Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya penipuan digital melalui tautan palsu (phishing) yang semakin sering terjadi di tengah akselerasi layanan keuangan digital.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) mencatat hingga 26 Februari 2026 terdapat 477.600 laporan penipuan di sektor jasa keuangan.

Direktur IT BRI Saladin D Effendi menegaskan, masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap berbagai tautan mencurigakan yang beredar melalui pesan singkat hingga aplikasi percakapan.

“BRI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tautan yang mencurigakan. Pastikan selalu mengakses layanan melalui kanal resmi BRI dan tidak pernah membagikan data pribadi kepada pihak manapun," kata Saladin dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, pelaku kejahatan biasanya membuat tampilan website menyerupai situs resmi untuk mencuri data sensitif seperti user ID, PIN, password, hingga kode OTP melalui teknik social engineering.

BRI pun menegaskan tidak pernah meminta data rahasia nasabah melalui tautan maupun pihak tidak resmi. Untuk itu, masyarakat diminta menerapkan prinsip “Think Before Click” serta hanya mengakses layanan melalui kanal resmi guna menghindari potensi kejahatan digital.

Kasus Scam Meningkat

Terpisah, OJK menyampaikan kasus scam atau penipuan online di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) menunjukkan peningkatan signifikan. Modus yang digunakan pelaku pun semakin beragam, mulai dari penipuan transaksi belanja, investasi, lowongan kerja, hingga penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk melakukan impersonate atau fake call.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan pengembalian dana korban scam adalah kecepatan pelaporan.

Menurutnya, faktor waktu sangat krusial karena dana korban dapat dengan cepat dipindahkan oleh pelaku ke berbagai rekening. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang untuk menelusuri aliran dana dan memutus rantai transaksi.

“Karena korban scam ini, dananya bisa pindah secara cepat tidak sampai 10 menit, bahkan ada yang hanya 3 detik,” katanya, Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan, pelaporan yang cepat akan memudahkan koordinasi antara OJK, perbankan, dan kepolisian untuk segera memblokir rekening yang terindikasi terlibat. Untuk melapor, masyarakat dapat menghubungi layanan konsumen OJK di nomor 157.

Selain itu, korban juga bisa menghubungi kepolisian melalui nomor 110 agar aparat dapat berkoordinasi dengan tim Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Korban juga disarankan segera melapor ke bank tempat rekening terdaftar guna meminta pemblokiran rekening atau pelacakan transaksi.

“Sebagai contoh, nasabah Bank Central Asia (BCA) dapat menghubungi Halo BCA di nomor 1500833 atau melapor melalui aplikasi resmi bank,” katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 9.323 pengaduan terkait pelindungan konsumen sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026. Aduan tersebut merupakan bagian dari total 65.139 permintaan layanan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).

Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan laporan tersebut menjadi perhatian OJK dalam memperkuat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Selain itu, OJK juga menerima 6.792 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal sejak awal 2026. Dari jumlah tersebut, mayoritas berkaitan dengan pinjaman online ilegal.

"Dari total tersebut, 5.470 pengaduan mengenai pinjol, tentu saja ini pinjaman online ilegal, 1.295 terkait investasi ilegal, dan 27 pengaduan terkait dengan gadai ilegal,"ujar Friderica dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Februari 2026 di Jakarta, Selasa (3/3).

Ia menegaskan OJK terus menggencarkan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Sepanjang periode tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan 953 entitas pinjaman online ilegal dan penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.

Dalam penanganan kasus penipuan keuangan, OJK melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) juga telah melakukan pemblokiran ratusan ribu rekening.

"Kami dapat menyampaikan bahwa jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening, dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar," jelas Friderica.

Data tersebut merupakan akumulasi pemblokiran sejak IASC dibentuk pada November 2024. OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, termasuk pemblokiran 75.711 nomor telepon yang terindikasi terkait penipuan keuangan.

Di sisi penegakan ketentuan terhadap pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), OJK telah menjatuhkan 16 sanksi peringatan tertulis kepada 16 PUJK, dua instruksi tertulis kepada dua PUJK, serta 12 sanksi denda kepada 10 PUJK sepanjang 2026.

Selain itu, dalam pengawasan perilaku pasar (market conduct), OJK juga mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 12 sanksi administratif berupa denda.

"Kami telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 12 sanksi administratif berupa denda," ujar Friderica.

OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan aturan guna melindungi konsumen serta menekan praktik keuangan ilegal di tengah meningkatnya aktivitas jasa keuangan digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap total kerugian masyarakat akibat kejahatan penipuan (scam) menembus lebih dari Rp9 triliun selama periode 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan kerugian tersebut terungkap setelah Indonesia Anti-Scam Center (IASC) beroperasi penuh dan menerima laporan masyarakat secara masif.

"Waktu itu kita melihat datanya kami meminta dari bank-bank besar yang banyak terjadi scam, itu dalam 3 semester angka yang dilaporkan itu sekitar Rp2 triliun. Ternyata, setelah kita benar-benar mendirikan Anti Scam Center ini, dalam waktu yang sekejap ya, 1 tahun saja, 1,5 tahun, itu jumlah kerugian masyarakat sudah lebih dari Rp9 triliun," ujar Friderica dalam acara Penyerahan Dana Masyarakat Korban Scam yang Berhasil Diselamatkan Melalui Sinergi dan Kolaborasi Indonesia Anti Scam Centre (IASC), Rabu (21/01).

Sejak beroperasi pada November 2024 lalu, IASC menerima sekitar 432 ribu laporan masyarakat. Dari laporan tersebut, 721 ribu rekening terindikasi terkait aktivitas scam, dengan sekitar 397 ribu rekening di antaranya telah diblokir.

OJK mencatat total dana yang berhasil diblokir dari berbagai rekening terkait scam telah melampaui Rp400 miliar. Pada tahap awal, dana sebesar Rp161 miliar telah dikembalikan kepada korban.

"Alhamdulillah dana yang berhasil diblokir sudah lebih dari Rp400 miliar. Tapi karena satu dan lain hal, untuk hari ini kita akan melakukan penyerahan kepada korban yaitu sebesar Rp161 miliar," ujar Friderica.

Ia menjelaskan kecepatan pelaporan menjadi faktor krusial dalam penyelamatan dana korban. Korban yang melapor dengan cepat berpeluang mendapatkan pengembalian dana hingga 100 persen. Sebaliknya, keterlambatan laporan membuat dana berpindah ke berbagai kanal lain.

"Yang orang lapornya cepat, dana itu dikembalikan 100 persen. Namun kalau lama ya itu sudah kemana-mana karena itu nggak cuman muter-muter di sektor perbankan tapi masuk ke sisa pembayaran masuk ke misalnya belanja online, masuk ke kripto, dan lain-lain." ujarnya.

Untuk memperkuat perang melawan kejahatan digital, OJK tengah menyiapkan National Fraud Portal sebagai pengembangan sistem teknologi IASC. Portal ini diharapkan mampu mempercepat proses pelaporan, pemblokiran, hingga koordinasi lintas lembaga.

"Ke depan kita akan membentuk National Fraud Portal yaitu pengembangan untuk IT ke depan supaya penanganan bisa lebih cepat," kata Friderica.

Selain itu, OJK juga memperkuat koordinasi lintas sektor. Setelah perbankan dan sistem pembayaran, asosiasi teknologi dan kripto akan bergabung dalam ekosistem pemberantasan scam. Menurut Friderica, kejahatan digital selalu melibatkan dua unsur utama, yakni rekening keuangan dan sarana telekomunikasi.

"Asosiasi teknologi juga akan bergabung sehingga ini akan juga semakin menguatkan koordinasi kita dan juga kita penguatan dari sisi kriptonya dengan asosiasi tadi juga yang sudah hadir. Moga-moga ini jadi satu menyeluruh," pungkasnya.

Dengan penguatan sistem, perluasan kolaborasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk segera melapor, OJK berharap perang melawan scam memasuki babak baru yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap laporan kasus penipuan yang disampaikan masyarakat melalui Indonesia Anti Scam Centre yang dibentuk oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan hingga Oktober 2025, jumlah rekening yang telah dilaporkan mencapai 530.794. Dari total tersebut, sebanyak 100.565 rekening telah berhasil diblokir.

“Sejauh ini, total kerugian yang dilaporkan adalah Rp7,5 triliun dan total dana korban yang sudah berhasil diblokir sebesar Rp383,6 miliar,” kata Kiki, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, dikutip Minggu (9/11/2025).

Adapun sejak diluncurkan pada November 2024 sampai dengan Oktober 2025, Indonesia Anti Scam Center telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasan scam dan fraud.

Sementara itu, sejak awal tahun hingga Oktober 2025, Kiki mengungkap bahwa pihaknya menerima 422.428 permintaan layanan melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, termasuk di dalamnya 43.101 pengaduan.

Dia memastikan, OJK terus berkomitmen melakukan upaya pemberantasan kegiatan ilegal. Tercatat hingga Januari hingga akhir Oktober 2025, Kiki mengungkap bahwa OJK menerima 20.378 pengaduan terkait entitas ilegal.

“Dari total tersebut, 16.343 pengaduan terkait pinjaman online ilegal dan 4.035 pengaduan terkait investasi ilegal,” ungkapnya.

Kiki menyebut, Satgas Pasti juga menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjaman online ilegal dan 285 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain itu, lanjut dia, Satgas Pasti juga memonitor laporan penipuan yang disampaikan masyarakat kepada Indonesia Anti Scam Center. Sebanyak 42.885 nomor telepon dilaporkan terkait penipuan.

Terkait temuan tersebut, Kiki menyebut bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk pemblokiran nomor-nomor tersebut.