Pemerintah tengah mematangkan rencana pembentukan pusat keuangan internasional atau International Financial Center (IFC) di Bali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kawasan tersebut berpotensi dikembangkan di dua hingga tiga titik berbeda.

“Kami siapkan di Bali,” kata Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (24/6).

Langkah pertama yang harus diselesaikan adalah pembentukan payung hukum, melalui undang-undang, sebelum masuk ke tahap pengaturan teknis dan pembentukan kelembagaan. “Ya kami bentuk undang-undangnya dulu., baru kami atur teknisnya,” kata dia.

Airlangga menyebut, pemerintah juga telah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan sejumlah lembaga terkait mengenai rencana tersebut. Struktur pengelola atau pimpinan lembaga IFC masih terlalu dini untuk ditentukan.

Keinginan membentuk IFC muncul karena pemerintah ingin meningkatkan daya tarik terhadap arus modal global. Langkah ini meniru keberhasilan negara-negara yang menjadi pusat keuangan internasional, seperti Singapura dan Uni Emirat Arab.

Airlangga menjelaskan, investasi yang masuk ke Indonesia melalui skema konvensional hanya mencapai sekitar Rp 2.200 triliun per tahun. Angka ini masih jauh di bawah dana yang berhasil dihimpun Singapura melalui statusnya sebagai pusat keuangan global. “Mereka bisa menarik investasi Rp 5.000 triliun,” ucapnya.

Dana yang masuk tidak seluruhnya diinvestasikan di negara tersebut. Ada yang ditampung terlebih dulu, sebelum disalurkan ke berbagai negara tujuan investasi.

Selain Singapura, Airlangga juga menyinggung keberhasilan Dubai dalam mengembangkan pusat keuangan internasional. Ia menyebut Dubai International Financial Centre (DIFC) saat ini mengelola aset dalam jumlah sangat besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat untuk mematangkan landasan hukum pengembangan pusat keuangan internasional atau international financial center (IFC) di Indonesia. Setelah mendapatkan legitimasi di revisi terbaru Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pemerintah sudah mulai menjajaki metode penerapan sistem hukum khusus yang bisa menarik minat investor global.

Pertemuan antara pemerintah dan Mahkamah Agung (MA), Rabu (10/6/2026) sore di kantor MA ini mengawali penjajakan tersebut. Perwakilan pemerintah yang diketahuo hadir adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pembahasan yang bergulir di antara cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif ini tidak lain dari penerapan sistem hukum hingga peradilan, khusus untuk pengembangan IFC ini. Sebab, berdasarkan praktik terbaik negara-negara lain, adopsi sistem hukum kolonial Inggris atau Anglo-Saxon yaitu common law adalah salah satu prasyarat.

Penjajakan lebih dalam diperlukan Indonesia lantaran sistem hukum yang umum diterapkan di Tanah Air adalah peninggalan Eropa Kontinental, yakni civil law.

Sebagai informasi, common law bersumber pada putusan pengadilan sebelumnya (yurisprudensi) atau preseden yang mengikat. Sementara itu, civil law menggunakan hukum tertulis atau kodifikasi di mana suatu perkara di pengadilan diputuskan berdasarkan teks UU.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, wacana adopsi common law di Indonesia untuk IFC sudah sempat dibicarakan di internal MA sekitar dua pekan lalu. Pembicaraan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama Menkeu Purbaya dan Menko Airlangga.

Purbaya mengamini pertemuan yang terjadi lalu Rabu itu usai ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Lebih lanjut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin menyebut pembicaraan pemerintah dengan MA baru tahap awal.

Herman menyebut pengkajian dengan MA diperlukan untuk mencari praktik terbaik adopsi common law di Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu memelajari cara negara-negara yang mengadopsi common law khusus untuk IFC saja. Salah satu contohnya yakni China.

"China kan civil law. Jadi best practice aja. Negara-negara lain udah punya IFC yang setara kan. Ya dicari jalannya sih, makanya ini dikaji dulu," jelas Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sistem hukum common law ini rencananya diterapkan pada suatu kawasan ekonomi khusus (KEK). Dalam hal IFC, pemerintah telah memaparkan rencana pengembangan KEK Finansial di Bali.

"Nanti kami akan berkonsultasi dengan MA, terutama aplikasi daripada common law di dalam special economic zone. Nanti dalam waktu 1-2 hari kami akan berkonsultasi dengan MA. Nanti kami craft bagaimana regulasi dalam SEZ, dan juga memanfaatkan UU P2SK yang baru saja disetujui, jelasnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam.

Adapun penjajakan yang dilakukan pemerintah bakal dilakukan secara simultan dengan penyusunan UU khusus untuk IFC. Sebab, berdasarkan UU P2SK yang disahkan 4 Mei 2026 lalu, pemerintah dan DPR diamanatkan untuk menyusun UU khusus IFC tiga bulan setelah pengesahan Omnibus Law Sektor Keuangan.

Pada beleid UU P2SK, pengembangan pusat finansial internasional Indonesia menjadi salah satu dari total 17 pembahasan yang disepakati pemerintah dan parlemen.

"Jadi Indonesia International Financial Center akan disusun melalui undang-undang tersendiri dan akan diselesaikan paling lama tiga bulan sejak undang-undang ini [P2SK] diselesaikan," ungkap Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Misbakhun, IFC akan dirancang dalam bentuk enklave khusus dengan keistimewaan dalam hal regulasi perpajakan, penanganan sengket perdata, serta pengelolaan wilayah, guna menjadi pusat investasi global.

Di dalam kawasan tersebut, investor akan bisa mendirikan berbagai institusi jasa keuangan. Contohnya, family office, perbankan, asuransi, pengelola dana pensiun, maupun modal ventura.

"Itu diberikan perlakuan yang sifatnya khusus, pengawasan yang sifatnya khusus, kemudian kalau ada persengketaan perdata, di sana juga diberikan metode penyelesaian perdata yang sifatnya cepat, sehingga menimbulkan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan investasinya di sana dan kemudian mengembangkan usahanya dari wilayah tersebut," jelasnya.

STABILITAS KEBIJAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Indonesia menyebut akan mencontoh IFC yang dikembangkan di Uni Emirat Arab (UEA). Di negara tersebut, setidaknya ada dua kawasan selayaknya enklave yang memiliki kekhususan pada sistem hukum, perpajakan, serta peradilan yaitu Dubai International Financial Centre (DIFC) dan Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai bahwa kepercayaan investor adalah faktor terpenting untuk mencapai keberhasilan dalam mengembangkan pusat keuangan global ini di Indonesia. Muatannya lebih besar dibandingkan sekadar insentif pajak.

Menurutnya, investor global masuk ke sebuah financial center karena percaya terhadap stabilitas kebijakan, kepastian hukum, kredibilitas institusi, dan arah ekonomi jangka panjang negara tersebut.

"Karena itu, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan membangun kawasan finansialnya, melainkan membangun trust terhadap keseluruhan kerangka kebijakan ekonomi nasional," jelasnya kepada Bisnis.

Relevan dengan situasi saat ini, Fakhrul tidak memungkiri pasar keuangan global cukup sensitif terhadap dinamika di Indonesia. Contohnya terhadap isu fiskal, nilai tukar serta arah kebijakan ekonomi.

"Ini menunjukkan bahwa investor saat ini sedang memberikan premium yang sangat tinggi terhadap kredibilitas dan konsistensi kebijakan," tuturnya.

IFC dipandang bisa menjadi katalis yang sangat positif apabila dibangun bersamaan dengan perbaikan fundamental ekonomi. Perbaikan ekonomi ini meliptui stabilitas rupiah, normalisasi fiskal, pasar obligasi yang berfungsi dengan baik, kepastian arah kebijakan investasi, serta koordinasi fiskal dan moneter yang kuat.

Fakhrul juga menilai perlunya sikap realistis bahwa Indonesia tidak harus langsung bersaing dengan Singapura atau Hong Kong. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah positioning yang unik. Untuk Indonesia, keunikan ini ada pada peluang dari sektor sumber daya alam, transisi energi, infrastruktur, perdagangan komoditas, ekonomi syariah, serta investasi kawasan Asean.

Untuk itu, peluang keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan IFC dinilai sebanarnya cukup besar. Hal ini berkat ukuran ekonomi yang besar, populasi yang besar, dan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Namun, keberhasilan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kembali kepercayaan pasar.

"Financial Center adalah bisnis kepercayaan. Jika rupiah stabil, fiskal kredibel, dan pasar keuangan berfungsi dengan baik, investor akan datang," pungkasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengembangan family office di Pusat Keuangan Internasional (International Financial Center/IFC) Bali berpotensi menarik ratusan miliar dolar AS masuk ke Indonesia.

Adapun hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6). Luhut menyebut dalam pertemuan tersebut mendapatkan arahan dari Prabowo soal pengembangan family office.

Luhut menyampaikan akan ada pertemuan lebih lanjut terkait pengembangan family office tersebut pada Juli mendatang. Meski begitu, ia tak menjelaskan lebih detail siapa saja yang akan membahas hal tersebut.

"Tadi juga Presiden memberi arahan lagi mengenai International Financial Center Family Office yang nanti akan ada pertemuan di sekitar bulan Juli di Bali. Dan kita berharap itu ada potensi kira-kira mungkin berapa ratus miliar dolar yang kemungkinan masuk di Indonesia," ujar Luhut dalam konferensi pers.

Lebih lanjut, ia mengatakan peluang masuknya dana tersebut harus dijaga melalui penciptaan sentimen positif bagi investor global. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberitaan yang baik.

"Ini potensi harus kita jaga dengan berita bagus dari Indonesia," kata Luhut.

Pada Mei 2024, rencana pembentukan family office pertama kali diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Luhut mengatakan sejumlah negara, seperti Singapura, Hong Kong, hingga Abu Dhabi, bahkan Singapura sudah memiliki 1.500 family office. Karenanya, negara itu bisa menjadi rujukan Indonesia dalam membentuk family office.

Kala itu, pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar US$11,7 triliun.

Family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak. Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.

[Gambas:Youtube]

Kalau dananya ditaruh di situ aja, nggak ngapa-ngapain, dia nggak akan dapat 'return'. Paling ya harusnya ditaruh di tempat saya (SUN), di sektor finansial lain

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kawasan ekonomi khusus (KEK) keuangan, International Financial Center (IFC) di Bali menjadi sumber pendanaan baru untuk proyek Danantara maupun untuk proyek-proyek swasta.

“Uang di situ (IFC) akan bisa dipakai berinvestasi di proyek Danantara yang banyak dan return-nya bagus. Atau di proyek-proyek di luar kawasan ekonomi itu dengan prospek yang bagus,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Purbaya menyampaikan IFC juga bisa berinvestasi di surat utang negara (SUN). Oleh karena itu, ia meyakini IFC dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan bagi pemerintah maupun swasta.

“Kalau (dananya) ditaruh di situ aja, nggak ngapa-ngapain, dia nggak akan dapat 'return'. Paling ya harusnya ditaruh di tempat saya (SUN), tempat di sektor finansial lain, tapi yang paling menarik kan di sektor riil,” ucap dia.

Untuk menarik minat pemilik modal, Purbaya menawarkan insentif pembebasan pajak atas aset investor global yang masuk ke KEK keuangan dan akan memberlakukan hukum tertentu di kawasan tersebut.

Ia meyakini kebijakan pembebasan pajak tidak akan mendatangkan kerugian bagi Indonesia. Purbaya menekankan bahwa IFC hanya akan membutuhkan lahan kurang lebih 100 hektare.

Inti dari pembentukan IFC tersebut, tutur Purbaya, adalah kemampuan IFC untuk mendanai proyek-proyek lainnya di luar kawasan tersebut.

“Dan itu akan didesain dalam waktu tidak terlalu lama. Akan segera dijalankan itu,” ucap Purbaya.

Pemerintah tengah mematangkan regulasi pembentukan KEK sektor keuangan di Bali sebagai landasan pengembangan pusat keuangan internasional.

Pengembangan tersebut antara lain diarahkan di KEK Kura-Kura Bali yang disiapkan untuk mendukung ekosistem pusat keuangan global.

Hingga triwulan I 2026, kawasan KEK di Bali telah mencatat realisasi investasi mencapai Rp5,37 triliun dengan penyerapan tenaga kerja ribuan orang, menunjukkan potensi pengembangan sektor berbasis investasi bernilai tambah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap menawarkan insentif pembebasan pajak atas aset investor global yang masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) keuangan atau International Financial Center (IFC) di Bali.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, bahwa insentif pajak tersebut dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, salah satunya melalui penguatan cadangan devisa (cadev).

“Kalau diminta, saya kasih 0 persen. Kenapa saya kasih? Dengan itu ya 0 persen (pajak) nggak apa-apa, tapi uang masuk ke situ (KEK keuangan). Itu harusnya bisa dikaitkan dengan cadangan devisa kita juga kan, menguat,” kata Purbaya.

Selain cadev, Purbaya menilai dampak positif juga akan terlihat pada obligasi Indonesia. Harapannya, kata dia, aset global yang masuk ke KEK dapat mendorong jumlah investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

“Mereka bisa beli obligasi pemerintah. Kalau dia minta bunga rendah, fasilitas saya kasih. Kenapa? Itu bisa mengurangi tekanan terhadap obligasi kita dari pembeli lain di Amerika atau tempat lain. Jadi, suplai pembeli obligasi kita akan makin banyak,” jelas Purbaya.

“Ini langkah strategi yang mungkin dalam waktu dekat segera diwujudkan,” tambahnya.

Dia menjelaskan Kementerian Keuangan turut diminta untuk terlihat dalam pembangunan IFC bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Menurut Purbaya, sistem hukum, termasuk penerapan insentif, yang akan berlaku di KEK keuangan nantinya mengacu pada standar internasional.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali tengah dipercepat pengembangannya sebagai salah satu lokasi potensial pengembangan KEK sektor keuangan di Bali.

Pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK sektor keuangan di Bali. KEK tersebut dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga penyediaan fasilitas yang mampu menarik investor global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal membebaskan pungutan pajak atas aset investor global yang masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Finansial atau International Financial Center (IFC) di Bali.

Purbaya mengatakan otoritas fiskal akan memberikan insentif pembebasan pajak atas aset tersebut, asalkan aliran modal investor global bisa turut menambah salah satunya cadangan devisa (cadev) Indonesia.

"Kalau dia minta, saya kasih 0%. Kenapa saya kasih? Dengan itu ya 0% [pajak] enggak apa-apa, tetapi uang masuk ke situ [KEK Keuangan]. Itu harusnya bisa dikaitkan dengan cadangan devisa kita juga kan, menguat," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di sisi lain, Purbaya menyebut pembebasan pajak ini juga bisa berlaku apabila aset global yang masuk ke KEK bisa turut menambah investor asing di pasar SBN. Dengan itu, harapannya pendanaan untuk pembangunan turut menguat.

"Mereka bisa beli bond pemerintah, kalau dia minta bunga rendah, fasilitas saya kasih. Kenapa? Itu bisa mengurangi tekanan terhadap bond kita dari pembeli lain di Amerika atau tempat lain. Jadi supply pembeli bond kita akan semakin banyak. Ini langkah strategi yang mungkin dalam waktu dekat segera diwujudkan," terangnya.

Sebagaimana diketahui, KEK identik dengan fasilitas insentif pajak berupa pembebasan pungutan atau tax holiday maupun keringanan yakni tax allowance.

Purbaya mengaku bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta terlibat dalam pembangunan IFC bersama Kemenko Perekonomian sekaligus Danantara. Dia juga menyampaikan bahwa penerapan sistem hukum hingga pemberlakuan insentif di KEK Finansial akan mengacu pada standar internasional.

"Kami pakai standar internasional. KEK sekitar 100 hektare di situ, [sistem hukum] common law di situ, cara Abu Dhabi, Dubai, di luarnya [KEK diterapkan] hukum kita biasa," jelasnya.

Pernyataan Purbaya mengonfimasi mekanisme IFC yang turut dirancang oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Saat diwawancarai oleh Bisnis.com April 2026 lalu, Direktur Eksekutif DEN Pantro Pander Silitonga turut menyampaikan perlunya pembebasan pajak bagi aset yang akan masuk ke KEK Finansial sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain.

Pantro menilai salah satu pemikat dari aset global ini adalag proyek-proyek sektor riil yang digarap Danantara. Ini yang dinilai olehnya berbeda dengan IFC di Abu Dhabi, Dubai, India, Singapura maupun Vietnam.

Ketika dana yang masuk ke IFC mengucur melalui pembiayaan ke proyek-proyek sektor riil di Tanah Air, negara diprakirakan tetap menikmati hasil dari pajak penghasilan perusahaan.

Bagi Pantro, pembebasan pajak ini penting. Sebab, hal serupa juga berlaku pada berbagai special financial center di dunia termasuk Abu Dhabi yang ingin ditiru Indonesia. Financial hub ini menawarkan insentif atau pembebasan pajak sehingga bisa menarik minat aliran investasi portofolio sampai dengan aset konglomerat global.

Pantro mengatakan, pihaknya sudah mulai berkoordinasi dengan Kemenkeu dalam menyiapkan berbagai keringanan pajak untuk pusat keuangan yang tengah dirancang ini.

Selain itu, profesional sektor keuangan lulusan AS itu menyebut proyek yang potensial untuk dibiayai di Indonesia merupakan nilai tambah yang bisa semakin menarik minat investor. Di sinilah Danantara memainkan peran besar.

"Di Dubai, Abu Dhabi, gitu ya ekonominya mereka kan enggak besar. Jadi uang masuk, keluar lagi. Yang benar-benar di-retain di ekonominya Dubai itu enggak besar. Tetapi kalau Indonesia itu kan ekonominya besar, dan kita memang banyak project-project besar misalnya renewable energy, Waste-to-Energy, hilirisasi dan lain-lain," jelasnya.

Danantara juga disebutnya berpeluang untuk menjadi co-investor dengan investor asing yang masuk.

Inilah yang menjadi modal optimisme pemerintah. Sebab, tanpa proyek-proyek yang bisa ditawarkan, Pantro menilai Indonesia tak akan bisa bertanding dengan financial center di negara tetangga yakni seperti di Singapura.

"Itulah bedanya kami dengan financial center lainnya. Financial center lainnya enggak bisa menawarkan proyek-proyek besar," tuturnya.

Mengenai perlunya pembebasan pajak, Pantro tidak menampik hal itu bisa menimbulkan polemik. Akan tetapi, dia menyebut hal ini perlu dilakukan agar pusat keuangan internasional di Indonesia bisa setara dengan negara-negara lain.

Meski aliran modal dan capital gain yang masuk nantinya tidak dipajaki, dia mengeklaim penerimaan negara tidak serta merta tergerus. Sebab, dana yang diharapkan masuk itu bakal dialirkan ke proyek-proyek nasional.

"Aset yang masuk jangan dipajakin. Misalnya, dana masuk ke financial center, kemudian mereka investasi proyek hilirisasi melalui PT atau operating company, nah di situ corporate income tax [PPh badan] tetap berlaku," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membangun suatu badan otoritas baru yang rencananya akan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Finansial di Bali guna menarik investor global.

Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga merupakan CEO Danantara, menyebut Kemenko Perekonomian telah menginstruksikan pengkajian international financial center (IFC) di Indonesia.

"Pak Menko [Airlangga Hartarto] tadi menyampaikan untuk segera mengkaji pembentukan, di bawah Pak Menko, Indonesia Financial Center ini dan akan dibentuk suatu badan otoritas," terang Rosan saat ditemui usai menghadiri rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Di sisi lain, Rosan menyebut Menko Perekonomian akan segera turut membentuk satuan tugas (satgas) untuk pembentukan IFC atau KEK Finansial ini.

Satgas di bawah Kemenko Perekonomian ini nantinya bertugas untuk melakukan pengkajian ihwal pembentukan pusat keuangan internasional di Indonesia.

"Tadi baru Pak Menko menyampaikan akan segera dibentuk secepat-cepatnya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga menyebut pihaknya akan ikut membantu pembangunan IFC atau KEK Finansial. Purbaya mengonfirmasi bahwa dia sudah mendengar konsep pusat keuangan internasional yang ingin didirikan di Indonesia dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Purbaya menyebut nantinya konsep pusat keuangan internasional ini seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Presiden Prabowo Subianto disebut sudah memberikan perintah dan petunjuk untuk mencontoh special financial center yang didirikan di Uni Emirat Arab (UEA).

"Sebetulnya bukan family office nanti, kawasan ekonomi khusus untuk financial sector. Yang masuk untuk saya adalah model Dubai gitu. Kami akan mengejar dalam waktu dekat. Presiden sudah memberikan perintah dan petunjuk," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya juga mengatakan bahwa nantinya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan memimpin timnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lanjutnya, juga akan membantu tim tersebut.

"Jadi, Pak Menko Perekonomian akan lead timnya, nanti akan kami bantu dari situ," ucapnya.

“Tadi baru Pak Menko menyampaikan akan segera dibentuk secepat-cepatnya,” tuturnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpeluang menjadi pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Finansial.

Airlangga mengungkapkan alasan penempatan KEK Finansial di Bali lantaran adanya pergeseran dinamika dan ketidakpastian geopolitik global yang justru membuka peluang emas bagi Indonesia.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan kerangka regulasinya. Perumusan aturan main ini menjadi krusial untuk memastikan ekosistem hukum di dalam negeri mampu menjawab kebutuhan spesifik dari para investor global.

Penyusunan regulasi tersebut juga diarahkan untuk memfasilitasi pembentukan wadah pengelolaan dana kekayaan keluarga crazy rich atau family office yang terintegrasi di dalam KEK Finansial. Airlangga secara terbuka membuka pintu bagi Danantara untuk mengambil peran strategis sebagai pengelola kawasan tersebut.

“Tentunya financial center kan seluruhnya dikelola oleh, dalam tanda petik, non-pemerintah. Tapi, kalau Danantara yang mengelola, boleh juga,” tutup Airlangga.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyoroti urgensi pembentukan regulator independen yang terpisah dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kementerian/lembaga terkait untuk mengelola KEK Finansial, mirip dengan sistem yang berlaku di Dubai.

Dari sisi instrumen penegakan hukum, KEK ini berpotensi menggunakan sistem common law yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional alih-alih pengadilan dalam negeri. Aturan terkait mata uang yang digunakan pun bisa berbeda dengan rezim rupiah di wilayah nasional lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi sudah mendengar konsep pusat keuangan internasional (international financial center) yang ingin didirikan di Indonesia dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Purbaya menyebut nantinya konsep pusat keuangan internasional ini seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Presiden Prabowo Subianto disebut sudah memberikan perintah dan petunjuk untuk mencontoh special financial center yang didirikan di Uni Emirat Arab (UEA).

"Sebetulnya bukan family office nanti, kawasan ekonomi khusus untuk financial sector. Yang masuk untuk saya adalah yang model Dubai gitu. Kami akan kejar dalam waktu dekat. Presiden sudah memberikan perintah dan petunjuk," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya juga mengatakan bahwa nantinya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan memimpin timnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lanjutnya juga akan membantu tim tersebut.

"Jadi Pak Menko Perekonomian akan lead timnya, nanti akan kami bantu dari situ," ucapnya.

Rencana pembangunan 'KEK' keuangan ini juga turut melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut pemerintah sedang mengkaji berbagai aturan guna memastikan family office bisa benar-benar berjalan dan berfungsi.

"Ini sedang kami detailkan, tim kami cukup intens sekali malah antara DEN dan juga Kementerian Investasi. Kami kelihatannya lebih memakai sistem family office yang di Abu Dhabi karena itu salah satu yang paling sukses," terangnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/4/2026).

Selain mengenai adopsi common law, pemerintah Indonesia bersama Abu Dhabi juga ikut mengkaji berapa potensi dana yang bisa masuk ke Indonesia untuk dikelola. Menurut Rosan, pembicaraan kedua negara sudah cukup intens.

Pada Rapat Kerja Pemerintah yang digelar Rabu (8/4/2026), Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mendengar proposal Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendirikan pusat keuangan khusus di Bali sejak lama.

"Rencana kami mau bikin special financial center. Kita lagi cari tempat, kalau pak Luhut sarankannya di Bali. Enggak tahu Pak Luhut senang banget Bali," terangnya di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyebut ide ini relevan dengan situasi yang sekarang terjadi di berbagai negara terdampak tensi geopolitik, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Dengan modal stabilitas dan keamanan, Indonesia dinilai berpeluang menerima berbagai aset investasi yang masuk.

"Ternyata sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau ke mana? Negara mana yang tidakk perang sekarang, kasih tahu. Indonesia salah satu yang paling diminati," kata Prabowo.

Untuk diketahui, wacana international financial center ini berkembang dari yang awalnya hanya family office. Saat itu, wacana family office mulanya diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan pada medio 2024, ketika masih menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pembuatan pusat keuangan internasional atau International Financial Center (IFC) semakin dekat di depan mata. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih mengingat presentasi konsep IFC yang didengarnya dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) beberapa waktu lalu.

Namun, Purbaya menyebut konsep pusat keuangan internasional ini bukan family office sebagaimana yang pernah mencuat di akhir pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pemerintah akan membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) sektor keuangan yang mengacu pada Uni Emirat Arab (UEA).