JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago meyakini mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak mungkin melakukan penistaan agama. Dia justru meyakini ada penumpang gelap di balik dilaporkannya JK ke polisi.

Keyakinan itu didasari dengan melihat apa yang telah JK lakukan untuk berupaya meredam konflik yang pernah terjadi di masa lalu.

"Saya ingin mengatakan secara common sense, bagaimana mungkin JK memprovokasi menista agama sementara dialah tokoh rekonsiliasi perdamaian dunia. Itu tidak mungkin menurut saya. Tidak masuk akal, tidak common sense, dan tidak klik dengan kepentingan. Di sini ada penumpang gelap," ujar Pangi dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (28/4/2026).

Di dalam politik, dia mempercayai bahwa tidak ada yang alamiah. Menurut dia, selalu ada yang berperan sebagai arsitektur untuk mendesain atau merencanakan sesuatu untuk kepentingannya.

Pangi menyinggung kasus hukum yang pernah menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelang Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu.

"Itu sudah menjadi pembelajaran yang maha penting yang mestinya tidak perlu terjadi lagi. Sekarang dipancing-pancing lagi soal persoalan agama. Jadi saya katakan iya, ada penumpang gelapnya. Saya merasakan itu kepentingan politiknya jalan," kata Pangi.

JAKARTA - Akademisi, Ade Armando menyatakan dirinya tidak menyebut mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) melakukan penistaan agama dalam ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ade menyebut dirinya hanya menyatakan kalimat yang disampaikan JK bermasalah.

"Tidak sekalipun saya mengatakan, kami mengatakan Pak JK itu menistakan agama, tidak pernah," kata Ade Armando dalam Program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa malam (28/4/2026).

Menurut Ade Armando itu dibuktikan dengan Jusuf Kalla yang tidak melaporkannya. Politikus PSI itu menyebut bahwa yang melaporkannya justru merupakan koalisi advokat asal Maluku.

"Jusuf Kalla tidak melaporkan saya, yang melaporkan saya adalah aliansi advokat Ambon ya kalau ga salah. Saya rasa mungkin Pak JK melihat bahwa saya sendiri tidak menciderai nama baik dia," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ade juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memotong video ceramah Jusuf Kalla.

https://nasional.sindonews.com/read/1698601/13/respons-ade-armando-abu-janda-dilaporkan-ke-polda-metro-terkait-video-ceramah-jk-yang-dipotong-1776755075

"Kami itu membuat podcast tentang pak JK itu tanggal 9 april, video ucapan tadi itu sudah menyebar pada tanggal 8 April, mungkin bahkan lebih awal," akunya.

JAKARTA - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Katolik menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Pertemuan tersebut turut membahas terkait pelaporan terhadap JK ke polisi terkait dugaan penistaan agama dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA) PMKRI Agustinus Tamo Mbapa menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan JK, dia melihat bahwa laporan tersebut tidaklah berdasar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

"Pada saat pertemuan tadi dengan Bapak Jusuf Kalla, sangat jelas bahwa ada konteks yang diedit oleh kelompok tertentu sehingga terkesan Bapak Jusuf Kalla bicara soal dogmatis, soal ajaran agama," kata Agustinus seusai pertemuan di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Dari perbincangan tersebut, dia memastikan tidak ada pernyataan JK yang menyudutkan agama tertentu. Bahkan, kata Agustinus, yang disampaikan JK justru pesan perdamaian.

"Ternyata di akhir ceramah beliau, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan, apalagi membunuh kepada sesamanya," ujarnya.

Oleh karenanya, dia mengimbau kepada seluruh pihak yang turut melaporkan JK ke polisi untuk menghentikan perkara tersebut. Ia tak ingin justru terjadi keterbelahan di masyarakat.

"Bagi rekan-rekan kemarin yang melaporkan Bapak Jusuf Kalla, bagi kami para sahabat segera dicabut karena itu bukan bicara soal dogmatis, itu hanya editan," tuturnya.

Dia menambahkan, "Untuk itu kami harapkan kepada para sahabat jangan terlibat polarisasi untuk kepentingan politik tertentu. Bagi kami kebersamaan kebangsaan itu lebih utama. Yang terakhir kami mengimbau seluruh elemen bangsa untuk tidak terprovokasi."

Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati yang turut hadir dalam pertemuan itu juga menyebut bahwa JK memiliki kiprah dalam membangun kemanusiaan di Tanah Air.

"Pak Jusuf Kalla sebagai salah satu tokoh bangsa, kita tahu persis kiprah Pak Jusuf Kalla tidak hanya omon-omon, tidak hanya bicara, tapi dia pelaku sejarah mendamaikan konflik yang kita tahu sangat berdarah ya, di Poso, di Ambon, di Aceh," tutur Yohanes.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bakal mempertimbangkan untuk melaporkan balik orang-orang yang telah memfitnahnya melakukan dugaan penistaan agama . Namun, lebih dahulu dia mendoakan para pemfitnahnya itu diampuni Allah SWT.

"Kami sedang mulai mempelajari itu di mana letak. Mudah-mudahan Tuhan, Allah, memaafkannya, para pemfitnah itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kami akan pertimbangkan, karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi," ujar JK kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, orang-orang yang telah memfitnahnya itu sejatinya hanya bisa berbicara omong kosong belaka. Sebab, mereka bahkan tidak pernah terjun langsung melakukan perdamaian di daerah konflik sebagaimana yang pernah dia lakukan dahulu di Maluku.

"Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tau mereka semua, orang yang besar ngomong, apa yang dia lakukan pada saat itu (konflik di Maluku terjadi)?" tuturnya.

Dia menjelaskan, sejatinya banyak masyarakat, khususnya jemaah masjid, yang juga hendak melakukan demo mendukung untuk melawan fitnah terhadapnya. Namun, dia melarangnya karena persoalan tersebut harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Orang-orang mau demo, jangan saya bilang, karena itu saya undang Sekjen DMI (Dewan Masjid Indonesia) supaya kasih tahu (jemaah) masjid (untuk) tenang, (jemaah) masjid banyak yang berteriak, bagaimana, Pak, kita lawan? Jangan, jangan. Di Makassar mau demo besar-besaran, jangan, kasih pengumuman, tidak boleh demo," paparnya.

Namun, kata JK, ketika ada masyarakat yang hendak melaporkan para pemfitnahnya itu, dia pun tak bisa melarangnya. Sebabnya, itu semua merupakan hak dari setiap warga negara.

"Tapi secara hukum, kami serahkan pada tim hukum, serahkan ke masyarakat. Banyak masyarakat yang mau (melaporkan para pemfitnah) karena tersinggung, bukan saya yang mau mengambil hukum, (tapi) masyarakat yang mau mengadukan ke hukum. Saya diam aja, tapi masyarakat tidak bisa ditahan kalau dia mau," katanya.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) geram difitnah melakukan dugaan penistaan agama hingga dilaporkan ke polisi. Padahal, JK merupakan orang yang pernah mendamaikan konflik di Maluku dahulu dari isu agama.

"Saya tidak bicara tentang dogma agama, saya tidak bicara tentang ideologi agama, tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh?" ujar JK, Sabtu (18/4/2026).

Menurut JK, ceramahnya yang dilakukan di masjid UGM tersebut sejatinya berbicara tentang perdamaian sebagaimana tema yang diangkat, yang mana dia menjelaskan perdamaian adalah akhir dari konflik. JK lantas mencontohkan berbagai konflik, mulai dari konflik global, Eropa, perang dunia, hingga konflik yang juga ada di Indonesia.

JK juga membeberkan, konflik tersebut bisa terjadi karena berbagai hal, seperti ideologi, wilayah, ekonomi, hingga agama. Salah satu konflik agama tersebut terjadi di Maluku puluhan tahun silam.

"Ada konflik karena ideologi kayak Madiun, ada konflik karena wilayah kayak Timtim, ada konflik karena ekonomi kayak di Aceh. Saya jelaskan satu persatu. Kemudian satu menit saja, bicarakan konflik karena agama. Itulah antara lain Ambon-Poso," tuturnya.

Di situ, JK memaparkan ceramahnya tentang isu agama malah dipotong dan difitnah telah menistakan agama, kaitannya dengan istilah syahid yang digunakan dalam ceramahnya itu. Padahal, dia sendiri merupakan orang yang pernah mendamaikan konflik dahulu sebagaimana yang terjadi di Maluku.

Lihat video: Dipolisikan Soal Ceramah UGM, JK: Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan!



"Syahid dan martir hampir sama (artinya). Cuma bedanya caranya. Kalau syahid semua sama, mati karena membela agama, martir juga begitu, mati karena membela agama. Jadi hanya istilah saja. Tapi karena saya di masjid maka saya pakai kata syahid. Karena kalau saya pakai kata martir, jemaah tidak tahu," jelasnya.

JK memaparkan, istilah syahid itu digunakan untuk menjelaskan agar agama tidak digunakan sebagai salah satu isu untuk berkonflik sebagaimana yang terjadi di Maluku. Imbas konflik di Maluku, 7.000 orang menjadi korban meninggal dunia.

Lebih jauh, kata JK, istilah syahid dimaksud disampaikannya berdasarkan pendapat masyarakat yang berkonflik dahulu, tempat yang pernah didatanginya. Selain itu, konteksnya pun hanya pada konflik dahulu diantara kedua agama, bukan dalam konteks agama Islam ataupun Kristen secara keseluruhan.

"Artinya, orang Islam dan orang Kristen di tempat itu, bukan Islam keseluruhan. Islam-Kristen di tempat itu, di Ambon itu, di Poso itu berpendapat mati dan menewaskan orang mati atau menewaskan itu syahid. Saya tidak bicara tentang dogma agama, saya tidak bicara tentang ideologi agama, tidak," paparnya.

Usai menyinggung istilah syahid tersebut, dia dalam ceramahnya memaparkan tentang cara penyelesaian konflik tersebut dengan mengumpulkan orang-orang yang berkonflik. Bahkan, dia dalam ceramahnya juga menekankan orang yang mengira akan mati syahid tersebut justru diyakini masuk neraka karena telah melanggar ajaran agama.

"Karena itu saya selesaikan ini dengan satu kata, rapat umum, saya undang, kumpulkan di lapangan orang-orang yang berkelahi ini. Bahwa kalian masuk neraka karena tidak ada ajaran Kristen dan ajaran Islam yang mengatakan saling membunuh saudaranya, itu bukan syahid," bebernya.

Ari Sandita - Sindonews

JAKARTA - Sejumlah tokoh lintas agama mendorong penyelesaian polemik pernyataan 'mati syahid' yang disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak perlu dibawa ke jalur hukum. Pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernyataan JK disarankan mengedepankan dialog.

Pendeta Shepard Supit dari Himpunan Warga Gereja Indonesia (HAGAI) mengatakan, ajaran Kekristenan tidak mendorong umatnya membawa persoalan ke ranah hukum. Sebaliknya, penyelesaian melalui dialog dan pendekatan damai lebih diutamakan.

"Kalau ada sesuatu yang dianggap tidak cocok itu biasanya kita memanggil dengan empat mata. Kami selalu mengedepankan dialog," ucapnya saat konferensi pers bersama sejumlah tokoh lintas agama di Jakarta Pusat, Sabtu (18/4/2026).

Dia melanjutkan, dalam perspektif iman Kristiani, konsep penodaan agama masih bersifat relatif dan belum memiliki batasan yang tegas. "Di dalam Kristiani itu istilah penodaan agama itu memang masih menjadi satu perdebatan juga. Apa itu penodaan agama? Kapan itu terjadi dan bagaimana ukurannya?" ujar Supit.

Supit menjelaskan, berbagai perbedaan pandangan teologis kerap muncul. Menurutnya, perbedaan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penodaan agama.

"Kalau itu dianggap penodaan agama, akan sangat banyak yang terlapor. Itu sebabnya kalau saya boleh simpulkan, dari sisi iman Kristiani bahwa memang penodaan agama itu masih sangat relatif sekali," katanya.

Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Kristen Indonesia (KAPKI) Imanuel Ebenhaezer Lubis turut mengimbau agar polemik ini tidak langsung dibawa ke proses hukum. "Jika ditampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Kami tidak pernah mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan," ujarnya.

Ia menyarankan pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernyataan JK untuk mengedepankan dialog. "Sebaiknya isu-isu yang seperti ini ajaklah berdialog beliau. Cara itu lebih wise, lebih berhikmat. Ajaklah berbicara, jangan dulu melaporkan," kata Imanuel.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh sejumlah organisasi lintas elemen, yakni Kesatuan Aksi Pemuda Kristen Indonesia (KAPKI), Perkumpulan Gereja-Gereja di Jakarta (PGGJ), Perkumpulan Generasi Penerus Bangsa (GPB), Himpunan Warga Gereja Indonesia (HAGAI), serta Perhimpunan Advokat Tri Brata Indonesia.

Sebelumnya, pernyataan JK soal 'mati syahid' dalam ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) menuai polemik dan berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah organisasi lainnya.

JAKARTA - Kubu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menduga ada agenda tersembunyi di balik laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) ke Polda Metro Jaya.

Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah menilai, laporan tersebut berpeluang menjadi upaya pembungkaman terhadap JK yang belakangan menyarankan supaya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik di publik.

“Memang menarik mencermati fenomena munculnya serangan sosmed (media sosial) terhadap Pak JK pasca pelaporan terkait kasus ijazah Jokowi. Apakah serangan bertubi-tubi itu upaya untuk membungkam Pak JK bisa saja benar,” kata Husain, dikutip Rabu (15/4/2026).

Dia mengaku di media sosial banyak disebutkan bahwa pelaporan berpeluang karena keluarnya saran JK yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya agar persoalan segera selesai.

“Tetapi untuk membungkam Pak JK dengan pemutar balikan fakta dan mencari cari kesalahan yang sebenarnya tidak ada, bukan tanpa resiko balik. Buktinya saat ini, tanpa diminta justru banyak yg membela Pak JK,” ujar dia.

Dia mengungkapkan, dalam kasus ini sudah ada kalangan tokoh umat Kristiani yang telah menemuinya. Pertemuan ini pun tentunya sudah dikoordinasikan para tokoh agama itu ke kalangan bawahnya.

“Dari kalangan tokoh umat Kristiani banyak yang memberi pandangan posiitif dan mendukung Pak JK. Mereka meyakini niat baik dan ketulusan Pak JK. Tokoh-tokoh ini tentu berkomunikasi juga ke bawah,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, pihak pelapor sendiri belum ada komunikasi dengan JK. Dari sisi JK pun, kata Husain, menilai bahwa dialog memang lebih bermartabat.

“Karena hal dilaporkan tidak jelas pelanggarannya di mana. Harusnya yang dilapor adalah yang memotong video lalu mempostingnya dengan narasi menyesatkan. Itulah biang kerok sebenarnya yang harus dilaporkan. Dia lah otak pengadu domba,” tegas dia.

Sebelumnya, laporan terhadap Jusuf Kalla itu dibuat oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik ke SPKT Polda Metro Jaya, pada Minggu 12 April 2026, malam.

Laporan tersebut dilayangkan karena pernyataan dalam ceramah yang beredar luas di media sosial dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat menyatakan, pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat.

“Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla," kata dia, dikutip Senin (13/4/2026).

Menurut Sahat, langkah hukum ini ditempuh agar persoalan yang berkembang tidak semakin liar di ruang publik, terutama di media sosial.

“Yang kedua, kami juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum," ujar dia.

Senada, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma menegaskan, laporan dibuat karena konten ceramah yang beredar dianggap meresahkan.

“Jadi kami melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami, sebagai tokoh bangsa, Bapak JK segera merespons ini dengan baik, paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semuanya," tutur Gusma.

Ia menegaskan, ajaran Kristen dan Katolik tidak mengenal kekerasan, apalagi tindakan pembunuhan terhadap sesama manusia. Lebih lanjut, dia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan struktur organisasi di seluruh Indonesia guna meredakan situasi. Sementara itu, Sahat menilai pelaporan ini justru menjadi langkah untuk menahan eskalasi kegaduhan di media sosial.

“Justru karena kita mengampuni, kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial. Karena bahkan kita lihat di media sosial, Pak Jusuf Kalla itu kemudian dicerca, dimaki oleh banyak netizen. Sehingga kita letakkan ini di ranah hukum," tutupnya.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membuka ruang dialog terkait laporan dugaan penistaan agama. Hal itu menyusul ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah menuturkan, hal tersebut bisa saja dilakukan untuk menjernihkan persoalan dan menemukan akar permasalahan.

“Tergantung, tapi jika memang diperlukan boleh saja. Dialog akan lebih jernih untuk menemukan akar masalah,” kata Husain, Senin (13/4/2026).

Hal tersebut akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada JK. Sebab, saat ini JK masih berada di luar kota. “Pak JK masih di luar kota. Saya akan komunikasikan,” ujar dia.

Laporan itu dibuat oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik ke SPKT Polda Metro Jaya, pada Minggu 12 April 2026, malam.

Laporan tersebut dilayangkan karena pernyataan dalam ceramah yang beredar luas di media sosial dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Lihat video: Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Soal Dugaan Fitnah Ijazah Joko Widodo



Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menyebutkan, pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat. “Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla," kata dia, dikutip Senin (13/4/2026).

Menurut Sahat, langkah hukum ini ditempuh agar persoalan yang berkembang tidak semakin liar di ruang publik, terutama di media sosial.

“Yang kedua, kami juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum," ujar dia.

Senada, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menegaskan laporan dibuat karena konten ceramah yang beredar dianggap meresahkan.

“Jadi kami melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami, sebagai tokoh bangsa, Bapak JK segera merespons ini dengan baik, paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semuanya," tutur Gusma.

Gusma menegaskan, ajaran Kristen dan Katolik tidak mengenal kekerasan, apalagi tindakan pembunuhan terhadap sesama manusia. Dia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan struktur organisasi di seluruh Indonesia guna meredakan situasi. Sementara itu, Sahat menilai pelaporan ini justru menjadi langkah untuk menahan eskalasi kegaduhan di media sosial.

“Justru karena kita mengampuni, kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial. Karena bahkan kita lihat di media sosial, Pak Jusuf Kalla itu kemudian dicerca, dimaki oleh banyak netizen. Sehingga kita letakkan ini di ranah hukum," ucapnya.

JAKARTA - Salah satu pelapor kasus dugaan penistaan agama dalam program Mens Rea, Novel Bamukmin bakal melakukan mediasi dengan Komika Pandji Pragiwaksono di Polda Metro Jaya hari ini. Novel Bamukmin siap cabut laporan jika Komika Pandji mau bertobat dan meminta maaf.

"Tidak perlu RJ lagi, bahkan kalau perlu cabut laporannya. Cukup tobat dengan jalan satu, ngaku salah," ujar Novel Bamukmin, Kamis (9/4/2026).

Menurut Novel Bamukmin, pihaknya tidak ingin kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Komika Pandji itu dilakukan Restorative Justice (RJ), tapi pihaknya siap mencabut laporan tersebut sebagai saran dari para ulama dan guru agamanya. Namun, ada 4 poin syarat yang harus dipenuhi Pandji agar laporan itu bisa dicabut.

"Sampai saat ini kita belum memberikan RJ, tapi kalau perlu, sebagaimana tuntutan umat Islam, guru, dan ulama, poin-poin persyaratannya, bukan lagi RJ, bahkan kalau sudah terpenuhi itu (poin persyaratannya), saya disuruh untuk mencabut laporan," tuturnya.

Dia menerangkan, meski hingga kini Komika Pandji belum melakukan tabayyun dan menyampaikan permohonan maaf pada umat Islam secara terbuka, manakala dalam agenda mediasi dengan Pandji di Polda Metro Jaya nanti Pandji siap memenuhi poin persyaratan yang akan disampaikannya itu, pihaknya siap mencabut laporan tersebut. Pasalnya, melalui pernyataan tersebut itikad baik Pandji bisa dirasakan.

Lihat video: Komika Pandji Pragiwaksono Penuhi Panggilan Polisi soal Toraja



"Dihukumkan dalam Islam itu yang terwujud, yang betul-betul terealisasi, tertampak. Jadi kita nggak tahu niat hatinya seperti apa, bukan urusan kita, yang kita lihat ucapan apa yang dikatakan Panji, itu yang kita proses," terangnya.

Adapun 4 poin syaratnya itu, tambahnya, pertama Komika Pandji harus bertobat dengan jalan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya itu ke publik, khususnya umat Islam. Kedua, memohon ampun kepada Allah SWT.

"Ketiga, minta maaf kepada umat Islam, keempat!janji tidak mengulangi apa yang telah pernah dilakukan. Empat poin ini nanti saya sampaikan (saat mediasi)," katanya.

Sementara itu, pengacara Novel, Damai Hari Lubis menambahkan, manakala dalam mediasi hari ini Komika Pandji mau memenuhi dan menjalankan 4 syarat tersebut, kliennya bakal langsung mencabut laporannya hari ini juga. "Nanti di hadapan wartawan kita minta, dia mengakui, langsung bisa dicabut," paparnya.

JAKARTA - Kepolisian Aceh diminta memberikan jaminan perlindungan kepada Pendeta Dedi Saputra yang diduga melakukan penghinaan dan penistaan agama. Arif juga meminta kepolisian harus benar-benar netral.

"Dalam KUHP baru pasal penistaan agama sudah dihapus, sehingga Dedi tidak bisa lagi kenakan pasal penistaan agama," ujar Direktur Center for Inter-Religious Studies and Traditions (CFIRST), Arif Mirdjaja, Minggu (22/2/2026).

Menurut Arif, kasus ini akan menjadi preseden negatif tentang kebebasan beragama di Aceh. "Religious freedom adalah non derogable rights yang tidak bisa dikurangi dan negara wajib memberikan jaminan kepada semua tanpa terkecuali," ungkap mantan Aktivis 98 ini.

Sebelumnya, Unit 3 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Aceh berhasil menangkap dan menahan Dedi Saputra, pemilik akun TikTok @tersadarkan5758, dalam perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penistaan agama.

Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Aceh bersama Dinas Syariat Islam Aceh, Satpol PP dan WH Aceh, serta sejumlah organisasi masyarakat Islam lainnya.

Mereka secara resmi melaporkan Dedi Saputra ke Polda Aceh atas dugaan menghina Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Aceh melalui konten yang diunggah di media sosial TikTok. Laporan tersebut diserahkan langsung ke Polda Aceh pada Rabu, 5 November 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mulai menjadwalkan pemeriksaan saksi ahli sebelum melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama hingga ujaran kebencian terkait Pandji Pragiwaksono.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan keterangan para ahli ini diperlukan untuk mengetahui adanya unsur pidana pada kasus Pandji ini.

"Setelah seluruh rangkaian pengumpulan fakta dinilai cukup, penyelidik akan melakukan gelar perkara, untuk menilai apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana," ujar Budi saat dikonfirmasi, Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, nantinya kepolisian bakal meningkatkan status perkara menjadi penyidikan apabila ditemukan unsur pidana.

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana dalam pelaporan terkait pertunjukan stand up comedy Mens Rea itu maka pengusutan bakal dihentikan.

"[Setelah gelar perkara] apakah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak," imbuhnya.

Adapun, kata Budi, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 saksi, termasuk Pandji Pragiwaksono dan dua opener acara Mens Rea yakni Dany Beler dan Ben Dhanio.

"Terlapor PP sudah dimintai keterangan oleh penyelidik pada Jumat, 6 Februari 2026. Sampai dengan saat ini total 27 orang sudah diperiksa, termasuk pelapor, saksi-saksi, serta terlapor," pungkasnya.

Pandji Diperiksa

Dalam catatan Bisnis, Komika Pandji Pragiwaksono telah menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan tindak pidana terkait dengan materi stand up comedy Mens Rea di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2/2026).

Pemeriksaan itu berlangsung delapan jam dengan jumlah pertanyaan yang dilayangkan penyidik sebanyak 63 pertanyaan seputar acara Mens Rea.

Usai menjalani pemeriksaan, Pandji menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan penistaan agama saat membawakan materi stand up comedy dalam acara Mens Rea.

Terlebih, kata Pandji, dirinya tidak ada sedikitpun memiliki niat jahat saat membawakan materi stand up comedy-nya dan murni merupakan karya seni.

"Ya saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama," kata Pandji.

Bisnis.com, JAKARTA — Komika Pandji Pragiwaksono telah menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan tindak pidana terkait dengan materi stand up comedyMens Rea.

Komika kawakan Indonesia itu menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2/2026). Pemeriksaan itu berlangsung delapan jam dengan jumlah pertanyaan yang dilayangkan penyidik sebanyak 63 pertanyaan.

Berikut ini fakta-fakta pemeriksaan Pandji di Polda Metro Jaya:

1. Dicecar soal 'Mens Rea'

Pengacara Pandji, Haris Azhar mengemukakan bahwa puluhan pertanyaan dari penyidik itu seputar penyelanggaraan acara stand up comedy Mens Rea.

"Sebelum penyelenggaraan dijelaskan soal nama-nama dan siapa-siapa saja pelapor terhadap Panji. Lalu ditanyakan soal penyelenggaraan," ujar Haris di Polda Metro Jaya, Jumat (7/2/2026).

Dia menambahkan, dalam pemeriksaan itu Pandji juga menonton ulang potongan video Mens Rea yang menjadi materi laporan dari sejumlah pelaporan.

Misalnya, berkaitan dengan materi soal bagi-bagi tambang terhadap Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah, soal pemilu di Jawa Barat hingga terkait rajin Salat.

"Terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mens Rea," imbuhnya.

Haris pun menyinggung bahwa kliennya itu dilaporkan terkait dengan sejumlah aturan KUHP mulai dari Pasal 300 tentang penodaan agama, Pasal 301 terkait penyebarluasan, Pasal 242 mengenai penistaan terhadap kelompok tertentu, serta Pasal 243 tentang penyebaran ujaran kebencian.

2. Soal Barang Bukti

Selain itu, Haris juga mengaku telah diperlihatkan sejumlah barang bukti yang dilaporkan dalam perkara ini yaitu potongan video soal materi komedi di Mens Rea.

Sebelumnya, barang bukti yang dibawa pelapor ini sempat viral di media sosial lantaran dinilai memuat unsur pelanggaran. Sebab, barang bukti itu termuat dalam file pada flash disk.

Padahal, sebagaimana diketahui tayangan stand up comedy Mens Rea dimuat dalam platform Netflix yang tidak bisa diunduh sembarangan. Dengan begitu, publik pun mempertanyakan keabsahan barang bukti yang dilaporkan oleh pelapor.

Dalam hal ini, Haris mengemukakan bahwa ternyata barang bukti yang menjadi materi pendalaman kasus ini berasal dari potongan video di media sosial.

"Yang ditunjukkan kepada Panji tadi bukan dari bukan video utuh yang 2 jam lebih dan bukan dari Netflix. Tapi ditunjukkan kepada Panji ada link-nya juga dari akun TikTok," ujar Haris.

Haris menilai, seharusnya barang bukti yang dilakukan pendalaman itu adalah materi stand up comedy yang mencakup keseluruhan.

Dengan begitu, konteks komedi yang dibawakan Pandji bisa dinilai secara utuh apakah termasuk pidana atau tidak.

"Nah, jadi baik jugalah lewat di sini mungkin saya bisa sampaikan, maksud dari Panji itu adalah baik juga barangkali polisi juga melihat akun-akun itu sebagai akun-akun yang tidak utuh menggambarkan atau dijadikan sebagai bahan pemidanaan. Karena ini kan urusannya jadi serius sekali padahal bahannya hanya potongan-potongan saja," pungkasnya.

3. Pandji Mengaku Tidak Lakukan Penistaan

Usai menjalani pemeriksaan, Pandji menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan penistaan agama saat membawakan materi stand up comedy dalam acara Mens Rea.

Terlebih, kata Pandji, dirinya tidak ada sedikitpun memiliki niat jahat saat membawakan materi stand up comedy-nya dan murni merupakan karya seni.

"Ya saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama," kata Pandji.

4. Respons Dukungan Gibran

Adapun, Pandji mengaku merasa senang setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungan terhadap dirinya untuk terus berkarya.

Menurut Pandji, Gibran merupakan salah satu pihak yang merespons komedi Mens Rea dengan sangat baik.

"Saya rasa wakil presiden Gibran jadi contoh bahwa gimana baiknya menangkap sebuah joke, gimana baiknya memproses sebuah joke," ujar Pandji.

Pandji menambahkan bahwa materi stand up comedy sejatinya tidak perlu ditanggapi secara serius hingga menimbulkan persoalan. Oleh sebab itu, Pandji mengapresiasi respons Gibran terkait Mens Rea ini.

"Bahwa sebuah joke itu tidak perlu ditanggapi terlalu serius dan tidak perlu sampai menciptakan permasalahan. Saya rasa itu indikasi yang cukup baik," pungkasnya.

Perlu diketahui, Pandji sempat menyinggung Gibran dalam materi Mens Rea. Dalam materi itu, Pandji mengatakan bahwa kondisi mata Gibran selalu nampak seperti orang mengantuk.

Dalam catatan Bisnis, Gibran menyatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan materi stand up comedy tersebut. Sebab, Indonesia sendiri merupakan negara yang memberikan hak setiap warganya untuk kebebasan berekspresi.

Gibran menambahkan, orang-orang seperti Pandji harus bisa didukung untuk terus berkarya agar bisa memberikan masukan sesuai dengan setiap norma, lokal, budaya dan agama yang dianut di Indonesia.

"Saya mendukung anak-anak muda Indonesia, termasuk saudara Pandji Pragiwaksono untuk terus berkarya dan menyuarakan masukan yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa," ujar Gibran dalam keterangan tertulis Rabu (4/2/2026).