Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia memastikan negosiasi Indonesia dengan China terkait persoalan pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ata Whoosh akan rampung pada kuartal I/2026.

COO Danantara Dony Oskaria mengatakan terkait negosiasi tersebut, pihaknya juga tengah menunggu hasil diskusi dengan Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Nanti kita tunggu Pak Menko, tapi nggak usah khawatir, insha Allah kuartal I selesai [negosiasi dengan China]," kata Dony saat ditemui usai agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Danantara juga disebut aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun.

"Nanti sedang didiskusikan dengan Kementerian Keuangan, tapi insyaallah mudah-mudahan kan sudah selesai. Ya kan sudah disampaikan berkali-kali," tuturnya.

Menurut Dony, persoalan utang kereta cepat ini juga tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Dia menilai hal tersebut dapat diselesaikan dan proyek Whoosh telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Pihaknya juga menilai secara operasional proyek kereta cepat mampu berjalan secara berkelanjutan. Meskipun tak dipungkiri terdapat masalah dari sisi investasi awal Indonesia yang dinilai terlalu kecil.

"Masalahnya kan hanya di investasi kita yang kekecilan, sehingga utangnya menjadi besar waktu pembangunan. Kalau saya secara profesional hanya melihat itu kan," tuturnya.

Namun, dia meyakini pertimbangan investasi tersebut telah matang dan diambil dengan latar belakang kebutuhan yang mendasar untuk masyarakat.

"Dan tentu sekarang kita lihat kan dampak ekonominya cukup signifikan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun akan memakai dana APBN.

Hal itu disampaikan Mensesneg usai Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Triwulan 1 dan Kesiapan Angkutan IdulFitri 2026 pada Selasa (10/2/2026) di Stasiun Gambir. Ketika ditanyai wartawan terkait sumber anggaran pelunasan utang Whoosh, Prasetyo memastikan bahwa sumbernya dari APBN.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan terbaru, berdasarkan hasil rapat di Danantara, progres penanganan utang Whoosh masih dalam tahap finalisasi.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh semestinya tak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta proyek kereta cepat yang saat ini sampai Bandung dilanjutkan kembali. Presiden bahkan meminta tidak hanya berhenti di Surabaya, tetapi diperpanjang hingga ke Banyuwangi.

"Inshaallah [proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan]. Saya minta tidak hanya [sampai] Surabaya, [tapi] Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu," ujar Prabowo di Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).

Sebagai gambaran, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sepanjang 142 kilometer menelan investasi Rp110,22 triliun. Artinya untuk setiap 1 kilometer proyek KCJB membutuhkan investasi Rp776,19 miliar. Dengan asumsi jarak Jakarta-Banyuwangi 1.060 km, maka proyek ini dalam hitungan awal akan menelan anggaran sekitar Rp800 triliun.

Pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, pembangunan dijalankan melalui penugasan pemerintah kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2015. Pada tahap awal, WIKA menjadi pemimpin konsorsium BUMN dengan kepemilikan 38%, disusul PT KAI 25%, Jasa Marga 12%, dan PTPN VIII sebesar 25% Melalui Perpres 93/2021, struktur kepemilikan berubah dengan penguatan peran PT KAI sebagai pemegang 58,53% saham PSBI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) 7,08%.

Konsorsium BUMN memiliki 60% saham dalam proyek, sementara sisanya 40% dimiliki konsorsium China melalui entitas Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya sebelumnya juga disinggung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, pengembangan proyek akan tetap dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini meski menuai penolakan di sejumlah kalangan.

Luhut menyampaikan China telah menyatakan kesediaannya untuk turut serta dalam pengembangan lanjutan proyek tersebut dengan syarat penyelesaian restrukturisasi utang kereta cepat. "China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera," kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo—Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Lalu Bagaimanakah Kinerja BUMN Konstruksi yang Bakal Terlibat dalam Proyek ini?

Berdasarkan kinerja keuangan, PTPP dan ADHI melaporkan penurunan tajam laba bersih. Sedangkan WIKA dan WSKT harus menderita rugi bersih. Sebagai informasi, dari sejumlah BUMN Karya ini yang terlibat langsung dalam proyek Whoosh adalah WIKA yang tergabung dalam perusahaan patungan Indonesia-China.

Berdasarkan laporan keuangan, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) membukukan koreksi laba bersih hingga 97,92% dalam periode Januari-September 2025. Dalam periode ini PTPP meraup laba bersih Rp5,55 miliar, turun tajam dibanding pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp267,28 miliar.

Dari sisi top line, pendapatan perusahaan konstruksi pelat merah ini mencapai Rp10,73 triliun hingga akhir September 2025, atau turun 23,33% year on year (YoY) dibanding sebelumnya sebesar Rp14 triliun

Pendapatan tersebut antara lain berasal dari segmen konstruksi senilai Rp8,99 triliun, EPC Rp781,80 miliar, properti dan realti Rp544,46 miliar, pendapatan keuangan atas konstruksi aset Rp247,32 miliar, serta pertambangan Rp190,21 miliar.

Sebaliknya, beban pokok yang ditanggung PTPP juga susut 26,14% YoY menjadi Rp9,12 triliun. Alhasil, laba kotor perseroan tercatat sebesar Rp1,61 triliun, susut 2,36% dibanding Rp1,65 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

PTPP juga membukukan sejumlah beban, di antaranya beban usaha sebesar Rp595,31 miliar, beban keuangan Rp1,5 triliun, serta beban lainnya Rp590,24 miliar. Hal ini membuat laba tahun berjalan PTPP tersisa Rp15,24 miliar.

Dari angka tersebut, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih hanya mencapai Rp5,55 miliar sepanjang kuartal III/2025. Sedangkan, laba yang diatribusikan ke kepentingan nonpengendali mencapai Rp9,68 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, tercatat dalam sembilan bulan pertama 2025 ini total aset perseroan turun 1,88% menjadi Rp55,53 triliun dibandingkan dengan Rp56,59 triliun pada akhir 2024 (year to date/YtD). Rinciannya, liabilitas PTPP berkurang 2,67% YtD menjadi Rp40,23 triliun, sementara ekuitas perseroan meningkat 0,27% menjadi Rp15,29 triliun.

Bila PTPP masih membukukan laba meski jeblok tajam, emiten BUMN Karya lainnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bahkan selama Januari-September 2025 ini membukukan kerugian. Perusahaan menderita rugi bersih Rp3,21 triliun, berbalik dari kondisi laba sebesar Rp741,43 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Kerugian WIKA itu seiring dengan pendapatan bersih yang turun 27,54% YoY menjadi Rp9,09 triliun per kuartal III/2025, dibandingkan Rp12,54 triliun per kuartal III/2024.

Bila dibedah, pendapatan terbesar WIKA dari segmen usaha infrastruktur dan gedung anjlok 41,73% YoY menjadi Rp3,95 triliun. Segmen usaha industri juga menyusut 25,36% YoY menjadi Rp2,63 triliun.

Di sisi lain, WIKA mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar Rp8,33 triliun, menyusut 27,46% YoY. Laba kotor WIKA pun turun 28,46% YoY menjadi Rp758,31 miliar pada sembilan bulan 2025. Namun, setelah menghitung beban serta pendapatan lain, WIKA mencatatkan rugi usaha sebesar Rp215,99 miliar per kuartal III/2025, berbalik dari capaian laba usaha Rp3,94 triliun per kuartal III/2024.

Dari sisi neraca, WIKA telah membukukan total aset sebesar Rp57,01 triliun dengan liabilitas Rp48,44 triliun pada periode yang berakhir 30 September 2025. Ekuitas perseroan pun mencapai Rp8,57 triliun.

Di tengah kinerja keuangan yang tertekan itu, perseroan saat ini menunggu kepastian pembayaran klaim senilai Rp5,01 triliun atas proyek Whoosh. Klaim itu tercatat sebagai piutang dalam penyelesaian kontrak (PDPK), yang diajukan kepada PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) selaku pemilik proyek.

Nilai itu merupakan klaim atas cost overrun yang muncul selama pembangunan proyek Whoosh dan sampai dengan saat ini klaim itu masih dalam proses negosiasi antarpihak

Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito menyatakan upaya peningkatan fundamental dan perolehan dukungan dari stakeholders menjadi faktor penting di tengah kondisi menantang industri infrastruktur saat ini

“Kami aktif membangun komunikasi yang intensif dengan stakeholders kami, karena diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar langkah penguatan dan penyehatan ini dapat berjalan dengan baik,” ucap Agung, Jumat (31/10/2025).

Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) juga tercatat menanggung rugi bersih yang turut dibarengi penurunan pendapatan usaha dalam periode Januari-September tahun ini.

Per kuartal III/2025 WSKT menorehkan pendapatan usaha sebesar Rp5,28 triliun, turun 22,08% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,78 triliun.

Penurunan pendapatan usaha ini sejalan dengan kinerja sebagian besar segmen pendapatan. Rinciannya, pendapatan jasa konstruksi turun 20,79% YoY menjadi Rp3,76 triliun, penjualan precast susut 45,12% YoY jadi Rp506,58 miliar, pendapatan properti terpangkas 67,14% YoY menjadi Rp43,88 miliar, penjualan infrastruktur lainnya turun 34,54% YoY menjadi Rp34,03 miliar.

Selain itu, pendapatan hotel menyusut 11,22% menjadi Rp70,92 miliar, serta dari segmen sewa gedung dan peralatan turut turun 22,06% YoY menjadi Rp6,64 miliar. Sebaliknya, hanya pendapatan dari jalan tol yang naik 2,97% YoY menjadi Rp859,39 miliar

Dalam periode ini, WSKT turut menanggung beban pokok pendapatan sebesar Rp4,30 triliun atau naik 25,62% YoY. Beban pokok pendapatan terbesar berasal dari jasa konstruksi yang mencapai Rp3,33 triliun, atau turun 25,46% YoY. Hasilnya, laba kotor WSKT per kuartal III/2025 susut 1,53% YoY dari Rp995,16 miliar menjadi Rp979,97 miliar.

Dari laba kotor itu, WSKT turut menanggung beban umum dan administrasi Rp1 triliun, beban non contributing plant Rp19,08 miliar, beban pajak final Rp95,37 miliar, dan beban lain-lain Rp638,82 miliar. Sebaliknya, WSKT mendapat pemasukan dari pendapatan bunga sebesar Rp421,43 miliar dan keuntungan selisih kurs Rp26,93 miliar.

Alhasil, WSKT per kuartal III/2025 menorehkan rugi tahun berjalan sebesar Rp3,58 triliun. Dari angka ini, rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih sebesar Rp3,17 triliun, melebar dibanding rugi bersih periode yang sama tahun lalu mencapai Rp3,00 triliun.

Adapun, untuk emiten BUMN Karya yang tersisa, PT Adhi Karya Tbk. (ADHI) membukukan kinerja keuangan yang lebih mendingan dibanding WSKT.

ADHI dalam sembilan bulan pertama 2025 menorehkan laba bersih Rp4,4 miliar, meskipun angka ini turun tajam 93,62% YoY dari laba bersih periode yang sama tahun lalu sebesar Rp69,32 miliar.

Penurunan tersebut sejalan dengan pendapatan usaha perseroan yang terpangkas 38,28% YoY dari Rp9,16 triliun menjadi Rp5,65 triliun. Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan teknik dan konstruksi sebesar Rp4,63 triliun, pendapatan properti dan pelayanan sebesar Rp256,65 miliar, pendapatan manufaktur sebesar Rp552,5 miliar, dan pendapatan investasi dan konsesi senilai Rp211,8 miliar.

Sebaliknya, beban pokok pendapatan ADHI tercatat turun hingga 41,91% YoY menjadi Rp4,82 triliun. Alhasil, laba bruto perseroan sampai akhir September 2025 mencapai Rp833,6 miliar, atau turun 3,47% YoY dari Rp863,5 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, ADHI hingga September 2025 membukukan jumlah aset Rp33,62 triliun, susut dibanding posisinya per akhir 2024 sebesar Rp35,04 triliun. Rinciannya, jumlah liabilitas sebesar Rp23,92 triliun dan ekuitas mencapai Rp9,7 triliun.