TANGERANG - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku miris melihat kejadian rumah doa milik Jemaat Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika, Teluknaga, Kabupaten Tangerang digeruduk warga usai ibadah Jumat Agung, Jumat (3/4/2026). Sahroni menyayangkan masih adanya pihak yang meggunakan cara intimidatif terhadap kegiatan agama lain.

“Saya sangat kecewa dan miris melihat kejadian ini. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama dan menjunjung moral, tapi caranya justru intimidatif dengan membawa massa menggeruduk rumah ibadah di hari besar keagamaan. Ini jelas mencederai nilai toleransi di negara yang berlandaskan Pancasila,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

Sahroni pun meminta semua pihak membiasakan diri menempuh jalur-jalur yang telah disediakan negara, jika menemukan sesuatu perkara atau ketidaksesuaian. “Kalau persoalannya perizinan, tempuh saja jalur administratif yang sudah disediakan negara. Jangan main geruduk berbasis massa seperti ini karena sangat timpang dan intimidatif,” ujarnya.

Sahroni menambahkan, aparat harus tegas terhadap pelaku intoleran. “Jangan terbawa arus massa, ambilah sikap objektif dan humanis. Ke depan jangan biarkan aksi-aksi seperti ini terulang, apalagi menyangkut kegiatan beragama yang sama sekali bukan tindakan kriminal,” tegas Sahroni.

Diketahui, rumah doa milik Jemaat Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika, Teluknaga, didatangi warga usai ibadah Jumat Agung, Jumat (3/4/2026). Para jemaat pun langsung kembali pulang usai Jumat Agung selesai.

Adapun penutupan rumah doa itu dilakukan langsung oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang. Mereka memasang stiker segel pada rumah doa tersebut karena belum memiliki Perizinan Bangun Gedung (PBG).

Diberitakan sebelumnya, pembukaan kembali segel Yayasan dan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten berjalan lancar. Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar selaku mediator dan fasilitator dalam proses musyarawah antara Pemkab Tangerang, Yayasan, dan Rumah Doa menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta kebebasan beragama di Indonesia.

“Sore ini saya turun langsung ke lokasi di Yayasan dan rumah doa POUK Teluknaga untuk hadir langsung di lapangan, melakukan mediasi, serta berkomunikasi dan menghubungi berbagai pihak terkait guna mencari solusi terbaik. Upaya tersebut alhamdulillah terlaksana dan nyata kehadiran negara dalam merespons persoalan di tengah masyarakat,” katanya, Senin (6/4/2026).

Ridwan al-Makassary

Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) FoSS UIII

PADA 2025, radikalisme dan anti-toleransi di Indonesia tidak lagi dapat dibingkai hanya melalui lensa terorisme dan ekstremisme kekerasan seperti yang jamak dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jika tetap bergeming dengan mengaplikasikan bingkai tersebut, maka, resiko yang akan terbit adalah pengaburan lebih banyak hal daripada yang dapat diungkapkannya.

Apa yang dihadapi Indonesia dewasa ini bukan hanya tentang kegigihan ide-ide radikal, tetapi konfigurasi ulang yang telah tertanam secara sosial, dimediasi secara digital, dan ambivalen secara politik. Karenanya, tugas di hadapan kita tidak hanya untuk mengukur ancaman radikalisme, tetapi untuk memahami konteks dari sebuah perspektif yang lebih luas.

Indonesia, tidak diragukan, telah lama dipuji karena kapasitasnya dalam mengelola keragaman melalui perpaduan pragmatis antara ideologi negara, moderasi beragama, dan keterlibatan masyarakat sipil. Lebih jauh, Pancasila, ormas-ormas keagamaan dan non-keagamaan, dan kearifan lokal telah berfungsi dengan baik sebagai peredam gegar budaya.

Namun, ketahanan tidak boleh disalahartikan sebagai kekebalan. Radikalisme di tahun 2025 dapat bertahan bukan karena Indonesia gagal, tetapi karena telah terjadi sejumlah pergeseran.

Pergeseran pertama adalah generasi. Radikalisme tidak lagi ditransmisikan melalui lingkaran studi klandestin atau jaringan jihadis transnasional. Juga, tidak lagi melalui halaqah kaum pengasong khilafah dan pengusung sunnah rasul yang ketat di masjid-masjid.

Malahan, ia semakin beredar dan menyebar melalui ekosistem media sosial yang menghargai kemarahan, penyederhanaan, dan kepastian moral. Bagi generasi muda Indonesia, generasi milenial dan generasi Z, banyak di antaranya sadar politik tetapi tidak percaya secara institusional.

Mereka ini rawan terpapar narasi radikal melalui digitalisasi yang menawarkan kejelasan di tengah keruwetan narasi. Narasi radikal ini tidak selalu menyuarakan kekerasan, atau secara eksplisit anti-negara, tetapi acap juga muncul sebagai absolutisme moral, politik identitas eksklusif, atau pembacaan konspirasi kehidupan nasional.

Di sinilah penilaian atas radikalisme menjadi sulit. Jika radikalisme hanya diukur dengan penangkapan atau insiden kekerasan, Indonesia tampaknya berhasil. Aparat keamanan telah menjadi lebih canggih, dipimpin oleh intelijen, dan dibatasi secara hukum.

Serangan profil tinggi telah menurun. BNPT tidak lagi menangkap jaringan teror dengan mengepung yang disiarkan secara langsung. Angka terorisme menurun drastic. Tetapi, jika radikalisme dipahami sebagai pandangan dunia yang mendelegitimasi pluralisme dan menormalkan kekerasan simbolis, maka gambarannya lebih ambigu. Jumlah mereka yang terpapar virus radikalisme ini tampaknya cukup banyak.

Pergeseran kedua terletak pada pengaburan batas antara agama, politik, dan keluhan. Di masa lalu, sejumlah analis dan skolar tergoda untuk memisahkan “radikalisme agama” dari “ketidakpuasan politik”. Dalam praktiknya, keduanya semakin tumpang tindih.

Ketidaksetaraan ekonomi, persepsi penangkapan elit, dan pembangunan yang tidak merata, sebagaimana yang banyak terjadi di luar Jawa, telah menciptakan lahan subur bagi narasi yang membingkai ketidakadilan dalam istilah moral atau teologis. Radikalisme, dalam pengertian ini, kurang terkait dengan doktrin dan lebih banyak terkait tentang martabat atau harkat.

Lebih jauh, ini membantu menjelaskan mengapa program deradikalisasi yang berfokus secara sempit pada ideologi acap menghasilkan dampak yang terbatas. Kita akan sulit untuk membujuk seseorang keluar dari pandangan dunia yang terus diperkuat oleh pengalaman hidup.

Ketika akses kepada pekerjaan, perumahan, atau pendidikan berkualitas terasa terhalang secara struktural, kemarahan moral bersalin rupa menjadi responsi rasional. Bahaya muncul ketika kemarahan itu disalurkan ke dalam kerangka kerja eksklusif atau absolutis yang menyangkal legitimasi dan eksistensi orang lain yang berbeda.

Kekuatan Indonesia di antaranya terletak pada masyarakat sipilnya yang solid, terutama organisasi Islam arus utama (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) yang menggabungkan otoritas teologis dengan layanan sosial. Sepanjang tahun 2025, di luar kemelut pada pucuk pimpinan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), peran mereka tetap sangat diperlukan, namun juga di bawah tekanan.

Komunitas agama yang lebih muda tampaknya kurang menghormati otoritas institusional dan lebih dominan dipengaruhi oleh pengkhotbah digital karismatik atau tokoh online anonym yang menguasai panggung media elektronik. Oleh karena itu, kontes yang mengemuka bukanlah antara Islam “moderat” dan “radikal” dalam arti abstrak, namun antara mode otoritas agama yang bersaing.

Dalam konteks ini, negara harus menanggapi perubahan ini dengan serius. Pendekatan regulasi yang menekankan pengawasan dan larangan mungkin diperlukan di pinggiran, tetapi tidak cukup di pusat.

Mengantisipasi hal tersebut yang dibutuhkan adalah strategi budaya, yaitu strategi yang berinvestasi dalam literasi digital, mendukung suara komunitas yang kredibel, dan mengatasi akar sosial-ekonomi yang timpang. Radikalisme dapat berkembang pesat ketika kepercayaan kepada negara berada di titik nadir.

Lebih jauh, ada juga risiko penjangkauan yang berlebihan. Ketika bahasa radikalisme diperluas untuk memasukkan perbedaan pendapat, konservatisme, atau opini yang tidak populer, itu semakin kehilangan nilai analitis dan legitimasi demokratis.

Demokrasi yang sehat harus mentolerir ketidaknyamanan. Tantangannya adalah membedakan antara kontestasi dan delegitimasi. Perbedaan ini membutuhkan kerendahan hati intelektual dan pengekangan politik, kualitas yang acap terbatas dalam kenyataan.

Pada tahun 2026, lintasan Indonesia tidak akan bergantung pada kemampuannya untuk “menundukkan” radikalisme, namun pada kapasitas negara untuk mengelola pluralisme dalam kondisi perubahan digital yang cepat.

Ini termasuk mengelola instrumentalisasi politik agama, memastikan peluang ekonomi yang adil, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Singkatnya, radikalisme jarang menjadi penyebab keretakan masyarakat, namun lebih seringnya ia adalah gejala.

Pungkasannya, pada tahun 2025, pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah ide-ide radikal itu ada, tetapi apakah masyarakat Indonesia dapat terus menyerap, menegosiasikan, dan mengubahnya tanpa menggunakan kekerasan.

Sejarah menunjukkan optimisme yang hati-hati. Namun, optimisme, agar tetap kredibel, harus disertai dengan refleksi. Menilai radikalisme, kemudian, sejatinya, adalah latihan menilai diri kita sendiri: ketidaksetaraan kita, percakapan kita, dan kesediaan kita untuk hidup dengan perbedaan tanpa mengubahnya menjadi musuh.

Eksistensi tidak harus ditunjukkan dengan selalu merasa paling benar dan menegaskan keunggulan diri dalam kompetisi.

JAKARTA - Reuni 212 sebagai salah satu peristiwa yang mewarnai pengujung 2025 menjadi sorotan banyak pihak. Walaupun seringkali diserukan dengan jargon gerakan damai, tapi nyatanya ditemukan narasi dan propaganda intoleran di beberapa perayaan reuni sebelumnya. Ini terjadi karena masih banyak kalangan dari umat Islam yang belum memahami hakikat Islam sebagai agama yang moderat dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta, Bukhori Sail At-Tahiri menanggapi adanya gerakan serupa yang ditengarai sarat menggunakan jargon-jargon agama, hingga seruan penolakan terhadap bendera Merah Putih dan kemudian menggantinya menjadi bendera Islam. Menurutnya, seringkali umat Islam yang masih awam ilmu agamanya mencampuradukkan penempatan antara budaya dan syariat.

"Panji yang disebut sebagai bendera Islam atau panji Rasulullah, yang berwarna hitam dan bertuliskan 'La Ilaha Illallah' berwarna putih bukanlah bendera Islam. Itu adalah panji atau bendera yang khusus digunakan ketika peperangan di masa Rasulullah dan para khalifah. Tentu terlihat sangat dipaksakan penggunaannya jika dikibarkan di Indonesia yang saat ini dalam kondisi damai," kata KH. Bukhori di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Jika memang panji atau bendera yang demikian benar dikatakan sebagai bendera Islam, maka kenapa negara-negara Islam lainnya tidak ada yang menggunakannya sebagai bendera sah negaranya? KH. Bukhori mencontohkan, Arab Saudi yang dikenal sebagai negara Islam, malah menggunakan bendera hijau khasnya sebagai bendera negara yang sah. Begitu juga negara lain seperti Mesir, Suriah, dan Irak, yang dikenal sebagai tempat-tempat besar peradaban Islam, juga menggunakan benderanya masing-masing.

"Sebagian masyarakat Indonesia tidak paham akan hal ini. Begitu mereka melihat ada panji atau bendera yang dinamakan sebagai bendera Islam, mereka menganggapnya itu benar-benar suatu kewajiban dalam Islam. Padahal, tidak ada anjuran bahwa bendera Islam adalah hitam dituliskan 'La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah' putih. Tidak ada. Adapun bendera dari negara-negara Islam, termasuk Indonesia, adalah salah satu ungkapan sejarah berdirinya bangsa tersebut," kata KH. Bukhori.

KH. Bukhori memiliki pandangan bahwa bendera negara adalah hal yang terkait dengan filosofi bernegara di wilayah masing-masing negara. Justru Merah Putih itulah yang sudah menjadi ciri khas kita selama sekian tahun sejak kemerdekaan dikobarkan. Sehingga, ide atau gagasan untuk mengganti bendera itu sama sekali tidak bermanfaat, karena korelasi bendera merah putih dengan sejarah Indonesia itu sudah sudah tepat. Tidak perlu bendera merah putih diganti menjadi bentuk yang lainnya, karena juga tidak ada yang namanya bendera Islam.

KH. Bukhori menyayangkan apabila masih banyak kalangan umat Islam yang berlebihan dalam menjalankan agamanya. Sikap berlebihan semacam ini seringkali menjadi fanatisme salah tempat yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk diarahkan pada kepentingan politik praktis. Menjadi moderat sebenarnya memberikan imunitas terhadap umat Islam agar tidak mudah terbawa arus politis dan segregatif.

"Misalnya saja, kadang ada keinginan untuk berbuat yang terbaik, lalu ia melebih-lebihkan upayanya di luar yang semestinya. Itu kan seperti orang memasak hidangan atau makanan, namun karena dia ingin enak, dikasih garam sebanyak-banyaknya, atau diberi bumbu yang tidak sesuai dengan porsinya. Tidak bisa seperti itu. Dalam beragama juga demikian, sikap berlebihan yang salah tempat justru akan merusak praktik beragama seseorang," ungkapnya.

Menurut KH. Bukhori, agama Islam itu sangat menjunjung tinggi terjadinya kesejahteraan dan kedamaian di masyarakat. Jadi, kalau ada ajakan atau pemahaman yang mengabaikan atau bahkan melanggar kemanusiaan, itu jelas tidak berasal dari Islam. "Kemanusiaan dan realitas sosial itu sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Tujuan kita beragama Islam itu salah satunya supaya kita bisa hidup damai dan sejahtera. Kalau kemudian kita menerapkan ajaran Islam, kok yang terjadi adalah huru-hara dan semacamnya yang akhirnya malah saling serang hanya karena perbedaan yang remeh, itu adalah pemahaman dan pengamalan beragama yang keliru," ujarnya.

Apabila membandingkan warga dari beberapa negara yang pernah ia kunjungi, kata KH. Bukhori, orang Indonesia dikenal relatif ramah, namun sebenarnya tidak mudah dipengaruhi. Ideologi transnasional yang jelas-jelas bertentangan dengan kearifan bangsa Indonesia dengan sendirinya akan tertolak. "Kalau seandainya bangsa Indonesia itu punya karakter keras yang dominan, mungkin sudah dari dulu menjadi bangsa yang keras. Tapi, alhamdulillah, kita sudah biasa hidup rukun dengan berbagai suku, bangsa, dan agama yang berbeda. Kerukunan hidup berbangsa inilah yang harus kita jaga bersama," katanya.

JAKARTA - Kemajuaan era digital harus diantisipasi untuk mencegah intoleransi, kekerasan, dan bullying di dunia pendidikan yang membahayakan generasi masa depan bangsa. Kasus peledakan bom di SMAN 72 Jakarta menjadi bukti, kemajuan teknologi bisa menjadi seseorang terpapar paham kekerasan.

Hal itulah yang membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus bergerak membuat langkah-langkah pencegahan. Salah satunya dengan menggelar Deklarasi Pelajar Damai yang digelar serantak di sekolah-sekolah di lima lokasi Desa Siap Siaga BNPT.

Masing-masing di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cirebon. Kegiatan digelar bersamaan dengan upacara bendera pada Senin (17/11/2025).

Deklarasi Pelajar Damai yang diikuti ribuan siswa ini mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan Pelajar Damai sebagai upaya mencegah intoleransi, kekerasan, dan bullying di lingkungan pendidikan. Deklarasi yang digelar dengan suasana khidmat itu menegaskan kembali peran sekolah bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan akhlak.

Di Pandeglang, deklarasi digelar di Kecamatan Menes digelar sekitar 16 SMA/SMK/SMP. Mulai dari Camat Menes Usep Sudarmana SIP, Danramil Menes Lettu Inf Ibna Suhar, Kapolsek Menes Kompol sampai jajaran Babinsa, Bhabinkamtibmas turun menjadi pembina upacara.

Di Kecamatan Pasirjambu Kabupatan Bandung, deklarasi di digelar di 9 SMA/SMK. Kemudian di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di 18 SMA/SMK, sementara di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak di 15 SMA/SMK, dan di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon digelar di 6 SMA/SMK.

Seperti SMAN 4 Pandeglang upacara diikuti sekitar 1.300 pelajar sekolah tersebut. Bertindak sebagai Pembina Upacara Danramil Menes Lettu Inf Ibna Suhar. Pada kesempatan itu, Letda Ibna Suhar membacakan amanat yang dari BNPT.

Ia mengajak para pelajar diajak merenungkan kembali bahwa keberagaman adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sekolah. Perbedaan latar belakang, agama, penampilan, hingga kondisi keluarga kerap menjadi alasan munculnya tindakan merendahkan atau mengejek teman sebaya.

Padahal, menurut para penyelenggara, bentuk sekecil apa pun dari ejekan, pengucilan, atau merendahkan adalah tindakan bullying yang harus dihentikan.

“Kekerasan tidak hanya soal fisik. Kata-kata, tatapan meremehkan, dan menjauhkan seseorang dari pergaulan juga bentuk kekerasan yang menyakiti,” ujarnya dikutip Selasa (18/11/2025).

Selain bullying, para pelajar juga diberikan pemahaman mengenai bahaya sikap intoleran, yakni merasa paling benar dan menolak perbedaan. Para pembina menekankan bahwa nilai-nilai kebangsaan Indonesia dibangun di atas keberagaman, sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, intoleransi yang tumbuh di lingkungan pendidikan dinilai dapat mengancam harmoni sosial.

Kepala SMAN 4 Pandeglang, Dewi Asiah menyambut baik Deklarasi Damai yang digagas BNPT. Ia menyatakan bahwa sekolah akan menerapkan pembacaan deklarasi tersebut dalam upacara rutin.

“Deklarasi Damai ini langkah positif. Kami akan menyampaikan setiap upacara agar tertanam dalam pikiran siswa,” katanya.

Ia berharap deklarasi itu tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar dipahami dan diamalkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

“Pengucapan Deklarasi Damai harus menjadi nilai yang dihayati, bukan sekadar kata-kata. Harapannya, siswa mampu menerapkannya dalam sikap dan perilaku mereka,” tutur Dewi.

Camat Menes Usep Sudarmana yang menjadi Pembina Upacara di SMA Wali Songo Menes mengatakan, deklarasi sangat bagus untuk agar para pelajar memahami bahaya intoleransi, radikalisme, dan bullying. Dengan begitu diharapkan, mereka bisa menghindari tiga hal tersebut, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

“Deklarasi sangat tepat untuk menunjang program Desa Siap Siaga di Kecamatan Menes ini. Semua unsur pimpinan Muspika Kecamatan Menes, di seluruh sekolah di Menes. Jadi kami bagi tugas Pak Kapolsek dengan anggotanya, Pak Danramil dengan anggotanya, dan Camat juga dengan anggotnya,” terang Usep.

Ia berharap dengan adanya deklarasi ini, bisa mengingatkan para pelajar bahwa intoleransi, kekerasan, dan bullying adalah tindakan tercela dan tidak sesuai norma bangsa Indonesia.

“Mudah-mudahan dengan deklarasi ini kita semua komitmen, pemerintah, masyarakat, pelajar untuk melawan bullying, intoleransi, dan kekerasan,” tegasnya.

DENPASAR - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan Sekolah Damai di Aula Disdikpora Provinsi Bali, Denpasar, Bali pada Kamis (6/11/2025). Kegiatan yang menggandeng Disdikpora Provinsi Bali ini mengusung tema Menumbuhkan Ketahanan Satuan Pendidikan dalam Menolak Paham Intoleransi, Kekerasan dan Bullying di Bali.

Direktur Pencegahan BNPT, Prof Irfan Idris menegaskan bahwa Pancasila harus terus dijaga sebagai ideologi bangsa yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk berperan aktif dalam memperkuat karakter peserta didik agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

“Siswa merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ideologi radikal karena mereka masih muda dan sedang dalam masa pencarian jati diri. Di sinilah pentingnya peran guru sebagai pembimbing yang mampu memberikan arah dan teladan yang benar,” ujar Irfan.

Dia mengingatkan agar para guru di sekolah peka terhadap perilaku siswanya masing-masing. Menurutnya, beberapa gejala awal dapat dilihat dari perubahan sikap, bahasa, maupun gestur yang tidak wajar dibandingkan dengan siswa lain. Tanda-tanda seperti itu, katanya, bisa menjadi indikasi awal adanya pengaruh paham intoleransi, radikalisme, hingga terorisme.

Irfan juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap hasil berbagai survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda Indonesia kini mulai meragukan Pancasila sebagai ideologi yang final. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa yang plural dan majemuk.

“Lebih dari separuh generasi muda saat ini beranggapan bahwa Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara. Ini tentu sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan kita,” ujarnya.

Menurut Irfan, saat ini cara penyebaran ideologi radikal kini telah mengalami pergeseran. Bila pada masa lalu rekrutmen dilakukan secara langsung dari pintu ke pintu, kini prosesnya banyak terjadi secara daring.

"Sekarang, kelompok teror melakukan perekrutan melalui media sosial, platform digital, bahkan permainan daring (game online). Ini menjadikan generasi muda semakin rentan jika tidak dibentengi dengan literasi digital dan pemahaman kebangsaan yang kuat," ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Kepala Disdikpora Provinsi Bali, A.A. Istri Vera Laksmi Dewi menegaskan bahwa Bali harus terus menjadi contoh daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kebebasan beragama, dan saling menghargai perbedaan.

“Bali harus memasuki era baru yang menjamin kebebasan beragama dan toleransi, di mana seluruh masyarakatnya dapat hidup berdampingan dalam suasana damai,” katanya.

Ia menekankan, guru memiliki peran sentral dalam membangun ketahanan peserta didik terhadap pengaruh ideologi yang menyimpang dan membahayakan jika dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan.

“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan dan penjaga moral generasi muda. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis, tangguh, dan damai, demi terwujudnya generasi muda Bali yang cerdas, berintegritas, dan cinta damai,” seru A.A. Istri Vera.

BNPT juga menghadirkan Adnan Salim Kardianto, seorang mitra deradikalisasi yang pernah terjerumus dalam jaringan kelompok radikal. Dalam kesaksiannya, Adnan bercerita bagaimana ia dahulu terlibat aktif dalam penyebaran paham intoleran melalui pesan singkat dan media sosial hingga akhirnya dijerat pidana.

Ia mengaku bahwa banyak orang yang terjerat dalam kelompok radikal justru tidak memiliki dasar keilmuan agama yang kuat dan tidak memiliki guru yang benar dalam memahami ajaran Islam.

“Kebanyakan yang masuk kelompok teror itu justru orang yang kurang ibadah dan tidak punya guru agama yang tepat. Mereka berpikir secara hitam-putih, benar-salah, tanpa ruang untuk berdialog atau memahami konteks,” tuturnya.

Menurut Adnan, paham seperti itu lahir dari propaganda ideologi transnasional yang berbahaya karena menanamkan keyakinan bahwa kebenaran hanya milik kelompoknya sendiri, sementara yang lain dianggap musuh.

“Kelompok teror sering menggunakan dalil agama yang benar, tetapi ditafsirkan secara sempit. Tujuannya untuk menguatkan militansi dan membenarkan kekerasan atas nama agama,” sebutnya.