JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tujuh terduga kasus dugaan tindak pidana terorisme sepanjang momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana mengungkapkan, ketujuh pelaku teror tersebut terafiliasi dengan dua jaringan berbeda yakni Negara Islam Indonesia (NII) dan Ansharuh Daulah (AD).

Untuk kelompok NII, keduanya ditangkap di wilayah Sumatera Utara oleh penyidik dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

"2 tersangka dilakukan penegakkan hukum terkait perannya dalam struktur organisasi NII. Keduanya diamankan di Sumatera Utara," kata Mayndra, Rabu (31/12/2025).

Sementara untuk lima tersangka lainnya, Mayndra menyebut ditangkap di empat lokasi yang berbeda yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Papua.

Berdasarkan perannya, kelima tersangka ini terlibat aktif melakukan propaganda dan seruan kepada masyarakat untuk melaksanakan aksi teror. "Pendukung Daulah (ISIS) yang aktif menyerukan propaganda dan seruan untuk melakukan aksi teror," ujarnya.

Diketahui, Kabareskrim Polri Komjen Syahar Diantono menyebut Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap total 51 tersangka terorisme di sepanjang 2025.

Sementara itu, untuk pengungkapan kasus menonjol Densus 88 di sepanjang 2025 salah satunya terkait jaringan radikalisme pada anak di bawah umur dengan rekrutmen online yang melibatkan 5 tersangka teroris dengan target 110 anak di 23 provinsi.

"Menggagalkan 20 rencana aksi serangan oleh anak di bawah umur, dan penangkapan 7 tersangka terorisme dalam pengamanan Nataru tahun ini," kata Syahar dalam rilis akhir tahun, Selasa 30 Desember 2025.

Puteranegara

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses penetapan cabang-cabang tertentu dari Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing. Perintah tersebut secara spesifik menyebutkan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon, Mesir, dan Yordania.

"Cabang-cabang tersebut terlibat dalam atau memfasilitasi dan mendukung kekerasan dan kampanye destabilisasi yang merugikan wilayah mereka sendiri, warga negara Amerika Serikat, dan kepentingan Amerika Serikat," bunyi perintah eksekutif Trump, yang dikutip AFP, Selasa (25/11/2025).

Ikhwanul Muslimin adalah organisasi pan-Islamis yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 dan menyebar ke negara-negara lain di dunia Arab.

Pendirinya, seorang guru sekolah asal Mesir bernama Hassan al-Banna, percaya bahwa menghidupkan kembali prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat dapat memungkinkan dunia Muslim untuk melawan kolonialisme Barat.

Penetapan Ikhawanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing memungkinkan Washington untuk mengambil tindakan hukuman seperti membekukan aset apa pun yang mungkin dimiliki kelompok itu di Amerika Serikat dan menolak masuknya anggota kelompok tersebut.

Sekarang, Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keuangan Scott Bessent bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses pelarangan cabang-cabang Ikhawanul Muslimin yang disebutkan dalam perintah eksekutif Trump.

Ikhwanul Muslimin telah dilarang sebagai kelompok teroris di beberapa negara seperti Mesir dan Arab Saudi. Pada April lalu, Yordania juga melarang keberadaan kelompok tersebut.

Yordania menuduh Ikhwanul Muslimin memproduksi dan menimbun senjata serta berencana untuk mengganggu stabilitas kerajaan.

Ikhwanul Muslimin sangat populer di Yordania dan terus beroperasi di sana meskipun pengadilan tinggi negara itu pada tahun 2020 memutuskan untuk membubarkannya. Pihak berwenang telah menutup mata terhadap aktivitasnya di masa lalu.

Di Mesir, Ikhwanul Muslimin telah dilarang sejak 2013, setelah penggulingan pemimpin sekaligus presidennya saat itu, Mohamed Morsi, yang digulingkan dalam kudeta militer yang dipimpin oleh panglima militer saat itu, Abdel Fattah al-Sisi.

Sisi telah memimpin Mesir sejak saat itu, dan dalam prosesnya menjalin aliansi kunci dengan Washington.

Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Danny Danon, memuji langkah Trump dalam sebuah unggahan di X pada hari Senin.

“Ini adalah keputusan penting, tidak hanya bagi Negara Israel, tetapi juga bagi negara-negara Arab tetangga yang telah menderita akibat terorisme Ikhwanul Muslimin selama beberapa dekade,” ujarnya.

Pada Mei lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan pemerintahannya untuk menyusun proposal guna melawan pengaruh Ikhwanul Muslimin dan penyebarannya di negara Eropa tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangan udara terhadap dua kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba di perairan Pasifik Timur pada Minggu, (9/11/2025). Serangan ini menewaskan enam orang.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengumumkan serangan ganda ini melalui media sosial pada Senin, (10/11/2025). Hegseth menyatakan bahwa setiap kapal membawa tiga orang dan semuanya tewas.

"Kapal-kapal ini diketahui oleh intelijen kami terkait dengan penyelundupan narkotika ilegal, membawa narkotika, dan melintasi rute transit perdagangan narkotika yang terkenal di Pasifik Timur," tulis Hegseth. Ia menambahkan bahwa kapal-kapal tersebut dioperasikan oleh "Organisasi Teroris yang Ditunjuk," tanpa memerinci kelompok mana yang dimaksud.

Serangan ini menjadikan total serangan yang diumumkan oleh AS sejak kampanye dimulai menjadi 19, dengan jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 75 orang.

Hegseth menegaskan bahwa serangan tersebut dilakukan di perairan internasional. Ia juga menegaskan kembali justifikasi di balik kebijakan keras tersebut.

"Di bawah Presiden Trump, kami melindungi tanah air dan membunuh para teroris kartel ini yang ingin merugikan negara kami dan rakyatnya," kata Hegseth.

Namun, kampanye militer ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum perang, organisasi hak asasi manusia PBB, hingga anggota parlemen AS dari kedua partai. Para kritikus berpendapat bahwa serangan mematikan terhadap kapal kecil yang diduga membawa warga sipil yang terlibat dalam perdagangan komersial narkoba, meskipun mereka adalah penyelundup, dapat dianggap sebagai eksekusi di luar proses hukum dan melanggar hukum internasional.

Pemerintahan Trump membela tindakan tersebut, mengklaim bahwa AS berada dalam "konflik bersenjata" dengan kartel narkoba dan menyebut mereka sebagai "teroris narkotika." Meskipun demikian, AS belum merilis bukti konkret yang memverifikasi klaim bahwa kapal-kapal yang ditargetkan membawa narkotika atau menimbulkan ancaman bersenjata terhadap AS.

Serangan terbaru ini dilakukan di perairan Pasifik Timur, yang merupakan rute utama bagi kokain dari produsen terbesar Amerika Selatan, setelah sebagian besar serangan awal berfokus di Laut Karibia. Aksi militer ini juga bertepatan dengan peningkatan kehadiran militer AS yang signifikan di Karibia.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga membawa narkoba di lepas pantai Venezuela, menewaskan enam orang di dalamnya. Presiden Donald Trump mengumumkan operasi itu pada Selasa (14/10/2025), menyebut kapal tersebut terkait dengan "organisasi teroris yang telah ditetapkan," meskipun tanpa memberikan bukti konkret atau menyebutkan nama kelompok yang dimaksud.

"Intelijen memastikan kapal tersebut tengah menyelundupkan narkotika, berhubungan dengan jaringan narkoterorisme, dan melintas di jalur yang diketahui digunakan oleh organisasi perdagangan narkoba," tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

"Serangan dilakukan di perairan internasional, dan enam laki-laki yang merupakan narco-teroris di atas kapal tewas dalam serangan itu. Tidak ada pasukan AS yang terluka."

Trump juga mengunggah video tak terklasifikasi yang memperlihatkan momen serangan tersebut, yang menjadi operasi kelima sejak awal tahun ini. Pentagon sebelumnya telah mengumumkan serangan serupa pada awal Oktober, menandakan adanya pola operasi militer terencana terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba lintas negara.

Serangan terbaru ini diperkirakan akan semakin memperburuk hubungan Washington dan Caracas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro baru-baru ini memperingatkan bahwa negaranya sedang menyiapkan langkah-langkah darurat untuk menghadapi kemungkinan serangan langsung oleh militer AS.

Ia bahkan menyebut akan memberlakukan "keadaan darurat nasional" jika ancaman itu berlanjut.

Selain risiko geopolitik, langkah Trump juga menimbulkan perdebatan hukum serius mengenai keabsahan serangan tersebut. Banyak pihak mempertanyakan dasar hukum bagi AS untuk menargetkan kapal sipil di perairan internasional tanpa adanya ancaman langsung.

Pemerintahan Trump membela kebijakan itu dengan mengirim surat resmi kepada Kongres. Dalam surat tersebut, Pentagon menegaskan bahwa Presiden telah menentukan AS "berada dalam konflik bersenjata" dengan kartel narkoba yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Karena itu, para penyelundup dianggap sebagai "kombatan ilegal" yang bisa menjadi sasaran serangan militer.

Namun, sejumlah pihak di dalam Partai Republik sendiri mengungkapkan kekhawatiran. Laporan CNN sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu kapal yang diserang militer AS sempat berbalik arah sebelum dihantam rudal, menandakan bahwa kapal itu tidak menimbulkan ancaman langsung bagi AS maupun pasukan Amerika.

Senator Partai Republik Rand Paul menjadi salah satu suara paling keras yang menentang langkah Trump. Awal bulan ini, ia mengumumkan dukungannya terhadap resolusiWar Powersyang bertujuan membatasi kewenangan presiden untuk secara sepihak melancarkan serangan militer semacam itu.

"Menenggelamkan kapal tanpa proses hukum dapat memicu eskalasi yang tak diinginkan dan membuka jalan bagi upaya perubahan rezim, pendekatan yang sejarah telah berulang kali buktikan gagal," kata Paul dalam unggahan di platform X.

"Itulah sebabnya saya ikut mensponsori resolusiWar Powersuntuk menghentikan praktik ini. Kongres harus menegaskan kembali otoritasnya."

Paul juga sempat menegur Wakil Presiden JD Vance bulan lalu setelah Vance memuji salah satu serangan udara serupa yang dilakukan AS.

"Apa yang lebih hina dan tidak berpikir panjang daripada memuliakan tindakan membunuh seseorang tanpa pengadilan," tulis Paul menanggapi komentar Vance.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]