Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengingatkan bahwa ancaman kejahatan siber di Indonesia semakin serius seiring pesatnya perkembangan teknologi digital.

Pemerintah meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber, mulai dari pencurian data pribadi hingga penyebaran informasi palsu.

Dalam keterangan pers melalui siaran video pada Selasa (2/6/2026), Dudung mengatakan kemajuan teknologi digital memang membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai risiko yang perlu diantisipasi bersama.

Menurutnya, serangan siber saat ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga telah meluas ke lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, layanan publik, hingga aspek keamanan nasional.

“Mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran hoaks, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital,” kata Dudung.

Dudung mengungkapkan berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar. Angka tersebut melonjak sekitar tujuh kali lipat atau meningkat 714% dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020–2024.

Peningkatan ancaman tersebut, lanjutnya, masih berlanjut pada tahun ini. Dalam periode 1 Januari hingga 15 April 2026 saja, tercatat 1,52 miliar serangan siber terjadi.

Melihat tren tersebut, Dudung menilai kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama. Pasalnya, ruang digital kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia.

“Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat sistem keamanan siber nasional. Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujarnya.

Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan digital tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan siber nasional.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun berbagai modus penipuan digital.

“Mari kita lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital,” katanya.

Dudung juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman, sehat, dan produktif.

“Mari kita jadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Bersama kita lawan kejahatan siber, bersama kita jaga Indonesia,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi pelat merah, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) tengah mendesain AdyaCakra, sebuah infrastruktur awan berdaulat (sovereign cloud) berbasis kecerdasan buatan (AI) dan keamanan siber nasional, untuk menangkap potensi pasar teknologi domestik yang bernilai ratusan triliun rupiah. AdyaCakra rencananya akan diperkenalkan pada 17 Agustus 2026.

Direktur Group Business Development Telkom Seno Soemadji menjelaskan perusahaan saat ini berada pada fase pematangan cetak biru dan diskusi intensif terkait pengembangan perangkat lunak tersebut.

Mengingat kompleksitas dan skala proyek, realisasi AdyaCakra dipastikan bakal menyerap alokasi modal operasional yang signifikan.

“Kita sedang dalam tahapan desain dan kami harapkan tentunya ada peranan juga dari daerah antara, baik dari pemerintah ataupun dari ekosistemnya,” ujar Seno di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Seno menambahkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan daerah dan ekosistem digital lokal menjadi prasyarat mutlak guna menghindari tumpang tindih pengembangan teknologi.

Integrasi pendanaan dan komitmen operasional dari berbagai pihak diperlukan agar platform ini mampu mencapai skala ekonomi yang optimal sejak tahap awal peluncuran.

Dalam arsitekturnya, AdyaCakra diposisikan sebagai platform AI lokal yang mampu mengadopsi karakteristik lokal (localities) dan identitas etnis Indonesia melalui pengembangan large language model (LLM) mandiri.

Target awal implementasi komersial infrastruktur ini akan difokuskan untuk membidik pasar korporasi domestik, sebelum nantinya dieksplorasi lebih luas ke sektor instansi pemerintahan.

Telkom menargetkan proyek percontohan (showcase) AdyaCakra dapat diperkenalkan kepada publik bertepatan dengan momentum perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Setelah fase pengenalan tersebut, perseroan baru akan memulai proses konstruksi serta implementasi infrastruktur riil di lapangan.

“Harapannya mudah-mudahan kita bisa membangun showcase itu di tanggal 17 Agustus,” kata Seno.

Terkait nilai pendanaan, manajemen belum bersedia merinci angka pasti pagu anggaran yang akan dialokasikan pada tahun ini. Seno memberikan sinyal nilai investasi tersebut akan berada pada level yang sangat material bagi fundamental perseroan.

Telkom juga bersikap terbuka terhadap opsi pemanfaatan teknologi global penyerta, selama seluruh operasional, yurisdiksi hukum, manajemen enkripsi data keamanan, dan pusat data berada penuh di bawah kontrol Indonesia (Indonesian terms).

Langkah agresif BUMN telekomunikasi ini sekaligus menjadi upaya penyediaan fondasi konektivitas dasar untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang dicanangkan dalam program Asta Cita pemerintah. Kehadiran ekosistem digital yang berdaulat dipercaya mampu menciptakan proses demokratisasi digitalisasi yang aman di dalam negeri.

Guna mengatasi tantangan fragmentasi industri digital di mana masing-masing sektor cenderung membangun sistem sendiri, Telkom memposisikan diri sebagai penyangga utama (anchor) ekosistem berkedaulatan tinggi.

Selain mengandalkan kekuatan infrastruktur fisik, perseroan turut mengintegrasikan lembaga akademis internal di bawah grup perusahaan untuk menyuplai kebutuhan talenta digital masa depan. Melalui konsolidasi talenta, riset universitas, serta pengembang lokal, investasi material pada AdyaCakra diharapkan mampu mengembalikan kemaslahatan ekonomi digital secara proporsional kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketahanan siber Indonesia mengalami penurunan yang menggambarkan Indonesia masih rentan terhadap serangan siber. Skor ketahanan siber yang rendah juga berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi.

Pada 2023, skor National Cybersecurity Index (NCSI) Indonesia sebesar 63,64 poin. Menempatkan Indonesia di urutan ke-48 dari 136 negara di dunia. Namun, pada 2025 skor dan peringkat Indonesia ambles menjadi urutan ke-84 dengan skor 47.50 poin. Di Asia Tenggara Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, hingga Filipina.

Untuk diketahui, NCSI merupakan indeks global yang mengukur kesiapan negara-negara dalam mencegah ancaman siber dan mengelola insiden siber.

NCSI menggunakan kerangka kerja keamanan siber nasional yang mencakup ancaman utama seperti penolakan layanan elektronik, pelanggaran integritas data, dan pelanggaran kerahasiaan data.

Indikator difokuskan pada aspek yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat, termasuk undang-undang, unit organisasi, dan lain sebagainya.

Ketua Umum Asosiasi digitalisasi dan keamanan siber indonesia (Adigsi) Firlie Ganinduto mengatakan penurunan peringkat tersebut perlu juga dibaca dengan proporsional.

NCSI, menurutnya, adalah live index yang menilai kesiapan pemerintah berdasarkan bukti yang tersedia secara publik. Jadi, peringkat bisa turun bukan hanya karena Indonesia mundur, tetapi juga karena negara lain bergerak lebih cepat atau Indonesia belum cukup terlihat di ranah publik.

Dia mengatakan seharusnya pada tahun ini ketahanan siber Indonesia dapat membaik jika kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap isu keamanan siber membaik.

Menurutnya jika swasta dan pemerintah menempatkan infrastruktur keamanan siber tidak hanya sebagai investasi, tetapi sudah menjadikan itu sebagai infrastruktur dasar saat mendesain sebuah perusahaan dan masyarakat lebih sadar terhadap keamanan data maka skor NCSI dapat naik.

Dia menegaskan tiga aspek inti keamanan siber yaitu perangkat (tools), proses, dan sumber daya manusia (SDM), harus berjalan selaras jika ketahanan siber Indonesia ingin membaik.

“Percuma kalau misalnya kita punya the best tools in the world tetapi process dan people itu tidak sesuai dengan standar,” kata Firlie, Rabu (14/1/2026).

Firlie memberi contoh dalam hal mengganti kata sandi sistem IT di perusahaan. Standar yang baik, kata sandi yang berkaitan dengan sistem perusahaan diganti 3 bulan sekali. Dalam praktiknya, SDM di Indonesia bisa berbulan-bulan tidak mengganti password.

Firlie menegaskan bahwa ketahanan siber merupakan pondasi berkelanjutan dalam membangun kepercayaan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang aman dan tangguh.

“Jadi ketika Indonesia mendapat kepercayaan, ekonomi itu akan berjalan dan kita juga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah di 8%,” kata Firlie.

Keamanan Siber By Desain

Sementara Deputi 4 Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) sekaligus Ketua Dewan Pengawas ADIGSI ⁠Slamet Aji Pamungkas mengatakan pihaknya mengupayakan berbagai cara agar infrastruktur keamanan siber menjadi desain fondasi dalam sebuah organisasi. Maksudnya, investasi dalam hal keamanan siber dipikirkan sejak awal oleh korporasi, bukan dilakukan setelah terjadi insiden.

BSSN, lanjutnya, melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber di mitra-mitra pemerintahan terutama sektor yang masuk di perlindungan infrastruktur informasi vital. Misalnya sektor keuangan.

“Jadi kalau mau melakukan sesuatu, security sudah masuk sebagai bagian dari R&D setiap perusahaan. Kemudian kita juga membentuk tim tangkap insiden cyber di semua organisasi,” kata Slamet.

Slamet mengatakan kebijakan tersebut sejauh ini baru diterapkan di lembaga pemerintahan saja. Dia berharap ke depan setiap instansi dapat menerapkan hal yang sama.

“Kalau instansi swasta kita tidak bisa melarang kan. Tapi di setiap instansi pemerintah itu sekarang berkaitan dengan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dari sekian sekian poin penilaian itu salah satunya adalah tentang bagaimana keamanan data,” kata Slamet.

Inovasi lainnya, ujar Slamet, adalah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian melalui program Indonesia 4.0. Dalam program tersebut Kemenperin akan menilai tentang segala aspek dari industri. BSSN berharap Kemenperin juga memasukan faktor keamanan siber dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada sebuah perusahaan.

“Kami tidak bisa memaksa tetapi misalnya yang dikasih izin usaha itu kalau bisa yang sistem keamanan servernya sudah bagus itu menjadi salah satu poin penilaian,” kata Slamet.

Dari pihak swasta, dalam meningkatkan ketahanan siber yang lebih andal, PT ITSEC Asiat Tbk. (CYBR) tidak hanya berfokus dalam menyediakan perangkat dan solusi, juga dari sisi penguatan SDM melalui pelatihan.

Presiden Direktur Patrick Dannacher mengatakan peluang untuk memberi pelatihan profesional di bidang siber dan AI di Indonesia sangat besar. ITSEC yang telah beroperasi lebih dari 15 tahun tidak hanya ingin memberikan solusi secara parsial lewat perangkat saja, juga SDM yang terlatih menggunakan perangkat.

“Jadi kami benar-benar berusaha meluncurkan academy tidak hanya untuk satu kontrak tetapi untuk banyak lagi yang akan datang. Ini bukan proses yang sederhana,” kata Patrick.

Dia mengatakan dalam beberapa bulan ke depan perusahaan menargetkan untuk membuka lebih banyak akademi dan melatih lebih banyak orang. Pelatihan tersebut akan menyasar berbagai sektor mulai dari perbankan, perusahaan asuransi, maskapai penerbangan, hingga perusahaan milik negara.

“Karena pada dasarnya pengetahuan di industri ini sangat penting. Jadi apa yang kami lakukan adalah melatih pada teknologi terbaru, pada alat-alat terbaru, pada kerentanan terbaru,” kata Patrick.

Sebelumnya, Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar mengingatkan teknologi seperti deepfake berpotensi dimanfaatkan secara masif oleh pelaku kejahatan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Wahyudi menjelaskan generatif AI memungkinkan penciptaan konten yang sangat menyerupai peristiwa asli, sehingga menyulitkan publik untuk membedakan antara konten autentik dan hasil rekayasa teknologi.

“Itu kan memberikan satu ancaman yang cukup serius dalam konteks hari ini misalnya online scamming gitu ya. Dan terutama di sektor-sektor keuangan ya. Ataupun bahkan critical information infrastructure lainnya,” kata Wahyudi.

Wahyudi mencatat telah ada sejumlah inisiatif lintas lembaga untuk mempercepat penanganan kejahatan keuangan digital, termasuk kerja sama antara kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk penipuan.

Namun demikian, dia menilai tantangan akan semakin besar seiring meningkatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, sementara tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah.

“Karena seringkali publik tidak memahami satu konten apakah dia adalah konten yang original ataukah dia memang konten yang di-create oleh AI gitu ya,” ujar Wahyudi.