuk tambah penghasilan, atau ditukar dalam program sosial sebagai apresiasi,” ujar Dhanny.

Dia menyatakan kegiatan urban farming yang didukung BRI Peduli diharapkan dapat mengurangi polusi hingga menambah keasrian lingkungan. Pelaksanaan BRInita juga mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).

Program ini juga mendukung Asta Cita Pemerintah, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"Bersama, kita wujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan, demi masa depan pangan yang lebih baik untuk seluruh generasi," ucap Dhanny.

Editor: Rizky Agustian

Kementerian Perhubungan terus berupaya memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang inklusif, ramah, dan responsif bagi kelompok rentan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat layanan transportasi inklusif bagi kelompok rentan hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas pelayanan, serta kapasitas sumber daya manusia.

"Kementerian Perhubungan terus berupaya memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang inklusif, ramah, dan responsif bagi kelompok rentan," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Praktik Baik Pelayanan Transportasi Ramah, Responsif, dan Sensitif Kelompok Rentan Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kemenhub secara daring dan luring di Jakarta.

Dia mengatakan, pembangunan transportasi tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan yang setara, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, hingga masyarakat di wilayah 3T.

Arif menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi penyelenggara transportasi untuk melakukan transformasi layanan agar semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir sektor transportasi nasional telah mencatat berbagai kemajuan signifikan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, maupun kualitas layanan kepada masyarakat.

Meski demikian, manfaat pembangunan transportasi yang berkeadilan dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Menurutnya pula kelompok rentan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan transportasi, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun sensitivitas pelayanan. Karena itu, pelayanan transportasi yang inklusif menjadi kebutuhan krusial sekaligus bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

“Kelompok rentan seringkali menghadapi hambatan ganda yaitu keterbatasan akses fisik dan kurangnya kepekaan layanan. Oleh karena itu, tema workshop hari ini ‘Praktik Baik Pelayanan Transportasi Ramah, Responsif, dan Sensitif’ bukan sekadar slogan," katanya.

"Ini adalah sebuah kebutuhan mendesak, bahkan sebuah keharusan moral dan hukum dalam mewujudkan hak asasi manusia dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” tambahnya.

Dia menegaskan, terdapat tiga fokus utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan transportasi inklusif, yakni akselerasi kebijakan yang ramah kelompok rentan, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor transportasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Transportasi yang responsif tidak lahir dari infrastruktur saja, tetapi juga dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Petugas di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan harus dibekali pelatihan mengenai pelayanan terhadap kelompok berkebutuhan khusus,” katanya.

Workshop pelayanan transportasi ramah kelompok rentan pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019. Saat itu, sebanyak 19 operator transportasi menandatangani komitmen bersama untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang ramah disabilitas.

Tahun ini menjadi pelaksanaan workshop kedelapan yang diselenggarakan PPTB bersama Tim Inklusi Disabilitas Kementerian Perhubungan dan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN).

Pada tahun ini pula, workshop diikuti sebanyak 252 peserta yang terdiri dari perwakilan unit kerja Kementerian Perhubungan, operator transportasi, BUMN dan BUMS sektor transportasi, kementerian/lembaga, serta komunitas disabilitas.

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan para penyedia layanan transportasi dalam memberikan pelayanan yang lebih ramah, responsif, dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

YAHUKIMO - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Satreskrim Polres Yahukimo terus mengintensifkan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo. Penyidik mendalami keterangan dua orang yang sebelumnya ditangkap pada Jumat, 1 Mei 2026.

Dua pelaku berinisial YH (25) dan MS alias BS alias MS (23). Keduanya diperiksa secara intensif guna mengungkap keterkaitan dengan jaringan KKB Kodap XVI Yahukimo, khususnya Batalyon Yamue.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, YH mengakui tidak tergabung sebagai anggota aktif kelompok tersebut, namun pernah membantu mengantarkan logistik kepada salah satu anggota KKB berinisial AH. Keterangan tersebut saat ini masih terus didalami untuk memastikan tingkat keterlibatan yang bersangkutan dalam aktivitas kelompok.

Dari hasil pemeriksaan MS, penyidik memperoleh sejumlah fakta yang menguatkan dugaan keterlibatannya dalam jaringan KKB. MS diketahui bergabung dengan KKB Batalyon Yamue sejak akhir 2024 dan terlibat dalam aktivitas kelompok di Yahukimo.

Hasil pemeriksaan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi dan pelaku lain yang telah lebih dahulu diproses hukum yakni MH alias H dan KB alias KG. Dari hasil pendalaman, penyidik menemukan adanya keterkaitan MS dengan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang pendulang emas berinisial SH yang terjadi pada 7 April 2025 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/IV/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES YAHUKIMO/POLDA PAPUA tanggal 7 April 2025.

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, hasil gelar perkara, terhadap MS alias BS alias MS. Terhadap tersangka, penyidik menerapkan ketentuan hukum dengan primair Pasal 459 KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP Subsidair Pasal 458 KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama penjara 20 tahun.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menuturkan penetapan tersangka dalam kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Satgas Damai Cartenz dalam mengungkap secara terang tindak pidana yang terjadi, khususnya berkaitan dengan jaringan KKB di Yahukimo.

“Penetapan tersangka ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mengungkap secara terang tindak pidana yang terjadi. Setiap proses penyidikan dilakukan secara profesional dan berbasis alat bukti yang kuat, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Yusuf, Senin (4/5/2026).

Selain penetapan tersangka, penyidik juga tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara pembunuhan maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB Kodap XVI Yahukimo.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan setiap proses hukum dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Setiap individu yang terbukti terlibat dalam tindak pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum berlaku. Penegakan hukum ini dilakukan secara profesional, terukur, dan berorientasi pada kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan sekitar 60 persen dana untuk rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025 telah dialokasikan kepada kelompok-kelompok tani.

"Provinsi sifatnya menunggu pengajuan dari kabupaten untuk kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang mentransfer kepada kelompok tadi. Sejauh ini dari total anggaran, yang telah ditransfer ke kelompok tani itu sekitar 60 persen," kata Kepala Dinas Pertanian Sumbar Afniwirman di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan terdapat Rp228 miliar dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kegiatan pertanian di mana Rp32 miliar lebih di antaranya dianggarkan khusus untuk merehabilitasi lahan sawah yang rusak ringan dan rusak.

"Dana APBN tersebut pada dasarnya tidak ditransfer ke daerah, melainkan berada di kas negara sehingga polanya berkaitan dengan satuan kerja," ujar dia.

Sementara itu, kepala dinas terkait di provinsi hanya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berada di kabupaten dan kota terdampak. Sedangkan uangnya bukan berada di bank daerah melainkan di KPPN.

Kemudian, terkait prosedur pelaksanaan kegiatan diswakelolakan berdasarkan anjuran pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat yang lahannya terdampak dapat memperoleh uang dari dana yang disediakan menjelang lahannya bisa produktif.

"Artinya ini dilaksanakan oleh kelompok tani di mana prosesnya diawali dengan calon petani dan calon lokasi (CPCL). Jadi, lahan perorangan ditotal menjadi lahan kelompok tadi yang kemudian dilakukan perjanjian kerja sama," ujar dia.

Hal tersebut juga dibarengi dengan adanya surat keputusan, penetapan lokasi dan sebagainya. Kemudian, saat proses di tingkat kabupaten selesai, maka kabupaten mengajukan permohonan pencairan dana ke provinsi.

"KPA melakukan verifikasi. Jika sudah lengkap, maka diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke KPPN. Saat selesai verifikasi di KPPN, barulah pihak itu mentransfer dana ke rekening kelompok tani yang bersangkutan," katanya menambahkan.

Menurut dia, daerah terdampak yang lebih dulu mengajukan pencairan ialah Kabupaten Solok yang mengalami rusak ringan seluas 1.247 hektare (Ha). Bahkan, per 12 Februari 2026 sudah ditransfer dana sekitar Rp112 juta ke rekening kelompok tani yang melaksanakan rehabilitasi lahan pertanian mereka.

Berdasarkan data kerusakan lahan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 Sumbar, ia merinci terdapat 2.802 Ha lahan rusak ringan dan 1.100 Ha lahan rusak sedang.

"Untuk anggaran, rusak ringan dikalikan Rp4,6 juta sementara rusak sedang dikalikan Rp13,5 juta," ujar dia.

Namun, untuk kelompok tani yang mengelola keuangan lebih dari Rp100 juta, maka berdasarkan aturan hanya boleh ditransfer sebanyak 70 persen sementara sisanya dicukupkan saat rehabilitasi lahan mereka selesai.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

TELUK BINTUNI - Tim Peneliti dan Advokasi Merah Pusaka Strategik Indonesia (MPSI) yang dipimipin Dr Hendrik Arwam menegaskan bahwa krisis pengungsian di Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, menyusul dampak serius pascaserangan kelompok separatis. Hal itu dikatakan Hendrik berdasarkan tinjauan langsung dan diskusi mendalam tim MPSI bersama Koordinator Pengungsi Moskona, Ruben Christian Frasa, dan perwakilan pengungsi lainnya di Camp pengungsian Moskona, pada Rabu (29/4/2026).

“Situasi di Moskona ini tidak bisa ditangani secara biasa. Ini membutuhkan intervensi langsung dan serius dari pemerintah pusat karena dampaknya sudah meluas pada aspek kemanusiaan, sosial, dan keamanan,” kata Hendrik, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, peristiwa kontak senjata antara kelompok TPNPB-OPM dan aparat keamanan pada 11 Oktober 2025 telah memicu kepanikan massal warga sipil. Dalam kondisi tersebut, ratusan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam pengungsian hingga saat ini.

“Serangan kelompok separatis telah menciptakan efek domino yang besar. Bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat sipil, karena banyak warga Moskona tidak terbiasa dengan kebiasaan baru di kota seperti cara berpakaian dan rutinitas berkebun dan lainnya yang hampir lebih 6 bulan ditinggalkan,” ujarnya.

Menurut Hendrik, sebanyak 206 warga kini masih mengungsi di wilayah perkotaan Teluk Bintuni, sementara sejumlah lainnya belum ditemukan. Para pengungsi kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap kebutuhan dasar secara memadai.

Ia menilai, keterbatasan respons di tingkat daerah menunjukkan perlunya kehadiran negara secara lebih kuat melalui pemerintah pusat. “Pemerintah pusat harus turun tangan secara langsung, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Perlu ada kebijakan afirmatif dan langkah luar biasa untuk menangani krisis ini,” tegasnya.

Sementara, Tim Advokasi MPSI Malkin Kosepa juga menyoroti belum adanya pendataan menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur di kampung asal warga, yang dilaporkan mengalami pembakaran dan perusakan. Kondisi ini, menurut dia, menghambat proses pemulihan dan kepulangan pengungsi.

Selain itu, trauma psikologis yang dialami warga menjadi faktor utama yang membuat mereka enggan kembali. Rasa takut terhadap potensi konflik susulan masih sangat kuat di tengah masyarakat.

“Ini bukan sekadar soal relokasi atau bantuan logistik. Yang dibutuhkan adalah jaminan keamanan, pemulihan psikososial, dan rekonstruksi kehidupan masyarakat secara utuh,” kata Malkin Kosepa.

Malkin Kosepa mendorong pemerintah pusat segera membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga untuk melakukan investigasi, pendataan kerusakan, serta merumuskan langkah penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. “Pendekatan human security harus menjadi prioritas, dengan menempatkan keselamatan dan martabat warga sipil sebagai fokus utama kebijakan,” ujar Malkin.

Ia menambahkan, tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, para pengungsi berisiko terus hidup dalam ketidakpastian dan keterbatasan. “Negara harus hadir secara nyata. Masyarakat Moskona berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kepastian untuk kembali hidup aman di tanah mereka sendiri,” pungkasnya.

JAKARTA, iNews.id – PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit VII Kilang Kasim terus memperkuat komitmen dalam mendukung kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui bantuan pengembangan program masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) di area penyangga konservasi Pulau Waigeo Timur, Kampung Waifoi, Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Sabtu (25/4/2026).

Program ini berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, salah satunya melalui pembangunan homestay yang dikelola langsung oleh warga. Inisiatif tersebut dinilai mampu mengoptimalkan potensi alam Raja Ampat tanpa mengabaikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

Komisaris PT Pertamina (Persero), Nanik S. Deyang, menyampaikan apresiasinya terhadap potensi alam Kampung Waifoi yang masih terjaga. Menurutnya, program CSR Pertamina di wilayah tersebut menjadi contoh pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan karakter alam setempat.

“Ini luar biasa, karena program sosialnya benar-benar disesuaikan dengan alam. Menitikberatkan pada pengelolaan homestay oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat,” ujarnya.

Nanik menambahkan, keberadaan homestay dengan delapan kamar dan tarif sekitar Rp550 ribu per malam dapat menjadi tambahan penghasilan kelompok masyarakat pengelola. Pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan warga, termasuk pendidikan anak-anak setempat.

“Ini contoh CSR yang tepat sasaran. Memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Saupon Adventure Village, Zakaria, menjelaskan bahwa keterlibatan Pertamina di kampung tersebut berawal dari rekomendasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat. 

Dukungan Pertamina diberikan melalui pembangunan homestay, dapur, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti mesin tempel kapal dan diesel.

“Pertamina membantu kami melalui pembangunan homestay, dapur, serta fasilitas lain. Sejak mulai berkembang pada 2018, homestay ini terus berjalan hingga sekarang," katanya.

Menurut Zakaria, program tersebut memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan fasilitas, akses transportasi, dan sumber penghasilan warga. Selain itu, masyarakat juga semakin terdorong untuk menjaga lingkungan, termasuk mangrove dan kawasan hutan.

“Sebagian besar penghasilan masyarakat sekarang bergantung pada homestay ini. Kami juga semakin sadar untuk menjaga lingkungan seperti mangrove dan hutan agar tetap lestari,” ujarnya.

Zakaria berharap program ini tetap dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto menyatakan, bantuan pemberdayaan masyarakat di sektor wisata ini sekaligus menjadi upaya untuk menjaga pelestarian alam. 

“Kami merencanakan program ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, agar potensi alam dapat dinikmati wisatawan tanpa mengganggu kehidupan dan tradisi yang sudah ada,” ucapnya.

Selain mendukung pengembangan ekowisata, Pertamina juga menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat Kampung Klayas serta tas sekolah bagi anak-anak di sekitar wilayah operasi Kilang Kasim. Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program CSR ini, Pertamina berharap potensi alam Raja Ampat dapat terus dikelola secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi sumber ekonomi yang inklusif bagi masyarakat lokal.

Pertamina, sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Editor: Rizqa Leony Putri

PAPUA - Pengungsi di Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat pascaserangan kelompok separatis. Sebab kondisi para pengungsi di lokasi tersebut sudah sangat memprihatinkan.

Pernyataan itu disampaikan Tim Peneliti dan Advokasi Merah Putih Stratejik Institute (MPSI), yang dipimipin Hendrik Arwam, berdasarkan tinjauan langsung dan diskusi mendalam bersama Koordinator Pengungsi Moskona, Ruben Christian Frasa dan perwakilan pengungsi lainnya di Camp pengungsian Moskona, pada Rabu (29/4/2026).

“Situasi di Moskona ini tidak bisa ditangani secara biasa. Ini membutuhkan intervensi langsung dan serius dari pemerintah pusat karena dampaknya sudah meluas pada aspek kemanusiaan, sosial, dan keamanan,” katanya.

Hendrik menjelaskan, peristiwa kontak senjata antara kelompok TPNPB-OPM dan aparat keamanan pada 11 Oktober 2025 telah memicu kepanikan massal warga sipil. Dalam kondisi tersebut, ratusan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam pengungsian hingga saat ini.

“Serangan kelompok separatis telah menciptakan efek domino yang besar. Bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat sipil, karena banyak warga Moskona tidak terbiasa dengan kebiasaan baru di kota seperti cara berpakaian dan rutinitas berkebun dan lainnya yang hampir lebih 6 bulan ditinggalkan,” ujarnya.

Lihat video: MENCEKAM DI PAPUA! Satgas Damai Cartenz Terjang Gangguan Demi Evakuasi Pekerja!



Menurut Hendrik, sebanyak 206 warga kini masih mengungsi di wilayah perkotaan Teluk Bintuni, sementara sejumlah lainnya belum ditemukan. Para pengungsi kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap kebutuhan dasar secara memadai. Hendrik menilai, keterbatasan respons di tingkat daerah menunjukkan perlunya kehadiran negara secara lebih kuat melalui pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat harus turun tangan secara langsung, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Perlu ada kebijakan afirmatif dan langkah luar biasa untuk menangani krisis ini,” tegasnya.

Sementara, Tim Advokasi MPSI Malkin Kosepa juga menyoroti belum adanya pendataan menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur di kampung asal warga, yang dilaporkan mengalami pembakaran dan perusakan. Kondisi ini, menurut dia, menghambat proses pemulihan dan kepulangan pengungsi.

Selain itu, trauma psikologis yang dialami warga menjadi faktor utama yang membuat mereka enggan kembali. Rasa takut terhadap potensi konflik susulan masih sangat kuat di tengah masyarakat. “Ini bukan sekadar soal relokasi atau bantuan logistik. Yang dibutuhkan adalah jaminan keamanan, pemulihan psikososial, dan rekonstruksi kehidupan masyarakat secara utuh,” kata Malkin Kosepa.

Malkin Kosepa mendorong pemerintah pusat segera membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga untuk melakukan investigasi, pendataan kerusakan, serta merumuskan langkah penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Pendekatan human security harus menjadi prioritas, dengan menempatkan keselamatan dan martabat warga sipil sebagai fokus utama kebijakan,” ujarnya.

Malkin menambahkan, tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, para pengungsi berisiko terus hidup dalam ketidakpastian dan keterbatasan. “Negara harus hadir secara nyata. Masyarakat Moskona berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kepastian untuk kembali hidup aman di tanah mereka sendiri,” ucapnya.

PAPUA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil menangkap satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berisinial TJ alias alias AW hari ini. TJ merupakan buronan polisi terkait kasus penembakan warga sipil bernama Ahmad Gunawan di Kabupaten Punjak Jaya pada Februari 2026.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo penangkapan dilaksanakan usai polisi berhasil mengetahui keberadaan TJ. Yusuf menyebut aparat polisi melaksanakan penggerebekan di area SP2, Timika.

"Penangkapan dilakukan setelah tim melaksanakan pemantauan dan berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di area SP 2 Timika," ujar Yusuf dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).

Yusuf menyebut pelaku sempat mencoba melakukan perlawanan kepada petugas dan melarikan diri. Alhasil, polisi pun melakukan tindakan terukur dengan melepaskan tembakan ke arah kaki pelaku.

"Pelaku mencoba melarikan diri ke arah hutan di sekitar lokasi, sehingga petugas melakukan pengejaran dan memberikan tindakan tegas dan terukur yang mengenai bagian kaki sebelah kiri pelaku" jelas dia.

Pelaku selanjutnya dibawa ke Rumkit Bhayangkara Timika untuk mendapatkan penanganan medis sebelum menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.

Lihat video: Aparat Tangkap Dua Anggota KKB yang Diduga Terlibat Teror



Yusuf menjelaskan pelaku merupakan bagian dari kelompok KKB Mewoluk pimpinan Ternus Enumbi yang selama ini diketahui aktif berpindah-pindah wilayah mulai dari Puncak Jaya, Beoga, Intan Jaya hingga Mimika, guna menghindari pengejaran petugas keamanan sekaligus mencari tambahan senjata dan amunisi.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen aparat dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan bersenjata.

"Penangkapan terhadap DPO ini menunjukkan keseriusan kami dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Setiap pelaku tindak kekerasan akan diproses secara profesional sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

PAPUA - Operasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua mendapat sorotan internasional. Keberhasilan tersebut dinilai mencerminkan pendekatan yang profesional sekaligus mengedepankan aspek kemanusiaan.

Pengakuan itu ditandai dengan pemberian penghargaan dari pemerintah Selandia Baru kepada Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon. Penghargaan diserahkan oleh Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Phillip Nathan Taula, dalam pertemuan di Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Pemerintah Selandia Baru menilai operasi pembebasan sandera tersebut sebagai contoh penanganan situasi berisiko tinggi yang dilakukan secara terukur. Pembebasan Mehrtens pada September 2024 menjadi perhatian internasional karena dilakukan di tengah kompleksitas situasi keamanan di Papua.

Saat itu, Richard Tampubolon menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III dan berperan dalam koordinasi operasi di lapangan. Pusat Penerangan TNI menyatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari koordinasi lintas satuan yang solid.

“Undangan kehormatan kepada Kasum TNI tersebut sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Selandia Baru atas peran TNI dalam pembebasan pilot yang ditahan oleh KKB beberapa waktu lalu,” demikian keterangan resmi Puspen TNI, Rabu (22/4/2026).

Lihat video: Pilot Susi Air Dibebaskan, Philip Menangis saat Hubungi Istrinya



Tokoh Suku Sebyar Papua, Malkin Kosepa, menilai pendekatan yang dilakukan TNI dalam operasi tersebut menunjukkan upaya perlindungan terhadap masyarakat.

Kosepa mengatakan, pembebasan sandera yang dilakukan tanpa menimbulkan dampak luas bagi warga sekitar menjadi indikator pendekatan yang mengedepankan keselamatan.

“TNI hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga melindungi masyarakat. Pendekatan yang dilakukan menunjukkan bahwa keselamatan menjadi prioritas,” ujar Malkin Kosepa.

Selain penyerahan penghargaan, pertemuan tersebut juga membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Selandia Baru. Kedua pihak memandang kerja sama tersebut penting untuk menjaga stabilitas kawasan, khususnya di Pasifik.