Ekonomi kreatif bukan lagi sektor pelengkap pembangunan. Ekonomi kreatif adalah salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong pemerintah daerah memperkuat penyelenggaraan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional melalui diseminasi Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025 yang telah diundangkan pada 17 Desember 2025 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif.

Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek, mulai dari pengembangan subsektor ekraf, perencanaan, pengembangan ekosistem, fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI), infrastruktur, pendanaan dan pembiayaan, insentif, hingga pembinaan dan pengawasan.

“Ekonomi kreatif bukan lagi sektor pelengkap pembangunan. Ekonomi kreatif adalah salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Karena itu, diperlukan ekosistem dan kelembagaan yang kuat agar talenta, inovasi, serta potensi kreatif daerah dapat berkembang secara terarah dan berkelanjutan,” ujar Riefky dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menteri Ekraf menyampaikan keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan sinergi lintas sektor agar berbagai potensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.

Pemerintah daerah mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga perangkat daerah yang mengampu fungsi ekonomi kreatif diajak untuk menyampaikan masukan mengenai tantangan pengembangan ekonomi kreatif di wilayah masing-masing.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan ekonomi kreatif dalam dokumen perencanaan pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Ekraf dalam pelaksanaan berbagai program strategis, seperti Desa Kreatif, Creative Hub, Creative by Indonesia, Bantuan Pemerintah, serta Penguatan Kelembagaan dan Diplomasi Ekraf untuk memperkuat ekosistem kreatif daerah.

Melalui kolaborasi yang juga dilakukan dengan Kemendagri dan pemerintah daerah, pengembangan ekonomi kreatif diarahkan agar berjalan lebih terstruktur dan terintegrasi dengan program pembangunan.

“Ketika Ekraf tumbuh di daerah, maka lapangan kerja akan tercipta di daerah, talenta akan berkembang di daerah, dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dari daerah. Mari kita jadikan pengembangan Ekraf sebagai investasi bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Ekraf.

Hingga saat ini, perkembangan kelembagaan ekonomi kreatif di berbagai wilayah terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 13 provinsi telah memasukkan nomenklatur ekonomi kreatif dalam struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, sementara sejumlah provinsi dan kabupaten/kota lainnya masih berproses melakukan penyelarasan kebijakan.

Diseminasi Kebijakan Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025 menjadi bagian dari upaya Kementerian Ekonomi Kreatif dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun ekosistem kreatif yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) berkomitmen membantu Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang mencakup musik, gim, konten kreatif, dan kuliner.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membahas strategi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Maluku Utara dalam pertemuan di Autograph Tower, Jakarta, Senin (17/11).

Menurut siaran pers kementerian pada Selasa, pertemuan tersebut antara lain membahas strategi eksposur, penguatan basis data, dan komersialisasi karya kreatif Maluku Utara.

Irene menyampaikan pentingnya dukungan untuk mempromosikan karya-karya musisi lokal Maluku Utara.

"Ini membutuhkan penguatan konten kreator dan kampanye digital. Kita bisa dorong ke TikTok, kolaborasi dengan Spotify, untuk mengangkat musik Indonesia Timur, serta menyiapkan panggung di ruang publik seperti Dukuh Atas atau Blok M," katanya.

Dia juga mengemukakan perlunya penyiapan basis data yang mencakup produk, layanan, talenta, dan daftar tarif produk kreatif daerah.

"Mall, event, bahkan brand sering kesulitan mencari hidden gems. Kalau kita punya database lengkap berisi talenta, produk, dan rate card, kita bisa langsung menghubungkan mereka dengan pasar," katanya.

Dalam hal ini, ia mengatakan, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif siap memfasilitasi pelaksanaan kurasi melalui platform Ekraf Hunt.

Selain itu, Irene mengatakan perlunya penyiapan talenta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

"Kita ingin memastikan bahwa ketika ada yang viral, mereka tidak hanya naik cepat tetapi juga bertahan. Jangan sampai terjadi easy come, easy go. Talenta harus siap secara legal, finansial, dan komersial," katanya.

Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan beberapa inisiatif untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif daerah.

"Salah satunya melalui kompetisi musik. Dulu peserta kebanyakan menyanyikan cover, kini kami hanya menerima karya orisinal," katanya.

Festival Musik Indonesia Timur rencananya diluncurkan tahun depan di Jakarta dan selanjutnya akan dijadikan sebagai acara tahunan.

Gubernur Maluku Utara juga menyampaikan rencana pengembangan usaha kuliner, kreasi konten, ekspor produk kreatif, serta pengembangan gim.

Dia mengemukakan peluang penggunaan cerita rakyat dalam pembuatan gim, animasi, dan konten digital.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana mempromosikan Ternate sebagai Kota Rempah serta mendukung pengembangan komoditas unggulan seperti kenari, kopi pala, dan cengkeh.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025