Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengalokasikan anggaran Rp3,1 miliar untuk menyewa kantor dan ruko sementara setelah empat kantor pertanahan (kantah) di Aceh yang terendam banjir dan tanah longsor.

Hal itu dilakukan untuk menjaga layanan pertanahan tetap berjalan.

Kantor yang terdampak paling parah berada di Kabupaten Aceh Tamiang hingga harus memindahkan pelayanan ke Kota Langsa.

"Kantor pertanahan yang mendapatkan dampak terbesar akibat bencana banjir dan tanah longsor yaitu kantor Kabupaten Aceh Tamiang sampai pelayanannya kita pindah ke kota lainnya, yaitu ke kota Langsa," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Selain Aceh Tamiang, tiga kantor pertanahan lain yang ikut terisolasi akibat bencana adalah Kantah Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Banjir dan longsor menyebabkan kerusakan berat pada gedung, sarana perkantoran, hingga dokumen pertanahan yang menjadi arsip negara.

"Untuk sarana perkantoran mengalami rusak parah, bahkan rusak berat dan beberapa dokumen yang mengalami kerusakan adalah buku tanah dan surat ukur sebanyak 30 persen rusak akibat terendam banjir dan lumpur, serta semua warkah mengalami kerusakan," kata Nusron.

Data Kementerian ATR/BPN mencatat di Kantah Aceh Tamiang kerusakan meliputi gedung dan bangunan, seluruh sarana perkantoran rusak berat, serta ribuan dokumen terdampak.

Jumlah dokumen yang rusak terdiri atas 22.441 buku tanah atau sekitar 30 persen, 22.880 surat ukur atau sekitar 30 persen, serta 138.989 warkah yang tercatat rusak 100 persen akibat terendam banjir dan lumpur.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian ATR/BPN menyiapkan anggaran tahap pertama senilai Rp3,18 miliar bagi 18 kantor pertanahan terdampak di Aceh dan Sumatra Utara.

Alokasi terbesar diberikan kepada Kantah Aceh Tamiang sebesar Rp844,33 juta, sementara kantor pertanahan lain di Aceh dan Sumatra Utara masing-masing menerima alokasi sekitar Rp135 juta hingga Rp137 juta.

Nusron menjelaskan anggaran Rp3,1 miliar tersebut digunakan untuk menyiapkan sarana evakuasi dan pelayanan sementara, termasuk penyewaan kantor dan ruko, pengadaan peralatan, serta penyelamatan arsip pertanahan.

"Untuk mengatasi masalah tersebut kami telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp3,1 miliar untuk kepentingan sarana evakuasi dan pelayanan sementara dengan rincian sebagai berikut, yaitu sewa ruko dan kantor di Langkat dan Langsa, kemudian pengadaan untuk kantor baik pelayanan back office maupun front office serta restorasi arsip, kemudian layanan arsip nasional dan sebagainya," ujar Nusron.

Dalam rencana tahap kedua usulan revisi anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp2,4 miliar.

Rinciannya meliputi sewa ruko dan kantor di Kabupaten Langkat dan Kota Langsa sebesar Rp86 juta, pengadaan kantor layanan back office sebesar Rp315 juta, serta restorasi arsip terdampak bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar.

Restorasi arsip tersebut mencakup pemulihan 75.362 buku tanah, 76.777 surat ukur, dan 138.989 warkah. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pengadaan genset, perangkat koneksi internet, komputer dan alat pengolah data, serta meubelair guna mendukung layanan pertanahan sementara.

"Evakuasi sementara dilakukan untuk mengamankan dokumen dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Nusron.

Masyarakat yang hingga kini masih memiliki tanah beralas girik tidak perlu khawatir kehilangan hak atas tanahnya. Tanah girik bisa dinaikkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan tanah yang dikuasai dan ditempati tetap dapat diproses untuk memperoleh SHM sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian mengatakan kepemilikan girik hingga saat ini tidak serta-merta membuat tanah masyarakat kehilangan status hukumnya.

"Masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki girik tidak perlu khawatir atau termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Apabila tanahnya ditempati, dikuasai, tetap dapat dimohonkan sertifikat tanahnya melalui kantor pertanahan," kata Shamy melalui keterangan resmi, Rabu (7/1).

Ketentuan mengenai tidak berlakunya surat tanah lama, seperti girik, verponding, dan bukti hak barat lainnya, memang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut disebutkan bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi dikuasai negara apabila tidak didaftarkan.

Namun demikian, dokumen tanah lama tidak langsung diabaikan. Girik dan surat sejenis masih dapat digunakan sebagai petunjuk dalam proses pendaftaran tanah hingga sertifikat resmi diterbitkan.

Shamy menjelaskan untuk mengajukan permohonan sertifikat, pemilik tanah diminta menyiapkan sejumlah surat pernyataan yang menjelaskan riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah. Pernyataan tersebut harus diperkuat oleh minimal dua orang saksi serta diketahui oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat.

"Untuk dua orang saksi itu harus yang mengetahui dan bisa menguatkan riwayat kepemilikan serta penguasaan fisik tanah oleh pemohon, biasanya tetangga sekitar atau tokoh masyarakat yang mengetahui tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik dalam jangka waktu lama," ujarnya.

Terkait biaya pengurusan sertifikat, Shamy menyebut besarannya tidak bersifat tunggal. Biaya bergantung pada jenis penggunaan tanah, luas lahan, serta lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat.

"Untuk simulasi syarat dan biaya, masyarakat bisa lihat secara detail di aplikasi Sentuh Tanahku," ucap dia.

Ia menambahkan seluruh biaya pengurusan sertifikat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Masyarakat juga disarankan menanyakan langsung rincian biaya ke kantor pertanahan setempat agar memperoleh informasi yang jelas dan transparan.

Pemerintah terus mendorong percepatan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sertifikat hak atas tanah menjadi satu-satunya bukti kepemilikan yang diakui negara dan berfungsi sebagai perlindungan hukum di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menginginkan kantor pertanahan (Kantah) menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pertanahan.

“Kita jaga betul Kantah kita supaya menjadi tempat yang saat masyarakat datang bener-bener mereka merasa nyaman untuk merasakan pengurusan di sini. Kita juga harus menyadari, di era saat ini semua prosesnya harus cepat, harus ada hasilnya dengan cepat,” ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan menjadi fokus yang ditekankan Ossy. Ia mengajak jajaran untuk memperbaiki kualitas layanan melalui Kantah yang nyaman dan proses pelayanan yang lebih cepat.

Transformasi layanan merupakan keniscayaan yang harus dihadapi bersama. Meskipun perubahan itu tidak mudah, Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang memberikan layanan kepada masyarakat, sudah sepatutnya memerhatikan kebutuhan masyarakat.

“Sekali lagi, Bapak/Ibu mari kita mulai memikirkan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Kalau bisa, kita buat lebih mudah lagi, kita beradaptasi kepada sistem yang baru yang lebih baik,” kata Ossy.

Sebagai garda terdepan layanan Kementerian ATR/BPN, dirinya menyebut bahwa jajaran Kantah memiliki peran krusial. Untuk itu, Ossy meminta agar setiap petugas memahami alur layanan, mematuhi standar operasional prosedur, serta memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat guna meminimalisir keluhan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta pelayanan pertanahan adaptif, cepat dan bersih.

Dirinya meminta jajaran pertanahan untuk melakukan pembenahan menyeluruh agar mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat.

Nusron menekankan, perubahan perilaku masyarakat, percepatan teknologi, dan standar pelayanan publik yang semakin tinggi membuat Kementerian ATR/BPN tidak boleh bekerja dengan pola lama. Pelayanan pertanahan harus menjadi pelayanan institusi (service institution) yang responsif, sederhana, bersih, dan modern.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025