Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak sawit mentah (CPO) kembali menguat didorong kombinasi sentimen eksternal dan pengetatan pasokan, meskipun tekanan dari sisi ekspor masih membayangi.

Melansir Trading Economics, harga minyak sawit berjangka di Malaysia naik sekitar 1% ke level mendekati 4.600 ringgit Malaysia per ton pada Senin (13/4/2026). Penguatan ini terjadi setelah sebelumnya terkoreksi, ditopang oleh pelemahan ringgit dan kenaikan harga minyak kedelai di Chicago.

Hal ini sejalan dengan sentimen melonjaknya harga minyak mentah global setelah gagalnya pembicaraan Amerika Serikat dan Iran, yang meningkatkan selera risiko di pasar komoditas.

Dari sisi fundamental, penurunan stok memperkuat tren kenaikan harga. Data Dewan Minyak Sawit Malaysia menunjukkan persediaan Maret turun untuk bulan ketiga berturut-turut ke level terendah dalam tujuh bulan.

Permintaan dari India turut menjadi katalis. Penurunan impor sebesar 19% pada Maret ke level terendah tiga bulan memicu ekspektasi pengisian kembali stok menjelang peningkatan kebutuhan musiman.

Namun, momentum penguatan harga tertahan oleh kinerja ekspor yang melemah. Data surveyor kargo menunjukkan pengiriman minyak sawit anjlok antara 30,7% hingga 38,9% pada 10 hari pertama April dibandingkan periode yang sama bulan sebelumnya.

Di sisi lain, kebijakan domestik Indonesia menambah ketidakpastian pasokan. Pemerintah meningkatkan penertiban sektor kehutanan, dengan penyitaan lahan perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektar.

Terkait harga, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan pergerakan harga CPO saat ini sangat dipengaruhi dinamika energi global.

“Harga minyak sawit saat ini mengikuti harga minyak bumi, apabila naik maka harga minyak sawit juga naik, kalau turun juga demikian,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia memperkirakan dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, harga masih akan bergerak mengikuti perkembangan geopolitik.

“Kalau perang berhenti kemungkinan harga akan turun tetapi turunnya tidak tajam sekali,” katanya.

Dengan kombinasi stok yang menipis dan ketidakpastian pasokan, harga CPO berpotensi tetap bertahan tinggi dalam jangka pendek. Namun, pelemahan ekspor dan dinamika geopolitik akan menjadi faktor penentu arah harga selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan agar menteri-menteri di kabinetnya lebih terbuka imbas dari outlook negatif yang diberikan lembaga pemeringkat seperti Moody’s. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menyebut Prabowo memberikan arahan agar menteri-menteri menjadi terbuka kepada masyarakat dan menyampaikan informasi kepada stakeholder di pasar modal, perguruan tinggi, media, dan kedutaan-kedutaan besar asing di Indonesia.

“Tidak spesifik pada Moody’s, tetapi arahan bapak presiden agar menteri-menteri ini terbuka kepada masyarakat dan menyampaikan juga kepada para stakeholder di pasar modal, perguruan tinggi maupun kepada media dan kedutaan-kedutaan besar asing,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Airlangga juga menyebut Menteri Investasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani akan mengadakan roadshow ke luar negeri untuk bertemu dengan investor dan stakeholder.

Terkait hal itu, Rosan menuturkan pihaknya memang perlu melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak luar, ke rating agensi, dan lainnya mengenai kebijakan, policy, hingga regulasi.

“Ini untuk mengatakan bahwa kami ini melakukan reformasi dalam kebijakan, policy, dan regulasi, untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia,” ucap Rosan.

Sebelumnya, Rosan menuturkan PT Danantara Investment Management sedang dalam proses pemeringkatan oleh Moody’s Ratings dan S&P Global.

Dalam "Indonesia Economic Outlook 2026", Rosan mengatakan PT Danantara Investment Management telah mendapatkan rating BBB dengan outlook stabil dari Fitch Rating. Hasil pemeringkatan itu dipublikasikan pada September 2025.

Rosan menambahkan peringkat yang diperoleh Danantara itu sama dengan sovereign rating Republik Indonesia di level BBB dengan outlook stabil atau investment grade.

“Kami in the process untuk dapat rating dari S&P dan Moody’s sehingga ini memberikan kepercayaan lebih bahwa Danantara ini risikonya sangat terukur, terstruktur dan ini memberikan hal yang sangat positif bagi Danantara,” paparnya, Jumat (13/2/2026)

Sebelumnya, Moody’s Ratings menilai pembentukan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, Danantara, menimbulkan ketidakpastian baru terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi pemerintah.

Faktor tersebut turut menjadi salah satu pertimbangan Moody’s mengubah outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2.

Dalam laporan resminya, Moody’s menyoroti kewenangan Danantara yang sangat besar atas aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nilai lebih dari US$900 miliar atau sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2025.

“Koordinasi dan kohesi kebijakan yang belum sepenuhnya jelas terkait mandat Danantara menimbulkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan serta potensi kewajiban kontinjensi bagi pemerintah,” tulis Moody’s dikutip Jumat (6/2/2026).

Moody’s menilai, kewenangan Danantara atas kebijakan dividen BUMN berpotensi menekan kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah.

Dividen BUMN selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan utama, termasuk bagi perbankan BUMN yang pada 2025 tercatat telah meningkatkan pembayaran dividen.

Tekanan tersebut dinilai dapat berdampak pada profil keuangan BUMN apabila tidak diimbangi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

Lembaga pemeringkat itu juga mencatat, meskipun Danantara masih berada pada tahap awal pengembangan dan pemerintah telah menetapkan kerangka hukum serta kelembagaan melalui berbagai instrumen legislasi, sejumlah pertanyaan mendasar masih belum terjawab.

Di antaranya terkait prioritas investasi, mekanisme manajemen risiko, serta hubungan regulasi antara Danantara, BUMN, dan otoritas terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Moody's menurunkan prospek sembilan emiten dari stabil ke negatif menjadi sentimen yang mempengaruhi gerak sahamnya di lantai bursa pada Senin (9/2/2026).

Seperti diberitakan Bisnis, Moody's menurunkan outlook dari stabil ke negatif terhadap PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT United Tractors Tbk. (UNTR), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN.

Moody's Ratings dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa penurunan outlook itu terutama mencerminkan prospek negatif pada peringkat sovereign Indonesia Baa2. Hal itu disebut mencerminkan peningkatan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia yang tecermin dalam berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses pembuatan kebijakan, serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif selama setahun terakhir.

Di lantai bursa, saham sembilan emiten itu bergerak bervariasi pada awal pekan ini dengan kecenderungan terkoreksi. Saham TLKM, misalnya, turun tipis 0,89% ke level Rp3.350 per saham. Penurunan harga juga dialami oleh saham PGAS sebesar 0,45% ke level Rp2.220.

Berbanding terbalik, saham UNTR menguat 2,27% ke level Rp27.000 ada akhir perdagangan Senin (9/2/2026). Sementara itu, saham ICBP ditutup stagnan di level Rp8.075.

Di sektor perbankan, saham big banks kompak melemah pada hari ini. Saham BBCA melandai dengan penurunan 2,28% ke level Rp7.500, saham BBTN merosot 1,95% ke level Rp1.255, saham BMRI turun 0,99% ke posisi Rp5.000, saham BBNI melemah 0,22% ke level Rp4.520 bersama saham BBRI yang turun 0,26% ke level Rp3.770.

Untuk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), menurut Moody’s posisi mapan sebagai operator telekomunikasi terintegrasi terbesar di Indonesia, metrik kredit yang kuat, serta likuiditas yang sangat baik. Di sisi lain, Moody’s menilai skala TLKM yang relatif kecil dibanding sejumlah operator telekomunikasi global. TLKM juga disebut memiliki risiko intervensi pemerintah karena statusnya sebagai BUMN.

Untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), peringkat Baa2 ICBP mencerminkan posisi dominan sebagai produsen mi instan terbesar di Indonesia. Adapun kebijakan keuangan yang konservatif, likuiditas yang sangat baik, dan rekam jejak manajemen yang solid, yang membantu memitigasi risiko tata kelola terkait transaksi pihak berelasi dan kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi.

Di jajaran Grup Astra, Moody's menyampaikan peringkat penerbit Baa2 PT United Tractors Tbk. (UNTR) mencerminkan komitmen untuk mempertahankan profil keuangan yang konservatif dan posisi terdepan di industri jasa pertambangan dan alat berat Indonesia. UNTR dinilai memiliki likuiditas yang sangat baik, serta peningkatan satu tingkat berdasarkan kemungkinan tinggi dukungan dari induk usaha, PT Astra International Tbk. (ASII).

Sementara itu, peringkat Baa2 PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) mempertimbangkan proyeksi metrik keuangan yang kuat dalam 2 hingga tiga tahun ke depan, posisi pasar dominan sebagai perusahaan transmisi dan distribusi (T&D) gas terbesar di Indonesia, serta eksposurnya terhadap perekonomian domestik dan keterkaitannya dengan pemerintah.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody’s Ratings menurunkan outlook sejumlah emiten Indonesia menjadi negatif, dari sebelumnya stabil. Emiten-emiten tersebut seperti TLKM, ICBP, UNTR, hingga PGAS.

Dalam keterangannya, Moody’s Rating merevisi outlook menjadi negatif dari sebelumnya stabil terhadap sejumlah emiten di Indonesia, menyusul penegasan peringkat Baa2 untuk Indonesia, dengan perubahan outlook menjadi negatif dari stabil.

Menurut Moody’s, outlook negatif pada peringkat sovereign Indonesia Baa2 menunjukkan meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia, tecermin dari menurunnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan, serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif selama setahun terakhir.

“Apabila tren ini berlanjut, hal tersebut berpotensi mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan,” tulis Moody’s.

Moody’s juga menjelaskan seiring dengan outlook negatif yang didapatkan perusahaan-perusahaan tersebut, Moody’s tidak mengharapkan adanya momentum kenaikan peringkat pada perusahaan-perusahaan tersebut.

“Outlook dapat dikembalikan menjadi stabil apabila outlook peringkat sovereign Indonesia kembali stabil dan kualitas kredit perusahaan-perusahaan tersebut secara umum tetap tidak berubah,” ujar Moody’s.

Sebaliknya, peringkat dapat diturunkan apabila peringkat sovereign diturunkan atau kemauan maupun kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan melemah.

Tekanan negatif juga dapat muncul apabila kualitas kredit perusahaan-perusahaan tersebut melemah secara signifikan, termasuk apabila metrik keuangan berada di bawah parameter peringkat masing-masing.

Untuk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), menurut Moody’s posisi mapan sebagai operator telekomunikasi terintegrasi terbesar di Indonesia, metrik kredit yang kuat, serta likuiditas yang sangat baik. Di sisi lain, Moody’s menilai skala TLKM yang relatif kecil dibanding sejumlah operator telekomunikasi global. TLKM juga disebut memiliki risiko intervensi pemerintah karena statusnya sebagai BUMN.

Untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), peringkat Baa2 ICBP mencerminkan posisi dominan sebagai produsen mi instan terbesar di Indonesia. Adapun kebijakan keuangan yang konservatif, likuiditas yang sangat baik, dan rekam jejak manajemen yang solid, yang membantu memitigasi risiko tata kelola terkait transaksi pihak berelasi dan kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi.

Di jajaran Grup Astra, Moody's menyampaikan peringkat penerbit Baa2 PT United Tractors Tbk. (UNTR) mencerminkan komitmen untuk mempertahankan profil keuangan yang konservatif dan posisi terdepan di industri jasa pertambangan dan alat berat Indonesia. UNTR dinilai memiliki likuiditas yang sangat baik, serta peningkatan satu tingkat berdasarkan kemungkinan tinggi dukungan dari induk usaha, PT Astra International Tbk. (ASII).

Sementara itu, peringkat Baa2 PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) mempertimbangkan proyeksi metrik keuangan yang kuat dalam 2 hingga tiga tahun ke depan, posisi pasar dominan sebagai perusahaan transmisi dan distribusi (T&D) gas terbesar di Indonesia, serta eksposurnya terhadap perekonomian domestik dan keterkaitannya dengan pemerintah.

Moody’s juga menurunkan outlook lima bank di Indonesia, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi negatif.

Sejumlah outlook dari perusahaan BUMN juga dipangkas menjadi negatif seperti PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi, dan Mineral Industri Indonesia (Persero) atau Mind ID.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham atau obligasi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk menjelaskan kepastian arah fiskal Indonesia ke lembaga pemeringkat Moody’s.

"Sekarang semuanya masuk di Danantara, dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi. Ini yang perlu penjelasan," ujar Airlangga ketika ditemui di sela Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026, yang digelar di Jakarta, Sabtu.

Langkah tersebut untuk merespons laporan Moody’s ihwal pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola pengelolaan perekonomian yang sedang berjalan.

Airlangga menyampaikan Moody's membutuhkan penjelasan soal arah kebijakan fiskal Indonesia sejak kehadiran Danantara, sehingga tidak lagi merasa ada ketidakpastian arah kebijakan fiskal Indonesia.

Sejak Danantara dibentuk, tutur Airlangga, dividen yang semula masuk ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kini masuk ke Danantara.

Selaku sovereign wealth fund (SWF), Danantara juga memerankan fungsi untuk investasi. Menurut Airlangga, poin-poin tersebutlah yang perlu dijelaskan oleh Danantara kepada Moody's.

"Karena (kebijakan fiskal) tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran, terutama terkait dengan investasi," ucap Airlangga.

Lebih lanjut, dari sisi pemerintah, Airlangga menyampaikan komitmen untuk menjaga defisit anggaran maksimal tiga persen dan rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) di bawah 40 persen.

"Secara makro kami jaga," ucapnya.

Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Dalam laporannya, Moody's menyampaikan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola pengelolaan perekonomian yang sedang berjalan.

Moody's juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasan outlook Indonesia oleh Moody’s Ratings mulai menimbulkan efek rambatan ke sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan seperti bank dan pembiayaan turut terdampak perubahan prospek tersebut.

Hal ini bermula dari pengumuman Moody’s pada Kamis (5/2/2026), yang menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Lembaga itu menilai stabilitas APBN ke depan dan keberadaan BPI Danantara akan memengaruhi prospek Indonesia.

Meskipun demikian, Moody's tetap mempertahankan peringkat surat utang (SBN) Indonesia pada kategori Baa2 alias layak investasi (investment grade).

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat menggerus kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari pengumuman Moody's pada Kamis (5/2/2026).

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia menilai Moody’s Ratings belum memahami kebijakan baru anggaran negara era pemerintahan Prabowo-Gibran. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut memang terdapat pembeda skema belanja dalam APBN Presiden Prabowo.

Pada struktur belanja sebelumnya banyak proyek investasi dibiayai APBN, kini Danantara yang membawahi seluruh BUMN menjadi motor penggerak investasi. Pendekatan baru ini, diklaim Airlangga belum dipahami menyeluruh oleh para rating agency maupun investor global.

"Ini yang harus kami beri penjelasan, karena sebetulnya dengan Danantara, kami [pemerintah] sebetulnya meng-unlock dan melakukan reform terhadap state-owned enterprise [BUMN] yang [sebelumnya] selalu mereka minta untuk bisa dipisahkan," kata Airlangga saat memberikan sambutan mewakilan Presiden Prabowo pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (5/2/2025).

Tak berselang lama alias sehari setelahnya, Moody’s Ratings mengambil langkah lanjutan dengan menurunkan outlook sejumlah bank dan lembaga pembiayaan di dalam negeri. Perubahan prospek ini mencerminkan efek rambatan dari penurunan outlook kredit, yang dinilai berpotensi menekan profil pendanaan, kualitas aset, dan fleksibilitas permodalan industri jasa keuangan ke depan.

Moody’s Pangkas Outlook 5 Bank Jumbo RI

Melalui pengumumannya pada Jumat (6/2/2026), Moody’s memangkas outlook lima bank besar Tanah Air dari stabil menjadi negatif, menyusul perubahan outlook peringkat Indonesia. Meski begitu, peringkat kredit kelima bank tersebut tetap dipertahankan.

Kelima bank itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Moody’s menilai jika ke depan peringkat kredit Indonesia memang diturunkan, maka peringkat kelima bank tersebut juga berpotensi ikut turun. Untuk Bank Mandiri, BRI, dan BCA, penurunan peringkat negara akan langsung menekan penilaian kekuatan dasar bank (BCA bank).

Kemudian untuk BNI dan BTN, penurunan akan terjadi karena berkurangnya asumsi dukungan pemerintah. Selain itu, penilaian risiko rekanan (CRR dan CRA) beberapa bank juga akan ikut diturunkan. Dalam pertimbangannya, Moody’s menegaskan peringkat kredit lima bank besar itu tetap mencermati kondisi permodalan, profitabilitas, kualitas aset, serta potensi dukungan pemerintah.

Untuk Bank Mandiri, peringkat Baa2 dan BCA baa2 mencerminkan modal yang masih kuat, pendanaan yang solid, dan profitabilitas yang tinggi. Kendati begitu, lembaga pemeringkat menyoroti tren penurunan modal, risiko dari pertumbuhan kredit sebelumnya yang agresif, tekanan kualitas aset di sejumlah segmen, serta tingginya eksposur ke sektor komoditas dan sektor berisiko tinggi.

Sementara itu, BRI mempertahankan peringkat Baa2 dan BCA baa2 berkat profitabilitas, permodalan, dan pendanaan yang sangat kuat. Kendati begitu, risiko aset BRI diperkirakan tetap tinggi karena eksposur besar ke kredit mikro dan UMKM yang berisiko lebih tinggi.

Profitabilitas BRI melemah seiring penurunan margin bunga dan tingginya biaya kredit, sementara modal diperkirakan turun tipis akibat dividen tunai yang besar. Meski demikian, likuiditas dan pendanaan BRI dinilai tetap solid.

Untuk BNI, peringkat Baa2 dan BCA baa3 mempertimbangkan permodalan yang kuat dan struktur pendanaan yang stabil, meski profitabilitas bank menurun akibat tekanan margin bunga.

Moody’s menilai BNI masih menghadapi risiko dari besarnya kredit restrukturisasi dan eksposur ke BUMN yang rentan secara finansial. Namun, kualitas aset diperkirakan relatif stabil setelah bank melakukan penghapusan kredit bermasalah dalam beberapa tahun terakhir. Peringkat BNI mendapat dukungan tambahan dari potensi bantuan pemerintah.

Adapun, BCA memertahankan peringkat Baa2 dan BCA baa2 berkat kualitas aset yang sangat kuat dan tingkat profitabilitas yang tinggi, didukung oleh dominasi bisnis transaksi. Meski pertumbuhan kredit yang cepat di segmen korporasi dan UMKM menjadi perhatian, lembaga ini menilai permodalan dan likuiditas BCA tetap solid. Seperti bank besar lainnya, peringkat BCA tetap dibatasi oleh peringkat sovereign.

Sementara itu, BTN memertahankan peringkat Baa2 dan BCA ba2 meski menghadapi risiko aset yang tinggi dan tingkat pencadangan yang relatif rendah. Moody’s menilai laba dan modal BTN memberikan bantalan yang terbatas terhadap risiko kredit, terutama dari tingginya kredit restrukturisasi. Namun, peringkat BTN memperoleh dukungan kuat dari pemerintah mengingat peran strategis bank tersebut dalam pembiayaan perumahan nasional.

Berikut pemicu penurunan peringkat per bank secara ringkas, menurut Moody’s:

• Bank Mandiri: modal turun di bawah 14,5% atau ROTA di bawah 2%
• BRI: modal turun di bawah 14,5% atau ROTA di bawah 1%
• BNI: kualitas aset memburuk signifikan atau modal turun di bawah 11%
• BCA: kredit bermasalah >5%, modal <13%, dan ROTA <1,2%
• BTN: gagal bayar besar pada kredit restrukturisasi dan tekanan serius pada laba serta modal
  

Moody’s Pangkas Outlook 4 Lembaga Pembiayaan RI

Tak hanya memangkas outlook lima bank besar Indonesia, Moody’s turut menurunkan outlook tiga perusahaan pembiayaan Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) alias Indonesia Eximbank dari stabil menjadi negatif.

Kendati demikian, lembaga pemeringkat global itu tetap menegaskan peringkat (rating) yang saat ini ada di masing-masing entitas tetap dipertahankan.

Melalui keterangan resminya pada Jumat (6/2/2026), Moody’s menyampaikan tiga perusahaan pembiayaan yang dipangkas outlook-nya adalah PT Astra Sedaya Finance (ASF), PT Federal International Finance (FIF), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Sebagai informasi, Moody’s tetap mempertahankan peringkat Indonesia di level Baa2 karena ketahanan ekonomi masih terjaga, yang didukung oleh faktor-faktor struktural seperti sumber daya alam yang kuat dan demografi yang solid, sehingga menopang pertumbuhan PDB yang stabil dan baik.

“Namun, apabila peringkat kredit Indonesia diturunkan, hal tersebut akan berujung pada penurunan peringkat Indonesia Eximbank dan PT SMI, mengingat peringkat keduanya mencakup dukungan pemerintah,” tulis pengumuman Moody’s pada Jumat (6/2/2026).

Selain itu, penurunan peringkat kredit juga akan memicu penurunan peringkat ASF dan FIF, karena kedua entitas ini dibatasi oleh peringkat kredit Indonesia.

Untuk PT SMI, Moody’s menilai skornya berada di level ba2 atau empat tingkat lebih rendah dibandingkan skor awal yang sebesar Baa1. Perbedaan ini mencerminkan eksposur PT SMI terhadap pembiayaan proyek infrastruktur yang umumnya berisiko lebih tinggi dan berjangka panjang.

Selain itu, penilaian tersebut pun mempertimbangkan proyeksi perubahan pada kondisi permodalan dan tingkat profitabilitas perseroan ke depan.

Sementara itu untuk LPEI atau Indonesia Eximbank, Moody’s menetapkan skor sebesar b2, dua tingkat di bawah skor awal yakni Ba3. Penetapan ini mencerminkan kondisi lingkungan operasional tempat perusahaan beroperasi, termasuk sifat harga komoditas yang volatil.

“Yang menyumbang porsi signifikan terhadap ekspor nasional, serta lemahnya likuiditas di neraca perusahaan,” tulis Moody’s.

Adapun untuk PT ASF, Moody’s memberikan skor sebesar ba1 atau dua tingkat di bawah skor awal yang sebesar Baa2. Penetapan ini mencerminkan kondisi lingkungan operasional tempat perusahaan beroperasi, sifat siklikal dalam bisnis pembiayaan kendaraan bermotor.

“Dan penilaian kualitatif kami atas kemampuan perusahaan dalam mengakses pendanaan pada saat dibutuhkan,” sebutnya.

Terakhir, Moody’s memberikan skor untuk PT FIF sebesar ba1, ditetapkan tiga tingkat di bawah skor awal sebesar Baa1. Alasan pemberian skor seperti itu adalah sama dengan alasan untuk PT ASF.
(Ni Luh Anggela, Wibi Pangestu Pratama)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings merevisi outlook PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN menjadi negatif dari sebelumnya stabil, seiring perubahan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, Jumat (6/2/2026), Moody’s menegaskan peringkat penerbit PGN tetap di level Baa2 dengan baseline credit assessment (BCA) baa2. Namun, revisi outlook mencerminkan meningkatnya risiko dari perubahan arah peringkat sovereign Indonesia yang turut berdampak pada entitas milik negara.

Moody’s menjelaskan, langkah tersebut mengikuti keputusan mereka yang lebih dulu mengubah outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari stabil pada 5 Februari 2026.

Perubahan outlook sovereign tersebut mencerminkan meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan, termasuk menurunnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan, serta komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif dalam setahun terakhir.

Meski demikian, Moody’s tetap menilai fundamental PGN relatif solid. Peringkat Baa2 PGN tidak memasukkan tambahan peringkat berdasarkan asumsi dukungan pemerintah, tetapi tetap terpapar pada risiko penurunan peringkat sovereign mengingat kepemilikan mayoritas efektif PGN oleh negara serta fokus bisnis perseroan yang berbasis domestik.

Dari sisi kinerja keuangan, Moody’s mencatat penguatan metrik PGN dalam beberapa tahun terakhir. Rasio retained cash flow (RCF) terhadap utang meningkat menjadi 43% pada 2024 dari 39% pada 2023. Hingga 30 September 2025, rasio RCF terhadap utang dalam 12 bulan terakhir tercatat sebesar 42%.

Bisnis inti transmisi dan distribusi gas PGN masih menjadi penopang utama kinerja operasional. Namun, Moody’s mengingatkan adanya potensi ketidakpastian akibat penurunan alami produksi dari blok gas pemasok utama serta perpanjangan kebijakan batas atas harga gas. Kendati demikian, metrik keuangan PGN diperkirakan tetap kuat, didukung oleh pengelolaan utang yang pruden dan posisi kas yang memadai.

Dalam jangka menengah, PGN juga merencanakan belanja modal yang signifikan dalam tiga hingga empat tahun ke depan, terutama untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas serta perluasan kapasitas gas alam cair (LNG). Moody’s menilai risiko eksekusi belanja modal tersebut masih dapat dikelola, mengingat rekam jejak PGN dalam menjalankan proyek dan operasional.

Ke depan, Moody’s menegaskan tidak melihat potensi kenaikan peringkat PGN selama outlook masih negatif. Outlook dapat kembali stabil apabila outlook peringkat sovereign Indonesia membaik dan tidak terjadi penurunan signifikan pada kualitas kredit berdiri sendiri PGN. Sebaliknya, peringkat PGN berpotensi diturunkan apabila peringkat utang Indonesia ikut mengalami penurunan.

Sebagai informasi, PGN merupakan perusahaan transmisi dan distribusi gas alam terbesar di Indonesia. Selain bisnis hilir, PGN juga memiliki kegiatan usaha hulu melalui anak usaha PT Saka Energi Indonesia, dengan bisnis perdagangan gas serta transmisi dan distribusi menyumbang sekitar 70% pendapatan perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Moody's mempertahankan rating Indonesia di level Baa2.

Hal tersebut disampaikan Moody's dalam pengumuman pada Kamis (5/2/2026).

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat menggerus kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari pengumuman Moody's pada Kamis (5/2/2026).

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

"Hal ini tercermin dari meningkatnya volatilitas di pasar saham dan valuta asing. Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi. Jika berlanjut, melemahnya kohesi dan kredibilitas kebijakan dapat mengindikasikan kekuatan institusional yang lebih rendah dari penilaian saat ini, serta melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui berkurangnya daya tarik investasi dan meningkatnya biaya pinjaman," tertulis dalam pengumuman Moody's.

Lembaga itu menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia tidak berubah, yakni peringkat senior unsecured jangka panjang mata uang lokal dan asing, juga peringkat program medium-term note (MTN) senior unsecured mata uang asing, serta program shelf senior unsecured tetap di level Baa2.

Penegasan peringkat itu mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kekuatan struktural, seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) dan demografi yang menguntungkan. Hal itu dinilai dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

"Terlepas dari munculnya sejumlah risiko, penegasan ini juga ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang pruden, yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi. Terjaganya kredibilitas kebijakan, dan dengan demikian stabilitas makroekonomi, tetap menjadi asumsi dasar utama yang menopang peringkat Baa2," tertulis dalam pengumuman Moody's.

Penegasan peringkat Baa2 Indonesia juga mencerminkan ekspektasi Moody's terhadap ketahanan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan, disertai pelemahan yang relatif terbatas pada metrik fiskal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal di bawah 3%.

Kebijakan moneter juga diperkirakan tetap mendukung stabilitas harga, meskipun tekanan dari depresiasi nilai tukar dapat meningkat apabila prediktabilitas dan kredibilitas kebijakan melemah.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Moody's mempertahankan rating Indonesia di level Baa2.

Hal tersebut disampaikan Moody's dalam pengumuman pada Kamis (5/2/2026).

Moody's menilai bahwa perubahan outlook didasari pada penurunan tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dalam mengindikasikan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat menggerus kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari pengumuman Moody's pada Kamis (5/2/2026).

Dalam pengumumannya, Moody's menjelaskan bahwa pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, juga ingin meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Namun demikian, turunnya prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor.

"Hal ini tercermin dari meningkatnya volatilitas di pasar saham dan valuta asing. Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi. Jika berlanjut, melemahnya kohesi dan kredibilitas kebijakan dapat mengindikasikan kekuatan institusional yang lebih rendah dari penilaian saat ini, serta melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui berkurangnya daya tarik investasi dan meningkatnya biaya pinjaman," tertulis dalam pengumuman Moody's.

Lembaga itu menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia tidak berubah, yakni peringkat senior unsecured jangka panjang mata uang lokal dan asing, juga peringkat program medium-term note (MTN) senior unsecured mata uang asing, serta program shelf senior unsecured tetap di level Baa2.

Penegasan peringkat itu mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kekuatan struktural, seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) dan demografi yang menguntungkan. Hal itu dinilai dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

"Terlepas dari munculnya sejumlah risiko, penegasan ini juga ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang pruden, yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi. Terjaganya kredibilitas kebijakan, dan dengan demikian stabilitas makroekonomi, tetap menjadi asumsi dasar utama yang menopang peringkat Baa2," tertulis dalam pengumuman Moody's.

Penegasan peringkat Baa2 Indonesia juga mencerminkan ekspektasi Moody's terhadap ketahanan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan, disertai pelemahan yang relatif terbatas pada metrik fiskal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal di bawah 3%.

Kebijakan moneter juga diperkirakan tetap mendukung stabilitas harga, meskipun tekanan dari depresiasi nilai tukar dapat meningkat apabila prediktabilitas dan kredibilitas kebijakan melemah.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menjelaskan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara terkait dengan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza.

Gus Yahya menjelaskan bahwa dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan puluhan ormas Islam pada hari ini, Selasa (3/2/2026) di Istana Negara, para peserta, para tokoh pimpinan ormas, menanyakan terkait dengan upaya pemerintah menjaga keselamatan rakyat Palestina yang ada di Gaza saat ini.

"Presiden sudah memberi penjelasan tadi, kita nanti akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/2/2026).

Presiden Prabowo juga menurut Gus Yahya menjelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian. Gus Yahya menuturkan bahwa pada level kebijakan, terdapat realitas yang harus diperhatikan dan dikalkulasi.

"Presiden menjelaskan secara ekstensif sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu, dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden," ujar Gus Yahya.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa selain terkait keikutsertaan Indonesia di dalam BoP, Presiden juga menjelaskan terkait Kampung Haji.

"Alhamdulillah kemarin minggu yang lalu ya, pemerintah Saudi Arabia juga sudah memberikan suatu keputusan resmi bahwa asing sudah bisa membeli properti, tanah, hotel, dan sebagainya di Makkah dan Madinah," ujarnya.

Pembahasan lainnya adalah terkait akan adanya pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai perlu mempercepat reformasi kebijakan yang berani untuk membangun iklim investasi yang lebih terbuka, dapat diprediksi, dan kompetitif.

Managing Director American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) Donna Priadi mengatakan bahwa reformasi kebijakan struktural yang menyeluruh sangat penting bagi Indonesia untuk masuk ke jajaran lima besar ekonomi dunia pada 2045.

Untuk tetap berada di jalur tersebut, Donna mengatakan negara harus membuka pintu lebih lebar bagi investasi asing atau foreign direct investment (FDI).

Indonesia juga perlu menyelaraskan ekspektasi investor terhadap transparansi kebijakan, kepastian regulasi, reformasi hukum, serta kesetaraan perlakuan antara sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

Donna menegaskan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) tetap menjadi mitra yang berkomitmen dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Dia mengatakan, banyak perusahaan Amerika yang telah beroperasi di Indonesia selama beberapa dekade, melewati berbagai transisi politik sambil terus berkembang dan berinvestasi.

“Kami berkomitmen bekerja sama dengan Indonesia untuk menjadikan momen transisi ini sebagai fondasi bagi kemakmuran bersama,” kata Donna dalam sambutannya pada 13^th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Donna melanjutkan, Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk menjadi negara yang lebih terbuka, kompetitif, dan berorientasi pada pertumbuhan. Hal ini seiring dengan adanya prospek perjanjian perdagangan yang berorientasi pada reformasi dengan AS.

Dia menuturkan, potensi Indonesia juga didukung oleh agenda reformasi yang berlanjut dalam proses pendaftaran Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam agenda yang sama, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Peter Haymond, menambahkan bahwa nilai perdagangan barang antara Indonesia dan AS menembus US$40 miliar untuk pertama kalinya pada 2024 lalu. Menurutnya, capaian tersebut merupakan tonggak besar dalam hubungan kedua negara.

Haymond menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan AS telah dan terus terlibat secara mendalam dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Hal ini mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan barang dan layanan berkualitas, hingga mendorong inovasi digital.

"Kontribusi tersebut mendukung pertumbuhan pasar yang kuat dan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Potensi ekonomi AS dan Indonesia, sebagai negara terbesar ketiga dan keempat di dunia, hanya akan terus berkembang," katanya.

Menurut Haymond, AS menyambut positif target ekonomi ambisius yang dicanangkan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menuturkan, kerja sama perdagangan dan Investasi dari AS dapat membantu Indonesia mewujudkan sejumlah tujuan ekonomi tersebut.

"Kami menyambut baik komitmen publik pemerintah Indonesia untuk bekerja sama mewujudkan hubungan perdagangan yang lebih adil dan seimbang," katanya.

Pada saat yang sama, Haymond mengatakan Indonesia perlu melakukan sejumlah reformasi kebijakan untuk memaksimalkan peluang kerja sama dan investasi dari AS ke depannya. Beberapa reformasi tersebut mencakup penyederhanaan aturan impor dan perizinan, penegakan perlindungan hak kekayaan intelektual, optimalisasi arus data lintas batas, dan lainnya.

"Apabila reformasi tersebut diterapkan, ini dapat menarik lebih banyak investasi AS, serta meningkatkan daya saing Indonesia ketika perusahaan AS mempertimbangkan Asia Tenggara sebagai tujuan investasi," kata Haymond.