Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dana sebesar Rp161 miliar kepada korban kejahatan penipuan (scam) melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Penyerahan ini menjadi yang pertama sejak pusat penanganan penipuan digital tersebut dibentuk sebagai bagian dari upaya negara melindungi konsumen jasa keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pengembalian dana tersebut merupakan hasil sinergi lintas lembaga dalam menangani kejahatan keuangan digital yang semakin kompleks.

"Sore hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk sesuatu yang baru pertama akan kita lakukan. Yaitu melalui Indonesia Anti-Scam Center menyerahkan 161 miliar dana masyarakat korban scam," ujar Friderica dalam acara Penyerahan Dana Masyarakat Korban Scam yang Berhasil Diselamatkan Melalui Sinergi dan Kolaborasi Indonesia Anti Scam Centre (IASC), Rabu (21/01).

"Karena ini sesuatu hasil sinergi dan kolaborasi dari semua lembaga negara, OJK, dan semua yang tergabung dalam Satgas Pasti, perbankan, kemudian sistem pembayaran, dan lain-lain," tambahnya.

Ia menjelaskan, sejak IASC beroperasi, OJK telah menerima sekitar 432 ribu laporan masyarakat terkait dugaan penipuan. Dari laporan tersebut, tercatat 721 ribu rekening terindikasi terkait aktivitas scam, dengan sekitar 397 ribu rekening di antaranya telah diblokir.

Menurut Friderica, total dana masyarakat yang berhasil diblokir mencapai lebih dari Rp400 miliar. Namun, pada tahap awal, dana yang telah melalui proses hukum dan administrasi secara clean and clear baru sebesar Rp161 miliar.

"Sebetulnya dana yang bisa kita blokir adalah 400 miliar rupiah namun hari ini yang bisa kita kembalikan clean and clear Rp161 (miliar)," katanya.

Friderica menekankan kecepatan pelaporan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengembalian dana korban. Korban yang segera melapor berpeluang mendapatkan pengembalian dana hingga 100 persen. Sebaliknya, keterlambatan laporan membuat dana berpindah ke berbagai kanal lain.

"Yang orang lapornya cepat, dana itu dikembalikan 100 persen. Namun kalau lama ya itu sudah kemana-mana karena itu nggak cuman muter-muter di sektor perbankan, tapi masuk ke sisa pembayaran. Masuk ke misalnya belanja online, masuk ke kripto, dan lain-lain," ujarnya.

Ia menambahkan kejahatan penipuan digital terus berkembang dengan modus yang semakin kompleks dan lintas negara. Oleh karena itu, OJK mendorong masyarakat untuk tidak ragu melapor ke IASC apabila menjadi korban penipuan.

OJK juga memastikan akan terus memperkuat IASC melalui penguatan sistem teknologi dan perluasan kolaborasi lintas sektor, agar pengembalian dana korban dapat dilakukan lebih cepat dan efektif ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap total kerugian masyarakat akibat kejahatan penipuan (scam) menembus lebih dari Rp9 triliun selama periode 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan kerugian tersebut terungkap setelah Indonesia Anti-Scam Center (IASC) beroperasi penuh dan menerima laporan masyarakat secara masif.

"Waktu itu kita melihat datanya kami meminta dari bank-bank besar yang banyak terjadi scam, itu dalam 3 semester angka yang dilaporkan itu sekitar Rp2 triliun. Ternyata, setelah kita benar-benar mendirikan Anti Scam Center ini, dalam waktu yang sekejap ya, 1 tahun saja, 1,5 tahun, itu jumlah kerugian masyarakat sudah lebih dari Rp9 triliun," ujar Friderica dalam acara Penyerahan Dana Masyarakat Korban Scam yang Berhasil Diselamatkan Melalui Sinergi dan Kolaborasi Indonesia Anti Scam Centre (IASC), Rabu (21/01).

Sejak beroperasi pada November 2024 lalu, IASC menerima sekitar 432 ribu laporan masyarakat. Dari laporan tersebut, 721 ribu rekening terindikasi terkait aktivitas scam, dengan sekitar 397 ribu rekening di antaranya telah diblokir.

OJK mencatat total dana yang berhasil diblokir dari berbagai rekening terkait scam telah melampaui Rp400 miliar. Pada tahap awal, dana sebesar Rp161 miliar telah dikembalikan kepada korban.

"Alhamdulillah dana yang berhasil diblokir sudah lebih dari Rp400 miliar. Tapi karena satu dan lain hal, untuk hari ini kita akan melakukan penyerahan kepada korban yaitu sebesar Rp161 miliar," ujar Friderica.

Ia menjelaskan kecepatan pelaporan menjadi faktor krusial dalam penyelamatan dana korban. Korban yang melapor dengan cepat berpeluang mendapatkan pengembalian dana hingga 100 persen. Sebaliknya, keterlambatan laporan membuat dana berpindah ke berbagai kanal lain.

"Yang orang lapornya cepat, dana itu dikembalikan 100 persen. Namun kalau lama ya itu sudah kemana-mana karena itu nggak cuman muter-muter di sektor perbankan tapi masuk ke sisa pembayaran masuk ke misalnya belanja online, masuk ke kripto, dan lain-lain." ujarnya.

Untuk memperkuat perang melawan kejahatan digital, OJK tengah menyiapkan National Fraud Portal sebagai pengembangan sistem teknologi IASC. Portal ini diharapkan mampu mempercepat proses pelaporan, pemblokiran, hingga koordinasi lintas lembaga.

"Ke depan kita akan membentuk National Fraud Portal yaitu pengembangan untuk IT ke depan supaya penanganan bisa lebih cepat," kata Friderica.

Selain itu, OJK juga memperkuat koordinasi lintas sektor. Setelah perbankan dan sistem pembayaran, asosiasi teknologi dan kripto akan bergabung dalam ekosistem pemberantasan scam. Menurut Friderica, kejahatan digital selalu melibatkan dua unsur utama, yakni rekening keuangan dan sarana telekomunikasi.

"Asosiasi teknologi juga akan bergabung sehingga ini akan juga semakin menguatkan koordinasi kita dan juga kita penguatan dari sisi kriptonya dengan asosiasi tadi juga yang sudah hadir. Moga-moga ini jadi satu menyeluruh," pungkasnya.

Dengan penguatan sistem, perluasan kolaborasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk segera melapor, OJK berharap perang melawan scam memasuki babak baru yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kerugian yang diderita para korban dalam kasus dugaan penipuan penyelenggara pernikahan (weddingorganizer/WO) atas nama PT Ayu Puspita Sejahtera dengan pemilik berinisial AP mencapai Rp 18,4 miliar. Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan serta pendalaman yang dilakukan tim penyidik.

“Adapun total kerugian sementara yang dilaporkan mencapai Rp 18.443.155.435,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi data laporan per Senin (12/1/2026), tercatat sebanyak 24 laporan polisi yang telah dibuat.

“Selain itu, posko pengaduan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan jajaran telah menerima 277 laporan pengaduan dari masyarakat,” ujar Budi.

Saat ini, tersangka berinisial AP telah dilakukan penahanan dan proses penyidikan masih terus berjalan.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap total kerugian korban dalam kasus dugaan penipuan penyelenggaraan pernikahan (wedding organizer/WO) atas nama PT Ayu Puspita Sejahtera diperkirakan mencapai Rp 11,5 miliar.

“Estimasi total kerugian korban saat ini Rp 11.588.117.160 berdasarkan hasil verifikasi sementara dari laporan pengaduan yang telah masuk,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin.

Menurut Iman, saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (13/12/2025), angka kerugian tersebut sangat mungkin bertambah seiring masih dibukanya posko layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban.

“Jumlah ini masih sangat mungkin bertambah karena laporan pengaduan masih berjalan,” ujarnya.

Dalam proses penyidikan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan dua tersangka. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang diperoleh selama penyidikan berlangsung.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penggelapan dan penipuan dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.

Selain itu, penyidik juga terus mengembangkan perkara dengan melakukan penelusuran (tracing) aset milik para tersangka.

“Selain Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP, kami juga terus melakukan pengembangan dalam proses penyidikan ini dengan tracing aset yang bersangkutan,” katanya.