Bisnis.com, SAMARINDA — Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) Taman Bekapai mencatatkan capaian signifikan sejak diluncurkan Juni 2025.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi menyatakan 15 dari 34 pelaku usaha makanan dan minuman di Bekapai Food Space telah mengantongi sertifikat halal.

Inisiatif ini merupakan buah kolaborasi strategis antara Bank Indonesia, Pemerintah Kota Balikpapan, Kementerian Agama Kota Balikpapan, dan BPD Kaltimtara Syariah dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Balikpapan.

Sejalan dengan itu, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis turut andil menyediakan infrastruktur pendukung, mulai dari tempat sampah, perbaikan air mancur, hingga aktivasi kegiatan olahraga dan hiburan.

"Langkah strategis ini juga merupakan upaya untuk mendukung penguatan citra Kota Balikpapan sebagai destinasi wisata kuliner yang ramah muslim, berkualitas dan berdaya saing," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (28/12/2025).

Dia menambahkan, implementasi Zona KHAS ini diharapkan mampu mengangkat posisi Taman Bekapai sebagai destinasi wisata kuliner halal unggulan di Kalimantan Timur, sekaligus memberikan jaminan kehalalan, kebersihan, dan keamanan pangan bagi masyarakat luas.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Bank Indonesia memfasilitasi penyediaan 102 meja dan 612 kursi seragam untuk 34 UMKM di Bekapai Food Space.

Di sisi lain, BPD Kaltimtara Syariah menyerahkan landmark Zona KHAS sebagai identitas kawasan kuliner halal.

Sementara itu, Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo mengapresiasi langkah nyata Bank Indonesia dalam mendorong ekonomi syariah.

Dia menegaskan Zona KHAS selaras dengan upaya Pemkot mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat fungsi Taman Bekapai sebagai aset sekaligus sentra aktivitas publik dan ekonomi kreatif.

"Pembangunan ekonomi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga nilai kehalalan, keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan," jelasnya.

Namun, dari 34 pelaku usaha, delapan masih dalam proses pengajuan sertifikasi halal, sementara 18 pedagang asongan yang berusaha di kawasan yang sama baru mulai didampingi. Hal ini memerlukan akselerasi dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

Lebih jauh, Bagus mengungkapkan rencana Pemkot mengembangkan taman inklusif di setiap kecamatan dengan konsep serupa.

Adapun, dia berharap perbankan dan instansi terkait dapat mendukung penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan menu makanan kekinian.
"Semua potensi dan mitra utama diharapkan dapat mendukung rencana pengelolaan PKL tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pembentukan ekosistem halal di Sulawesi Selatan (Sulsel) terus dikebut untuk membuka jaringan pemasaran baru bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penjualan produk ke kawasan Timur Tengah menjadi salah satu yang dibidik karena mayoritas penduduknya muslim sama dengan di Sulsel.

Oleh sebab itu berbagai produk syariah diyakini memiliki potensi yang sangat besar apabila keran ekspor ke negara-negara tersebut terbuka luas.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel Wahyu Purnama mengatakan upaya perluasan ekosistem halal salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) sepanjang Oktober 2025.

Melalui giat tersebut, pihaknya telah melakukan pendampingan 76 sertifikat profesi juru sembelih halal, pendampingan sertifikat halal untuk dua Rumah Potong Unggas (RPU) di Kabupaten Sidrap, serta pendampingan 3 sertifikat profesi penyelia halal untuk juru sembelih.

Selain itu ada juga pendampingan 10 sertifikat profesi penyelia halal bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pendampingan sertifikat Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) kantin yang berlokasi di kantor Bank Indonesia Sulsel, SMAN 17 Makassar, dan Koperasi Kantor Gubernur Sulsel.

Langkah tersebut sukses memperluas jangkauan ekosistem halal di wilayah ini. Di mana saat ini juru sembelih yang sudah memiliki keahlian sembelih halal mencapai 178 orang, RPU yang sudah bersertifikasi halal sebanyak 9 unit, serta Zona KHAS telah ada sebanyak 8 lokasi.

"Produk yang dikatakan halal bukan hanya dilihat dari bahan bakunya, tapi mulai dari proses sembelihnya dan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Makanya untuk memastikan 100% halal, kita buat ekosistem ini mulai dari hulu ke hilir," kata Wahyu Purnama kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

Penguatan ekosistem halal dari hulu diyakini akan membuat UMKM di Sulsel mudah memiliki sertifikat halal yang bisa menopang penjualan hingga ke mancanegara.

Pasalnya, dikatakan Wahyu, saat ini sertifikasi halal telah menjadi sebuah persyaratan yang diminta banyak negara, bukan hanya negara Islam.

Apalagi di Timur Tengah, di mana negara-negara di sana sudah mewajibkan produk yang masuk harus halal.

"UMKM kita di sini banyak yang belum bersertifikasi halal. Padahal sertifikat halal bisa membuka ekspor ke mana pun di dunia, artinya realisasi ekspor berpotensi meningkat. Makanya kita akan terus perluas jaringan ekosistem ini agar produk kita makin berkualitas," tutur Wahyu.