Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto merekomendasikan aktivitas penyadapan dilakukan sejak tahap penyelidikan dengan alasan memberikan kepastian hukum terhadap terduga pelanggar narkotika.

Kepastian hukum yang dimaksud adalah apakah pihak terduga merupakan korban, pengguna, atau pengedar yang memiliki jaringan luas terhadap peredaran narkotika.

"Padahal seyogianya, kewenangan penyadapan tersebut juga sangat penting dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur tindak pidana," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa BNN ingin memberikan pandangan yang mendalam teknik penyelidikan khusus ini pada hakikatnya adalah aktivitas intelijen yang bersifat tertutup.

Tujuan penyadapan di tahap awal, katanya, bukan untuk mendapatkan alat bukti pro justitia, melainkan murni mencari bukti permulaan dan memetakan jaringan kejahatan yang sering kali tidak terlihat di permukaan.

"Mempertimbangkan karakteristik kejahatan narkotika yang bergerak sangat senyap, BNN menekankan urgensi agar teknik penyelidikan khusus termasuk penyadapan dapat dan sah dilaksanakan sejak tahap penyelidikan," ucapnya.

Baginya, langkah ini selaras dengan pandangan strategis Polri dan telah didukung oleh Undang-Undang KUHAP yang memberikan ruang agar tindakan penyadapan dapat diatur tersendiri atau lex specialis dalam RUU Narkotika.

Suyudi melanjutkan dalam melaksanakan ketentuan alat bukti pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dia menyebut hal tersebut juga telah dikonkretkan sebagai hasil penyadapan sehingga RUU Narkotika ini tetap harus mengatur penyadapan secara tegas.

Dia memahami saat ini masih sering terjadi silang pendapat institusi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan kelompok masyarakat sipil beranggapan bahwa sesuai Konvensi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan memperhatikan HAM, teknik khusus ini terutama penyadapan sebaiknya dilakukan pada tahap penyidikan.

"Kami memandang bahwa dalam hal kewenangan dalam melakukan penyadapan ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apakah secara urgensinya khusus diberikan kepada penyidik BNN saja atau pun juga termasuk penyidik Polri," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai dalang kejahatan narkotika.

Dilansir dari Bloomberg, Minggu (4/1/2026), Dia dituding menjadi aktor penyelundupan kokain ke AS selama selama lebih dari 25 tahun dengan bantuan kartel dan teroris regional.

Dakwaan tersebut diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS setelah Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dievakuasi dari Venezuela saat serangkaian serangan udara menghantam Caracas pada Sabtu pagi.

Maduro dan para kaki tangannya bersekongkol dengan kelompok-kelompok termasuk Kartel Sinaloa dan Tren de Aragua, yang semuanya telah ditetapkan oleh AS sebagai organisasi teroris asing, akan disidang perdana pada hari Senin (5/1/2026) waktu setempat.

Jika terbukti bersalah atas tuduhan tersebut, Maduro terancam menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi berdasarkan aturan hukum di AS.

Awalnya, AS mendakwa Maduro pada 2020 dan para pejabat menetapkan hadiah US$50 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Dakwaan yang dirilis pada Sabtu (3/1/2026), memperbarui tuduhan dan menambahkan terdakwa baru, termasuk istri dan putra Maduro. Namun, Maduro diketahui membantah semua tudingan tersebut.

Daftar Dakwaan AS Terhadap Maduro

1. Konspirasi Narkoterorisme

Maduro dan dua terdakwa lainnya diduga sepakat untuk mendistribusikan setidaknya lima kilogram kokain dan bermaksud untuk menguntungkan kelompok teroris yang telah ditentukan, termasuk Tren de Aragua dan Kartel Sinaloa.

2. Konspirasi Impor Kokain

Maduro dan lima terdakwa lainnya diduga sepakat untuk menyelundupkan narkoba ilegal ke AS.

3. Kepemilikan Senapan Mesin dan Alat Perusak

Maduro dan lima terdakwa lainnya diduga menggunakan dan memiliki senapan mesin sebagai bagian dari konspirasi terorisme narkoba dan impor kokain.

4. Konspirasi untuk Memiliki Senapan Mesin dan Alat Perusak

Maduro dan lima terdakwa lainnya diduga sepakat untuk menggunakan dan memiliki senapan mesin sebagai bagian dari konspirasi terorisme narkoba dan impor kokain.

Tuduhan Utama dalam Dakwaan

Dakwaan tersebut menelusuri dugaan keterlibatan Maduro melalui jabatan-jabatan yang dipegangnya di pemerintahan Venezuela antara 1999 dan 2025.

• Sebagai anggota Majelis Nasional Venezuela antara 2000 dan 2006, ia memindahkan sejumlah besar kokain di bawah perlindungan penegak hukum Venezuela.
• Sebagai Menteri Luar Negeri Venezuela antara tahun 2006 dan 2013, Maduro diduga memberikan paspor diplomatik Venezuela kepada para penyelundup narkoba dan memfasilitasi perlindungan diplomatik untuk pesawat yang digunakan oleh para pencuci uang untuk memulangkan hasil penjualan narkoba dari Meksiko ke Venezuela.
  Kemudian, pada 2020, Departemen Luar Negeri memperkirakan bahwa antara 200 dan 250 ton kokain diselundupkan melalui Venezuela setiap tahunnya.
• Sebagai pemimpin Venezuela, jaksa penuntut menduga, Maduro membiarkan korupsi yang dipicu kokain berkembang untuk keuntungannya sendiri, untuk keuntungan anggota rezim penguasaannya, dan untuk keuntungan anggota keluarganya.
  Selain Maduro, dakwaan tersebut juga menuntut istri dan putranya Nicolás Ernesto Maduro Guerra, yang dikenal sebagai “Nicolasito” atau “Sang Pangeran.” Diosdado Cabello Rondón, Menteri Dalam Negeri untuk Keadilan dan Perdamaian, juga merupakan terdakwa, serta politisi Venezuela Ramón Rodríguez Chacín dan Hector Rusthenford Guerrero Flores, yang diduga sebagai pemimpin Tren de Aragua.
• Antara tahun 2004 dan 2015, Maduro dan Flores de Maduro bekerja sama untuk memperdagangkan kokain, yang sebagian besar telah disita sebelumnya oleh penegak hukum Venezuela, dengan bantuan pengawal militer bersenjata.
• Selama waktu ini, mereka mempertahankan kelompok-kelompok yang disponsori negara yang dikenal sebagai colectivos untuk memfasilitasi dan melindungi operasi perdagangan narkoba mereka dan memerintahkan penculikan, pemukulan, dan pembunuhan terhadap mereka yang berutang uang narkoba kepada mereka atau yang merusak operasi perdagangan narkoba mereka.