Bisnis.com, JAKARTA — Kantor atau stasiun milik badan intelijen luar negeri utama pemerintah federal Amerika Serikat atau CIA di Riyadh, Arab Saudi, terkena serangan drone Iran pada Senin (2/3/2025) waktu setempat.

Dilansir dari CNN, serangan terhadap kantor CIA itu terjadi saat Iran menargetkan fasilitas milik pemerintah AS yang berada di Riyadh.

Kemudian, dalam serangan Iran terhadap stasiun CIA itu tidak memakan korban jiwa. Namun, serangan drone Iran telah memberikan kerusakan signifikan terhadap gedung CIA di Riyadh tersebut.

Dalam hal ini, agen intelijen asal negeri Paman Sam itu masih belum berkomentar tentang serangan Iran terhadap fasilitas CIA di Timur Tengah itu.

Adapun, sebelumnya serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Arab Saudi dilakukan oleh dua drone Iran. Sementara itu, drone Iran lainnya menyerang sekitar kedubes AS.

Di lain sisi, Korps Garda Revolusi Islam Iran alias IRGC menyatakan telah memulai upaya untuk menghancurkan fasilitas milik AS di wilayah Arab Saudi.

“Ledakan di kedutaan Washington di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, adalah langkah ke arah ini,” tulis IRGC di Telegram.

Dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat, Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan UEA mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan Iran di seluruh wilayah dan menegaskan hak mereka untuk membela diri.

Negara-negara tersebut menyatakan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas mereka serta untuk melindungi wilayah, warga negara, dan penduduk mereka, termasuk opsi untuk menanggapi agresi tersebut.

Namun demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan bahwa Teheran tidak mencari konfrontasi dengan negara-negara tetangganya di Teluk.

"[Kami] tidak memiliki masalah dengan negara-negara di seberang Teluk Persia. Iran mempertahankan hubungan persahabatan dan bertetangga baik dengan semuanya," ujar Abbas Araghci pada Minggu (1/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump patut menepuk dada karena berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro melalui operasi Absolute Resolve tanpa korban jatuh dari pasukan Delta Force AS.

Operasi senyap dan taktis ini berhasil mengevakuasi Maduro ke Kota New York, AS, untuk diadili, meskipun penyerangan itu penuh dengan kontroversi mengenai legalitas dan alasan Donald Trump melakukan penyergapan di Caracas, Venezuela.

Aksi pasukan elit Angkatan Darat AS itu bukan tanpa persiapan. Pada Agustus 2025, sebuah tim rahasia CIA menyelinap ke Venezuela untuk mengumpulkan informasi tentang Nicolás Maduro, yang dicap Trump sebagai teroris narkoba.

Berdasarkan laporan New York Times, tim CIA melakukan operasi senyap selama berbulan-bulan di Caracas. Pasukan intelijen itu mengumpulkan informasi mengenai aktivitas harian pemimpin Venezuela yang berkuasa sejak 2013 itu.

Mereka memanfaatkan jejaring orang dalam serta drone siluman di seputar kediaman Maduro. Misi berbahaya itu tidak mudah. Apalagi kedutaan besar AS di Caracas ditutup. Para petugas CIA tidak dapat beroperasi di bawah kedok diplomasi.

Namun, misi itu sukses. Menurut Jenderal Dan Caine, Kepala Staf Gabungan Operasi Absolute Resolve, intelijen mampu mengumpulkan informasi mulai dari ke mana Maduro pergi, apa yang dimakan, dan bahkan, hewan peliharaannya.

Informasi tersebut sangat penting untuk operasi militer selanjutnya, sebuah serangan subuh pada hari Sabtu oleh komando elit Delta Force. Operasi militer AS ini paling berisiko sejak SEAL Team 6 Angkatan Laut membunuh Osama bin Laden di sebuah rumah persembunyian di Pakistan pada 2011.

Berbeda dengan operasi yang kacau di masa lalu, seperti oleh militer AS di Panama atau CIA di Kuba, penangkapan Maduro ini nyaris tanpa cela. Komando Delta Force telah berlatih secara intensif dengan membuat miniatur kompleks kediaman Maduro yang dibangun di Kentucky.

Mereka berlatih menerobos pintu baja dengan kecepatan dan determinasi yang tinggi. Militer pun telah siap selama beberapa hari untuk melaksanakan misi tersebut. Namun, ketegangan yang meningkat membuat Maduro berganti-ganti lokasi sejak akhir tahun lalu.

Untuk melaksanakan operasi tersebut, militer AS membutuhkan konfirmasi bahwa Maduro berada di kompleks yang telah mereka latih untuk diserang.

Dalam beberapa hari menjelang serangan, Amerika Serikat mengerahkan semakin banyak pesawat Operasi Khusus, pesawat perang elektronik khusus, drone Reaper bersenjata, helikopter pencarian dan penyelamatan, dan jet tempur ke wilayah tersebut.

Taktik Delta Force AS Menembus Pertahanan Udara Caracas

Operasi secara resmi dimulai pukul 16.30 pada Jumat sore. Para pejabat AS memberikan persetujuan pertama untuk meluncurkan sejumlah aset ke udara. Namun, peluncuran itu belum tentu misi penuh yang akan diizinkan.

Selama enam jam berikutnya, para pejabat terus memantau kondisi di lapangan, termasuk cuaca dan keberadaan Maduro. Adapun Donald Trump menghabiskan malam di teras Mar-a-Lago, klubnya di Florida, sembari santap makan malam bersama para ajudan dan sekretaris kabinet.

Para ajudan presiden memberitahunya bahwa mereka akan menghubungi malam hari, sekitar pukul 22.30, untuk persetujuan akhir. Trump melakukannya melalui telepon. Kemudian bergabung dengan para pejabat senior keamanan nasional di lokasi yang aman di properti tersebut.

Di Venezuela, operasi tersebut dimulai dengan serangan siber yang memutus aliran listrik ke sebagian besar wilayah Caracas. Kota yang berdiri sejak 1567 itu diselimuti kegelapan. Namun, pesawat, drone, hingga helikopter mampu mendekat tanpa terdeteksi.

Lebih dari 150 pesawat militer, termasuk drone, pesawat tempur, dan pesawat pengebom, ikut serta dalam misi tersebut. Mereka lepas landas dari 20 pangkalan militer dan kapal Angkatan Laut yang berbeda.

Sebelum operasi itu dimulai, pada Sabtu pagi, ledakan dahsyat menggema di seluruh Caracas saat pesawat tempur AS menyerang radar dan baterai pertahanan udara. Meskipun beberapa ledakan yang diposting di media sosial tampak dramatis, seorang pejabat AS mengatakan bahwa sebagian besar ledakan tersebut adalah penghancuran instalasi radar dan menara transmisi radio.

Setidaknya 40 orang tewas dalam serangan hari Sabtu di Venezuela, termasuk personel militer dan warga sipil. Total korban saat operasi itu, menurut seorang pejabat senior Venezuela, mencapai ratusan orang.

Kemudian, pesawat tempur, pesawat pengebom, dan drone datang ke Venezuela untuk menemukan dan menghancurkan pertahanan udara negara itu, guna membuka jalan bagi helikopter yang membawa pasukan Delta Force.

Meskipun pertahanan udara Venezuela berhasil dilumpuhkan, helikopter AS diserang saat mereka bergerak menuju kompleks kediaman Maduro sekitar pukul 02.01 waktu setempat. Salah satu helikopter terkena tembakan.

Dua pejabat AS mengatakan bahwa sekitar setengah lusin tentara terluka dalam operasi keseluruhan. Para operator Delta Force yang ditugaskan untuk menangkap Maduro diangkut ke target mereka — di pangkalan militer Venezuela yang paling terlindungi.

Mereka diangkut oleh unit penerbangan elit Operasi Khusus Angkatan Darat, Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160, menerbangkan helikopter MH-60 dan MH-47 yang telah dimodifikasi.

Resimen ke-160, yang dijuluki Night Stalkers, mengkhususkan diri dalam misi berisiko tinggi pada malam hari, seperti penyisipan, evakuasi, dan penggerebekan. Unit ini melakukan apa yang disebut Pentagon sebagai misi pelatihan di dekat pantai Venezuela dalam beberapa bulan terakhir.

Setelah mendarat, Delta Force bergerak cepat melalui gedung untuk menemukan Maduro. Sekitar 1.300 mil dari ruangan di dalam Mar-a-Lago, Trump dan para pembantu utamanya menyaksikan penggerebekan tersebut secara langsung melalui kamera di atas pesawat.

Pejabat AS mengatakan bahwa pasukan Operasi Khusus membutuhkan waktu tiga menit setelah mendobrak pintu untuk bergerak melalui gedung menuju lokasi Maduro. Sekitar lima menit setelah memasuki gedung, Delta Force melaporkan bahwa mereka telah menahan Maduro dan istrinya.

Pasukan Delta Force dengan cepat memasukkan pasangan tersebut ke dalam helikopter. Pada pukul 4:29 pagi waktu Caracas, Maduro dan istrinya dipindahkan ke USS Iwo Jima, kapal perang AS di Karibia yang ditempatkan sekitar 100 mil dari pantai Venezuela selama operasi tersebut.

Pasangan itu dipindahkan dari Iwo Jima ke pangkalan Angkatan Laut AS di Teluk Guantánamo, tempat FBI menyiapkan pesawat Boeing 757 untuk membawanya ke bandara di utara Manhattan.

Alutsista Operasi Absolute Resolve

Operasi Absolute Resolve dimulai dengan perintah Presiden Donald Trump pada 2 Januari malam, pukul 22.46 waktu Amerika bagian timur. Pesawat militer berbagai jenis mulai lepas landas di 20 titik yang berbeda. Baik dari pangkalan darat maupun kapal induk.

Total ada 150 pesawat yang dilibatkan. Selain dari daratan Amerika, pesawat lepas landas dari pangkalan militer Amerika di Puerto Rico. Di Laut Venezuela, kapal perang Amerika sudah mengepung dan memblokade sejak Agustus 2025.

Awalnya ditempatkan tiga kapal destroyer, dan terus bertambah. Pada Oktober, kapal induk tercanggih USS Girard Ford bergerak ke Laut Karibia disertai dengan carrier battle group.

Selama blokade, kapal Amerika menembaki kapal yang dicurigai penyelundupkan narkoba dan menahan beberapa kapal tanker yang keluar dari Venezuela.

Pada saat operasi Absolute Resolve, kapal itu siaga dan melakukan bantuan perang elektronika. Adapun pasukan udara yang dilibatkan meliputi pesawat tempur, pesawat pembom, pesawat early warning, pesawat perang elektronika, serta helikopter angkut dan serang.

Ada beberapa jenis pesawat perang elektronika yang digunakan. Yang utama adalah EC-130H. Selain itu ada EA-18G Growler. Pesawat early warning, seperti E-2 Hawkeye dan E-3 Sentry juga membantu melakukan serangan elektronika.

Pesawat itu membombardir dengan pancaran gelombang elektromagnetik multispektrum untuk mengganggu dan melumpuhkan kemampuan deteksi radar Venezuela.

Secara kasat mata, langit Venezuela tampak sunyi, tetapi dalam spektrum elektromagnetik sangat riuh dan bising. Ini membuat radar dan sistem pertahanan udara milik Venezuela menjadi buta, tuli, dan lumpuh.

Hal itu membuat elemen utama konvoi helikopter melenggang memasuki langit Venezuela tanpa terdeteksi radar. Konvoi itu terdiri dari Soar ke-160 atau 160th Special Operation Efficient Regiment, resimen pasukan khusus Amerika yang dijuluki Night Stalker.

Saat ini, Soar ke-160 ditempatkan menjadi bagian dari Joint Special Operation Command (JSOC), Komando Gabungan Operasi Khusus. Dalam JSOC, Night Stalker dikenal sebagai Task Force Brown.

Supaya konvoi helikopter ini tetap aman, harus dipastikan tidak ada satupun pesawat militer terutama pesawat tempur Venezuela yang terbang. Pesawat Early Warning E-2D Hawkeye dan E-3 Sentry terus memindai langit Venezuela.

Jika ada pesawat yang terbang, maka pesawat tempur F-35, F-22, dan F-18 akan segera menghabisinya. Pesawat-pesawat intai juga terus memonitor wilayah laut dan daratan Venezuela. Setiap pergerakan pasukan maupun aset militer dipastikan terdeteksi.

Pesawat intai yang digunakan meliputi RC-135 Riffet Joint. Ini adalah pesawat sinyal intelijen untuk mendeteksi, menganalisa, dan menentukan posisi sinyal musuh.

Selain RC-135, ada juga CN-235--yang juga diproduksi oleh PTPN—sebagai pesawat mata-mata dan sinyal intelijen. Lalu P-8A Poseidon merupakan pesawat intai dan patroli maritim. Ada lagi pesawat E-11A PSCN atau Battlefield Airborne Communication Node.

Ini menjadi semacam server penghubung komunikasi semua elemen yang terlibat. Ada yang mengistilahkan pesawat ini sebagai wifi terbang yang memastikan semua elemen operasi bisa saling berkomunikasi dan berkoordinasi.

Untuk melakukan mata-mata jarak jauh dan secara langsung di atas wilayah Venezuela digunakan pesawat tanpa awak RG-130 dan MG-9 Reaper.

Intinya, semua pergerakan dan posisi pertahanan udara Venezuela diketahui. Tidak hanya diidentifikasi, tetapi juga dihancurkan. Pesawat tempur siluman F-35 meluncurkan rudal udara ke darat untuk menghancurkan pertahanan udara Venezuela.

Venezuela memiliki sistem pertahanan udara S-300VM dan Buk M2E besutan Rusia dan China. Dengan dibungkamnya pertahanan udara Venezuela, rombongan helikopter pasukan Delta Force berhasil mencapai kediaman tempat Presiden Maduro tanpa hambatan berarti.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) tidak mengetahui apa pun tentang pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 oleh agen-agen Saudi.

Pernyataan itu menjadi pembelaan terhadap putra mahkota, namun bertentangan dengan intelijen AS dan membuat Gedung Putih kembali ramai dengan isu tersebut.

Melansir Reuters, pernyataan Trump disampaikan saat Putra Mahkota MBS, yang kini menjadi penguasa de facto Arab Saudi, melakukan kunjungan resmi ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya setelah tujuh tahun, dalam upaya memulihkan citranya yang tercoreng karena kasus tersebut.

Trump juga mengumumkan bahwa Arab Saudi sebagai “Major Non-NATO Ally” (sekutu utama non-NATO Amerika Serikat). Kedua negara juga mengumumkan sejumlah kesepakatan terkait penjualan senjata, kerja sama nuklir sipil, kecerdasan buatan (AI), serta mineral.

Sebelumnya, Intelijen AS menyimpulkan bahwa MBS menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi di Konsulat Saudi Istanbul. Namun, MBS membantah memerintahkan operasi tersebut, namun mengakui bertanggung jawab sebagai pemimpin de facto kerajaan.

“Banyak orang yang tidak menyukai orang yang Anda maksud itu, entah Anda suka maupun tidak suka,” ujar Trump kepada wartawan, sementara Pangeran MBS duduk di sampingnya. “Memang terjadi hal-hal tertentu, tapi dia tidak tahu apa-apa soal itu. Kita cukup sampai di situ saja," ujar Trump dilansir dari Reuters pada Rabu (19/11/2025).

MBS mengatakan bahwa kabar tentang kematian Khashoggi sangat “menyakitkan,” namun pemerintahannya telah menginvestigasi kasus tersebut lebih lanjut. Dia juga mengakui dan ingin memperbaiki sistem agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Trump juga menegur wartawan yang mengangkat isu Khashoggi karena dianggap “mempermalukan tamu”, dan memuji MBS atas apa yang disebutnya sebagai pencapaian hak asasi manusia yang luar biasa, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Pernyataan tersebut mendapat kritik dari Hanan Elatr Khashoggi, istri mendiang Khashoggi.

“Tidak ada yang bisa membenarkan kejahatan mengerikan seperti itu … hanya karena dia kontroversial atau tidak disukai,” ujarnya seperti yang dikutip dari Reuters.

Dia berharap Trump mau menemuinya agar dapat memperkenalkan sosok “Jamal yang sebenarnya.”

Kelompok HAM selama ini mengkritik keras MBS, bukan hanya terkait pembunuhan Khashoggi, tetapi juga karena penindasan terhadap para pengkritik kerajaan. Meski begitu, Pangeran MBS juga dikenal mendorong reformasi besar-besaran di negara tersebut.

Pertemuan Trump dan Pangeran MBS juga menyoroti hubungan strategis antara ekonomi terbesar dunia dan eksportir minyak terbesar dunia, hubungan yang menjadi prioritas tinggi bagi Trump pada masa jabatan keduanya, seiring meredanya kegaduhan internasional terkait pembunuhan Khashoggi. Hal ini menandai hubungan AS-Arab Saudi semakin baik.

Normalisasi Hubungan Arab Saudi-Israel

Trump mengatakan ia menerima respons yang baik soal peluang normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Namun MBS menegaskan bahwa partisipasi dalam Abraham Accords hanya mungkin jika Israel memberikan jalan menuju pembentukan negara Palestina.

Dalam jamuan makan malam resmi di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa penetapan Arab Saudi sebagai Major Non-NATO Ally akan memperkuat kerja sama pertahanan, meski status tersebut tidak mencakup komitmen keamanan. Ia juga menyebut serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu telah membuat Saudi menjadi lebih aman.

Gedung Putih menyatakan bahwa kedua pihak menandatangani Strategic Defense Agreement yang memperkuat upaya pencegahan di Timur Tengah, mempermudah operasi perusahaan pertahanan AS di Saudi, serta menjamin pendanaan baru dari Arab Saudi untuk menanggung sebagian biaya AS. Namun perjanjian ini masih belum mencapai tingkat perjanjian pertahanan formal seperti yang sebelumnya diharapkan Riyadh.

AS juga menyetujui rencana pengiriman jet tempur siluman F-35 di masa depan, dan Saudi sepakat membeli 300 tank buatan AS. Jika terwujud, ini akan menjadi penjualan F-35 pertama ke Arab Saudi. Reuters melaporkan langkah tersebut berpotensi mengubah keseimbangan militer di Timur Tengah dan menguji komitmen AS mempertahankan “keunggulan militer kualitatif” Israel.

Kedua negara juga menandatangani deklarasi bersama atas selesainya negosiasi kerja sama energi nuklir sipil jangka panjang. MBS disebut sedang berupaya mengamankan akses pada teknologi nuklir AS untuk menyamai perkembangan Uni Emirat Arab dan Iran. Namun ada kesulitan karena Arab Saudi menolak syarat AS yang melarang pengayaan uranium maupun pemrosesan ulang bahan bakar nuklir.

Pangeran MBS berjanji akan meningkatkan investasi di AS hingga US$1 triliun, naik dari komitmen US$600 miliar yang dijanjikan saat Trump berkunjung ke Riyadh pada Mei lalu.

Selain itu, kedua negara menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama kecerdasan buatan serta kerangka kolaborasi mineral strategis.

Namun para analis menilai komitmen investasi sebesar itu sulit direalisasikan mengingat Saudi tengah membiayai proyek domestik raksasa, termasuk pembangunan megaproyek NEOM dan The Line yang banyak melampaui anggaran awal.

Sebagai pengarah Vision 2030, sebuah ambisi Arab Saudi untuk lepas dari ketergantungan minyak, MBS dijadwalkan mempromosikan proyek-proyeknya dalam konferensi investasi yang dihadiri para eksekutif papan atas di Kennedy Center pada Rabu (19/11).

Trump membantah keras bahwa kebijakannya terkait Saudi dipengaruhi kepentingan bisnis keluarganya.

“Saya tidak ada urusan dengan bisnis keluarga. Saya sudah meninggalkannya dan mencurahkan 100% energi saya [untuk pemerintahan]. Apa pun yang keluarga saya lakukan, itu urusan mereka,” katanya sesuai yang dikutip dari Reuters.(Stefanus Bintang Agni)

Jakarta, CNBC Indonesia - Data intelijen yang dikumpulkan Amerika Serikat (AS) tahun lalu mengungkap fakta mencengangkan tentang perang Israel di Gaza. Pejabat Israel disebut membahas bagaimana tentara mereka telah mengirim warga Palestina ke terowongan Gaza, yang diyakini Israel berpotensi dilapisi bahan peledak.

Mengutip Reuters (13/11/2025) hal ini terungkap dari dua mantan pejabat AS yang mengetahui masalah ini. Informasi tersebut dibagikan dengan Gedung Putih dan dianalisis oleh komunitas intelijen pada minggu-minggu terakhir pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

Perlu diketahui, hukum internasional melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng selama aktivitas militer. Para pejabat di dalam pemerintahan Biden telah lama menyuarakan kekhawatiran tentang laporan berita yang mengindikasikan tentara Israel menggunakan warga Palestina untuk berpotensi melindungi diri mereka sendiri di Gaza.

"Pengumpulan bukti oleh Washington sendiri tentang masalah ini belum pernah dilaporkan sebelumnya," bunyi data itu.

"Intelijen AS yang dikumpulkan pada bulan-bulan terakhir tahun 2024 menimbulkan pertanyaan di dalam Gedung Putih dan komunitas intelijen tentang seberapa luas taktik tersebut digunakan dan apakah tentara Israel bertindak berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh para pemimpin militer."

Para pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi keamanan nasional yang sensitif, tidak memberikan detail apakah warga Palestina yang dirujuk dalam intelijen tersebut merupakan tahanan atau warga sipil. Belum nisa dipastikan juga apakah pemerintahan Biden membahas intelijen tersebut dengan pemerintah Israel.

Sayangnya, mantan pejabat Gedung Putih di era Biden tidak memberi konfirmasi. CIA juga tidak menanggapi.

Namun, dalam sebuah pernyataan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa mereka melarang penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia atau memaksa mereka dengan cara apa pun untuk berpartisipasi dalam operasi militer. Tapi, Divisi Investigasi Kriminal Polisi Militer sedang menyelidiki "kecurigaan yang melibatkan warga Palestina dalam misi militer".

Selama ini, laporan media Barat yang menggunakan klaim Israel, terus mengindikasikan bahwa Hamas telah menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, khususnya menempatkan militannya di bangunan sipil seperti rumah sakit. Kelompok tersebut membantah tuduhan tersebut.

Informasi intelijen tentang penggunaan warga sipil oleh IDF sebagai perisai manusia adalah salah satu dari beberapa informasi yang beredar di dalam pemerintahan selama tahap akhir pemerintahan. Informasi ini muncul ketika komunitas intelijen semakin menganalisis aliran informasi baru yang mengungkapkan pertimbangan internal Israel tentang tindakan militernya di Gaza.

Bukti Intelijen AS soal Kejahatan Perang Israel

Sementara itu, pekan lalu, dilaporkan pula pemerintahan Biden juga sempat mengumpulkan informasi intelijen bahwa "pengacara Israel memperingatkan adanya bukti yang dapat mendukung tuduhan kejahatan perang terhadap Israel atas kampanye militernya di Gaza".

Para mantan pejabat AS pun mengatakan bahwa "intelijen baru dari dalam Israel menimbulkan kekhawatiran serius di antara para pejabat tinggi yang meyakini informasi tersebut mendukung tuduhan dari beberapa orang di dalam pemerintahan AS bahwa Israel melakukan kejahatan perang".

Jika Israel terbukti bersalah atas kejahatan perang, AS dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyediaan senjata kepada IDF. Hal ini juga kemungkinan akan memaksa AS untuk berhenti berbagi intelijen dengan Israel.