Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dipusatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai Juni 2026.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Bank Mandiri mendukung kebijakan regulator mengenai kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dipusatkan pada bank-bank milik negara [Himbara],” ujar Adhika kepada Bisnis, dikutip Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat memperkuat struktur likuiditas valuta asing nasional sekaligus menciptakan stabilitas rupiah yang lebih berkesinambungan di tengah dinamika pasar global.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing domestik khusus sebagai sarana penempatan DHE SDA. Adhika menilai instrumen tersebut dapat menjadi alternatif investasi yang menarik bagi eksportir.

“Kehadiran instrumen SBN valas domestik khusus bagi eksportir dinilai sebagai solusi tepat yang menawarkan alternatif investasi aman dengan imbal hasil kompetitif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk menempatkan devisanya di dalam negeri,” katanya.

Bank Mandiri pun memastikan kesiapan likuiditas dan infrastruktur layanan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Perseroan mengklaim memiliki likuiditas valas yang memadai serta sistem layanan perbankan terintegrasi untuk mengelola dana eksportir secara efisien dan transparan.

“Bank Mandiri memiliki likuiditas yang memadai serta infrastruktur layanan perbankan yang terintegrasi untuk memastikan pengelolaan dana eksportir berjalan secara efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah optimal,” ujar Adhika.

Melalui kebijakan retensi DHE SDA dan dukungan instrumen investasi baru tersebut, Bank Mandiri berharap sinergi pemerintah dan industri perbankan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui sinergi ini, kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan permintaan terhadap Sukuk Ritel SR024 menegaskan kuatnya likuiditas investor domestik di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi pasar keuangan.

Antusiasme tersebut memaksa pemerintah menambah kuota penawaran di akhir masa distribusi, tetapi tetap belum mampu meredam laju penyerapan yang masif.

Melansir Bibit, Selasa (14/4/2026) pukul 18.10 WIB, data penjualan menunjukkan SR024-T3 hanya menyisakan 1,7% atau Rp204 miliar, sementara SR024-T5 tersisa 4,7% atau Rp256,55 miliar dari target masing-masing.

Dengan demikian, total penyerapan produk ini telah mencapai sedikitnya Rp16,99 triliun, termasuk tambahan kuota Rp2,5 triliun yang diberikan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Penambahan kuota tersebut terdiri atas Rp2 triliun untuk tenor tiga tahun (SR024-T3) dan Rp500 miliar untuk tenor lima tahun (SR024-T5).

Direktur Utama Tanamduit, Rini Hapsari mengatakan capaian ini mencerminkan bahwa instrumen SBN ritel masih relevan di tengah dinamika pasar global.

“Karakteristik ini membuat SBN Ritel tetap menarik, terutama bagi investor yang cenderung lebih selektif dalam menempatkan dana dan mencari instrumen yang relatif stabil untuk menjaga kualitas portofolionya,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, kombinasi imbal hasil yang kompetitif, pembayaran kupon bulanan, serta jaminan negara menjadi faktor utama pendorong permintaan.

Di sisi lain, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto menilai kuatnya serapan tidak lepas dari kondisi likuiditas masyarakat yang sedang solid.

Dia menjelaskan bahwa periode menjelang tahun ajaran baru biasanya diwarnai dengan peningkatan tabungan masyarakat, yang kemudian dialokasikan ke instrumen investasi terukur.

“Masa sebelum sekolah, likuiditas masyarakat tadi, mereka masuk di instrumen-instrumen seperti ini yang terukur,” katanya.

Selain itu, jatuh tempo SR018-T3 pada Maret 2026 juga memicu aksi reinvestasi ke instrumen serupa.

Ramdhan menambahkan bahwa faktor imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan SBN ritel sebelumnya turut memperkuat daya tarik SR024.

Sementara itu, ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai fenomena ini juga dipengaruhi oleh sentimen risk-off di pasar global. Investor cenderung mengalihkan dana ke instrumen berisiko rendah seperti SBN di tengah ketidakpastian geopolitik.

“Market juga lebih cenderung masuk ke aset yang relatif berisiko rendah seperti SBN,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, SR024 menjadi salah satu tujuan utama penempatan dana investor domestik dalam menjaga stabilitas portofolio.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total investasi asuransi komersial per Januari 2026 mencapai Rp753,64 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan penempatan dana masih didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 41,08%.

“Kemudian, di saham cukup tinggi yaitu 17,51% dan reksadana 13,81%,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 pada Selasa (3/3/2026).

Ogi merinci khusus di industri asuransi jiwa penempatan dana pada SBN mencapai 42,07%, sedangkan saham 21,04%. Menurutnya ini untuk mengoptimalkan imbal hasil jangka menengah panjang karena asuransi jiwa durasi kewajibannya lebih panjang.

Sementara itu, lanjutnya, industri asuransi umum dan reasuransi penempatan dananya lebih konservatif. Mengingat kebutuhan likuiditas klaim relatif jangka pendek.

“Stabilnya suku bunga kebijakan Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir memberikan kepastian dalam pengelolaan portofolio,” sebutnya.

OJK, katanya, tidak mendorong pengalihan investasi ke instrumen tertentu, karena pengelolaan investasi diserahkan kepada masing-masing perusahaan asuransi dan reasuransi.

Namun, dia mengingatkan bahwa prinsip yang dikedepankan adalah diversifikasi yang sehat berbasis profil risiko, durasi kewajiban, serta kecukupan solvabilitas dari masing-masing institusi.

“Ke depan, OJK akan terus mendorong optimalisasi peran asuransi sebagai investor institusional jangka panjang secara terukur dan prudent,” tegas Ogi.

Dia menambahkan, pada semester I/2025 OJK akan melakukan evaluasi dan penerapan life cycle fund dan liability driven investment pada asuransi. Pasalnya, kebijakan investasi industri tidak semata bertujuan meningkatkan eksposur pada pasar modal secara kuantitatif.

“Namun, memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dikelola secara aman, terdiversifikasi, dan berkelanjutan guna menjamin perlindungan peserta dan pemegang polis ketika kewajiban jatuh tempo,” tutupnya.