JAKARTA - Science x AI Summit 2026 digelar di Silicon Valley , Amerika Serikat pada 12 Mei lalu. Bagi pengguna umum, nama acara ini mungkin belum terlalu familiar, tetapi di industri kecerdasan buatan global, summit ini sudah termasuk salah satu forum sains dan industri dengan standar tertinggi.

Berbeda dari konferensi AI yang berfokus pada peluncuran produk, summit ini lebih membahas arah pengembangan AI generasi berikutnya. Kehadiran tim Gunawan Aryaputra, Ph.D. yang diundang dalam acara itu, menunjukkan bahwa mereka mulai masuk ke lingkaran inti diskusi industri AI global.

Tahap Baru Industri AI

Dalam dua tahun terakhir, pemahaman banyak orang tentang AI masih sebatas aplikasi seperti chatbot, gambar, dan video generatif. Namun, dalam summit ini, fokus diskusi industri sudah bergeser. Perhatian tidak lagi hanya pada “model siapa yang lebih besar”, tetapi pada AI Agent, sistem penalaran otonom, AI untuk riset ilmiah, serta penerapan AI di sektor nyata seperti keuangan, kesehatan, penelitian, dan robotika.

Sederhananya, AI sebelumnya lebih seperti “bisa mengobrol”. Sedangkan kini industri mulai berfokus pada cara membuat AI benar-benar “bisa bekerja”.

Alasannya jelas. Ukuran model makin besar, biaya pelatihan makin tinggi, sementara peningkatan kemampuan mulai melambat. Karena itu, persaingan AI global bergeser dari skala model menuju efisiensi algoritma, kualitas data, dan penerapan di industri nyata.

Selama konferensi, tim Gunawan Aryaputra memperluas kerja sama strategis dengan NVIDIA. Banyak orang saat mendengar kerja sama dengan NVIDIA mungkin langsung berpikir soal pembelian GPU. Namun di industri AI saat ini, GPU lebih berperan sebagai “energi dasar” bagi sistem AI.

Karena AI yang benar-benar kuat di masa depan tidak hanya sekadar menyelesaikan pelatihan model, tetapi juga mampu berjalan secara stabil dalam jangka panjang. Terutama dengan berkembangnya AI Agent dan sistem penalaran otonom, kebutuhan AI akan daya komputasi diperkirakan akan terus meningkat.

Kerja sama akan mencakup pengadaan chip AI dan sumber daya komputasi tahap berikutnya, optimisasi algoritma, sistem data, serta arsitektur pelatihan AI. tim Gunawan Aryaputra tidak lagi hanya membangun satu produk AI, tetapi mulai menyiapkan kemampuan dasar AI yang lebih fundamental.

"Melalui kolaborasi yang lebih erat dengan NVIDIA, kami berharap dapat memperkuat fondasi komputasi AI sekaligus mempercepat penerapan teknologi AI di berbagai sektor industri," kata Gunawan Aryaputra dalam siaran pers, Rabu (5/6/2026).

Persaingan Besar AI Sebenarnya Baru Dimulai

Dalam beberapa tahun terakhir, inti persaingan industri AI global berfokus pada model, jumlah parameter, dan skala komputasi. Namun kini, semakin banyak pihak menyadari bahwa daya saing AI di masa depan kemungkinan tidak hanya ditentukan oleh model itu sendiri. Yang lebih menentukan adalah: siapa yang memiliki sumber daya komputasi yang lebih stabil, sistem pelatihan yang lebih efisien, kemampuan data yang lebih lengkap, serta siapa yang mampu benar-benar membawa AI masuk ke industri nyata. AI Ciptakan Perusahaan-perusahaan Baru dengan Omset Besar

Science x AI Summit menunjukkan bahwa industri AI global mulai bergerak dari eksplorasi teknologi menuju rekonstruksi industri. Ke depan, dampak AI tidak hanya menyentuh internet, tetapi juga sektor utama seperti keuangan, kesehatan, manufaktur, riset, robotika, dan kendaraan otonom. Saat ini tim Gunawan Aryaputra saat ini tengah membangun kemampuan inti yang menjadi fokus dalam gelombang peningkatan industri AI global saat ini.

JAKARTA - PT Otto Media Grup menggelar AI Workshop-Tools Mastery Class yang diikuti banyak peserta untuk belajar dan berdiskusi. Acara pada 9 Mei 2026 ini dihadiri oleh kreator konten, mahasiswa, entrepreneur, dan pekerja industri digital yang tertarik pada artificial intelligence (AI) . Workshop ini juga membentuk komunitas belajar AI yang aktif.

Tim Otto Media AI Workshop melihat bahwa kegiatan kali ini berbeda dari sebelumnya. Para pelaku dari berbagai industri di Indonesia kini semakin sadar bahwa AI bukan lagi sekadar topik teknologi, tetapi sudah menjadi bagian dari pekerjaan, pembelajaran, dan proses kreatif sehari-hari. Tata Kelola Digital dan Investasi Demokrasi

“Kami melihat kebutuhan masyarakat untuk memahami AI secara praktis terus meningkat. Melalui AI Workshop – Tools Mastery Class, kami ingin membantu peserta tidak hanya mengenal berbagai tools AI, tetapi juga memahami cara menerapkannya secara nyata untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan daya saing di era digital ,” kata Media Manager Otto Media Grup, Budi Santoso dalam siaran tertulis, Senin (1/6/2026).

AI Workshop ini dipandu tim mentor Otto Media AI Academy dengan materi seputar dasar AI, tools populer, produksi konten, AI Agent, prompt, dan workflow AI. Kelas ini berfokus pada praktik langsung dan penerapan nyata.

Berdasarkan materi pelatihan, Otto Media AI Academy menyampaikan bahwa “AI tidak akan menggantikan Anda, tetapi orang yang mampu menggunakan AI dapat menggantikan Anda.” AI juga digambarkan sebagai semacam “kerangka pendukung eksternal” yang dapat membantu orang biasa meningkatkan produktivitas dan kreativitas.

Materi juga menjelaskan bagaimana AI mengubah cara kerja, pembuatan konten, dan pengambilan keputusan bisnis. Peserta diperlihatkan penggunaan tools seperti Gemini dan Claude untuk menganalisis dokumen panjang, membuat ringkasan bisnis, hingga menghasilkan rekomendasi keputusan. Dalam produksi konten, Otto Media AI Academy menekankan penggunaan kombinasi AI video, AI gambar, AI voice-over, dan AI writing agar proses kerja menjadi lebih efektif.

Di saat yang sama, materi juga menjelaskan pemahaman dasar tentang AI secara sistematis. Otto Media AI Academy menggambarkan AI sebagai “mesin prediksi berbasis probabilitas”. Materi ini menekankan bahwa perbedaan utama AI dengan mesin pencari tradisional terletak pada kemampuannya untuk “menghasilkan” jawaban, bukan sekadar “mengambil” informasi. Peserta juga diingatkan untuk memahami risiko AI hallucination, serta tetap memverifikasi setiap hasil yang diberikan oleh AI.

Pada sesi praktik tools, workshop ini memperkenalkan lebih dari 30 tools AI yang mencakup pembuatan teks, gambar, video, digital human, AI browser, Agent, hingga alur kerja otomatis. Tools tersebut juga dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu “pilihan utama”, “alternatif”, dan “open-source”.

Tools yang disebutkan dalam materi meliputi berbagai produk AI populer seperti Gemini, ChatGPT, Qwen, Midjourney, Veo, Cursor, NotebookLM, n8n, HeyGen, dan lainnya. Setiap tools juga dibahas berdasarkan skenario penggunaannya, sehingga peserta dapat memahami logika pemilihan tools yang paling sesuai untuk kebutuhan yang berbeda. AI Ciptakan Perusahaan-perusahaan Baru dengan Omset Besar

Selain materi pelatihan, perwakilan Otto Media AI Academy menyampaikan bahwa nilai penting lain dari kegiatan ini adalah interaksi antar peserta. Banyak peserta tetap berdiskusi setelah AI Workshop selesai, terutama tentang pembuatan konten dengan AI, bisnis berbasis AI, AI untuk e-commerce, serta pembangunan alur kerja AI. Hal ini menciptakan interaksi komunitas yang sangat kuat.

Jika Anda juga tertarik pada teknologi AI, penggunaan tools AI, atau kegiatan AI Workshop berikutnya dari Otto Media Grup, Anda dapat mengikuti akun resmi Otto Media Academy di berbagai platform media sosial utama untuk mendapatkan informasi terbaru.

JAKARTA - Seiring dengan makin kuatnya arus digitalisasi , peningkatan akses digital bagi masyarakat Indonesia makin dibutuhkan. Untuk itu, kehadiran infrastruktur digital dan berbagai perangkat terkait seperti telepon pintar (smartphone) dan perangkat komputer yang dapat diperoleh dengan harga terjangkau mutlak diperlukan.

Dalam kaitan itu, masuknya arus investasi dari negara tertentu dalam ranah digital serta datangnya produk-produk terkait dengan harga bersaing dipandang sebagi sebuah potensi yang dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju masyarakat digital.

Salah satu negara yang akhir-akhir ini meningkatkan dominasi digitalnya di Indonesia adalah China.

Kehadiran teknologi digital dan berbagai produk terkait asal negara itu dapat dianggap sebagai potensi, namun pemerintah diimbau tetap waspada terhadap risiko kerawanan yang diakibatkan dominasi China dalam investasi digital di negeri ini.

Meningkatnya dominasi China dalam dunia digital di Indonesia dinilai berisiko menimbulkan ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia dalam aspek digital. Karenanya, pemerintah diimbau meningkatkan diversifikasi rantai pasok, menghindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara, serta memanfaatkan diplomasi dengan beragam negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa untuk memastikan rantai pasok teknologi kita bersih dan kompetitif.

Pandangan di atas diutarakan oleh Johanes Herlijanto, Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) sebagai wadah gabungan para pemerhati China dalam sebuah seminar publik berjudul “Diplomasi Digital China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia,” di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

"Pemerintah juga diharapkan menggunakan otoritasnya untuk memaksa vendor asing tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia, termasuk kepatuhan pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, serta audit keamanan transparan," ujar Johanes Herlijanto yang juga Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Pelita Harapan.

Seminar tersebut menghadirkan berbagai pakar dan akademisi yang mumpuni di bidangnya, termasuk Prof Teddy Mantoro, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra; peneliti Australian Strategic Policy Institute di Canberra, Australia Gatra Priyandita; serta pemerhati keamanan regional Brigjen TNI (Purn) Victor P Tobing.

Gatra dalam pemaparannya mencerahkan para peserta seminar mengenai fenomena aktor siber, di mana China menjadi salah satu di antaranya. China memiliki salah satu program siber ofensif paling canggih di dunia dengan skala dan persistensi yang tinggi, serta adanya fusi sipil-militer yang menghapus batas antara negara dan swasta, serta penyelarasan strategis dengan prioritas nasional.

Dengan kemampuan teknologi sibernya, China menawarkan infrastruktur digital, konektivitas, dan pembangunan kapasitas kepada negara-negara berkembang, utamanya melalui program yang dikenal sebagai “Jalur Sutra Digital.”

Menurut Gatra, siber ofensif China bertujuan mengumpulkan informasi intelijen strategis, melakukan akuisisi ekonomi dan teknologi, serta untuk mendapatkan akses dan praposisi. “Pengumpulan informasi itu bersifat permanen dan berkelanjutan di masa damai dengan target meliputi pemerintah, militer, jaringan diplomatik, dan peneliti kebijakan,” ujar Gatra.

Strategi akuisisi ekonomi dan teknologi yang diterapkan oleh China terlihat dari strategi fusi sipil militer yang dicanangkan sejak 2017. “Perusahaan teknologi sipil diwajibkan berbagi hasil penelitian dan pengembangan dengan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) China, menciptakan jalur langsung dari IP yang dicuri ke aplikasi militer,” kata peneliti yang meraih gelar Doktor dari Australian National University (ANU), Canberra itu.

Dia juga menjelaskan mengenai Jalur Sutra Digital yang bertujuan memperkuat posisi China sebagai kekuatan teknologi global melalui ekspor infrastruktur digital, standar teknologi, dan model tata kelola digital China. “Asia Tenggara menjadi target utama, dengan perusahaan China berinvestasi dalam 5G, cloud, pusat data, kabel bawah laut, dan smart city,” ucapnya.

Dia mengakui proyek Jalur Sutra Digital yang digagas Presiden China Xi Jinping berpotensi mempercepat transformasi digital kawasan. Namun, dia juga mengingatkan proyek tersebut harus direspons dengan kewaspadaan.

Prof Teddy Mantoro menekankan bahwa Indonesia berada di simpul strategis ekspansi digital China.

Hal ini karena Indonesia memiliki populasi digital yang besar dan pasar perdagangan elektronik (e-commerce) atau teknologi finansial (fintech) terbesar di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara (ASEAN).

Indonesia juga memiliki kebutuhan konektivitas antarpulau, termasuk dalam hal jaringan 5G, fiber, cloud, pusat data, dan pembangunan smart city. Indonesia juga dinilai dapat menjadi pembentuk aturan (rule shaper) dalam dunia digital ASEAN melalui DEFA (Digital Economy Framework Agreement atau Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital), dan ASEAN-China Digital Cooperation (Kerja Sama Digital ASEAN dan Cina).

Menurut dia, nilai strategis di atas membuat China menawarkan peluang ekonomi bagi Indonesia. “Namun, peluang ekonomi hanya menjadi aset strategis bila Indonesia mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik, dan bukan menjadi ketergantungan infrastruktur,” kata Guru Besar yang menjadi Direktur Sekolah Ilmu Komputer (School of Computer Science) Universitas Nusa Putra itu.

Dalam pandangan Teddy, pembangunan infrastruktur digital perlu dipahami pula dalam konteks perebutan pengaruh antara negara-negara besar seperti antara China dan Amerika Serikat.

Menurut dia, persaingan pengaruh itu tidak berhenti di perdagangan, tetapi masuk ke cloud, data, kecerdasan buatan (AI), standar, dan arsitektur keamanan.

Kemudian, potensi kawasan ASEAN terdorong terfragmentasi oleh standar ekonomi berbeda dan potensi isu Laut China Selatan dan kompetisi kekuatan besar memasuki domain digital. Menghadapi risiko potensi di atas, Teddy menekankan pentingnya diplomasi yang bertujuan menerima manfaat teknologi sambil mempertahankan otonomi, ketahanan, dan leverage Indonesia.

Brigjen Victor Tobing menuturkan penguasaan teknologi sangat bermanfaat bagi satu negara. “Negara yang menguasai sumber daya dalam bidang teknologi pasti akan dapat menguasai keadaan dan menjaga kepentingan nasionalnya,” ucapnya.

Dia mengajukan beberapa pertanyaan yang patut direnungkan yaitu apakah Indonesia bersedia untuk melakukan adaptasi teknologi atau tidak. “Kalau kita sudah mau adaptasi, kita mau agile atau tidak?” katanya.

Victor menyatakan strategi perang China tampaknya lebih didasarkan pada strategi perang Sun Tzu. Inti dari strategi itu adalah memenangkan perang tanpa bertarung. Dalam pandangannya, Indonesia harus menghitung dengan bijaksana bila ingin bertarung dan mengejar ketertinggalan, khususnya dengan pihak yang memiliki kesenjangan kekuatan yang tinggi seperti China.

Terkait diplomasi digital, Victor mengajak publik memperhatikan Asean Digital Masterplan (ADM) yang telah berlanjut dari ADM 2025 menuju ADM 2030. Bila ADM 2025 berfokus pada pemulihan pascapandemi Covid-19, maka ADM 2030 berfokus pada prediksi rivalitas dan kegunaan ganda (kepentingan sipil sekaligus militer) dari seluruh aktivitas di seluruh negara-negara ASEAN.

JAKARTA - Ikatan Alumni Binus (IKA Binus) kolaborasi dengan Indonesia Artificial Intelligence Society (IAIS) mempercepat pengembangan ekosistem AI nasional. Tujuannya agar talenta dan inovasi AI bisa berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

"Melalui kolaborasi ini, kami ingin mengakselerasi lahirnya talenta dan inovasi AI dari Indonesia yang mampu bersaing secara global, sekaligus memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional," ujar Ketua Umum IKA Binus Panca Rudolf Sarungu, Sabtu (11/4/2026).

Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara IKA Binus dan IAIS dalam gelaran Bali AI Summit 2026 sebagai langkah konkret membangun kolaborasi jangka panjang. Kerja sama mencakup pengembangan talenta AI, penguatan riset dan inovasi, serta implementasi solusi berbasis AI yang relevan bagi kebutuhan industri dan masyarakat.

Dengan jejaring alumni yang luas dan lintas sektor, IKA Binus dipandang memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan industri, dunia pendidikan, dan komunitas teknologi dalam membangun ekosistem AI yang berkelanjutan.

IKA Binus hadir sekaligus menjadi pembicara dalam sesi panel bertajuk “Reimagining Culture and Tourism in the Intelligent Digital Era: Experience, Value, and Sustainable Growth” yang mengangkat peran AI dalam mentransformasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Lihat video: Wapres Gibran Apresiasi Peran Binus Bangun Ekosistem Pendidikan Berbasis AI



"AI bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana kita membangun nilai tambah bagi ekonomi dan masyarakat. Kolaborasi lintas ekosistem menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam ekonomi digital global," terangnya.

Ketua IAIS Hendy Risdianto Wijaya menyebut, kegiatan yang diselenggarakan IAIS bersama Politeknik Internasional Bali itu menghadirkan para pemimpin pemikiran dari berbagai sektor untuk membahas strategi pengembangan AI yang inklusif dan berdampak.

"Kolaborasi lintas komunitas seperti ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem AI Indonesia yang kuat, inklusif, dan berdaya saing global," katanya.

JAKARTA - Ancaman penipuan digital ( scam ) berkembang dengan pola yang semakin adaptif dan beragam. Hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI).

Menyoroti kondisi tersebut, VIDA , penyedia solusi digital identity dan fraud prevention, memperluas diskusi publik mengenai urgensi penguatan kepercayaan digital (digital trust). Salah satunya melalui partisipasi Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, dalam podcast Endgame bersama Gita Wirjawan. Warga Indonesia Jadi Korban Scam, Kuras Rekening Sampai Rp8,2 Triliun

Dalam diskusi tersebut, Niki menekankan, pelaku scam saat ini tidak lagi bisa dipandang sebagai individu yang bergerak sendiri. Di balik banyak serangan digital saat ini, terdapat jaringan yang lebih rapi, terkoordinasi, dan didukung kemampuan teknis yang semakin canggih.

“Penipuan sekarang tidak lagi bergerak secara acak atau dilakukan sendirian. Modusnya sudah makin rapi, terstruktur, bisa dijalankan dalam skala besar, dan kecanggihannya terus berkembang pesat,” katanya.

Diskusi ini sekaligus menandai peluncuran resmi whitepaper VIDA 2026 SEA Digital Identity Fraud Outlook, yang memotret bagaimana lanskap penipuan digital di Asia Tenggara terus berkembang. Baik dari sisi kecanggihan serangan, pemanfaatan teknologi generatif, maupun cara pelaku membaca momentum kepercayaan dan pergerakan likuiditas masyarakat.

Lebih jauh, Niki menekankan scam kini telah berkembang menjadi bisnis kriminal lintas negara dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Ia mencontohkan pengungkapan kasus yang melibatkan Kamboja dan Myanmar, dengan penyitaan aset Bitcoin senilai USD14 miliar (Rp238 triliun).

Niki juga menyoroti laporan tentang 800 WNI yang mengantre di Kedubes Indonesia di Kamboja untuk pulang setelah terjebak dalam kerja paksa jaringan scam. Kasus ini menegaskan bahwa scam kini bukan lagi penipuan digital biasa, melainkan persoalan lintas negara dengan dampak yang semakin besar.

Di saat yang sama, perkembangan AI seperti deepfake dan synthetic identity membuat batas antara yang nyata dan palsu semakin tipis. Teknologi ini memungkinkan konten palsu tampil lebih realistis, meyakinkan, dan diproduksi jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun lalu.

Kondisi ini menghadirkan tantangan baru bagi ekosistem digital. Hal karena bukan hanya identitas yang dapat dipalsukan, tetapi juga rasa percaya pengguna terhadap interaksi dan transaksi digital. “Ketika teknologi membuat sesuatu yang palsu tampak sangat nyata dan meyakinkan, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita membangun kembali trust di ruang digital,” ujar Gita Wirjawan.

Melalui diskusi ini, VIDA menegaskan dalam menghadapi lonjakan penipuan digital tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan. Di satu sisi, dibutuhkan perubahan yang lebih mendasar dalam membangun dan menjalankan sistem digital agar lebih siap menghadapi ancaman yang terus berkembang. KBRI Phnom Penh Terima 3.100 Aduan WNI Korban Sindikat Online Scam di Kamboja

Di sisi lain, penguatan literasi publik juga tetap penting agar masyarakat semakin memahami berbagai pola scam yang terus berevolusi. Sejalan dengan hal tersebut, VIDA terus memperluas akses edukasi publik melalui laman Where’s The Fraud Hub, yang menghadirkan whitepaper, studi kasus, data terkini, dan panduan praktis.

Inisiatif ini juga menjadi landasan dari kampanye literasi publik VIDA, #JanganAsalKlik, yang mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah percaya pada komunikasi digital yang tampak meyakinkan. Untuk membantu publik, pelaku industri, dan regulator memahami bagaimana scam terus berevolusi, VIDA mengajak masyarakat untuk mengakses whitepaper VIDA 2026 SEA Digital Identity Fraud Outlook melalui laman Where’s The Fraud Hub.

JAKARTA - Potensi inovasi digital generasi muda Indonesia kembali unjuk gigi dalam ajang nasional. Timedoor Academy menggelar babak final nasional Young Coders World Cup (YCWC) 2025.

Ajang yang berlangsung pada 14 Desember 2025 di Gedung Film Pesona, Jakarta ini mempertemukan finalis terbaik dari lebih dari 20 kota di Indonesia.

Para peserta menampilkan solusi digital inovatif untuk merebut tiket menuju kompetisi internasional. Penyelenggaraan kompetisi ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor aplikasi dan gim nasional.

YCWC 2025 menjadi ruang bagi pelajar usia 5–18 tahun untuk menampilkan karya di bidang pengembangan gim (game development), kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta pengembangan situs web dan aplikasi.

Plt Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Wahyu Wicaksana, menyatakan kualitas karya peserta mencerminkan kesiapan talenta muda Indonesia dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif.

"Karya-karya peserta YCWC 2025 menunjukkan potensi besar dalam teknologi dan inovasi digital. Upaya Timedoor Academy ini selaras dengan program Asta Ekraf untuk mendorong penguatan ekonomi kreatif melalui pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi agar mampu bersaing di level global," ujar Wahyu, Kamis (15/1/2026).

Lihat video: Inovasi Digital, Kemenparekraf Apresiasi Peluncuran TIC Digital Nusantara



Menurut Wahyu, YCWC 2025 merupakan proses panjang yang dimulai dari pelatihan guru (training of teachers) hingga seleksi lokal di berbagai wilayah, termasuk Bali, Surabaya, Makassar, Malang, dan Yogyakarta. Para juara dari tiap daerah inilah yang kemudian bertanding di panggung nasional di Jakarta.

CEO sekaligus pendiri AI Community Indonesia (AICO), Tommy Teja, menyoroti meratanya kemampuan digital anak-anak dari luar Jakarta. "Saya sangat terkesan dengan kemampuan anak-anak dari daerah. Ini membuktikan bahwa talenta digital kita tersebar merata, tidak hanya berpusat di kota besar," kata Tommy.

Tommy menambahkan, program terstruktur dari Timedoor Academy menjadi jembatan penting bagi remaja untuk memahami logika pemrograman secara bertahap dan komprehensif.

Selain dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, penyelenggaraan YCWC 2025 juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asosiasi Game Indonesia (AGI), AI Community Indonesia (AICO), serta Metrodata. Kehadiran lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat terciptanya ekosistem talenta digital nasional yang berkelanjutan.

Chief Executive Officer (CEO) Timedoor Academy Yutaka Tokunaga menjelaskan YCWC lahir dari visi untuk mengubah peran generasi muda Indonesia dalam ekosistem teknologi.

"Young Coders World Cup adalah pintu gerbang anak-anak Indonesia ke panggung dunia. Para pemenang babak finalis nasional akan lanjut bertanding dengan peserta dari berbagai negara" ujarnya.

Setelah tahap nasional di Gedung Film Pesona ini, para pemenang dipersiapkan untuk melaju ke tahap internasional. Mereka bersaing dengan peserta dari berbagai negara pada tanggal 20 Desember 2025 untuk membawa nama Indonesia di kancah inovasi teknologi dunia.

Chief Operating Officer (COO) Timedoor Academy Setyo Purwaningsih menambahkan program ini memberikan lebih dari sekadar kompetisi. ”Kami percaya coding bukan hanya tentang menulis kode, tetapi melatih logical thinking dan problem-solving. YCWC memberikan wadah bagi anak-anak untuk mengubah ide mereka menjadi solusi nyata—dari konsumen teknologi menjadi pencipta inovasi," jelasnya.

Timedoor Academy berkomitmen menjadikan YCWC sebagai wadah literasi digital yang berkelanjutan agar generasi muda Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi inovator masa depan di era ekonomi digital.

DIY - Sejumlah ulama di Yogyakarta mendorong transformasi digital dan kepemimpinan santri. Hal itu menyusul pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Dorongan tersebut dibahas dalam Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren yang diselenggarakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis, 27 November 2025.

Forum strategis yang mempertemukan akademisi, para kiai, nyai, habib, pengasuh pesantren, dan pimpinan perguruan tinggi Islam ini menjadi ajang penghimpunan gagasan substantif sebagai fondasi pembentukan Ditjen Pesantren.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Sahiron membuka halaqah sekaligus membawa kabar penting bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pendirian Direktorat Jenderal Pesantren.

“Kita patut bersyukur bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sudah mendapat restu Presiden. Kini saatnya kita menyusun arah besar kelembagaan ini bersama para pemangku kepesantrenan,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Sahiron menegaskan halaqah digelar bukan sekadar seremoni, melainkan sarana menyerap pandangan substantif para kiai dan nyai. “Kita ingin mendengarkan langsung. Ketika Direktorat Jenderal Pesantren nanti resmi berdiri, apa yang paling urgen dan apa yang harus dikerjakan pertama? Ini momentum menentukan,” katanya.

Dalam dialog yang berlangsung dinamis, para tokoh pesantren menekankan beberapa isu strategis yang akan menjadi bekal penyusunan roadmap Ditjen Pesantren. Sahiron mengingatkan sistem AI menyerap pengetahuan dari konten yang tersedia di internet. Karena itu, pesantren harus hadir secara aktif agar nilai-nilai Islam yang moderat, santun, dan beradab menjadi referensi utama.

“Jika ruang digital dikuasai kelompok berwawasan keras, maka AI pun akan memantulkan nilai keras. Karena itu para kiai, ustaz, dan santri harus masuk, mengisi, dan mengarahkan,” tegasnya.

Para kiai menekankan sistem pendidikan pesantren telah terbukti melahirkan generasi beradab, rendah hati, serta tahan banting. Tradisi tersebut harus menjadi kerangka utama penyusunan kebijakan Ditjen Pesantren “Alumni pesantren sangat dibutuhkan untuk memimpin negara. Fondasinya ada di pendidikan adab dan kitab kuning,” ujar Prof. Sahiron.

KH M. Syakir Ali menekankan santri ideal adalah pemimpin masa depan yang merangkul ilmu agama dan pengetahuan umum sekaligus. Kiai Syakir Ali juga mendorong penguatan kecerdasan holistik IQ, EQ, SQ, dan kecerdasan digital.

“Orang pesantren harus jadi pemimpin yang rendah hati, berwawasan luas, ramah terhadap anak, peduli lingkungan, serta menjunjung kemanusiaan,” paparnya.

Sementara, KH Hilmy Muhammad meminta pesantren membuka ruang kajian yang bersentuhan dengan problem modern, agar santri tetap relevan di tengah perubahan zaman dan tidak memosisikan teknologi sebagai ancaman. Kiai Hilmy menambahkan pentingnya perhatian pemerintah dan alumni terhadap kelayakan fasilitas dan infrastruktur pesantren.

“Lingkungan pesantren itu damai. Dari tempat sejuk inilah santri harus dibimbing agar mampu bicara di panggung publik sambil tetap membawa nilai akhlak,” ujarnya.

Rektor UIN Sunan Kalijaga menegaskan dukungan penuh kampusnya terhadap pembentukan Ditjen Pesantren. “UIN Sunan Kalijaga mendukung 100% pendirian Direktorat Jenderal Pesantren. Pesantren adalah pilar utama pendidikan Islam dan penopang karakter kebangsaan sejak masa perjuangan,” ujarnya.

Rektor mengingatkan pesantren tidak hanya penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga benteng kebangsaan yang sejak dulu berkontribusi pada perjuangan dan kemerdekaan Indonesia.

Halaqah ini meneguhkan komitmen pemerintah dan komunitas pesantren dalam merumuskan arah kelembagaan baru yang lebih kuat, strategis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Semua masukan yang dihimpun akan menjadi bahan penyusunan desain kelembagaan Ditjen Pesantren, yang akan menjadi tonggak baru dalam penguatan pendidikan pesantren di Indonesia.

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus mendorong transformasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya untuk mampu beradaptasi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Untuk mewujudkan hal itu, LAN mengajak seluruh ASN menyalurkan ide terbaiknya melalui “Kompetisi Konten Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence”.

Kegiatan ini merupakan upaya percepatan implementasi kebijakan baru terkait penyediaan konten pembelajaran digital yang inovatif, berkualitas, dan relevan bagi ASN di seluruh Indonesia.

Direktur Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran LAN Elly Fatimah menyampaikan penyelenggaraan kompetisi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mewajibkan ASN untuk senantiasa meningkatkan kompetensi agar tetap adaptif terhadap kebutuhan organisasi dan tuntutan masyarakat.

Hal tersebut juga didorong oleh tuntutan perkembangan teknologi dan informasi yang mengharuskan setiap ASN beradaptasi dengan lingkungan strategisnya.

“Oleh karenanya pemanfaatan platform e-learning mutlak dilakukan dalam proses pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN, dalam hal ini kualitas konten pembelajaran sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Namun tantangan saat ini kualitas konten pembelajaran berbasis e-learning masih belum merata di setiap instansi pemerintah”, jelasnya.

Untuk itu, Elly menambahkan, sebagai instansi pembina pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN, LAN telah menetapkan Peraturan LAN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Konten Pembelajaran dan Keputusan Kepala LAN Nomor 567/K.1/PDP.06.1/2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Konten Pembelajaran.

Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memastikan setiap konten pembelajaran yang diproduksi dan disediakan instansi pemerintah memiliki standar kualitas yang baik, efektif, dan sesuai perkembangan teknologi.

“Sebagai upaya percepatan implementasi kebijakan tersebut, LAN juga menggandeng Qubisa dan Tanoto Foundation dalam penyelenggaraan kompetisi ini yang juga akan disisipkan dengan program coaching pembuatan konten pembelajaran berbasis Artificial Intelligence sebagai bekal untuk mengikuti kompetisi ini,” tuturnya.

Elly menjelaskan, sasaran dari kompetisi ini adalah talenta ASN pada lembaga pelatihan instansi pemerintah, yang akan dibekali keterampilan membuat konten pembelajaran digital berkualitas dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.

Melalui pendampingan intensif, peserta diharapkan mampu menghasilkan konten pembelajaran yang kreatif, informatif, dan memiliki dampak edukatif bagi peningkatan kapasitas ASN.

Adapun Jadwal Pelaksanaan Kompetisi yakni, untuk pembuatan dan pengumpulan konten pada 31 Oktober-14 November 2025. Kemudian, penilaian konten pada 15-20 November 2025. Sedangkan, pengumuman pemenang dilakulan pada28 November 2025

Peserta yang mengikuti kompetisi dapat membuat konten pembelajaran secara perorangan maupun kelompok maksimal 2 orang. Setiap peserta dapat mengirim maksimal 2 karya, dengan tema yang mencakup kepemimpinan, manajemen, sosiokultural, teknis, maupun fungsional. Konten diunggah melalui Google Drive atau YouTube, dan tautan.

Seluruh karya yang masuk akan menjadi bagian dari koleksi konten pembelajaran LAN yang dipublikasikan melalui LMS LAN untuk diakses seluruh ASN, dengan tetap menghormati hak kekayaan intelektual dari pembuatnya.

Tim juri profesional akan menilai karya para peserta berdasarkan, Kreativitas dan orisinalitas, Kesesuaian tema, Kemudahan dipahami dan menarik, serta memiliki dampak edukatif.

Dalam kompetisi ini tim juri akan memilih tiga peserta terbaik yang akan mendapatkan Sertifikat penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara, Publikasi konten pembelajaran di LMS LAN, serta Hadiah menarik berupa voucher pelatihan dan uang tunai.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen LAN untuk memperluas akses pembelajaran, meningkatkan kualitas konten, serta mendorong pemanfaatan AI dalam proses pengembangan kompetensi ASN. Melalui kompetisi ini, diharapkan lahir inovator-inovator konten pembelajaran yang mampu memperkuat ekosistem pembelajaran digital pemerintah.

Melalui kompetisi ini, LAN mengajak seluruh ASN untuk turut ambil bagian dalam proses transformasi pembelajaran ASN secara nasional, Melalui kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, setiap ASN berkesempatan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kompetensi dengan menciptakan konten pembelajaran yang inspiratif, mudah diakses, dan berdampak luas bagi kemajuan birokrasi Indonesia.

"Saatnya ASN menunjukkan inovasi, segera daftar serta berkarya, dan jadilah bagian dari perubahan," katanya.

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, terpadu, dan berbasis data.

Hal itu terungkap dalam Forum Diskusi Aktual atau Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Dashboard Data Terintegrasi dalam rangka pengembangan BSKDN Satu Data yang digelar BSKDN, Kemendagri, Kamis, 23 Oktober 2025.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Command Centre BSKDN mengatakan, kegiatan FGD ini merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi modern yang berbasis data, terintegrasi, dan digital. "Melalui SPBE, kita berupaya mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga cerdas dalam menggunakan data untuk mendukung kebijakan publik,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).

Yusharto menegaskan, transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar bagi birokrasi modern agar tetap relevan, efektif, dan dipercaya publik. Menurut Yusharto, penerapan SPBE merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang cepat dan tepat.

Untuk itu, penyusunan Peta Jalan SPBE BSKDN dan pengembangan Dashboard Data Terintegrasi BSKDN Satu Data merupakan dua langkah konkret yang saling melengkapi.

"Peta jalan tersebut akan menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan pelaksanaan transformasi digital di BSKDN, mulai dari penguatan tata kelola dan sistem informasi hingga peningkatan kompetensi aparatur," katanya.

Sementara itu, Dashboard Data Terintegrasi menjadi fondasi pengelolaan data internal BSKDN untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dan analisis data yang akurat.

Melalui dashboard ini, BSKDN membangun ekosistem data yang mampu menghimpun dan menyajikan informasi secara real-time, sekaligus menjadi sumber data tunggal (single source of truth) bagi seluruh unit kerja.

“Dashboard ini tidak hanya menampilkan data, tetapi menjadi alat analisis strategis bagi pimpinan dalam memantau kinerja kebijakan, memetakan isu-isu prioritas, dan mengarahkan pengambilan keputusan yang cepat serta tepat,” tambahnya.

Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Rudiarto Sumarwono menjabarkan landasan konseptual SPBE dan transformasi e-Government menuju Smart Governance berbasis AI dan era Singularity.

Rudi menilai, keunggulan pemerintahan digital terletak pada efisiensi dan aksesibilitas, sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara.

“BSKDN memiliki potensi besar menjadi pelopor kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan saat ini dengan cara lama, melainkan dengan pengetahuan baru dan inovasi yang terdepan,” ucapnya.

Sebagai informasi tambahan, FGD tersebut juga dihadiri narasumber lainnya meliputi perwakilan dari Pusat Kajian Analisis Data Universitas Budi Luhur Gunawan Pria Utama yang memaparkan materi terkait Arsitektur SPBE BSKDN dan Dashboard Data Terintegrasi serta Kepala Bagian Program dan Umum Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Muhammad Valiandra yang membahas Arsitektur SPBE Kemendagri dan integrasi antarunit kerja.