Bisnis.com, JAKARTA — Transformasi perusahaan menuju tenaga kerja agentic menyimpan problematika besar pada sisi keamanan sehingga membuat perusahaan lambat dalam mengadopsi agen AI atau generasi selanjutnya dari kecerdasan buatan (AI).

Berdasarkan survei terbaru Cisco terhadap pelanggan enterprise utama, ditemukan fakta kontradiktif. Sebanyak 85% responden melaporkan telah bereksperimen dengan agen AI, tetapi hanya 5% yang benar-benar berani menerapkannya dalam lingkungan produksi.

Ketimpangan ini dipicu oleh keraguan mendalam mengenai tata kelola dan perlindungan data saat mesin mulai mengambil keputusan tanpa intervensi langsung manusia.

President dan Chief Product Officer Cisco Jeetu Patel mengatakan masalah utama dalam ekosistem agentic AI adalah ketidaksiapan infrastruktur keamanan lama dalam mengenali identitas non-manusia.

Sebagian besar perusahaan saat ini bahkan tidak mengetahui agen mana yang sedang berjalan di jaringan mereka, apalagi menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan atau penyalahgunaan tindakan.

Laporan 2025 Cisco Talos Year in Review menunjukkan penyerang secara dominan menargetkan komponen autentikasi dan perantara kepercayaan antar-sistem.

Fokus serangan terhadap identitas ini diprediksi meningkat seiring maraknya beban kerja berbasis agen. Sistem keamanan tradisional yang dirancang untuk pengguna manusia kini menghadapi titik buta karena tidak mampu memahami konteks di balik permintaan otomatis yang dilakukan oleh agen AI.

“Agen AI bukan hanya mempercepat pekerjaan yang sudah ada, mereka adalah tenaga kerja baru yang secara signifikan dapat memperluas pencapaian organisasi,” ujar Jeetu dikutip Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, untuk membuka adopsi agentic AI di korporasi, tim keamanan memegang kunci penting untuk memastikan tenaga kerja.

Adapun untuk mendorong adopsi agentic AI yang lebih halus di perusahaan, Cisco memperkenalkan perluasan konsep Zero Trust Access yang dikhususkan bagi agen. Melalui fitur Agent Identity Management pada Duo IAM, setiap agen kini diberikan identitas terverifikasi yang terhubung langsung dengan pemilik manusia yang bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan setiap tindakan agen dapat dilacak secara akurat.

Langkah ini diperkuat dengan penerapan kebijakan Model Context Protocol (MCP). Protokol tersebut berfungsi sebagai gerbang (gateway) yang mengarahkan lalu lintas data agen, memastikan setiap izin yang diberikan bersifat sangat spesifik (fine-grained) dan hanya berlaku untuk tugas tertentu dalam waktu singkat. Strategi ini bertujuan menghilangkan celah manipulasi dari dunia luar terhadap logika internal agen.

Sementara itu, CISO North America di Insight Jeremy Nelson, berpendapat banyak organisasi sangat antusias mengadopsi AI, namun mereka perlu melakukannya tanpa menimbulkan celah perlindungan.

Tanpa perombakan fondasi keamanan yang mampu bergerak secepat mesin, ambisi perusahaan untuk mengintegrasikan agen AI dalam rantai bisnis utama berisiko terhenti pada tahap eksperimen semata. Efektivitas teknologi ini pada akhirnya sangat bergantung pada sejauh mana organisasi mampu memitigasi risiko otonomi mesin di dalam jaringan mereka.

"Zero Trust Access untuk agen AI memberikan visibilitas terhadap identitas agen dan membatasi akses hanya pada kebutuhan yang benar-benar diperlukan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, mengatakan risiko kebocoran data pribadi meningkat signifikan selama Ramadan. Kondisi ini terjadi karena lonjakan transaksi e-commerce, donasi daring, pemesanan perjalanan, hingga aktivitas media sosial.

Pelaku biasanya memanfaatkan momentum ini dengan phishing bertema promo Ramadan, zakat, atau THR. Semakin tinggi intensitas berbagi data dan transaksi, katanya semakin besar pula permukaan serangan.

“Jika literasi keamanan digital rendah dan proteksi platform lemah, potensi kebocoran data bisa meningkat dibanding periode normal,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan ini.

Heru menjelaskan secara umum kapasitas infrastruktur keamanan digital di Indonesia terus berkembang, baik di sektor perbankan, fintech, maupun e-commerce. Namun, lonjakan trafik musiman tetap menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan platform dengan sistem keamanan yang belum matang.

Pada periode dengan volume transaksi tinggi, sejumlah serangan seperti distributed denial of service (DDoS), credential stuffing, hingga phishing massal cenderung meningkat. Ketimpangan tingkat keamanan antarplatform ini dinilai masih menjadi celah yang dapat dimanfaatkan pelaku.

Oleh karena itu, tanggung jawab platform digital dan penyedia pembayaran perlu ditingkatkan dengan meningkatkan sistem deteksi penipuan berbasis perilaku, memperkuat enkripsi dan 2FA, serta mempercepat respons terhadap laporan pengguna.

Edukasi proaktif melalui notifikasi dalam aplikasi juga penting, khususnya terkait modus musiman seperti donasi palsu atau diskon fiktif. Transparansi dalam penanganan insiden dan mekanisme pemulihan dana yang cepat, lanjutnya, akan berperan besar dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus menekan dampak ekonomi dari kejahatan siber.

“Kerugian tidak hanya berupa dana yang hilang, tetapi juga biaya pemulihan sistem, penurunan kepercayaan konsumen, dan dampak reputasi bagi pelaku usaha,” tuturnya.

Sementara itu, masyarakat diminta menerapkan autentikasi dua faktor dan penggunaan kata sandi yang kuat serta unik untuk setiap akun. Masyarakat juga diimbau tidak sembarangan mengklik tautan promo mencurigakan dan memastikan hanya bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi.

Kemudian, sebaiknya rutin memperbarui perangkat lunak, membatasi berbagi data pribadi di media sosial, menghindari penggunaan Wi-Fi publik untuk transaksi finansial, serta mengaktifkan notifikasi transaksi secara real-time.

“Segera laporkan aktivitas mencurigakan. Kewaspadaan secara kolektif dan literasi digital adalah kunci utama pencegahan,” jelas Heru.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketahanan sistem pasar modal menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya risiko serangan siber seiring percepatan transformasi digital industri keuangan.

Isu tersebut mengemuka dalam forum BNI Market Outlook 2026 yang digelar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI, sebagai upaya memperkuat kesiapan infrastruktur dan tata kelola keamanan di ekosistem pasar modal nasional.

Diskusi tersebut menyoroti pentingnya penguatan cybersecurity untuk menjaga keandalan sistem perdagangan, kustodian, hingga layanan pendukung pasar modal. Hal ini seiring meningkatnya transaksi berbasis digital, risiko gangguan siber dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas dan kepercayaan investor apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Direktur Treasury & International Banking BNI Abu Santosa Sudradjat menyampaikan, diskusi yang digelar diharapkan memperkaya wawasan pelaku industri dan memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan.

“Kami berharap rangkaian diskusi ini memberikan insight bernilai, memperluas perspektif, serta semakin memperkuat sinergi antara regulator, perbankan, dan pelaku industri pasar modal,” ujar Abu Santosa dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

Dalam sesi diskusi pembaruan keamanan dan regulasi siber yang menghadirkan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy dan Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi KSEI Dharma Setyadi, BEI dan KSEI memaparkan perkembangan kebijakan serta penguatan tata kelola keamanan siber.

Hal ini termasuk peningkatan awareness Cyber & IT bagi penyelenggara teknologi di industri pasar modal. Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga keandalan sistem seiring meningkatnya risiko serangan siber.

Di sisi perbankan, Direktur Information & Technology BNI Toto Prasetio menegaskan kesiapan infrastruktur digital melalui BNI API Digital Services sebagai penyedia layanan teknologi bagi ekosistem pasar modal.

Adapun, dukungan ini mencakup peran BNI sebagai Bank Mitra Rekening Dana Nasabah (RDN) bagi perusahaan efek, dengan sistem yang dirancang aman, terintegrasi, dan adaptif terhadap kebutuhan industri.

Selain penguatan layanan, BNI juga memberikan edukasi terkait potensi ancaman siber beserta strategi mitigasi untuk meningkatkan ketahanan sistem di era digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketahanan siber Indonesia mengalami penurunan yang menggambarkan Indonesia masih rentan terhadap serangan siber. Skor ketahanan siber yang rendah juga berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi.

Pada 2023, skor National Cybersecurity Index (NCSI) Indonesia sebesar 63,64 poin. Menempatkan Indonesia di urutan ke-48 dari 136 negara di dunia. Namun, pada 2025 skor dan peringkat Indonesia ambles menjadi urutan ke-84 dengan skor 47.50 poin. Di Asia Tenggara Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, hingga Filipina.

Untuk diketahui, NCSI merupakan indeks global yang mengukur kesiapan negara-negara dalam mencegah ancaman siber dan mengelola insiden siber.

NCSI menggunakan kerangka kerja keamanan siber nasional yang mencakup ancaman utama seperti penolakan layanan elektronik, pelanggaran integritas data, dan pelanggaran kerahasiaan data.

Indikator difokuskan pada aspek yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat, termasuk undang-undang, unit organisasi, dan lain sebagainya.

Ketua Umum Asosiasi digitalisasi dan keamanan siber indonesia (Adigsi) Firlie Ganinduto mengatakan penurunan peringkat tersebut perlu juga dibaca dengan proporsional.

NCSI, menurutnya, adalah live index yang menilai kesiapan pemerintah berdasarkan bukti yang tersedia secara publik. Jadi, peringkat bisa turun bukan hanya karena Indonesia mundur, tetapi juga karena negara lain bergerak lebih cepat atau Indonesia belum cukup terlihat di ranah publik.

Dia mengatakan seharusnya pada tahun ini ketahanan siber Indonesia dapat membaik jika kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap isu keamanan siber membaik.

Menurutnya jika swasta dan pemerintah menempatkan infrastruktur keamanan siber tidak hanya sebagai investasi, tetapi sudah menjadikan itu sebagai infrastruktur dasar saat mendesain sebuah perusahaan dan masyarakat lebih sadar terhadap keamanan data maka skor NCSI dapat naik.

Dia menegaskan tiga aspek inti keamanan siber yaitu perangkat (tools), proses, dan sumber daya manusia (SDM), harus berjalan selaras jika ketahanan siber Indonesia ingin membaik.

“Percuma kalau misalnya kita punya the best tools in the world tetapi process dan people itu tidak sesuai dengan standar,” kata Firlie, Rabu (14/1/2026).

Firlie memberi contoh dalam hal mengganti kata sandi sistem IT di perusahaan. Standar yang baik, kata sandi yang berkaitan dengan sistem perusahaan diganti 3 bulan sekali. Dalam praktiknya, SDM di Indonesia bisa berbulan-bulan tidak mengganti password.

Firlie menegaskan bahwa ketahanan siber merupakan pondasi berkelanjutan dalam membangun kepercayaan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang aman dan tangguh.

“Jadi ketika Indonesia mendapat kepercayaan, ekonomi itu akan berjalan dan kita juga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah di 8%,” kata Firlie.

Keamanan Siber By Desain

Sementara Deputi 4 Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) sekaligus Ketua Dewan Pengawas ADIGSI ⁠Slamet Aji Pamungkas mengatakan pihaknya mengupayakan berbagai cara agar infrastruktur keamanan siber menjadi desain fondasi dalam sebuah organisasi. Maksudnya, investasi dalam hal keamanan siber dipikirkan sejak awal oleh korporasi, bukan dilakukan setelah terjadi insiden.

BSSN, lanjutnya, melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber di mitra-mitra pemerintahan terutama sektor yang masuk di perlindungan infrastruktur informasi vital. Misalnya sektor keuangan.

“Jadi kalau mau melakukan sesuatu, security sudah masuk sebagai bagian dari R&D setiap perusahaan. Kemudian kita juga membentuk tim tangkap insiden cyber di semua organisasi,” kata Slamet.

Slamet mengatakan kebijakan tersebut sejauh ini baru diterapkan di lembaga pemerintahan saja. Dia berharap ke depan setiap instansi dapat menerapkan hal yang sama.

“Kalau instansi swasta kita tidak bisa melarang kan. Tapi di setiap instansi pemerintah itu sekarang berkaitan dengan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dari sekian sekian poin penilaian itu salah satunya adalah tentang bagaimana keamanan data,” kata Slamet.

Inovasi lainnya, ujar Slamet, adalah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian melalui program Indonesia 4.0. Dalam program tersebut Kemenperin akan menilai tentang segala aspek dari industri. BSSN berharap Kemenperin juga memasukan faktor keamanan siber dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada sebuah perusahaan.

“Kami tidak bisa memaksa tetapi misalnya yang dikasih izin usaha itu kalau bisa yang sistem keamanan servernya sudah bagus itu menjadi salah satu poin penilaian,” kata Slamet.

Dari pihak swasta, dalam meningkatkan ketahanan siber yang lebih andal, PT ITSEC Asiat Tbk. (CYBR) tidak hanya berfokus dalam menyediakan perangkat dan solusi, juga dari sisi penguatan SDM melalui pelatihan.

Presiden Direktur Patrick Dannacher mengatakan peluang untuk memberi pelatihan profesional di bidang siber dan AI di Indonesia sangat besar. ITSEC yang telah beroperasi lebih dari 15 tahun tidak hanya ingin memberikan solusi secara parsial lewat perangkat saja, juga SDM yang terlatih menggunakan perangkat.

“Jadi kami benar-benar berusaha meluncurkan academy tidak hanya untuk satu kontrak tetapi untuk banyak lagi yang akan datang. Ini bukan proses yang sederhana,” kata Patrick.

Dia mengatakan dalam beberapa bulan ke depan perusahaan menargetkan untuk membuka lebih banyak akademi dan melatih lebih banyak orang. Pelatihan tersebut akan menyasar berbagai sektor mulai dari perbankan, perusahaan asuransi, maskapai penerbangan, hingga perusahaan milik negara.

“Karena pada dasarnya pengetahuan di industri ini sangat penting. Jadi apa yang kami lakukan adalah melatih pada teknologi terbaru, pada alat-alat terbaru, pada kerentanan terbaru,” kata Patrick.

Sebelumnya, Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar mengingatkan teknologi seperti deepfake berpotensi dimanfaatkan secara masif oleh pelaku kejahatan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Wahyudi menjelaskan generatif AI memungkinkan penciptaan konten yang sangat menyerupai peristiwa asli, sehingga menyulitkan publik untuk membedakan antara konten autentik dan hasil rekayasa teknologi.

“Itu kan memberikan satu ancaman yang cukup serius dalam konteks hari ini misalnya online scamming gitu ya. Dan terutama di sektor-sektor keuangan ya. Ataupun bahkan critical information infrastructure lainnya,” kata Wahyudi.

Wahyudi mencatat telah ada sejumlah inisiatif lintas lembaga untuk mempercepat penanganan kejahatan keuangan digital, termasuk kerja sama antara kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk penipuan.

Namun demikian, dia menilai tantangan akan semakin besar seiring meningkatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, sementara tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah.

“Karena seringkali publik tidak memahami satu konten apakah dia adalah konten yang original ataukah dia memang konten yang di-create oleh AI gitu ya,” ujar Wahyudi.