REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan ruas jalan nasional di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Salah saru koridor utama mobilitas masyarakat, yaitu jalur Padang–Bukittinggi, dipastikan siap melayani perjalanan pemudik, termasuk melalui pengoperasian jalur Lembah Anai selama 24 jam pada periode mudik.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga konektivitas jalan nasional di Sumatera Barat, termasuk pada sejumlah titik yang sebelumnya terdampak bencana. Dody menyebut jalur Padang–Bukittinggi merupakan salah satu jalur utama pergerakan masyarakat di Sumatera Barat.

"Kami pastikan penanganan pada titik-titik rawan, seperti Lembah Anai dan Sitinjau Lauik, terus dipercepat agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman,” ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Secara umum, ucap Dody, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menargetkan seluruh ruas jalan nasional berada dalam kondisi mantap dan bebas lubang (zero pothole) pada H-10 Lebaran. Upaya pemeliharaan rutin, penambalan, serta peningkatan kualitas perkerasan jalan terus dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

"Khusus pada ruas Padang–Bukittinggi, penanganan difokuskan pada beberapa titik strategis yang sebelumnya terdampak bencana, termasuk kawasan Lembah Anai," lanjut Dody.

Pada periode H-10 hingga H+10 Lebaran, sambung Dody, ruas tersebut difungsionalkan dengan pengoperasian selama 24 jam guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik. Dody menyampaikan progres penanganan di kawasan Lembah Anai saat ini mencapai sekitar 44 persen, dengan pekerjaan pondasi bore pile sekitar 78 persen.

"Selama periode mudik lebaran, jalur tersebut tetap difungsikan untuk melayani pergerakan lalu lintas masyarakat," sambung Dody.

Bisnis.com, PADANG - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat menyampaikan perbaikan jalan di Malalak, Kabupaten Agam, masih terus dilakukan dan hal ini membuat Malalak tidak layak untuk menjadi jalur alternatif pada saat mudik Lebaran 2026 nanti.

Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa titik lokasi KM 82+900 merupakan salah satu titik kerusakan paling parah akibat bencana yang terjadi pada November 2025 lalu. Saat ini, progres pengerjaan terus bergerak cepat, namun tidak disarankan untuk dilalui kendaraan untuk mudik Lebaran.

“Jalan Malalak ini saat kejadian bencana itu, badan jalan terputus sepanjang kurang lebih 150 meter, sehingga akses lalu lintas tidak dapat dilalui,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa untuk mengatasi kondisi tersebut, BPJN Sumbar telah melakukan penanganan darurat dengan menggeser badan jalan ke sisi tebing sehingga ruas jalan dapat tersambung kembali, dan saat ini jalur tersebut sudah kembali fungsional dan dapat dilalui secara teknis.

Namun demikian, secara keseluruhan progres penanganan masih sekitar 8% karena masih terdapat beberapa pekerjaan lanjutan, termasuk pembangunan sejumlah jembatan agar struktur jalan menjadi permanen.

“Secara keseluruhan, estimasi penyelesaian penanganan permanen ditargetkan pada Desember 2026,” sebutnya.

Di sepanjang ruas tersebut, lanjutnya, terdapat sembilan titik kerusakan akibat bencana, dan lokasi Simpang Koto Mambang–Balingka menjadi salah satu yang paling terdampak. Walaupun jalur saat ini telah tersambung, kondisi jalan masih belum ideal untuk dilalui kendaraan.

Hal tersebut disebabkan oleh sebagian ruas masih berupa jalan tanah dan terdapat beberapa titik yang rawan longsor, terutama apabila terjadi curah hujan tinggi. Selain itu, pekerjaan penanganan juga masih berlangsung dengan alat berat yang masih beroperasi di lapangan.

“Untuk pembukaan akses lalu lintas secara resmi masih menunggu hasil asesmen dari pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan,” jelasnya.

Dia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan aspek keselamatan sebelum ruas jalan tersebut dibuka secara resmi untuk kendaraan.

“Meskipun ruas tersebut merupakan jalan provinsi, penanganannya dilaksanakan oleh BPJN Sumbar atas arahan Menteri Pekerjaan Umum setelah bencana yang terjadi pada November lalu,” tutupnya.