Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas profesi di bidang jaminan produk halal (JPH) nasional.

“Pemerintah melalui (arahan) Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, sehingga semakin luas pula kesempatan kerja di bidang yang mulia ini, yakni jaminan produk halal,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tak hanya memberikan manfaat baik yang luas bagi masyarakat, Haikal menilai profesi di bidang jaminan produk halal juga sarat dengan nilai-nilai mulia agama.

Salah satu contohnya adalah pekerjaan Juru Sembelih Halal (Juleha) yang terus dibina kompetensinya oleh Direktorat Bina JPH pada Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH.

“Profesi di bidang halal sarat akan nilai ibadah dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Karenanya mari kita syukuri dengan bekerja dengan niat yang mulia, kita kerja secara profesional, amanah, berintegritas, dan selalu berharap keberkahan dari Allah,” ujar Haikal.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Juleha memegang peran penting dalam rantai penyelenggaraan jaminan produk halal.

Menurutnya, Juleha berperan penting di hulu ekosistem produk halal, sehingga kompetensi dan integritasnya dalam menjalankan tugas menjadi bagian penting dari jaminan kehalalan produk asal hewani.

“Juru Sembelih Halal menjadi permulaan, menjadi awal dalam proses sertifikasi halal. Peran Juru Sembelih Halal amat penting,” kata Haikal.

Profesi Juleha, lanjutnya, bukan hanya tugas teknis, tetapi juga menjadi sarana syiar dan wujud pengabdian kepada masyarakat.

“Juru Sembelih Halal bukan hanya tugas, melainkan syiar. Juru Sembelih Halal menebar manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Haikal.

Selain itu, ia juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah besar yang diemban lembaganya untuk memastikan kehalalan produk yang beredar.

“Amanah dari Presiden kepada kami, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, untuk memberikan jaminan makanan yang beredar merupakan makanan yang (terjamin) halal,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MAKASSAR - Pembentukan ekosistem halal di Sulawesi Selatan (Sulsel) terus dikebut untuk membuka jaringan pemasaran baru bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penjualan produk ke kawasan Timur Tengah menjadi salah satu yang dibidik karena mayoritas penduduknya muslim sama dengan di Sulsel.

Oleh sebab itu berbagai produk syariah diyakini memiliki potensi yang sangat besar apabila keran ekspor ke negara-negara tersebut terbuka luas.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel Wahyu Purnama mengatakan upaya perluasan ekosistem halal salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) sepanjang Oktober 2025.

Melalui giat tersebut, pihaknya telah melakukan pendampingan 76 sertifikat profesi juru sembelih halal, pendampingan sertifikat halal untuk dua Rumah Potong Unggas (RPU) di Kabupaten Sidrap, serta pendampingan 3 sertifikat profesi penyelia halal untuk juru sembelih.

Selain itu ada juga pendampingan 10 sertifikat profesi penyelia halal bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pendampingan sertifikat Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) kantin yang berlokasi di kantor Bank Indonesia Sulsel, SMAN 17 Makassar, dan Koperasi Kantor Gubernur Sulsel.

Langkah tersebut sukses memperluas jangkauan ekosistem halal di wilayah ini. Di mana saat ini juru sembelih yang sudah memiliki keahlian sembelih halal mencapai 178 orang, RPU yang sudah bersertifikasi halal sebanyak 9 unit, serta Zona KHAS telah ada sebanyak 8 lokasi.

"Produk yang dikatakan halal bukan hanya dilihat dari bahan bakunya, tapi mulai dari proses sembelihnya dan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Makanya untuk memastikan 100% halal, kita buat ekosistem ini mulai dari hulu ke hilir," kata Wahyu Purnama kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

Penguatan ekosistem halal dari hulu diyakini akan membuat UMKM di Sulsel mudah memiliki sertifikat halal yang bisa menopang penjualan hingga ke mancanegara.

Pasalnya, dikatakan Wahyu, saat ini sertifikasi halal telah menjadi sebuah persyaratan yang diminta banyak negara, bukan hanya negara Islam.

Apalagi di Timur Tengah, di mana negara-negara di sana sudah mewajibkan produk yang masuk harus halal.

"UMKM kita di sini banyak yang belum bersertifikasi halal. Padahal sertifikat halal bisa membuka ekspor ke mana pun di dunia, artinya realisasi ekspor berpotensi meningkat. Makanya kita akan terus perluas jaringan ekosistem ini agar produk kita makin berkualitas," tutur Wahyu.