WASHINGTON - Keuskupan Agung Katolik San Francisco pada prinsipnya telah menyetujui membayar USD395 juta (Rp7 triliun) untuk menyelesaikan lebih dari 500 gugatan pelecehan seksual anak. Langkah ini menandai pembayaran besar lainnya oleh Gereja Katolik AS atas klaim pelecehan yang meluas dalam beberapa tahun terakhir.

Perjanjian yang diusulkan yang diumumkan pada hari Senin (29/6/2026) terkait dengan kasus kebangkrutan Bab 11 keuskupan agung dan akan menyelesaikan semua gugatan yang diajukan terhadapnya berdasarkan Rancangan Undang-Undang Majelis California 218, undang-undang tahun 2019 yang untuk sementara menghidupkan kembali klaim perdata yang telah berlangsung selama beberapa dekade yang seharusnya telah dilarang oleh undang-undang pembatasan waktu.

Sebagai bagian dari penyelesaian, Uskup Agung Salvatore J. Cordileone akan diminta untuk menulis surat permintaan maaf kepada setiap korban, menurut pengacara penggugat.

Keuskupan agung juga harus menerapkan serangkaian reformasi perlindungan anak dan transparansi, termasuk memelihara dan menerbitkan daftar pastor yang dituduh melakukan pelecehan dan melarang perjanjian kerahasiaan yang membungkam para korban.

Dalam suratnya kepada umat, Cordileone mengatakan “tidak ada penyelesaian finansial yang dapat menghapus warisan menyakitkan” dari pelecehan di masa lalu. Namun dia berpendapat proposal tersebut menawarkan “jalan menuju kompensasi yang adil bagi para penyintas yang telah menanggung beban pelecehan ini seumur hidup.”

“Meskipun sebagian besar klaim pelecehan seksual… melibatkan insiden yang terjadi beberapa dekade lalu dan individu yang telah meninggal atau tidak lagi melayani, kami menerima tanggung jawab atas kegagalan yang memungkinkan terjadinya kerugian ini,” tulisnya. “Saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang telah menderita karena kegagalan tersebut.”

Keuskupan Agung mengajukan perlindungan kebangkrutan pada Agustus 2023 setelah menghadapi lebih dari 500 tuntutan perdata.

Satu komite yang dipimpin para penyintas diharapkan dapat membantu menetapkan protokol untuk mendistribusikan dana, dengan setiap penggugat diberi kesempatan menyampaikan kisah mereka kepada pengalokasi independen.

Keuskupan Agung San Francisco melayani sekitar 442.000 umat Katolik di seluruh wilayah San Francisco, San Mateo, dan Marin.

Dalam pernyataannya, keuskupan agung mengatakan paroki, sekolah, dan entitas terkait lainnya harus menyumbangkan dana dan aset yang tidak dibatasi untuk penyelesaian tersebut, sementara sumbangan yang dibatasi oleh donor dan dana permohonan tahunan tidak akan digunakan.

Kasus San Francisco adalah yang terbaru dalam gelombang penyelesaian besar dan pengajuan kebangkrutan oleh keuskupan Katolik di seluruh AS, banyak yang dipicu oleh undang-undang negara bagian yang membuka kembali jendela hukum untuk klaim pelecehan historis.

Awal tahun ini, Keuskupan Brooklyn mengatakan mereka berupaya menyelesaikan sekitar 1.100 klaim pelecehan seksual anak, sebagian besar berasal dari tahun 1960-an dan 1970-an.

Pada Oktober 2024, Keuskupan Agung Los Angeles setuju membayar USD880 juta untuk menyelesaikan 1.353 klaim pelecehan seksual anak, penyelesaian tunggal terbesar dari jenisnya yang melibatkan keuskupan agung Katolik.

Keuskupan Agung Baltimore mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada tahun 2023 setelah Maryland mengesahkan undang-undang yang menghapus batasan waktu untuk gugatan pelecehan seksual anak.

LONDON - Istana Buckingham telah menghapus “Pembela Iman” atau “Defender of the Faith” dari deskripsi pekerjaan resmi Raja Charles. Istana mengganti gelar berusia 500 tahun itu dengan janji yang lebih samar untuk melindungi agama di seluruh “negara multi-agama” Inggris, menurut laporan keuangan kerajaan tahunan Inggris.

Laporan Hibah Kedaulatan untuk tahun 2025-2026, yang dirilis pada hari Jumat, menetapkan “Yang Mulia adalah Gubernur Tertinggi Gereja Inggris dan melindungi ruang bagi Iman di dalam negara multi-agama.”

Namun, susunan kata-katanya berbeda secara signifikan dari versi tahun lalu yang menggambarkan Charles sebagai “Kepala Gereja Inggris dan Pembela Iman.” Namun, gelar tersebut tetap ada di situs web keluarga kerajaan.

Frasa “Pembela Iman” berasal dari tahun 1521, ketika Paus Leo X memberikannya kepada Henry VIII setelah raja memposisikan dirinya sebagai penentang keras Reformasi Martin Luther.

Perubahan ini menghidupkan kembali perdebatan yang telah membayangi Charles selama tiga dekade.

Sebagai Pangeran Wales pada tahun 1994, ia menyatakan bahwa ia lebih suka menjadi "pembela iman" daripada "pembela Gereja," yang menunjukkan ia ingin mewakili semua agama, bukan hanya Kristen.

Selama penobatannya pada tahun 2023, ia tidak mengubah sumpah dalam hal ini, tetapi kata pengantar sumpah tersebut menyatakan bahwa Gereja Inggris "akan berupaya membina lingkungan di mana orang-orang dari semua agama dan kepercayaan dapat hidup bebas."

Pesan keagamaan sebelumnya membuat Charles mendapat sorotan setelah ia merekam ucapan Ramadan untuk Muslim Inggris pada bulan Februari tetapi tidak menyampaikan pesan Paskah pribadi.

Hal ini menimbulkan tuduhan dari para komentator Kristen bahwa ia mengesampingkan gereja yang secara resmi dipimpinnya. Setelah mendapat kecaman, akun media sosial keluarga kerajaan memposting pesan singkat "Selamat Paskah," meskipun Charles tidak pernah menyampaikan pidato pribadi.

Sebagai perbandingan, Ratu Elizabeth II tidak pernah merekam pesan Ramadan dan hanya mengeluarkan satu pesan Paskah khusus selama masa pemerintahannya – pada saat lockdown Covid 2020.

Ia juga secara tradisional merekam pesan Natal yang menyebutkan agama lain selain Kristen.

Amandemen terbaru ini muncul setelah jajak pendapat Ipsos pekan lalu menunjukkan dukungan terhadap monarki berada di angka 55%, angka terendah dalam beberapa dekade, dan turun dari puncaknya sebesar 80% pada tahun 2012.

JAKARTA - Gereja Katolik Patriotik China telah memasuki fase baru dalam hal kebermanfaatan politik. Dalam beberapa bulan terakhir, website resmi dan cabang regionalnya telah mencurahkan perhatian berkelanjutan pada Undang-Undang tentang Persatuan dan Kemajuan Etnis, yang oleh Parlemen Eropa digambarkan sebagai aturan yang "secara terbuka mempromosikan kebijakan asimilasi dan membatasi kebebasan budaya, agama, dan bahasa berbagai kelompok di China dan di luar negeri."

Menurut analis geopolitik Zeng Liqin, gereja yang diakui Beijing sebagai Katolik kini telah menjadi peserta aktif dalam kampanye negara untuk membentuk kembali identitas etnis dan agama sesuai dengan doktrin Partai Komunis China (CCP).

Dia mencontohkan kegiatan terbaru di Mongolia Dalam atau Southern Mongolia. Dalam kegiatan itu, asosiasi Katolik Patriotik setempat menggelar acara propaganda bertema “Three Consciousnesses in the Heart, Ethnic Unity for Harmony.”

Tema utama kegiatan tersebut bukan ajaran Injil, melainkan pentingnya menginternalisasi UU Persatuan Etnis. Para rohaniwan membagikan buku panduan mengenai undang-undang tersebut, menjelaskan kebijakan etnis Partai Komunis China, serta mendorong umat untuk membangun kesadaran nasional, kewarganegaraan, dan hukum.

Pesan utama yang dibangun adalah bahwa kehidupan Katolik harus diselaraskan dengan prioritas negara, sementara undang-undang itu diharapkan menjadi bagian dari aktivitas paroki, rutinitas harian, dan pembentukan umat,” ujar Zeng, seperti dikutip dari Bitter Winter, Jumat (5/6/2026).

Lokasi kegiatan tersebut juga dinilai penting. Mongolia Dalam selama beberapa tahun terakhir disebut mengalami penolakan terhadap kebijakan yang melemahkan pendidikan bahasa Mongolia dan mendorong asimilasi budaya.

Zeng menyebut UU Persatuan Etnis menjadi bagian penting dari proses tersebut. Implementasinya disebut telah memengaruhi kurikulum pendidikan, wacana publik, hingga institusi budaya.

“Kini gereja Katolik yang dikendalikan negara dimobilisasi untuk memperkuat agenda yang sama,” ucapnya.

Dalam kegiatan itu, para rohaniwan juga disebut diminta menekankan bahwa “hukum negara berada di atas norma agama” dan umat harus menunjukkan loyalitas kepada negara dengan menerima konsep “Five Recognitions” atau “Lima Pengakuan".

Five Recognitions

Zeng menilai bahasa yang digunakan dalam kegiatan tersebut lebih menyerupai terminologi politik sekolah Partai dibanding bahasa pastoral Gereja Katolik universal.

Konsep “Five Recognitions” sendiri merupakan bagian penting dari propaganda dan sistem kontrol Presiden China Xi Jinping.

Pengakuan pertama adalah “pengakuan terhadap tanah air besar", yang mengharuskan kelompok agama dan etnis minoritas menunjukkan keterikatan emosional serta politik terhadap Republik Rakyat China sebagai satu-satunya rumah nasional yang sah.

Pengakuan kedua adalah “pengakuan terhadap bangsa China". Konsep ini mendorong penerimaan terhadap narasi partai mengenai satu bangsa China yang bersatu, di mana seluruh kelompok etnis, termasuk Tibet, Uyghur, Hui, dan Mongolia, dipandang sebagai bagian dari identitas nasional tunggal.

Pengakuan ketiga adalah “pengakuan terhadap budaya China". Dalam praktiknya, konsep ini mendorong penerimaan budaya China sebagaimana didefinisikan CCP, yang kerap menekankan nilai Konfusianisme dan norma budaya Han.

Bagi kelompok agama, konsep tersebut berarti penyesuaian doktrin dan praktik keagamaan agar sesuai dengan tema budaya yang disetujui negara.

Pengakuan keempat adalah “pengakuan terhadap Partai Komunis China", yang disebut Zeng sebagai inti politik utama. Konsep itu mengharuskan pengakuan terhadap CCP sebagai pemimpin sah dan tak tergantikan bagi negara, masyarakat, dan seluruh urusan keagamaan.

Sementara pengakuan kelima adalah “pengakuan terhadap sosialisme dengan karakteristik China", yang berarti dukungan terhadap sistem politik, kerangka ideologi, dan model pembangunan versi partai.

Menurut Zeng, pola tersebut tidak hanya terjadi di Mongolia Dalam. Dia menyebut lima agama resmi yang diakui pemerintah China kini turut dilibatkan dalam promosi UU Persatuan Etnis.

“Website, publikasi, dan program pelatihan mereka menggemakan tema yang sama: memperkuat identifikasi dengan bangsa China, mendukung visi partai mengenai integrasi budaya, dan menafsirkan ulang doktrin agama agar memperkuat persatuan politik,” ungkapnya.

Hubungan Vatikan-China

Zeng menilai Gereja Katolik Patriotik menjadi salah satu peserta paling aktif dalam kampanye tersebut. Menurutnya, platform daring gereja itu memuat banyak artikel yang memuji UU Persatuan Etnis.

Namun, menurut dia, platform yang sama tidak menyinggung dokumen ensiklik “Magnifica Humanitas” meski dokumen itu dinilai relevan dengan isu martabat manusia, hak budaya, dan perlindungan kelompok minoritas.

“Gereja yang melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas Katolik universal secara alami akan membahas dokumen kepausan besar. Gereja yang melihat dirinya sebagai instrumen negara justru fokus pada legislasi yang ingin dipromosikan partai,” tutur Zeng.

Dia menilai prioritas yang terlihat di platform resmi Katolik China menunjukkan bahwa Gereja Patriotik tidak lagi memahami dirinya sebagai bagian dari Gereja universal, melainkan institusi domestik yang bertugas mendukung tujuan politik CCP.

Zeng juga menyinggung kesepakatan Vatikan-China pada 2018 yang awalnya ditujukan untuk menyembuhkan perpecahan dan membuka ruang kehidupan pastoral.

Namun, delapan tahun setelah kesepakatan tersebut, Zeng menilai hasil yang terlihat justru berbeda.

“Gereja Katolik resmi telah terserap ke dalam mesin sinisisasi, dan para rohaniwannya dilatih untuk menyebarkan ideologi politik, bukan ajaran Katolik,” katanya.

Zeng mempertanyakan apakah Takhta Suci Vatikan akan meninjau kembali konsekuensi dari kesepakatan tersebut, di tengah meningkatnya peran gereja resmi China dalam mendukung kebijakan politik pemerintah.

“Apakah Vatikan akan mempertimbangkan kembali konsekuensi dari perjanjian yang memungkinkan negara menghadirkan lembaga pemerintah sebagai suara Katolik di China, bahkan ketika lembaga itu mengabaikan Paus dan memperkuat kebijakan partai yang paling intrusif?” tutup Zeng.

JAKARTA - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Katolik menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Pertemuan tersebut turut membahas terkait pelaporan terhadap JK ke polisi terkait dugaan penistaan agama dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA) PMKRI Agustinus Tamo Mbapa menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan JK, dia melihat bahwa laporan tersebut tidaklah berdasar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

"Pada saat pertemuan tadi dengan Bapak Jusuf Kalla, sangat jelas bahwa ada konteks yang diedit oleh kelompok tertentu sehingga terkesan Bapak Jusuf Kalla bicara soal dogmatis, soal ajaran agama," kata Agustinus seusai pertemuan di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Dari perbincangan tersebut, dia memastikan tidak ada pernyataan JK yang menyudutkan agama tertentu. Bahkan, kata Agustinus, yang disampaikan JK justru pesan perdamaian.

"Ternyata di akhir ceramah beliau, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan, apalagi membunuh kepada sesamanya," ujarnya.

Oleh karenanya, dia mengimbau kepada seluruh pihak yang turut melaporkan JK ke polisi untuk menghentikan perkara tersebut. Ia tak ingin justru terjadi keterbelahan di masyarakat.

"Bagi rekan-rekan kemarin yang melaporkan Bapak Jusuf Kalla, bagi kami para sahabat segera dicabut karena itu bukan bicara soal dogmatis, itu hanya editan," tuturnya.

Dia menambahkan, "Untuk itu kami harapkan kepada para sahabat jangan terlibat polarisasi untuk kepentingan politik tertentu. Bagi kami kebersamaan kebangsaan itu lebih utama. Yang terakhir kami mengimbau seluruh elemen bangsa untuk tidak terprovokasi."

Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati yang turut hadir dalam pertemuan itu juga menyebut bahwa JK memiliki kiprah dalam membangun kemanusiaan di Tanah Air.

"Pak Jusuf Kalla sebagai salah satu tokoh bangsa, kita tahu persis kiprah Pak Jusuf Kalla tidak hanya omon-omon, tidak hanya bicara, tapi dia pelaku sejarah mendamaikan konflik yang kita tahu sangat berdarah ya, di Poso, di Ambon, di Aceh," tutur Yohanes.

JAKARTA - Pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan keberlangsungan pelayanan umat di tengah polemik yang terjadi di Gereja Paroki Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Hal ini terkait pengelolaan dana umat yang terdampak kasus penipuan oleh oknum perbankan.

Sejak awal mencuatnya kasus, Stafsus Menteri Agama, Gugun Gumilar secara aktif mengawal proses penyelesaian melalui koordinasi dan pendampingan kepada berbagai pihak terkait. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan permasalahan tidak mengganggu aktivitas pelayanan keagamaan.

Gugun mengatakan perkembangan penyelesaian yang kini mulai menunjukkan progres, termasuk adanya respons dari pihak bank. Hal ini tidak terlepas dari atensi dan komunikasi intensif pemerintah pusat, melalui Seskab RI Teddy Indra Wijaya dengan pihak bank.

“Sejak awal kami mengawal proses ini, dan kami juga terus mendapatkan atensi serta arahan dari Seskab Teddy Indra Wijaya. Berkat komunikasi intens antara Pak Seskab dengan bank, proses ini bisa berprogres dan mendapatkan respons yang baik. Pemerintah melalui Pak Seskab Teddy menekankan bahwa pelayanan kepada umat harus tetap berjalan,” kata Gugun, Senin (20/4/2026).

Gugun menegaskan kehadiran pemerintah, khususnya Kementerian Agama difokuskan pada menjaga stabilitas pelayanan umat dan kerukunan. “Fokus Kementerian Agama jelas, memastikan umat tetap terlayani dengan baik dan kerukunan tetap terjaga. Oleh karena itu, penyelesaian didorong secara konstruktif, melalui dialog dan koordinasi yang intensif antar pihak,” tambahnya.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan pelayanan kepada umat tetap berjalan. Sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Bareskrim Lacak Aset Tersangka Dugaan Penipuan Dana Syariah Indonesia Rp2,4 Triliun

Kementerian Agama memastikan akan terus mengawal proses hingga tuntas. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan pelayanan umat serta memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat.

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar berdialog dengan Umat Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang dipimpin Suster Natalia Situmorang. Dialog ini untuk memperkuat komitmen pemenuhan hak beribadah dan menjaga kerukunan antarumat beragama .

Pertemuan berlangsung pada Jumat (17/4/2026) di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, dan berlangsung hangat selama lebih dari tiga jam, mulai pukul 21.00-24.00 WIB. Dialog tersebut turut dihadiri Manotar Marbun, Bryan Roberto Mahulae, Denny G. Ompusunggu, serta Arman Surya Nicolas M yang datang dari Medan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas persoalan dan dinamika kehidupan beragama, khususnya terkait pentingnya menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh warga negara. “Dialog ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa hak beribadah setiap warga negara benar-benar terjamin. Negara hadir untuk semua,” ujarnya.

Ia menegaskan Kementerian Agama memiliki mandat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui pendekatan dialog yang terbuka dan dilandasi sikap saling menghormati.

Dalam diskusi tersebut, disepakati beberapa poin penting. Pertama, negara melalui Kementerian Agama wajib menjamin pemenuhan hak beribadah setiap warga negara. Kedua, dialog harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ketiga, saling menghormati antarumat beragama merupakan kunci menjaga kerukunan.

Keempat, Kementerian Agama siap menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hingga tuntas.

“Kami mendorong semua pihak untuk mengedepankan komunikasi yang terbuka. Dengan dialog, kita bisa menemukan titik temu,” kata Gugun. Kutip Pesan Paus Leo XIV, Kardinal Suharyo: Doa Pemimpin yang Memaklumi Perang Tak Akan Didengar

Lebih lanjut, Gugun menegaskan bahwa Kementerian Agama akan terus hadir sebagai fasilitator dialog serta penguat kebijakan yang menjamin perlindungan hak beragama di tengah dinamika masyarakat. “Komitmen kami jelas, memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan aman, nyaman, dan bermartabat, sekaligus menjaga Indonesia tetap rukun dalam keberagaman,” tuturnya.

JAKARTA - Direktur Urusan Agama Katolik Kementerian Agama Salman Habeahan bersama jajaran Ditjen Bimas Katolik melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi di ruang rapat Dirjen Dukcapil, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2026). Pertemuan ini membahas pentingnya pencatatan nikah secara digital dalam Gereja Katolik sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan.

Salman menyatakan maksud kedatangannya untuk memperkuat sinergi antara Ditjen Bimas Katolik dan Ditjen Dukcapil dalam mendukung pencatatan nikah berbasis digital.

“Pencatatan nikah secara digital di gereja Katolik bukan hanya soal modernisasi, tetapi juga jaminan kepastian hukum dan integrasi data kependudukan. Dengan sistem digital, umat Katolik akan lebih mudah mengakses dokumen resmi sekaligus mendukung program pemerintah menuju Digital Public Infrastructure melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD),” ujar Salman.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa kerja sama pemanfaatan data kependudukan harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

“Ditjen Dukcapil mendukung penuh pencatatan nikah digital sepanjang tetap mengikuti prosedur yang berlaku untuk mendukung Digitalisasi Pemerintahan melalui IKD sebagai basis utamanya. Setiap integrasi layanan diarahkan untuk memperkuat basis data kependudukan nasional. Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat,” ungkap Teguh.

Dalam audiensi tersebut, Dirjen Dukcapil didampingi Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Erliani Budi Lestari; Ketua Tim Kerja Layanan Administrasi Data Kependudukan Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional Ni Luh Mertasih, serta Kasubdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Heru Santoso.

Ni Luh Mertasih menambahkan tahapan awal pemanfaatan data kependudukan akan diawali dengan proses Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil dengan Ditjen Bimas Katolik.

“PKS menjadi instrumen penting agar pemanfaatan data kependudukan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui PKS Pemanfaatan Data Kependudukan, Direktorat Jenderal Bimas Katolik memperoleh hak akses pemanfaatan data secara legal, aman, dan terintegrasi, sehingga layanan pencatatan perkawinan digital dapat tervalidasi dan terhubung langsung dengan basis data kependudukan nasional,” ujarnya.

JAKARTA - China telah memperkenalkan serangkaian aturan internal baru yang secara signifikan memperketat kontrol negara terhadap klerus Katolik. Aturan ini memperluas mekanisme kontrol yang selama ini diterapkan Partai Komunis China (CCP) kepada para uskup, pastor, diakon, dan biarawati di seluruh negeri.

Berdasarkan regulasi baru tersebut, klerus Katolik diwajibkan menyerahkan paspor dan seluruh dokumen perjalanan lainnya. Perjalanan ke luar negeri hanya diperbolehkan setelah mendapat persetujuan sebelumnya, serta disertai kewajiban pelaporan tertulis setelah kembali ke China.

Langkah ini, yang diadopsi pada 16 Desember lalu, menandai eskalasi penting dalam pengelolaan personel keagamaan oleh Beijing dan semakin mengaburkan batas antara administrasi keagamaan dan pengawasan politik.

Aturan tersebut dikeluarkan secara bersama oleh Asosiasi Katolik Patriotik China (CCPA) dan Konferensi Para Uskup Gereja Katolik di China (BCCCC), dua lembaga yang berada di bawah kendali negara dan beroperasi dengan pengawasan CCP.

Dokumen resmi yang diperoleh The Epoch Times, serta wawancara dengan klerus dan anggota gereja, menunjukkan bahwa kebijakan ini berlaku secara nasional dan mencakup seluruh jenjang klerus Katolik tanpa pengecualian.

Penyitaan Paspor Secara Terpusat

Mengutip dari Daily Mirror Online, Jumat (6/2/2026), inti dari aturan baru ini adalah pengelolaan terpusat atas dokumen perjalanan. Para klerus diwajibkan menyerahkan paspor biasa, izin perjalanan Hong Kong–Makau, serta izin perjalanan Taiwan kepada otoritas gereja untuk disimpan secara kolektif.

Individu tidak lagi diperbolehkan menyimpan dokumen perjalanan mereka sendiri. Setiap perjalanan ke luar negeri atau lintas batas—baik untuk tugas gereja, pelatihan, konferensi, maupun kepentingan pribadi—harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari otoritas pengawas.

Setelah izin diberikan, dokumen perjalanan akan dipinjamkan sementara untuk keperluan pengajuan visa. Setibanya kembali di China, klerus wajib menyerahkan kembali dokumen tersebut dalam waktu tujuh hari dan menyampaikan laporan tertulis yang mengonfirmasi kepulangan serta merinci aktivitas selama berada di luar negeri.

Perubahan rencana perjalanan tanpa izin, keterlambatan kepulangan, atau kegagalan mengembalikan dokumen dicantumkan sebagai pelanggaran yang dapat dikenai tindakan disipliner.

Sistem ini mencerminkan mekanisme kontrol keluar negeri yang telah lama diterapkan CCP terhadap pejabat pemerintah, kader partai, dan pimpinan badan usaha milik negara, yang paspornya rutin disita untuk mencegah pembelotan, membatasi kontak asing, dan memastikan kepatuhan politik.

Dengan memperluas kerangka tersebut ke klerus Katolik, otoritas tampaknya mengklasifikasikan tokoh agama sebagai aktor yang sensitif secara politik, bukan semata figur spiritual.

Pembatasan Perjalanan Spontan

Selama bertahun-tahun, pengendalian paspor menjadi instrumen utama dalam model tata kelola CCP. Pejabat di sektor sensitif diwajibkan meminta izin untuk bepergian ke luar negeri, menyerahkan rencana perjalanan terperinci, dan melaporkan aktivitas setelah kembali.

Penerapan sistem serupa terhadap klerus Katolik menandai perubahan cara negara memandang tokoh agama: bukan lagi sekadar pemimpin komunitas iman, melainkan individu yang pergerakan dan interaksinya harus diawasi secara ketat.

Bahasa dalam dokumen tersebut memperkuat kesan ini. Meski diterbitkan atas nama lembaga gereja dan bukan sebagai undang-undang formal, dokumen tersebut berulang kali merujuk pada “persetujuan otoritas pengawas", istilah yang lazim digunakan dalam arahan administratif CCP.

Mekanisme persetujuan dan ketentuan disipliner yang diatur juga menyerupai prosedur birokrasi negara, menegaskan integrasi mendalam antara administrasi keagamaan dan sistem kontrol politik China.

Aturan ini juga memberlakukan persyaratan ketat untuk perjalanan pribadi. Klerus yang ingin bepergian ke luar negeri untuk keperluan pribadi wajib mengajukan permohonan tertulis setidaknya 30 hari sebelumnya, dengan mencantumkan tujuan, rencana perjalanan, durasi, serta pihak yang menyertai.

Pemohon juga harus menandatangani pernyataan tertulis untuk mematuhi rencana yang disetujui dan dilarang mengubah rute perjalanan atau memperpanjang masa tinggal di luar negeri.

Ketentuan ini secara signifikan membatasi perjalanan spontan dan menempatkan personel keagamaan di bawah pengawasan berkelanjutan. Bahkan perjalanan non-resmi pun kini tunduk pada penilaian birokratis, memperkuat pesan bahwa kontak luar negeri, baik bersifat religius maupun personal, dipandang dengan kecurigaan.

Hubungan China dan Vatikan

Dokumen tersebut menguraikan berbagai sanksi bagi pelanggaran aturan. Pelanggaran seperti tidak menyerahkan dokumen perjalanan, bepergian tanpa izin, mengubah rencana perjalanan, melebihi masa tinggal, atau menolak mengembalikan dokumen dapat berujung pada peringatan, pencabutan hak bepergian, atau sanksi yang lebih berat berdasarkan regulasi keagamaan negara dan aturan internal gereja.

Meski tidak secara eksplisit menyebut sanksi pidana, rujukan pada “disiplin serius” mengindikasikan bahwa pelanggaran dapat berdampak jangka panjang terhadap status, penugasan, atau kemampuan seorang klerus untuk berfungsi dalam sistem gereja yang diakui negara.

Sejumlah klerus Katolik yang diwawancarai The Epoch Times menyebut aturan ini sebagai perubahan tajam dari praktik keagamaan yang telah lama berjalan.

Seorang pastor dari Gereja Katolik Santo Antonius di Shenzhen, yang hanya mengungkapkan nama keluarganya Wang demi alasan keamanan, mengatakan keterlibatan internasional merupakan bagian penting dari kehidupan Katolik.

“Katolik adalah agama universal. Konferensi internasional, pelatihan teologi, dan keterlibatan dalam organisasi global selalu menjadi hal yang normal. Sekarang kami diminta menyerahkan paspor. Rasanya seperti sedang dikendalikan,” ujarnya.

Pembatasan ini dinilai berdampak tidak hanya pada klerus, tetapi juga komunitas Katolik secara luas, dengan potensi membatasi pertukaran internasional dan pembinaan teologis.

Aturan paspor baru ini juga muncul di tengah hubungan kompleks antara China dan Vatikan, di mana lembaga gereja yang dikendalikan negara tetap memainkan peran utama dalam pengelolaan Gereja Katolik di China.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi menetapkan tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peternakan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tiga UPTD sektor peternakan di lingkungan Pemprov Sumbar menjadi BLUD itu yakni UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar, UPTD Ternak Unggas, dan UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Semen Beku (BPTSB) Tuah Sakato.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan adanya peralihan menjadi BLUD menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumbar dalam mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor peternakan dan kesehatan hewan.

"Penerapan BLUD diharapkan mampu mengubah pola kerja birokrasi dari yang bersifat kaku menjadi lebih melayani, adaptif, dan inovatif," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (20/1/2026).

Mahyeldi menyebutkan dengan adanya layanan BLUD itu, akan membuat secara birokrasi jadi lebih fleksibilitas, terutama dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD. Kemudian BLUD harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan kualitas layanan secara nyata.

“BLUD memberikan ruang bagi unit layanan untuk lebih mandiri dan profesional. Namun, keleluasaan ini harus dijawab dengan prestasi kerja yang terukur dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga meminta agar UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar terus dikembangkan sebagai ikon layanan publik yang modern dan berbasis digital. Dimana perlu didorong penerapan sistem pendaftaran serta rekam medis berbasis aplikasi, guna meningkatkan efisiensi layanan sekaligus mendukung kemandirian pengelolaan pendapatan.

“Jadi dengan sistem yang lebih modern dan digital, Rumah Sakit Hewan diharapkan mampu memberikan layanan setara standar profesional, sekaligus mengelola pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan,” kata dia.

Begitupun untuk UPTD Ternak Unggas, Mahyeldi menekankan pentingnya penguatan hilirisasi, Mahyeldi berharap UPTD tersebut tidak hanya berfokus pada produksi bibit, tetapi juga mampu berinovasi dalam penyediaan pakan berkualitas dengan harga yang kompetitif melalui pola kemitraan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Selanjutnya UPTD BPTSB Tuah Sakato Payakumbuh, Gubernur mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi produksi, khususnya teknologi sexing pada semen beku, agar peternak dapat menyesuaikan kebutuhan ternaknya secara lebih tepat. Selain itu, fleksibilitas BLUD diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemasaran hingga ke luar daerah.

Mahyeldi menyampaikan, hingga saat ini jumlah BLUD di Sumbar telah mencapai 55 unit dan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, dia menaruh harapan keberadaan BLUD, termasuk di sektor peternakan, dapat terus meningkatkan kinerja tanpa membebani masyarakat.

Menurutnya peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menaikkan tarif setinggi-tingginya, tetapi melalui efisiensi operasional, peningkatan volume layanan, dan inovasi unit usaha yang bernilai tambah.

Dia juga mengajak seluruh jajaran di ketiga UPTD tersebut untuk menjadikan penerapan BLUD sebagai tonggak penguatan sektor peternakan Sumbar yang modern, mandiri, dan berdaya saing.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Sukarli menyampaikan UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Dimana telah ada kolaborasi tersebut diarahkan untuk peningkatan mutu pelayanan medis, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi dan keilmuan terkini di bidang kesehatan hewan.

Selain peningkatan kualitas layanan, Sukarli juga menyampaikan optimisme terhadap kontribusi BLUD Rumah Sakit Hewan terhadap PAD.

Sukarli bilang hingga akhir 2025, PAD yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp1,7 miliar diproyeksikan meningkat menjadi Rp2,4 miliar seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Dikatakannya keberadaan BLUD Rumah Sakit Hewan Sumbar memiliki nilai strategis dan diharapkan dapat berkembang sebagai pusat rujukan layanan kesehatan hewan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti dunia kebudayaan, akademik, dan Gereja Katolik di Indonesia. Romo FX Mudji Sutrisno , rohaniawan Katolik sekaligus budayawan terkemuka Indonesia meninggal dunia di RS Carolus, Jakarta, Minggu (28/12/2025). Romo FX Mudji meninggal dalam usia 71 tahun karena sakit.

"Telah meninggal dunia saudara kita, P Franciscus Xaverius Mudji Sutrisno, SJ (71 tahun) pada hari Minggu, 28 Desember 2025, pukul 20.43 di RS Carolus, Jakarta, karena sakit," bunyi keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Minggu (28/12/2025).

Romo FX Mudji Sutrisno dikenal luas sebagai pemikir lintas disiplin yakni rohaniawan, akademisi, filsuf, budayawan, penyair, dan pelukis. Sepanjang hidupnya, dia memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pemikiran kebudayaan, filsafat, seni, serta refleksi kemanusiaan di Indonesia.

Gagasan-gagasannya banyak dituangkan melalui karya tulis, esai budaya, puisi, lukisan, maupun refleksi spiritual yang memperkaya dialog antara iman, budaya, dan kehidupan sosial.

Kepergian Romo Mudji menjadi kehilangan besar, tidak hanya bagi Gereja Katolik, tetapi juga bagi dunia akademik dan komunitas seni budaya nasional. Sosoknya dikenal kritis, humanis, dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta kebijaksanaan budaya dalam berbagai forum intelektual dan publik.

Menurut informasi akan dilaksanakan Misa Requiem pada Senin dan Selasa, 29-30 Desember 2025, pukul 19.00 WIB di Kapel Kolese Kanisius, Jakarta. Setelah itu, jenazah akan diberangkatkan ke Girisonta pada Selasa, 30 Desember 2025, pukul 21.00 WIB.

Kemudian, prosesi pemakaman akan dilangsungkan pada Rabu, 31 Desember 2025. Upacara diawali dengan Perayaan Ekaristi pukul 10.00 WIB di Gereja Paroki dilanjutkan dengan pemakaman di Taman Maria Ratu Damai, Girisonta.

Berpulangnya Romo FX Mudji Sutrisno menandai akhir perjalanan seorang intelektual dan rohaniawan yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri bagi Tuhan, Gereja, dan bangsa melalui kebudayaan. Warisan pemikiran dan karya-karyanya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.

BRUSSELS - Kota Brussels, Belgia, diguncang insiden tak lazim di tengah hiruk pikuk pasar Natal yang menjadi ikon wisata musim dingin Eropa. Sebuah patung bayi Yesus yang kontroversial telah dicuri dari instalasi Kelahiran Kristus di Grand Place.

Grand Place merupakan alun-alun bersejarah yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Pencurian patung bayi Yesustersebut terjadi antara Jumat larut malam dan Sabtu dini hari pekan lalu.

Peristiwa ini memicu perdebatan publik, kemarahan politisi, hingga diskusi sengit soal batas antara seni dan penghormatan religius.

Patung yang hilang itu bukan figur bayi Yesus yang terlihat pada umumnya. Ia merupakan bayi Yesus yang dibuat tanpa mata, hidung, atau mulut—bagian dari rangkaian karakter kelahiran Kristus yang seluruhnya disusun dari kain dan material lembut.

Instalasi ini sejak awal memantik kontroversi dan kecaman di media sosial, karena banyak warga menganggap representasi bayi Yesus “tanpa wajah” tersebut tidak pantas untuk perayaan Natal.

Pihak penyelenggara; Brussels Major Events, yang mengelola pasar Natal dan instalasi palungan, mengonfirmasi bahwa bayi Yesus itu dicuri dari palungan oleh pihak tak dikenal.

Awalnya muncul laporan bahwa patung tersebut telah “dipenggal”, namun penyelenggara menegaskan bahwa laporan itu tidak benar—kepala patung memang tidak memiliki fitur wajah sejak awal sesuai desain seninya.

Sosok di balik karya itu, seniman Victoria-Maria Geyer, menjelaskan bahwa desain bayi Yesus “tanpa wajah” dibuat agar umat Katolik dari berbagai negara dan latar belakang dapat merasa terwakili.

Dia menciptakan figur-figur kain tersebut agar setiap umat Katolik, dari Jepang hingga Namibia dapat mengidentifikasi dirinya sendiri dalam kisah kelahiran Kristus. Dengan menghilangkan ciri etnis, ekspresi, atau karakteristik tertentu, Geyer berharap pesan universal Natal dapat lebih dirasakan.

Namun idealisme itu memicu badai kritik. Ketua partai MR yang juga bagian dari koalisi pemerintahan Belgia, Georges-Louis Bouchez, menyatakan bahwa karya buatan Geyer “sama sekali tidak mencerminkan semangat Natal.”

Dia bahkan membandingkan patung bayi Yesus "tanpa wajah" itu dengan “manusia seperti zombie di stasiun-stasiun kereta.”

Geyer mengecam keras serangan tersebut, terutama setelah patung Yesus miliknya hilang dicuri dari palungan. Dia menyebut tindakan itu sebagai upaya merusak karya seni dan mengubahnya menjadi kontroversi murahan.

Pasar Natal Brussels dikenal sebagai salah satu yang paling ramai di Eropa. Tahun lalu, lebih dari 4 juta pengunjung memadati kawasan pusat kota untuk menikmati cokelat panas, instalasi pencahayaan, dan berbelanja dari 238 kios yang menjual kerajinan tangan hingga dekorasi.

Di tengah Grand Place berdiri pohon Natal raksasa, sementara instalasi palungan ditempatkan dalam tenda putih sederhana. Wakil direktur Brussels Major Events, Delphine Romanus, mengatakan figur-figur buatan Geyer dipilih melalui tradisi tahunan yang melibatkan Gereja Katolik setempat dan Pemerintah Kota Brussels.

Romanus menambahkan bahwa insiden pencurian seperti ini bukan hal baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa patung bayi Yesus juga pernah dirusak atau dicuri. Karena itu, meskipun patung bayi Yesus kini telah diganti dengan figur baru, pihaknya tidak berencana menambah pengamanan secara drastis.

Penyelenggara dan aparat keamanan mengatakan akan mengawasi area palungan dengan lebih ketat, meski tidak ada ancaman terhadap keselamatan publik. Kepolisian Brussels kini menyelidiki insiden ini sebagai dugaan vandalisme. Hingga kini belum ada indikasi motif politik, anti-agama, atau aksi kelompok tertentu.

Seorang warga Brussels, Francis De Laveleye, menyayangkan bagaimana perdebatan seni berubah menjadi sentimen merusak.

"Yang tidak dapat ditoleransi adalah ketika orang menyerang karya seorang seniman untuk merusaknya dan mengubahnya menjadi kontroversi bodoh yang mempermalukan Brussels," katanya, seperti dikutip AP, Selasa (2/12/2025).